Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan tetap melakukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan sanksi administratif dan perintah tertulis untuk PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life).

"Hingga saat ini upaya hukum kasasi masih berlangsung," terang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono dalam keterangannya, dikutip Jumat (4/10/2024).

Ogi menyebut saat ini proses likuidasi Kresna Life terus berlangsung dengan telah diterimanya tagihan kreditur dan pemegang polis kepada tim likuidasi.

"Juga telah mulainya proses tim likuidasi untuk menunjuk akuntan publik dalam menyusun neraca penutupan," lanjutanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara menjelaskan alasan diajukannya kasasi ke MA demi memberikan perlindungan yang adil bagi korban atau pemegang polis. Pihaknya berharap MA bisa memberikan putusan yang berpihak secara adil terhadap pihak di sektor jasa keuangan ini.

"Untuk melindungi kepentingan pemegang polis, OJK telah mengajukan upaya hukum kasasi ke MA. OJK berharap MA memberikan keputusan yang berpihak kepada kepentingan yang lebih luas yaitu kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk seluruh pihak di sektor jasa keuangan," kata dia dalam konferensi pers secara virtual, Senin (5/8/2024).

Mirza menjelaskan sejak awal diputuskannya dicabut izin usaha (CIU) Kresna Life karena memang asuransi tersebut tidak bisa memenuhi janjinya untuk memperbaiki kinerja keuangannya baik menambah modal dan menyehatkan perusahaan.

OJK sendiri memang telah menutup Kresna Life pada Juni 2024. Hal itu ditandai dengan pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) pada 23 Juni 2023.

Tujuan pencabutan izin usaha itu untuk melindungi konsumen dari kerugian yang semakin besar serta untuk mencegah bertambahnya calon konsumen baru yang dirugikan.

Untuk diketahui, alasan penutupan itu yakni karena rasio solvabilitas (risk based capital) Kresna Life sampai dengan batas akhir status pengawasan khusus tetap tidak memenuhi ketentuan minimum yang disyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kresna Life juga tidak mampu menutup defisit keuangan yaitu selisih kewajiban dengan aset melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali atau mengundang investor.

Upaya penyehatan dengan menawarkan konversi kewajiban pemegang polis menjadi pinjaman subordinasi (Subordinated Loan/SOL) yang disampaikan dalam Rencana Penyehatan Keuangan tidak dapat dilaksanakan karena terdapat sebagian besar pemegang polis yang menolak dan tidak adanya perjanjian konversi SOL yang sudah diaktanotariilkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(ada/hns)

Jakarta: Jakarta: Pilot dari Satuan Skadron 17 TNI Angkatan Udara, Mayor Penerbang Kresna Hendra Wibawa mengaku bangga bisa menjadi bagian dalam sejarah Indonesia dengan menerbangkan bendera Sang Saka Merah Putih dan teks proklamasi dari Lapangan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Bagi Kresna, menerbangkan duplikat bendera Merah Putih dan teks proklamasi ke IKN merupakan pengalaman kali pertama yang bersejarah dalam karirnya sebagai seorang pilot.

“Tentunya menjadi kebanggaan secara pribadi maupun satuan kami TNI AU yang diberi kepercayaan yang bisa kami bilang mulia, untuk menerbangkan Sanga Saka Merah Putih, teks proklamasi. Tentunya luar biasa sekali," kata Kresna.

Dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden, pesawat Boeing TNI AU yang membawa bendera Pusaka dan teks proklamasi tiba di Balikpapan, Sabtu, 10 Agustus 2024 sekitar pukul 12.55 WITA.
Saat tiba di Balikpapan, pesawat disambut tim paskibra dengan sikap sempurna, pemuda-pemudi dengan pakaian adat serta bentangan karpet merah. Kirab bendera Merah Putih dan teks proklamasi ini diketahui akan dilanjutkan menuju IKN Nusantara.

Setelah tiba di IKN Nusantara, bendera tersebut langsung dibawa ke Istana Garuda IKN. Nantinya bendera akan diserahkan kepada Purna Paskibraka 2023 Naila Aulita Alqubra Sinapoy dari Provinsi Banten. Sedangkan teks proklamasi diserahkan kepada Lilly Wenda dari Provinsi Papua Pegunungan.

Prosesi ini merupakan pertama kali dalam sejarah. Karena untuk pertama kalinya bendera Merah Putih dan teks proklamasi diboyong keluar dari DKI Jakarta dan dikirab ke IKN.

"Bendera Merah Putih dan teks proklamasi akan tiba di IKN pada hari yang sama yakni 10 Agustus 2024. Nantinya, bendera tersebut akan diserahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada Paskibraka untuk dikibarkan di Istana Negara IKN pada 17 Agustus 2024 mendatang," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, dalam keterangannya.

(WAN)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap mengajukan memori kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan sanksi administratif dan perintah tertulis untuk PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life).

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara menjelaskan alasan diajukannya kasasi ke MA demi memberikan perlindungan yang adil bagi korban atau pemegang polis. Pihaknya berharap MA bisa memberikan putusan yang berpihak secara adil terhadap pihak di sektor jasa keuangan ini.

"Untuk melindungi kepentingan pemegang polis, OJK telah mengajukan upaya hukum kasasi ke MA. OJK berharap MA memberikan keputusan yang berpihak kepada kepentingan yang lebih luas yaitu kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk seluruh pihak di sektor jasa keuangan," kata dia dalam konferensi pers secara virtual, Senin (5/8/2024).

Mirza menjelaskan sejak awal diputuskannya dicabut izin usaha (CIU) Kresna Life karena memang asuransi tersebut tidak bisa memenuhi janjinya untuk memperbaiki kinerja keuangannya baik menambah modal dan menyehatkan perusahaan.

OJK telah memberikan waktu kepada asuransi tersebut untuk memperbaiki agar bisa memenuhi hak-hak dari konsumennya. Namun, hingga waktu yang ditentukan asuransi itu gagal.

"Sehingga memang dalam rangka melindungi kepentingan konsumen dilakukan cabut izin usaha, kemudian sanksi denda kepada para pengendali mengakibatkan kerugian perusahaan jasa keuangan tersebut," jelasnya.

Sebelumnya diketahui memang OJK telah mengajukan memori kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan sanksi administratif dan perintah tertulis untuk PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life). Putusan PTUN itu mengabulkan gugatan bos Kresna Life, Michael Steven.

Dalam perkara dimaksud, Michael Steven keberatan atas sanksi denda sebesar Rp 5,7 miliar dan perintah tertulis berupa larangan sebagai pemegang saham, pengurus, dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama lima tahun.

Sanksi diterbitkan OJK guna menghentikan langkah Michael Steven agar tidak mengulangi pelanggarannya di sektor jasa keuangan, serta mencegah munculnya kerugian lebih besar yang dialami konsumen.

Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, Michael Steven terbukti sebagai pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management yang meskipun tidak tercantum dalam anggaran dasar, namun melakukan serangkaian intervensi atas kontrak pengelolaan dana dari PT Kresna Asset Management untuk melakukan transaksi demi kepentingan grup Kresna, sehingga merugikan konsumen.

(ada/kil)

Perang Baratayudha merupakan salah satu perang yang cukup terkenal di dalam kisah pewayangan. Ada banyak tokoh wayang yang terlibat dalam peperangan ini. Namun ada juga tokoh pewayangan yang ga ikut perang Baratayudha.

Untuk menjelaskan mengenai hal tersebut maka harus menilik lebih jauh mengenai perang yang legendaris ini. Selain itu, harus memahami peran dari masing-masing tokoh yang terlibat dalam peperangan tersebut.

Dikutip dari buku Epos Baratayudha karya Zulfan Arif, (2020) secara simbolis cerita mengenai perang Baratayudha adalah simbol antara kebaikan yang melawan keburukan, keutamaan melawan kebatilan.

Dalam peperangan ini kejahatan akan dikalahkan bahkan dihancurkan oleh keutamaan atau sering dikenal dengan sura dira jayaningrat lebur dening pangastuti.

Perang ini adalah perang pada umumnya di mana dalam setiap peperangan pastinya ada pihak yang menelan kekalahan dan menang. Kisah ini merupakan salah satu cerita turun-temurun yang masih terjaga dengan baik hingga saat ini.

Salah satu alasan mengapa perang ini selalu menjadi cerita yang menarik adalah filosofinya yang selalu relevan dengan kehidupan sehari-hari. Di mana manusia di dunia ini harus melawan berbagai hal keburukan agar menciptakan kehidupan yang damai.

Latar belakang peperangan ini adalah keinginan dari Pandawa yang ingin mendapatkan kembali haknya sebagai penguasa dari Hastinapura setelah berada di dalam pengasingan selama 12 tahun lamanya.

Ada banyak tokoh yang terlibat dalam peperangan besar ini. Salah satunya adalah Pandawa, Korawa, Gatotkaca, Arjuna, Kresna, Drona, hingga Bima. Lalu siapa tokoh pewayangan yang tidak ikut perang Baratayudha?

Jawabannya adalah Kresna. Dalam bahasa Sansekerta, Kresna berati hitam, gelap atau biru tua. Pada peperangan ini Kresna tidak ikut dalam peperangan karena dia bertindak sebagai penasihat sekaligus pengatur taktik dan strategi.

Tidak ikut dalam peperangan bukan berarti tidak terlibat sama sekali, melainkan tak ikut terjun langsung ke medan perang. Pada waktu itu Kresna memiliki hak penuh untuk menentukan siapa yang harus maju berperang melawan Korawa dan siapa yang harus ditarik mundur.

Perannya menjadi otak peperangan sangat besar dan berkat kecerdikannya, Pandawa berhasil unggul dan akhirnya memenangkan peperangan.

Jadi kesimpulannya tokoh pewayangan yang tidak ikut perang Baratayudha adalah Kresna. Kresna bertindak sebagai pengatur strategi atau berada di balik layar. (WWN)

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan langkah selanjutnya terkait putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta perihal kasus cabut izin usaha Kresna Life.

PTTUN Jakarta telah memutuskan untuk menggugurkan banding yang dilakukan Pembanding I (Tergugat I) Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pembanding II (Tergugat II) Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono.

Mengenai putusan PTTUN Jakarta atas hasil banding OJK terhadap gugatan PT Duta Makmur Sejahtera dan Michael Steven, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menerangkan, OJK telah melakukan upaya hukum kasasi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

"OJK menghargai putusan PTTUN dan tetap memantau proses yang berlangsung. OJK telah menyatakan kasasi atas PTTUN tersebut dan sedang menyusun memori kasasi yang akan diajukan pada batas waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan perundangan," ujarnya dalam lembar jawaban resmi RDK OJK, Kamis (11/7).

Saat ini, Ogi bilang Tim Likuidasi Kresna Life masih bekerja untuk bisa melihat dan mencari aset yang ada. Selain itu, dia juga menjelaskan Kresna Life menjual produk berupa PIK dan KLita sebagian besar secara retail kepada nasabah perorangan.

Informasi terakhir yang disampaikan ke OJK, jumlah polis Kresna Life terdapat 7.000 polis dan hampir seluruhnya merupakan polis nasabah perorangan.

Mengenai upaya hukum, sebelumnya OJK telah melakukan banding atas putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan Penggugat, yakni Penggugat I PT Duta Makmur Sejahtera dan Penggugat II Michael Steven, terhadap Tergugat I Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia dan Tergugat II Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK terkait perkara cabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life). Adapun nomor perkaranya, yakni 475/G/2023/PTUN.JKT.

Berdasarkan data SIPP PTUN Jakarta, putusan banding OJK tersebut dinyatakan gugur dan telah ditetapkan pada 14 Juni 2024. Adapun nomor putusan banding 238/B/2024/PT.TUN.JKT.

Amar putusan menerangkan, majelis hakim PTTUN Jakarta menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II. Selain itu, menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 475/G/2023/PTUN.JKT pada 22 Februari 2024 yang dimohon banding, serta menghukum Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sebesar Rp 250 ribu.

Artinya, putusan PTUN Jakarta terkait pembatalan cabut izin usaha Kresna Life tetap berlaku dan diperkuat. Dengan demikian, OJK dinyatakan kalah banding atas kasus Kresna Life.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan akan kembali melakukan upaya hukum terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengenai Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life).

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang dikuatkan putusan tingkat banding dalam Perkara Nomor 437/G/2023/PTUN.JKT, mengabulkan gugatan Michael Steven terhadap OJK untuk membatalkan sanksi administratif dan Perintah Tertulis yang dikeluarkan OJK.

"OJK telah menyatakan kasasi atas PTUN tersebut dan sedang menyusun memori kasasi yang akan diajukan pada batas waktu yang telah ditentukan ketentuan perundangan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono dalam konferensi pers dikutip Rabu, (10/7).

Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, Michael Steven terbukti sebagai pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management.

Meskipun tidak tercantum dalam anggaran dasar, Michael telah melakukan serangkaian intervensi atas kontrak pengelolaan dana dari PT Kresna Asset Management untuk melakukan transaksi demi kepentingan grup Kresna, sehingga merugikan konsumen.

Langkah OJK untuk mencabut izin Kresna Life dinilai sudah tepat. Sayangnya langkah OJK ini justru digugat oleh bos Kresna Group Michael Steven yang tidak terima atas sanksi denda dan surat peringatan tertulis yang dikeluarkan OJK.

Pengamat Sektor Keuangan yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Budi Frensidy mengatakan keputusan OJK untuk mencabut izin usaha Kresna Life demi melindungi dan mencegah agar kerugian nasabah tidak bertambah.

Budi menjelaskan, nasabah juga semakin dirugikan dengan batalnya pencabutan izin Kresna Life. Adapun kondisi keuangan Kresna Life sudah sangat memburuk, ditandai dengan solvabilitas yang tidak mencapai 100 persen dan RBC yang jauh di bawah 120 persen.

Namun saat itu, pemilik Kresna Life justru mengajukan penerbitan subordinated loan (SOL) yang tidak disetujui oleh pemegang polis, sehingga pemegang saham tidak melaksanakan kewajibannya memenuhi ketentuan menyehatkan perusahaan.

"Karena ini merugikan masyarakat, bukan hanya merugikan pemerintah. Pemerintah kan dalam hal ini OJK melaksanakan tugasnya ya pengawasan dan perlindungan kepada para nasabah," jelas Budi saat dihubungi kumparan.

Pengamat Hukum Denny Indrayana menilai, kasus gugatan bos Kresna Group terhadap putusan OJK terbilang aneh. Sebab meskipun sudah ditetapkan menjadi tersangka dan buronan Bareskrim Polri, Michael Steven masih bisa menggugat dan memenangkan bandingnya dari OJK.

"Kalau dia mau melakukan langkah-langkah hukum dia mesti menghadapi dong. Sepertinya dia enggak berani hadapi hukum pidana, dia gugat perdata padahal yang dirugikan banyak kepentingan. Nah OJK sudah melindungi kepentingan masyarakat malah dikalahkan oleh buron," kata Denny.

Menurut dia, dalam UU Pencucian Uang sudah ada soal pembatasan hak hukum bagi buronan dan Mahkamah Agung juga melarang buronan mengajukan praperadilan. Bahkan dalam konsep-konsep di negara maju dan negara umumnya, seseorang yang mau mengambil langkah hukum mereka harus taat hukum.

"Ini dia (Michael Steven) gugat ke PTUN, dianya malah lari (buron). Kalau dalam konteks atau istilahnya ini fugitive disentitlement, artinya dia dihilangkan hak-hak hukumnya karena dia buron," jelasnya.

Denny juga menilai dalih Michael Steven sebagai ultimate beneficial owner di Kresna Group adalah modus yang disengaja untuk menempatkan dirinya sebagai pemilik manfaat terakhir di PT Kresna Asset Management.

"Memang beneficial owner kan mereka tidak mau muncul namanya supaya mereka kalau melakukan kejahatan tidak terdeteksi atau tidak bisa ditangkap," kata dia.

Untuk menyeret ultimate beneficial owner, ada Peraturan Presiden (Perpres) atau aturan-aturan hukum yang menyatakan bahwa pemilik manfaat harus bertanggung jawab, meskipun namanya tidak ada di dalam anggaran dasar. Namun menurut Denny, hal tersebut tidak dipertimbangkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

"Bahwa dia yang mengatur, mengintervensi investasi saham di mana, modal ditanam ke anak-anak perusahaan afiliasi dia kan clear dibuktikan oleh OJK," tegas Denny.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan akan kembali melakukan upaya hukum terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengenai Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life).

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang dikuatkan putusan tingkat banding dalam Perkara Nomor 437/G/2023/PTUN.JKT, mengabulkan gugatan Michael Steven terhadap OJK untuk membatalkan sanksi administratif dan Perintah Tertulis yang dikeluarkan OJK.

"OJK telah menyatakan kasasi atas PTUN tersebut dan sedang menyusun memori kasasi yang akan diajukan pada batas waktu yang telah ditentukan ketentuan perundangan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono dalam konferensi pers dikutip Rabu, (10/7).

Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, Michael Steven terbukti sebagai pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management.

Meskipun tidak tercantum dalam anggaran dasar, Michael telah melakukan serangkaian intervensi atas kontrak pengelolaan dana dari PT Kresna Asset Management untuk melakukan transaksi demi kepentingan grup Kresna, sehingga merugikan konsumen.

Langkah OJK untuk mencabut izin Kresna Life dinilai sudah tepat. Sayangnya langkah OJK ini justru digugat oleh bos Kresna Group Michael Steven yang tidak terima atas sanksi denda dan surat peringatan tertulis yang dikeluarkan OJK.

Pengamat Sektor Keuangan yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Budi Frensidy mengatakan keputusan OJK untuk mencabut izin usaha Kresna Life demi melindungi dan mencegah agar kerugian nasabah tidak bertambah.

Budi menjelaskan, nasabah juga semakin dirugikan dengan batalnya pencabutan izin Kresna Life. Adapun kondisi keuangan Kresna Life sudah sangat memburuk, ditandai dengan solvabilitas yang tidak mencapai 100 persen dan RBC yang jauh di bawah 120 persen.

Namun saat itu, pemilik Kresna Life justru mengajukan penerbitan subordinated loan (SOL) yang tidak disetujui oleh pemegang polis, sehingga pemegang saham tidak melaksanakan kewajibannya memenuhi ketentuan menyehatkan perusahaan.

"Karena ini merugikan masyarakat, bukan hanya merugikan pemerintah. Pemerintah kan dalam hal ini OJK melaksanakan tugasnya ya pengawasan dan perlindungan kepada para nasabah," jelas Budi saat dihubungi kumparan.

Pengamat Hukum Denny Indrayana menilai, kasus gugatan bos Kresna Group terhadap putusan OJK terbilang aneh. Sebab meskipun sudah ditetapkan menjadi tersangka dan buronan Bareskrim Polri, Michael Steven masih bisa menggugat dan memenangkan bandingnya dari OJK.

"Kalau dia mau melakukan langkah-langkah hukum dia mesti menghadapi dong. Sepertinya dia enggak berani hadapi hukum pidana, dia gugat perdata padahal yang dirugikan banyak kepentingan. Nah OJK sudah melindungi kepentingan masyarakat malah dikalahkan oleh buron," kata Denny.

Menurut dia, dalam UU Pencucian Uang sudah ada soal pembatasan hak hukum bagi buronan dan Mahkamah Agung juga melarang buronan mengajukan praperadilan. Bahkan dalam konsep-konsep di negara maju dan negara umumnya, seseorang yang mau mengambil langkah hukum mereka harus taat hukum.

"Ini dia (Michael Steven) gugat ke PTUN, dianya malah lari (buron). Kalau dalam konteks atau istilahnya ini fugitive disentitlement, artinya dia dihilangkan hak-hak hukumnya karena dia buron," jelasnya.

Denny juga menilai dalih Michael Steven sebagai ultimate beneficial owner di Kresna Group adalah modus yang disengaja untuk menempatkan dirinya sebagai pemilik manfaat terakhir di PT Kresna Asset Management.

"Memang beneficial owner kan mereka tidak mau muncul namanya supaya mereka kalau melakukan kejahatan tidak terdeteksi atau tidak bisa ditangkap," kata dia.

Untuk menyeret ultimate beneficial owner, ada Peraturan Presiden (Perpres) atau aturan-aturan hukum yang menyatakan bahwa pemilik manfaat harus bertanggung jawab, meskipun namanya tidak ada di dalam anggaran dasar. Namun menurut Denny, hal tersebut tidak dipertimbangkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

"Bahwa dia yang mengatur, mengintervensi investasi saham di mana, modal ditanam ke anak-anak perusahaan afiliasi dia kan clear dibuktikan oleh OJK," tegas Denny.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat Hukum Denny Indrayana menilai pemilik Grup Kresna Michael Steven memanfaatkan statusnya sebagai pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner/UBO) dari PT Kresna Asset Management agar kejahatannya terlindungi.

Sekadar info, pemilik manfaat pada suatu korporasi menurut Peraturan Presiden No. 13/2018 merujuk pada orang perseorangan yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi.

Pemilik manfaat berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi terkait, baik langsung maupun tidak langsung, atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi terkait.

Selain itu, mereka punya kekuatan untuk menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi.

Biasanya, para UBO tidak secara langsung tercantum dalam struktur atau pemegang saham mayoritas di suatu perusahaan grup korporasi, melainkan berada di balik salah satu perusahaan induknya, atau berada di balik suatu perusahaan terafiliasi yang hanya memiliki segelintir saham di korporasi itu.

Oleh sebab itu, setiap orang yang menjadi pemilik manfaat suatu korporasi harus melakukan registrasi ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Denny menekankan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Michael Steven pun terbukti sebagai UBO, di mana terbilang modus lama bagi pelaku kejahatan korporasi agar namanya tidak terdeteksi dan sulit tertangkap.

Alhasil, kendati namanya tidak tercantum dalam anggaran dasar tetapi, Michael bisa melakukan serangkaian intervensi atas kontrak pengelolaan dana dari PT Kresna Asset Management untuk melakukan transaksi demi kepentingan Grup Kresna, sehingga merugikan konsumen.

"Memang beneficial owner, mereka tidak mau muncul namanya supaya mereka kalau melakukan kejahatan tidak terdeteksi atau tidak bisa ditangkap. Yang ditangkap nanti namanya di situ supir, orang tidak jelas, atau office boy," ujar Denny dalam keterangannya, Rabu (10/7/2024).

Denny menekankan bahwa untuk menyeret para UBO sebagai pelaku kejahatan korporasi, sebenarnya sudah ada Perpres dan aturan-aturan hukum yang menyatakan bahwa pemilik manfaat harus bertanggung jawab meskipun namanya tidak ada di dalam anggaran dasar.

Namun sayangnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) mengatakan bahwa nama Michael Steven tidak ada di anggaran dasar sehingga dia tidak bertanggung jawab.

"Bahwa dia yang mengatur, mengintervensi investasi saham di mana, modal ditanam ke anak-anak perusahaan afiliasi dia kan, clear dibuktikan oleh OJK. Jadi jangan dikelabui karena sebenarnya dia pemilik manfaat dari transaksi-transaksi yang diselewengkan Michael Steven ini. Jadi mestinya hukum ditegakkan lagi jangan kalah sama buronan," tegasnya.

Lebih jauh, kasus ini terbilang aneh karena meskipun sudah jadi tersangka dan berstatus buronan Bareskrim Polri, tetapi Michael diberikan hak untuk mengajukan gugatan, ajukan banding, dan memenangkan gugatan dan bandingnya terhadap OJK.

"Sepertinya dia nggak berani hadapi hukum pidana, dia gugat perdata, padahal yang dirugikan banyak kepentingan. Nah, OJK sudah melindungi kepentingan masyarakat, tapi malah dikalahkan oleh buron," pungkasnya.

Padahal, dalam UU pencucian uang sudah ada soal pembatasan hak hukum bagi buronan dan Mahkamah Agung juga melarang buronan mengajukan praperadilan. Bahkan dalam konsep-konsep di negara maju dan negara umumnya bahwa seseorang yang mau mengambil langkah hukum mereka harus taat hukum.

"Ini dia [Michael Steven] gugat ke PTUN, dianya malah lari jadi buronan. Kalau dalam konteks atau istilahnya, ini fugitive disentitlement, artinya harus dihilangkan hak-hak hukumnya karena dia buron," tutupnya.

Sementara itu, terkait sanksi denda sebesar Rp5,7 miliar dan larangan sebagai pemegang saham, pengurus, dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama lima tahun yang dijatuhi OJK, menurut Denny sudah tepat dan seharusnya sudah bisa mengarah ke perkara pidana.

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perkara hukum yang melibatkan pendiri Grup Kresna, Michael Steven belum sampai ke ujung. Gugatan hukum dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih berlangsung dan kini sampai ke Mahkamah Agung (MA).

Pada pekan lalu, OJK telah mengajukan memori kasasi kepada MA atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikuatkan putusan tingkat banding dalam Perkara Nomor 437/G/2023/PTUN.JKT, yang mengabulkan gugatan Michael Steven terhadap OJK untuk membatalkan sanksi administratif dan Perintah Tertulis yang dikeluarkan OJK.

Michael Steven keberatan atas sanksi denda sebesar Rp 5,7 miliar dan perintah tertulis berupa larangan sebagai pemegang saham, pengurus, dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama lima tahun. Adapun, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, Michael Steven merupakan pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management.

Michael diduga melakukan intervensi atas kontrak pengelolaan dana dari PT Kresna Asset Management untuk melakukan transaksi demi kepentingan Grup Kresna, sehingga merugikan konsumen. Sebagai pengingat, perkara hukum ini berpangkal dari gagal bayar polis Kresna Link Investa dan Protecto Investa Kresna yang dikelola oleh PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) pada Februari 2020.

Perkara hukum yang kembali mencuat ini memicu kekhawatiran akan munculnya sentimen negatif terhadap saham-saham yang terafiliasi dengan Grup Kresna. Saat ini, setidaknya ada delapan saham yang terafiliasi Grup Kresna.

Mereka adalah PT Quantum Clovera Investama Tbk (KREN), PT M Cash Integrasi Tbk (MCAS), PT NFC Indonesia Tkbk (NFCX), PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX), PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (DIVA), PT Telefast Indonesia Tbk (TFAS), PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk (ASMI) dan PT Danasupra Erapacific Tbk (DEFI).

Dari delapan saham tersebut, tiga saham terkurung di papan pemantauan khusus, yakni KREN, ASMI dan DEFI. Saham DEFI bahkan berada di daftar saham yang berpotensi delisting. Meski di luar papan pemantauan khusus, tapi bukan berarti nasib kelima saham lainnya punya performa apik.

Pergerakan harga saham MCAS, NFCX, DMMX, DIVA dan TFAS, turun signifikan dengan level double digit secara year to date. Pada perdagangan Kamis (11/7), hampir semua saham terafiliasi Grup Kresna merosot. Lima saham turun dan sisanya bergerak stagnan.

Founder WH-Project William Hartanto melihat belum tuntasnya perkara hukum yang menyeret pendiri Grup Kresna akan membawa sentimen negatif terhadap saham-saham terafiliasi. "Itu menjadi kekhawatiran, masih perlu diwaspadai. Bisa semakin menambah keinginan investor untuk exit," kata William kepada Kontan.co.id, Kamis (11/7).

Pengamat Pasar Modal & Direktur Avere Investama, Teguh Hidayat sepakat bahwa investor perlu waspada terhadap risiko yang semakin besar di dalam saham-saham Grup Kresna. Pelaku pasar juga mesti hati-hati, lantaran harga yang sudah terjun tidak lantas membuat sahamnya menjadi menarik dan layak koleksi.

"Terlepas dari perusahaan bergerak di bidang apa pun, mau ada aksi korporasi atau apa pun, kalau owner-nya problematik ya hindari. Meski harga sahamnya sudah turun, enggak rekomendasi," tegas Teguh.

Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani mengamini agar pelaku pasar waspada terhadap saham-saham Grup Kresna yang pergerakan harganya volatile dan sering tidak wajar. Apalagi ketika terjadi tren penurunan harga, seperti DIVA yang sudah downtrend sejak tahun 2021. "Ekspektasinya akan terus turun," kata Arjun.

Di sisi yang lain, Teguh menyoroti otoritas bursa dalam melakukan pengawasan saham, sekaligus saat menyaring calon-calon emiten yang menggelar Initial Public Offering (IPO). Di samping faktor fundamental, kredibilitas dan reputasi grup bisnis atau pemilik perusahaan mesti menjadi indikator penting untuk menilai kelayakan emiten.

Otoritas pasar modal juga harus cermat dan transparan dalam mengawasi transaksi, serta tegas menindak saat terjadi aksi "goreng saham". Maraknya saham-saham tak layak IPO hingga transaksi yang tak wajar akan membuat pasar saham menjadi tidak kondusif, bahkan kehilangan daya tarik.

"Saham jelek banyak, dia menyerap likuiditas pasar. Sehingga saham-saham yang bagus jadi kekurangan likuiditas dan akan sulit naik. Bukan hanya soal risiko investasi dari investor, tapi kenapa saham-saham jelek itu sejak awal dibiarkan lolos IPO?" tegas Teguh.

Adapun, pihak yang paling rentan dirugikan dalam hal ini adalah investor publik, terutama investor ritel. "Jumlah saham yang problematik terlalu banyak. Kalau sudah begini caranya, bahkan investor yang main benar pun kena juga imbasnya," ujar Teguh.

Sementara itu, William mengingatkan agar pelaku pasar harus cermat membaca volatilitas harga saham. Hal ini penting, supaya tidak gampang tergiur ketika ada lonjakan harga, lalu nyangkut atau terbanting di saham gorengan.

Perlu menilik lebih dalam ada faktor apa di balik perubahan harga saham, baik secara fundamental maupun teknikalnya. "Perhatikan laporan perusahaan dan penjelasan atas volatilitas perdagangan saham. Lihat juga spiking volume di grafik, ini bisa membantu memberi indikasi apabila terjadi aksi goreng secara tidak wajar," tandas William.

Jakarta -

Kasus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kresna Group yang menyeret nama bos Kresna, Michael Steven (MS) masih berlanjut, bahkan sudah memasuki tahap Kasasi di Mahkamah Agung (MA). PTTUN menolak banding OJK atas gugatan MS terhadap OJK atas sanksi denda dan perintah tertulis yang dikeluarkan OJK kepada MS di kasus PT Kresna Asset Management.

Sebelumnya hasil pemeriksaan OJK, bos Kresna Life ini terbukti sebagai pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management. Meskipun tidak tercantum dalam anggaran dasar, namun MS turut melakukan serangkaian intervensi atas kontrak pengelolaan dana dari PT Kresna Asset Management untuk melakukan transaksi demi kepentingan grup Kresna sehingga merugikan konsumen.

Pengamat Hukum Denny Indrayana mengungkapkan status sebagai ultimate beneficial owner sebenarnya merupakan modus lama bagi pelaku kejahatan. Dalam kasus ini, nama pelaku kejahatan akan tidak terdeteksi sehingga sulit tertangkap.

"Alasan Majelis Hakim bahwa Michael Steven itu bukan yang bertanggung jawab karena tidak tercantum dalam anggaran dasar pemegang saham itu kan alasan yang mengada-ada. Semua juga tau bahwa kalau memang dari awal ada niat buruk, mereka (pelaku kejahatan) tidak muncul namanya makananya ada konteks beneficial owner. Yang muncul namanya kadang-kadang supir, office boy, itu kan modus kejahatan lama. Itulah yang dilakukan oleh Michael Steven. Dia tidak muncul namanya, tapi dia yang mengatur investasinya, uang mengalir ke dia," kata Denny kepada detikcom, Rabu (10/7/2024).

Denny menambahkan, langkah OJK untuk melakukan pemeriksaan terkait aliran dana PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) ke Kresna Asset Management sudah tepat. Menurutnya, langkah OJK mampu menguak dalang di balik kasus Kresna Life.

"Masa dibilang OJK tidak cermat, justru OJK cermat tidak terjebak hanya melihat AD ART. OJK sangat cermat tidak mau tertipu terkelabui hanya melihat AD ART dengan melihat anggaran dana, melihat siapa yang menerima manfaat," bebernya.

Sebagai ultimate beneficial owner, Denny menilai MS menjadi yang paling bertanggung jawab atas kasus Kresna Life. Dengan demikian, pengadilan seharusnya memberikan sanksi dan melanjutkan kasus pidana MS.

"Kan bisa kelihatan dia (MS) yang mendapatkan manfaatnya, dia yang mengatur perusahaan, investasinya ke mana, ya dia yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Kalau dia tidak ada di dalam anggaran dasar itu cara dia untuk lari dari tanggung jawab. Tapi sebagai beneficial owner dialah yang paling bertanggung jawab sehingga harus diberikan sanksi dan dilanjutkan kasus pidananya," katanya.

Menanggapi kasus ini, langkah OJK untuk mengajukan memori kasasi ke MA sudah tepat.

"OJK sudah sangat tepat untuk terus memperjuangkan kasus ini dan mengajukan kasasi karena memang ini harus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan karena ada kerugian publik dan besar sekali," katanya.

Denny pun menyayangkan langkah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang memenangkan MS di pengadilan. Padahal, MS telah lama menjadi buronan Bareskrim Polri.

"Ini contoh buruk penegakkan hukum di Tanah Air. Anda bayangkan ada orang buron, eh malah dia menang di pengadilan. Ini kan ironis sekali ada orang jahat, tersangka, buron, tapi di pengadilan dimenangkan. Itu nggak masuk akal sehat. Ada istilahnya Fugitive Disentitlement, artinya buron tidak punya hak hukum karena tidak ada niat baik," ucapnya.

Terkait status buronan MS, Denny menyebut hal ini juga menjadi penguat bukti OJK dalam menetapkan MS sebagai penerima sanksi.

"Saya kira itu terbuka peluang untuk ditersangkakan juga. Orang seperti ini, tidak jumawa segala melakukan kejahatan, lari (dari tanggung jawab), menang pula di pengadilan, jadi semakin merasa kebal hukum. Jadi harus ditegaskan langkah-langkah hukum dan dipidanakan," ungkapnya.

Untuk itu, Denny mendukung OJK untuk terus memperjuangkan hak publik dengan menindaklanjuti kasus ini.

"Tentu saja terus memperjuangkan hak publik sudah benar, bahwa sekarang hukum kita masih aneh bin ajaib begini keputusannya. Kita lakukan langkah-langkah hukum terhormat dan sebermartabat mungkin untuk menyelamatkan publik yang dirugikan atas kejahatan MS," pungkasnya.

Sebagai informasi, OJK telah mengajukan memori kasasi kepada Mahkamah Agung terkait hal tersebut dalam Perkara Nomor 437/G/2023/PTUN.JKT, Selasa (2/7/2024). Sebagaimana diketahui, dalam perkara tersebut MS keberatan atas sanksi denda sebesar Rp 5,7 miliar dan perintah tertulis berupa larangan sebagai pemegang saham, pengurus, dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama lima tahun.

(akn/ega)

Jakarta: Pemilik Kresna Group Michael Steven dinilai sengaja menempatkan dirinya sebagai pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management. Hal ini dilakukan Michael Steven sebagai modus agar kejahatannya terlindungi.

Pengamat Hukum Denny Indrayana menyebut, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, Michael Steven terbukti sebagai ultimate beneficial owner. Meskipun tidak tercantum dalam anggaran dasar, namun ia melakukan serangkaian intervensi.

Denny mengatakan, ultimatebeneficial owner merupakan modus lama bagi pelaku kejahatan agar namanya tidak terdeteksi dan sulit tertangkap. Michael Steven melakukan transaksi demi kepentingan grup Kresna, sehingga merugikan konsumen.
"Memang beneficial owner kan mereka tidak mau muncul namanya supaya mereka kalau melakukan kejahatan tidak terdeteksi atau tidak bisa ditangkap. Yang ditangkap nanti namanya disitu sopir, orang enggak jelas," ujar Denny kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Baca juga: OJK Cabut Izin Usaha Kresna Life

Untuk menyeret para ultimate beneficial owner ini, menurut Denny, sudah ada Peraturan Presiden (Perpres) atau aturan-aturan hukum yang menyatakan bahwa pemilik manfaat harus bertanggung jawab meskipun namanya tidak ada di dalam anggaran dasar.

Namun sayangnya, ia mengungkapkan, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) mengatakan bahwa nama Michael Steven tidak ada di anggaran dasar sehingga dia tidak bertanggung jawab.

"Bahwa dia yang mengatur, mengintervensi investasi saham di mana, modal ditanam ke anak-anak perusahaan afiliasi dia kan clear dibuktikan oleh OJK. Jadi jangan dikelabui karena sebenarnya dia pemilik manfaat dari transaksi-transaksi yang diselewengkan Michael Steven ini," tegas Denny.

(END)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan Michael Steven sebagai pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management, meskipun namanya tak tercantum dalam anggaran dasar.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa memastikan hal tersebut berdasarkan pemeriksaan otoritas. Ia menjelaskan, Michael melakukan serangkaian intervensi atas kontrak pengelolaan dana demi kepentingan Kresna Group, sehingga merugikan konsumen.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, Michael Steven terbukti sebagai pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management yang meskipun tidak tercantum dalam anggaran dasar, namun melakukan serangkaian intervensi atas kontrak pengelolaan dana dari PT Kresna Asset Management untuk melakukan transaksi demi kepentingan grup Kresna, sehingga merugikan konsumen," ujar Aman dalam keterangannya, Rabu (10/7).

Pengamat Hukum, Denny Indrayana, menanggapi keterangan OJK tersebut. Menurutnya, ultimate beneficial owner merupakan modus lama bagi pelaku kejahatan agar namanya tidak terdeteksi dan sulit tertangkap.

"Modus bahwa dia tidak ada namanya di anggaran dasar pemegang saham itu kan modus lama. Memang beneficial owner kan mereka tidak mau muncul namanya, supaya mereka kalau melakukan kejahatan tidak terdeteksi atau tidak bisa ditangkap," jelasnya.

Untuk menyeret para ultimate beneficial owner, lanjut Denny, pemerintah telah memiliki Perpres yang menyatakan bahwa pemilik manfaat harus bertanggung jawab, meskipun namanya tidak ada di dalam anggaran dasar. Namun di sisi lain, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) mengatakan bahwa nama Michael Steven tidak ada di anggaran dasar, sehingga tidak bisa bertanggung jawab.

"Bahwa dia yang mengatur, mengintervensi investasi saham, di mana modal ditanam ke anak-anak perusahaan afiliasi dia kan clear dibuktikan oleh OJK. Jadi jangan dikelabui karena sebenarnya dia pemilik manfaat dari transaksi-transaksi yang diselewengkan Michael Steven ini," kata Denny.

Ia pun menilai, gugatan yang diajukan Michael Steven seharusnya gugur karena menyandang status sebagai tersangka. "Nah OJK sudah melindungi kepentingan masyarakat malah dikalahkan oleh buron," tuturnya.

Dalam UU Pencucian Uang, pemerintah mengatur soal pembatasan hak hukum bagi buronan. Selain itu menurut Denny, Mahkamah Agung juga melarang buronan mengajukan praperadilan.

Ia pun menilai langkah OJK untuk menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 5,7 miliar dan larangan sebagai pemegang saham, pengurus, dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama lima tahun, sudah tepat.

"Itu sudah tepat dan seharusnya sudah bisa mengarah pidana dan memang sudah menjadi tersangka kan yang bersangkutan," pungkasnya.

OJK telah mengajukan memori kasasi kepada Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikuatkan putusan tingkat banding dalam Perkara Nomor 437/G/2023/PTUN.JKT, yang mengabulkan gugatan Michael Steven terhadap OJK untuk membatalkan sanksi administratif dan Perintah Tertulis yang dikeluarkan OJK.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, Aman Santosa, mengatakan dalam perkara dimaksud, Michael Steven keberatan atas sanksi denda senilai Rp 5,7 miliar. Serta perintah tertulis berupa larangan sebagai pemegang saham, pengurus, dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama lima tahun.

“Sanksi tersebut diterbitkan OJK guna menghentikan langkah Michael Steven agar tidak mengulangi pelanggarannya di sektor jasa keuangan serta mencegah munculnya kerugian lebih besar yang dialami konsumen,” kata Aman dalam keterangan resminya, Jumat (5/7).