JAKARTA, investor.id–Pemerintah telah menyiapkan modal Rp 139,4 triliun yang bersumber dari APBN 2025 untuk mewujudkan swasembada pangan. Anggaran tersebut di antaranya Rp 44 triliun untuk penyediaan pupuk dan Rp 15 triliun bagi cetak sawah baru. Dengan dukungan dana itu, swasembada pangan, utamanya beras, ditargetkan tercapai pada 2028-2029.

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto tentang hasil koordinasinya dengan kementerian terkait mengenai program-program pangan dan upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Laporan tersebut termasuk anggaran terkait pangan yang saat ini sudah disiapkan Rp 139,4 triliun yang tersebar di sejumlah kementerian, termasuk untuk dana desa dan pemerintah daerah (pemda).

JAKARTA, investor.id–Indonesia bertekad mewujudkan swasembada pangan, utamanya beras, pada 2027 mendatang. Sejumlah langkah dilakukan guna mencapai ambisi itu, di antaranya melibatkan 50 ribu generasi milenial untuk terjun ke sektor pertanian serta membekali mereka dengan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern.  

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) telah membuat Peta Jalan Indonesia Menuju Swasembada dan Lumbung Pangan Dunia 2024-2029. Persiapan dan perencanaan dilakukan mulai tahun ini disertai bergulirnya program pompanisasi 1 juta hektare (ha) lahan sawah tadah hujan. Di 2025, produksi beras ditingkatkan sampai 2,5 juta ton per tahun serta pompanisasi 1 juta ha lahan masih dilanjutkan. Pada 2026, produksi beras ditargetkan naik menjadi 5 juta ton serta dimulai cetak sawah baru dari lahan rawa mineral 1 juta ha.

Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Yadi Sofyan Noor mengatakan masa depan sektor pertanian sangat menjanjikan. Menurutnya, Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman sukses melakukan transformasi besar-besaran untuk mengangkat sektor pertanian sebagai sektor strategis nasional.

Yadi mengungkapkan para petani binaan KTNA merasakan peran pemerintah dalam melakukan transformasi terhadap sektor pertanian. Bahkan, petani secara umum menilai pemerintah telah memberikan bantuan yang berkelanjutan kepada petani.

"Bagi petani, kehadiran pemerintah sangat nyata saat ini," ujar Yadi dalam keterangan tertulis, Selasa (8/10/2024).

Ia menjelaskan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada petani tampak dari kenaikan signifikan atas Nilai Tukar Petani (NTP). Terbaru, NTP September 2024 mencapai 120,30, meningkat pesat 17,53 % bila dibandingkan dengan 10 tahun lalu ketika September 2014 NTP mencapai 102,36. Kenaikan indeks ini menjadi indikator kesejahteraan petani di Indonesia yang terus meningkat dengan sangat baik.

Yadi mengatakan sejak awal kepemimpinan Mentan Amran memberikan perhatian besar untuk mentransformasi pertanian dari paradigma tradisional ke modern. Kementan memberikan berbagai insentif dan bantuan berupa subsidi pupuk dan benih, bantuan alat dan mesin pertanian, serta perbaikan prasarana pertanian, seperti pengembangan jalan usaha tani, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung dan long storage, maupun yang terkini bantuan pompa dan irigasi perpompaan untuk mengatasi dampak el nino.

"Selama kepemimpinan Mentan Amran, petani mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian, seperti traktor, rice transplanter, cultivator, hingga hand sprayer. Bantuan-bantuan tersebut telah meningkatkan efisiensi petani dalam produksi sekaligus menjadi komponen penting modernisasi pertanian," ungkapnya.

Dalam kurun waktu 2014-2023, Kementan juga telah melakukan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 4.321.918 hektare, pengembangan embung pertanian sebanyak 2.502 unit, pengembangan irigasi perpompaan 3.716 unit, dan pengembangan irigasi perpipaan 606 unit.

Kementan pun memberikan bantuan kepada petani berupa traktor roda 2 sebanyak 170.954 unit, traktor roda 4 sebanyak 14.884 unit, pompa air 131.322 unit, rice transplanter 21.033 unit, cultivator 24.488 unit, hand sprayer 197.221 unit, dan lain sebagainya.

Yadi menambahkan keterlibatan anak muda dalam pertanian saat ini juga terbilang besar. Berdasarkan hasil sensus pertanian 2023, tercatat ada 16,78 juta orang petani milenial. Adapun petani milenial yang berumur lebih dari 39 tahun dan menggunakan teknologi digital sebanyak 10,59 juta orang (37,58%) dan petani milenial 19 - 39 tahun yang menggunakan teknologi digital sebanyak 2,6 juta orang.

Ia menilai tingginya utilisasi teknologi digital oleh para petani milenial merupakan potensi yang bisa terus digarap dan dikembangkan. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yang ingin mengubah paradigma pertanian dari tradisional menjadi modern.

"Karena itu saya melihat masa depan pertanian Indonesia sangat menjanjikan selama kita bisa terus mengembangkan potensi yang ada dan pendampingan pemerintah terhadap petani dilakukan secara intensif," terangnya.

Kementan pun menggunakan berbagai instrumen untuk mendekatkan petani kepada teknologi, seperti kegiatan pengawalan dan pendampingan serta diseminasi teknologi pertanian oleh penyuluh pertanian yang difasilitasi Biaya Operasional Penyuluh Pertanian (BOP), kegiatan Percontohan Penerapan Teknologi Pertanian melalui Metode Sekolah Lapang Tematik Pertanian Organik, serta Sekolah Lapang (SL) Penerapan Teknologi Climate Smart Agriculture (CSA).

Ia mengingatkan pekerjaan pemerintah dalam membangun pertanian tidak bisa dipandang dari satu sisi. Sebab perlu kolaborasi semua pihak.

Selain itu, kebijakan kementerian lembaga lain juga harus linier dengan kebijakan makro pangan nasional. Dia mencontohkan salah satu yang patut diapresiasi adalah kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian yang masif dilakukan.

Yadi menyebut persoalan lahan memang menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah di sektor pertanian. Alih fungsi lahan pertanian menjadi sesuatu yang sulit dibendung, padahal kebutuhan masyarakat akan pangan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,25% per tahun.

"Keduanya berjalan sesuai kebijakan. Kalau kita lihat optimasi lahan rawa di berbagai daerah berjalan dengan baik. Begitu juga dengan persiapan cetak sawah di berbagai daerah yang disambut baik masyarakat dan petani," katanya.

Menurut Yadi, saat ini pemerintah berupaya ketat menahan laju konversi lahan pertanian. Mengacu pada Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI nomor 446.1/SK-PG.03.03/V/2024, disebutkan luas lahan baku sawah nasional tahun 2024 mencapai 7.384.341 hektare.

Sementara berdasarkan data kementerian/lembaga yang sama, luas lahan baku sawah nasional tahun 2019 mencapai 7.463.948 hektare, seperti yang tertera pada Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019. Dalam kurun waktu lima tahun, penyusutan lahan sawah eksisting adalah 79.607 hektare.

"Capaian yang luar biasa karena banyak pihak yang memperkirakan bahwa alih fungsi lahan bisa mencapai 500 ribu hektare selama lima tahun terakhir. Faktanya tidak demikian masif seperti pengamatan banyak pihak," tambahnya.

Selanjutnya, kata Yadi, kebijakan membangun klaster pertanian modern perlahan tapi pasti mulai membetot mata generasi muda untuk kembali bertani. Mereka berbondong-bondong turun ke sawah melakukan akselerasi modernisasi sekaligus menjajal berbagai kecanggihan teknologi.

"Di Kalimantan Tengah mahasiswa dan anak muda turun langsung menggarap pertanian modern. Mereka memainkan traktor, drone untuk penebar benih dan pupuk, lalu menjajal remote control yang bisa melakukan produksi secara cepat dan tepat. Anak muda tidak akan turun ke pertanian saat ini bila modernisasi tidak muncul," katanya.

Sementara itu, program optimasi lahan rawa pemerintah telah berhasil menggarap 40.000 hektare di Merauke dari 6 wilayah distrik. Detail optimasi ini dilakukan di Distrik Tanah Miring seluas 10.540 Ha, Distrik Kurik seluas 10.674 Ha, Distrik Semangga seluas 6.000 Ha, Distrik Malindo seluas 6.629, Distrik Merauke seluas 1.609, dan Distrik Jagebob seluas 4.549 Ha, dengan dukungan pengerjaan konstruksi jaringan irigasi, jembatan usaha tani dan pompa air. Untuk jaringan irigasi terealisasi 732.716 meter (100%), jembatan usaha tani terealisasi 178 unit (100%) dan pompa air 49 unit (100%).

Pada kesempatan terpisah, Ekonom Senior Indef, Tauhid Ahmad mengapresiasi Presiden terpilih Prabowo Subianto yang telah menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas pemerintahannya kelak.

"Pada Asta Cita yang telah disusun oleh tim presiden terpilih, kebijakan pertanian ditempatkan sebagai prioritas," ungkap Tauhid.

Menurut Tauhid, ada 3 agenda yang akan menjadi program prioritas di sektor pertanian. Pertama menargetkan capaian swasembada pangan, energi, dan air. Kedua, menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. Selain itu, ada juga program memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.

Ragam Potensi Padi Gogo yang Dikembangkan Peneliti Kementan

Ragam Potensi Padi Gogo yang Dikembangkan Peneliti Kementan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional Yadi Sofyan Noor menilai bahwa hal wajar apabila petani menikmati harga beras tinggi karena merupakan hasil jerih payah mereka selama bercocok tanam.

Yadi turut menanggapi pernyataan World Bank yang menyatakan bahwa harga beras Indonesia jauh lebih tinggi karena petani kurang sejahtera. Baginya, hal itu merupakan pernyataan yang salah besar.

"Justru saya bertanya apa kontribusi World Bank untuk beras Indonesia? Faktanya, tingginya harga beras menunjukkan daya beli petani dalam kondisi baik. Ini juga merupakan sinyal bagus untuk petani yang terus berproduksi," kata Yadi dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Yadi menilai tingginya harga beras di Indonesia merupakan sinyal yang sangat bagus bagi para petani yang setiap hari terus berproduksi. Dengan begitu, petani bisa menikmati hasil keringatnya sendiri.

"Saat ini di lapangan harga GKP (gabah kering panen) antara Rp6.500 (per kilogram) sampai dengan Rp7.000 (per kg). Jadi, masih aman. Kalau urusan beras sudah urusan penggilingan padi dan pedagang," ujar Yadi.

Yadi mengatakan parameter naiknya kesejahteraan petani bisa dilihat dari berbagai rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) baik mengenai Nilai Tukar Petani (NTP) maupun Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) yang cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu.

Bahkan tahun ini, kenaikan NTP merupakan yang tertinggi selama 10 tahun terakhir, di mana NTP pada periode awal Presiden Joko Widodo menjabat hanya sebesar 102,87 atau kenaikannya hanya 0,50 persen.

Sedangkan NTP pada tahun ini rata-rata angkanya sangat tinggi, di mana NTP bulan April menjadi yang tertinggi yaitu sebesar 137,77 atau naik 0,40 persen. Begitu juga dengan bulan Agustus yang mencapai 138,91 atau naik 0,76 persen.

"Kalau kita bandingkan dengan periode awal Presiden Jokowi pada 2014 lalu, NTP tahun ini merupakan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir," katanya.

BPS merilis kenaikan NTP rata-rata dipengaruhi komoditas gabah. Kenaikan NTP merupakan bukti bahwa komoditas beras selama ini masih menjadi tumpuan sekaligus harapan petani yang sangat menjanjikan terutama dalam hal peningkatan daya saing komoditas, peluang pasar ekspor dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"NTP merupakan indikator utama meningkatnya kesejahteraan petani di Indonesia. NTP juga merupakan bagian penting dalam menentukan sebuah kebijakan yang berfokus pada produksi," terang Yadi.

Senada dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga menyatakan bahwa kenaikan harga beras menjadi masa-masa yang paling membahagiakan bagi para petani Indonesia.

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani mengatakan bahwa tingginya harga beras merupakan imbas dari biaya produksi yang juga semakin tinggi.

Karena itu, dia menyebut para petani memiliki hak mendapatkan keuntungan.

"Petani berhak mendapatkan keuntungan. Saat ini sebetulnya saat-saat yang membahagiakan petani, karena harga gabah mereka dibeli di atas HPP (Harga Pembelian Pemerintah)," kata Rachmi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024