Jakarta -

Perum Bulog menyampaikan realisasi impor beras hingga Oktober 2024 mencapai 2.928.326 ton. Jumlah impor tersebut disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI hari ini.

Wahyu mengatakan realisasi impor itu diambil dari berbagai negara dengan melalui proses tender. Sementara itu, penugasan impor beras Perum Bulog untuk tahun 2024 totalnya mencapai 3,6 juta ton.

"Impor beras realisasinya 2.928.326 ton. Kami ambil dari berbagai negara dan melalui proses tender," terang Wahyu dalam rapat dengan Komisi IV DPR, di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Wahyu menjelaskan impor beras tersebut berasal dari berbagai negara, seperti Kamboja, Myanmar, Pakistan, Thailand, dan Vietnam.

Rincian besaran realisasi impor beras berdasarkan negara asalnya, yakni Myanmar sebesar 451 ribu ton, Pakistan sebesar 388 ribu ton, Thailand sebesar 1,04 juta ton, dan Vietnam mencapai 1,02 juta ton.

Sementara itu, sampai dengan tanggal 1 November 2024, Bulog telah menyerap gabah dalam negeri sebesar 1.128.730 ton setara beras. Penyerapan ini dilakukan oleh unit bisnis masing-masing sebesar 58 ribu ton gabah dan 54 ribu untuk beras.

"Penyerapan gabah kering panen oleh spp yg dilaksanakan oleh unit bisnis industri masing-masing sebesar 58 ribu ton untuk gavah dan 54.968 ribu ton untuk beras. Ada beras asalan yang kita olah kembali untuk menjadi beras yang lebih baik," jelas dia.

(hns/hns)

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan, pemerintah tengah mempertimbangkan impor beras kembali sebesar 1 juta ton. Mantan Menteri Perdagangan yang kerap disapa Zulhas itu menjelaskan, dirinya bersama kementerian terkait baru mendapatkan laporan saat rapat koordinasi dengan sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) perihal program swasembada pangan 2028.

Guna menutup kebutuhan beras hingga awal tahun 2025, Zulhas tidak menafikan Indonesia masih membuka opsi untuk impor beras tambahan. "Ya, memang kita terhutang. Harusnya kita impor 1 juta lagi. Tapi tadi baru dapat laporan, prosesnya harus bisnis to bisnis, karena India ini," terang Zulhas saat ditemui di kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Menko Zulkifli Hasan menuturkan, pertimbangan ini masih dalam proses dikarenakan negara pengimpor, India, tengah dilakukan upaya transaksi secara Bussines to Bussines (B to B) lantaran adanya larangan kuota impor beras yang dibatasi.

"Karena India pernah melarang, setelah dilarang itu kalau dia G to G, harus persetujuan parlement. Jadi rumit lagi, padahal kita butuhnya sekarang. Kalau itu berhasil, sebetulnya kita mungkin, kalau kurang pun, tahun depan kita lihat," tegas Zulhas.

Kendati demikian, opsi pertambahan impor beras sebesar satu juta ton tersebut, lanjut Zulhas, masih dalam pertimbangan. Ia mengatakan, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk mengurangi impor beras atau bahkan menambahkannya kembali.

"Mungkin bisa kurang sedikit, atau bisa tidak. Karena Pak Mentan sudah habis-habisnya nih. Mungkin sudah hampir 100 ribu yang sawah bisa ditanam," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pertanian (Kementan) buka suara terkait data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut produksi beras nasional 2024 turun dibanding 2023.

Penurunan berada di angka 760 ribu ton atau 2,43%. Menurut Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, penurunan produktivitas beras ini tak lepas dari fenomena El Nino yang menyebabkan mundurnya musim tanam.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Moch. Arief Cahyono mengatakan, sebenarnya setelah panen raya pada April-Mei 2024, produksi bulanan sejak Agustus hingga Desember 2024 jauh melebihi produksi bulan yang sama di tahun 2023.

Dia mengklaim, meski memang terjadi keterlambatan masa tanam pada akhir 2023 yang menyebabkan masa panen raya yang mestinya terjadi di bulan Maret-April 2024 bergeser, namun dengan intervensi pompanisasi dan ketersediaan pupuk yang cukup, produktivitas pertanian masih bisa terus ditingkatkan.

Lebih lanjut Arief mengungkap peningkatan produksi di tengah kekeringan ini menunjukkan program Penambahan Areal Tanam (PAT) yang digenjot Kementan awal 2024 membuahkan hasil. Dirinya pun menyampaikan bahwa Pemerintah, dalam hal ini Kementan, tetap optimis produksi beras akan terus membaik.

Bapanas Buka Suara

Sementara itu Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi angkat bicara mengenai wacana pertambahan impor beras sebesar 1 juta ton. Arief menjelaskan keputusan opsi menambahkan impor beras dikarenakan untuk menutup cadangan pangan hingga Februari 2025.

Arief mengatakan, cadangan pangan tersebut dilakukan seiring dengan upaya pemerintah melakukan swasembada pangan via produksi dalam negeri. Kebutuhan opsi menambahkan impor satu juta ton beras adalah tindak lanjut dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai produksi beras dalam negeri.

"Kemarin kan teman BPS juga menyampaikan bahwa untuk menyiapkan cadangan pangan lagi ke depan. Sambil kita juga memperkuat produksi dalam negeri. Itu memang ada tambahan satu juta ton," kata Arief saat ditemui selepas rapat koordinasi Kemenko Pangan di kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10).

Namun demikian, dia mengatakan berdasarkan pengalaman sebelumnya, produksi beras di akhir tahun hingga Februari, sering mengalami kekurangan.

"Satu juta ton itu tentunya melihat neraca dari produksi, kemudian berapa cadangan yang harus kita miliki supaya kita bisa sampai melewati bulan Februari 2025. Biasanya bulan Desember, Januari, Februari itu produksinya memang agak di bawah," jelas Arief.

Untuk itu, Arief mengatakan opsi penambahan impor beras satu juta ton tersebut, tetap tidak melupakan pada produksi dalam negeri. "Tapi mana kala produksi dalam negeri dengan segala upaya, kan sudah lihat sendiri ya. Pak Mentan, Pak Wamen, timnya semua, kita semua sudah mengupayakan produksi dalam negeri," katanya.

"Tetapi, projection dari BPS itu memang kurang. Jadi, memang kita harus ada cadangan. Itu saja sih penjelasannya," sambung Arief.

Memang kita terutang harusnya kan kita impor 1 juta ton lagi, tapi karena awalnya India melarang, jadi pakai skema business to business

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah memiliki rencana menambah kuota impor beras sebanyak 1 juta ton untuk menambah kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP).

“Memang kita terutang harusnya kan kita impor 1 juta ton lagi, tapi karena awalnya India melarang, jadi pakai skema business to business,” ujar Zulhas di Jakarta, Selasa.

Adapun pemerintah telah menetapkan bakal mengimpor beras sebanyak 3,6 juta ton pada 2024. Sementara realisasi impor pada Januari hingga Agustus 2024 tercatat sebanyak 2.937.772 ton dan pada September hingga Desember rencananya akan mengimpor sebanyak 1.552.686 ton.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo menegaskan rencana penambahan impor akan dilakukan seiring dengan melihat jumlah produksi beras nasional dalam hal ini jika produksi beras menurun maka impor beras akan dilakukan untuk menyiapkan dan mengamankan cadangan pangan.

“BPS menyampaikan untuk menyiapkan cadangan pangan lagi ke depan sambil kita memperkuat produksi dalam negeri,” katanya.

Ia juga mengatakan bahwa, lewat kolaborasi antar kementerian/lembaga dalam hal ini Kementerian Pertanian diharapkan turut mendukung peningkatan produksi beras sehingga produksi beras utamanya dalam negeri mampu meningkat.

Adapun berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) amatan Juli 2024 update per 22 Agustus, produksi beras pada periode September dan Oktober 2024 akan meningkat masing-masing menjadi 2,87 juta ton dan 2,59 juta ton.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan produksi beras pada Juni yang tercatat 2,06 juta ton dan Juli 2,05 juta ton.

Selain itu, menurut survei BPS, produksi beras pada September dan Oktober itu diperkirakan melampaui konsumsi beras nasional yang hanya 2,58 juta ton dalam periode yang sama, menunjukkan adanya surplus produksi.

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Presiden terpilih Prabowo Subianto punya pekerjaan rumah (PR) besar untuk mengatasi masalah pangan di Indonesia. Hal ini selaras dengan cita-cita Indonesia untuk bisa swasembada beras dan menghentikan aktivitas impornya.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, salah satu PR besar pemerintah terkait luas baku sawah yang turun. Saat ini, diperkirakan luas baku sawah mencapai 7,4 juta hektare.

"Luas baku sawah kita 7,4 juta (hektare) dan tiap tahun menurun. Kenapa menurun? Dipakai buat pabrik, buat rumah. Kemudian penduduk kita naik terus," kata Sudaryono, ditemui di Bidakara Hotel, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Menurutnya, ada dua cara yang dapat dilakukan agar lahan cukup untuk memproduksi beras dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Cara tersebut antara lain intensifikasi dan ekstensifikasi.

Intensifikasi ini ialah upaya agar dalam 1 hektar lahan bisa dimaksimalkan produksinya. Menurut Sudaryono, hal ini bisa dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pemupukan, pompanisasi, hingga irigasi.

"Itu dengan harapan kita bisa swasembada beras. Contohnya intensifikasi apa? Lahannya sama, yang tadinya panen sekali, gimana caranya panen dua kali, gimana caranya panen tiga kali. Itu sudah kita lakukan. Dengan pompanisasi, dengan irigasi, dengan macam-macam," ujarnya.

Namun demikian, menurutnya intensifikasi saja tidak cukup. Dalam beberapa dekade ke depan, Sudaryono mengatakan perlu dilakukan ekstensifikasi atau cetak sawah. Ia menekankan, cetak sawah tidak harus dilakukan dengan membabat hutan.

"Cetak sawah itu sumbernya macam-macam. Ada yang lahannya milik rakyat, yang selama ini mungkin karena nggak ada irigasi, nggak ada air, tapi tanahnya itu dibiarin aja," kata dia.

Ia pun mencontohkan dengan lahan di Kalimantan Tengah. Katanya, di sana ada saluran irigasi di mana area sisi-sisinya belum dijadikan sawah. Luasannya sekitar 500 ribu hektar. Lalu cetak sawah juga bisa dilakukan di lahan rawa.

"Di Kalimantan Barat, di Sumatera Selatan, ada lahan rawa. Lahan rawa itu tergenang air, tinggal dibikin. Namanya cetak sawah, bikin drainasenya, airnya dikeluarkan, dibikin kering, ditanamkan padi. Itu juga namanya cetak sawah," ujar Sudaryono.

"Jadi jangan misleading seolah-olah kita kayak penjahat lingkungan terus main sikat-sikat aja. Nggak. Semua pasti ada kajianya. Itu satu hal yang harus digarisbawahi," tutupnya.

Simak juga Video: Mau Impor Beras Susah, Jokowi Beri Pesan Ini ke Kepala Daerah

[Gambas:Video 20detik]

(shc/kil)

Jakarta -

Kurang dari satu bulan lagi masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir, digantikan oleh pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Ada banyak pekerjaan rumah (PR) besar menanti Prabowo, salah satunya mengejar target swasembada beras.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, pemerintah punya PR besar dalam menghadapi luas baku sawah yang setiap tahunnya mengalami penurunan. Saat ini, diperkirakan luas baku sawah mencapai 7,4 juta hektare.

"Luas baku sawah kita 7,4 juta (hektare) dan tiap tahun menurun. Kenapa menurun? Dipakai buat pabrik, buat rumah. Kemudian penduduk kita naik terus," kata Sudaryono, ditemui di Bidakara Hotel, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Menurutnya, ada dua cara yang dapat dilakukan agar lahan cukup untuk memproduksi beras dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Cara tersebut antara lain intensifikasi dan ekstensifikasi.

Sudaryono menjelaskan, intensifikasi ini ialah bagaimana agar dalam 1 hektar lahan bisa dimaksimalkan produksinya. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pemupukan, pompanisasi, hingga irigasi.

"Itu dengan harapan kita bisa swasembada beras. Contohnya intensifikasi apa? Lahannya sama, yang tadinya panen sekali, gimana caranya panen dua kali, gimana caranya panen tiga kali. Itu sudah kita lakukan. Dengan pompanisasi, dengan irigasi, dengan macam-macam," ujarnya.

Namun demikian, menurutnya intensifikasi saja tidak cukup. Dalam beberapa dekade ke depan, Sudaryono mengatakan perlu dilakukan ekstensifikasi atau cetak sawah. Ia menekankan, cetak sawah tidak harus dilakukan dengan membabat hutan.

"Cetak sawah itu sumbernya macam-macam. Ada yang lahannya milik rakyat, yang selama ini mungkin karena nggak ada irigasi, nggak ada air, tapi tanahnya itu dibiarin aja," kata dia.

Ia pun mencontohkan dengan lahan di Kalimantan Tengah. Katanya, di sana ada saluran irigasi di mana area sisi-sisinya belum dijadikan sawah. Luasannya sekitar 500 ribu hektar. Lalu cetak sawah juga bisa dilakukan di lahan rawa.

"Di Kalimantan Barat, di Sumatera Selatan, ada lahan rawa. Lahan rawa itu tergenang air, tinggal dibikin. Namanya cetak sawah, bikin drainasenya, airnya dikeluarkan, dibikin kering, ditanamkan padi. Itu juga namanya cetak sawah," ujar Sudaryono.

"Jadi jangan misleading seolah-olah kita kayak penjahat lingkungan terus main sikat-sikat aja. Nggak. Semua pasti ada kajianya. Itu satu hal yang harus digarisbawahi," tutupnya.

(shc/kil)

Nusa Dua -

Indonesia telah memiliki sumber pasokan beras impor jika nanti sangat dibutuhkan. Sumber pasokan tersebut berasal dari dua negara tetangga yaitu Thailand dan Vietnam.

Pasokan dari Thailand sebesar 1 juta ton dan Vietnanm 1,5 juta ton per tahun. Asal tahu saja, Kedua tetangga itu adalah langganan Indonesia saat butuh beras impor.

Kerja sama urusan beras antara Indonesia dengan Thailand dan Vietnam ini ini dibutuhkan untuk jaga-jaga ketika terjadi situasi mendesak.

"Kerja sama bilateral untuk memastikan pasokan beras, kalau produsen beras fokus untuk diversifikasi, ini perjanjian jangka panjang. Kemitraan ini untuk ketahanan pangan Indonesia yang juga secara aktif bilateral dengan Thailand, Vietnam, Myanmar, terutama untuk potensi kekurangan terutama krisis," ujar Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kementerian Perdagangan Dandy Satria Iswara dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC), di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (19/9/2024).

Menurut Dandy perjanjian itu dilakukan antar negara sebagai bentuk langkah Indonesia untuk stabilisasi pasokan tidak hanya dari dalam negeri tetapi dari luar negeri.

"MoU GtoG (Government-to-Government) itu saya paparkan mengenai kerja sama ini untuk bagaimana (Indonesia) menjaga rice stability ini, (dengan) melakukan kerja sama bilateral dan regional," ungkapnya.

Dikutip dari Bangkok Post pada pemberitaan 2021, menurut Menteri Perdagangan Jurin Laksanawisit, ada penandatanganan nota kesepahaman antara Indonesia dengan Thailand pengadaan beras 1 juta ton beras putih 15% hingga 25% per tahun selama empat tahun.

Pada 2021 juga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa ada kerja sama dengan Thailand dan Vietnam untuk pengadaan beras dari kedua negara itu ke Indonesia.

Kala itu, Jokowi mengakui pemerintah memang punya Memorandum of Understanding (MoU) dengan Thailand dan Vietnam soal impor beras. Namun itu hanya untuk berjaga-jaga.

"Kita tahu sudah hampir 3 tahun ini kita tidak mengimpor beras dan saya tegaskan memang ada MoU dengan Thailand dan Vietnam, itu hanya untuk berjaga-jaga," ujarnya dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/3/2021).

(ada/hns)

Jakarta -

Stok beras Indonesia pada awal 2025 diprediksi kurang hingga 3 juta ton. Lalu, apakah Indonesia akan Kembali melakukan impor beras?

Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk impor beras pada awal 2025.

"Sampai saat ini, Bulog belum mendapatkan tugas (impor beras tahun 2025)," kata Bayu di Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).

Bayu enggan menyebutkan proyeksi kebutuhan impor untuk mengantisipasi kekurangan beras pada awal 2025. Pihaknya akan menunggu kepastian dari pemerintah menyangkut potensi kekurangan beras ini.

"Kita tunggu saja penugasan dari pemerintah," ujarnya.

Di samping itu, ia berharap agar pemerintah memberikan penugasan lebih awal untuk Bulog. Dengan demikian, waktu persiapan menjadi lebih banyak.

"Kalaupun berharap, penugasan kepada Bulog apakah penugasan bantuan pangan, penugasan untuk SPHP, penugasan untuk pengadaan dalam negeri, itu diberikan lebih awal," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, kekhawatiran akan potensi kurangnya stok beras hingga 3 juta ton diungkapkan oleh Bayu. Kekhawatiran ini berdasarkan pengalaman stok pada awal 2024 dan diprediksi awal 2024 belum terjadi panen raya.

"Kami menghadapi Januari-Februari paceklik, belum panen dikhawatirkan defisit 3 juta ton (beras). Maret itu Ramadan maju," kata dia dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (4/9/2024).

"Kami antisipasi defisit 3 juta di Januari 2025, karena tahun ini sebesar itu," tambahnya.

Meski begitu, Bulog meyakini pasokan yang ada di akhir tahun bisa mencukupi, hanya saja tidak banyak. Bayu memprediksi stok cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 1,5 juta ton.

"Stok pemerintah posisi saat ini angka besar sekitar 1,35 juta ton akan masuk dari luar negeri 900 ribu. Pengadaan dalam negeri optimis 200 ribu lagi, sehingga akhir tahun dari sisi pasokan akan punya 2,45 juta sekitar 2,5 juta. Penggunaanya untuk bantuan pangan sisa 2 bulan 450 ribu SPHP sisa 4 bulan 500 ribu ton, sehingga pengamatannya di akhir tahun stok kita 1,5 juta. Insyaallah itu yang diusahakan," jelasnya.

Pada 2024, Bulog mendapatkan persetujuan pemerintah untuk mengimpor 3,6 juta ton beras. Dari jumlah tersebut, hingga Juli 2024 jumlah realisasi impor beras ini sudah 2,4 juta ton. Sisa kuota beras impor sebanyak 1,2 juta ton diharapkan bisa tiba sebelum Desember 2024.

(shc/ara)

Jakarta -

Perum Bulog berencana untuk mengimpor beras lagi sebanyak 1,2 juta ton dan tiba sebelum Desember 2024. Langkah ini dimaksudkan untuk menambal penurunan produksi beras sekaligus menjaga stabilitas stok dan harga beras di dalam negeri.

Melansir dari pemberitaan Antara, Sabtu (31/8/2024), Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menjelaskan pada 2024 ini pihaknya mendapatkan persetujuan pemerintah untuk mengimpor 3,6 juta ton.

Dari jumlah itu, hingga Juli 2024 jumlah realisasi impor beras ini sudah mencapai 2,4 juta ton. Sehingga masih ada sisa kuota beras impor sebanyak 1,2 juta ton yang belum terealisasi, dan sisa kuota inilah yang diharapkan bisa tiba sebelum Desember 2024.

Bayu mengatakan untuk saat ini Bulog tengah berupaya menyelesaikan kontrak impor beras sekitar 300.000 ton dari sisa kuota 1,2 juta ton tadi.

"Sehingga sisanya ada 900.000 ton lagi (yang belum terkontrak) dari total target 3,6 juta ton. Kami berharap semua bisa masuk sebelum Desember," ucapnya dalam diskusi media di Jakarta, Jumat (30/8) kemarin.

Ia menjelaskan nantinya beras impor itu akan dijadikan cadangan beras pemerintah (CBP), termasuk untuk beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang dijual Rp12.500 per kg.

Dengan begitu menurutnya ketersediaan beras saat ini sudah cukup aman. Belum lagi Bulog memiliki stok beras sekitar 1,5 juta ton, termasuk dari serapan pengadaan beras dalam negeri yang kini sudah mencapai 900.000 ton.

"Kami melihat ada prospek untuk melakukan pengadaan beras dalam negeri dalam satu sampai dua bulan ke depan, terutama pada September nanti," katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada 2023 turun 1,39 persen, dari 31,54 juta ton pada 2022 menjadi 31,10 juta ton pada 2023.

BPS mencatat produksi beras di Indonesia terus menurun yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti krisis iklim, makin berkurangnya lahan pertanian dan kondisi tanah serta akses pengairan. Produksi padi pada periode Januari-April 2024 turun 17,54 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang mencapai 22,55 juta ton.

Sementara itu, merujuk data Kerangka Sampel Area BPS, produksi beras pada Januari-Agustus 2024 diperkirakan mencapai 21,38 juta ton, lebih rendah 2,25 juta ton dari periode yang sama tahun lalu.

Menurut laporan Statistik Konsumsi Pangan 2023 yang diterbitkan Kementerian Pertanian, konsumsi beras per kapita masyarakat Indonesia pada 2023 mencapai 80,905 kg per kapita per tahun. Artinya, rata-rata setiap orang di Indonesia mengonsumsi 0,222 kg beras per hari.

(eds/eds)

JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan rencana Pemerintah untuk kembali mendatangkan beras impor sebanyak 900 ribu ton hingga akhir tahun 2024.

Arief mengatakan hal tersebut dalam rangka menjaga stok pangan dalam negeri sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di tengah masyarakat. Hal tersebut juga sekaligus mendukung program Presiden untuk kembali menyalurkan bantuan pangan hingga akhir tahun mendatang.

"Masih ada yang memang harus disiapkan, yang terakhir itu sekitar 900.000 ton yang belum dieksekusi (impor beras)," ujar Arief di Istana Presiden, Jumat (30/8/2024).

Pada kesempatan tersebut, Arief memaparkan saat ini stok beras di dalam negeri sebanyak 1,34 juta ton. Jumlah tersebut belum termasuk penugasan Pemerintah kepada BUMN Pangan, Bulog sebanyak 600 ribu ton untuk pengadaan beras dari dalam negeri.

"Tiga bulan terakhir ini produksinya di atas kebutuhan nasional 2,5 juta ton," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Arief menyebutkan target pengadaan beras pemerintah lewat impor pada tahun 2024 sebanyak 3,6 juta ton. Meski demikian, akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk menyerap beras yang diproduksi petani lokal.

"Masih ada kan (kuota impor 2024) 3,6 juta ton. Nanti sambil kita lihat, pokoknya fokusnya hari ini adalah peningkatan produksi dalam negeri," tambahnya.

Arief sempat menjelaskan harga beras impor untuk 3 juta ton sebesar Rp30 triliun. Sehingga untuk memenuhi kuota impor tahun 2024 sebanyak 3,6 juta ton, diperlukan anggaran lebih dari Rp30 triliun.

Menurutnya, kebijakan impor beras sendiri diambil sebagai respon atas kurangnya produksi beras para petani lokal. Hal tersebut dapat dilihat dari kinerja penggilingan-penggilingan padi yang ada di daerah.

Arief menyebut, saat ini setidaknya ada 169 ribu penggilingan padi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun kapasitas produksinya hanya sekitar 20 - 30%. Hal tersebut lantaran susahnya mencari gabah karena produksinya kurang.

"Jangan kita bicara importasi terus, importasi itu hanya mengganjal, kita tidak bangga melakukan importasi. Kita dorong faktor produksi seperti pupuk, luas lahan tanam, itu ada di Kementerian Pertanian," kata Arief (4/4).

JAKARTA - Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad turut menanggapi persoalan denda impor beras atau demmurage sebesar Rp294,5 miliar. Dia mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat memprioritaskan penyelidikan terkait permasalahan transparansi impor beras.

"KPK sebaiknya prioritaskan karena transparansi kebijakan impor belum terwujud," kata Suparji, di Jakarta, Rabu(21/8/2024).

Baca Juga: Soal Denda Impor Beras, Perlu Penanganan Cepat dan Terukur

Dia menegaskan prioritas tersebut dapat ditunjukkan dengan mulai memanggil pihak-pihak terkait. Pihaknya mengingatkan percepatan penuntasan masalah tersebut akan memberikan dampak positif kepada masyarakat. "Harus memanggil pihak terkait. (Percepatan) sangat positif," tegas Suparji.

Dia tak menampik munculnya persoalan demurrage Rp294,5 miliar lantaran adanya sistem kebijakan yang salah dan diduga ada oknum yang bermain sehingga merugikan keuangan negara.

Suparji berharap, KPK dapat melihat persoalan tersebut dalam proses penyelidikan untuk mengusut tuntas persoalan demurrage Rp294,5 miliar. "KPK bisa melihat hal itu," tandas dia.

Sebagai informasi, lembaga anti-rasuah ini memastikan proses penanganan perkara termasuk penyelidikan terkait demurrage Rp 294,5 miliar dapat dilanjutkan ke penyidikan. KPK mengungkapkan jika seluruh proses penanganan perkara skandal masih bersifat rahasia.

Baca Juga: Jadi Saksi Kasus DJKA, Hasto Penuhi Panggilan KPK

Perkara tersebut ditangani terkait laporan Studi Demokrasi Rakyat (SDR) pada 3 Juli 2024. "Laporan masuk dan penyelidikan sifatnya rahasia. Tapi, secara umum periode penanganan perkara di penyelidikan dapat diputuskan dilanjut ke penyidikan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Senin (19/8/2024).

Berdasrkan laporan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terdapat 1.600 kontainer dengan nilai demurrage Rp294,5 miliar berisi beras tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Sebanyak 1.600 kontainer beras tersebut merupakan bagian dari 26.415 kontainer yang tertahan di dua pelabuhan tersebut. Ribuan kontainer yang tertahan belum diketahui aspek legalitasnya.

JAKARTA - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar turut menyoroti terkait demmurage beras impor yang beropotensi merugikan negara. Keberadaan 1.600 kontainer berisi beras impor dengan denda sebesar Rp294,5 miliar yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Perak, Surabaya akan menjadi masalah rasuah karena dianggap ilegal.

"Kalau berasnya diambil tanpa bayar denda, itu masalah," ujar dia, di Jakarta, Minggu (11/8/2024).

Dia menandaskan, jika beras yang tertampung di 1.600 kontainer itu dibiarkan begitu saja maka pihak berwenang harus memanggil dan meminta keterangan kepada pengangkut.

"Jika sudah jelas siapa yang bertanggung jawab maka bisa diminta paksa membayar atau mengembalikan barang itu ke tempat awal pengiriman," jelasnya.

Lebih lanjut, pihak pelabuhan sendiri bisa meminta penetapan kepada pengadilan apabila beras yang berada dalam 1.600 kontainer tersebut tidak bertuan. Nantinya, pengadilan bisa memutuskan apakah beras tersebut bisa menjadi milik negara atau dimusnahkan sebagai barang ilegal.

"Jika tidak jelas juga, pihak pelabuhan bisa minta penetapan ke pengadilan untuk diputuskan menjadi milik negara atau dimusnahkan," ungkapnya.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebelumnya mengungkapkan terdapat 1.600 kontainer dengan nilai demurrage Rp294,5 miliar berisi beras ilegal yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Perak, Surabaya. Kemenperin menyebut 1.600 kontainer beras tersebut merupakan bagian dari 26.415 kontainer yang tertahan di dua pelabuhan tersebut.

Kemenperin menyebut dari data yang diperoleh melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), ribuan kontainer berisi beras tersebut ilegal. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Studi Demokrasi Rakyat (SDR) telah melakukan koordinasi guna mendalami data terkait keterlibatan Bapanas-Bulog dalam skandal demurrage atau denda beras impor sebesar Rp294,5 miliar. Pihak KPK telah meminta keterangan dan data terkait keterlibatan Bulog dan Bapanas.

JAKARTA - Partai Perindo menyarankan penguatan infrastruktur penyimpanan dan distribusi beras domestik menyoal skandal demurrage beras senilai hampir Rp300 miliar. Ketua DPP Bidang Hubungan Luar Negeri Partai Perindo, Dea Salsabila Defri mengungkap, langkah ini perlu diambil serta dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk bisa menyelesaikan masalah pelik tersebut.

"Perindo mendorong penguatan infrastruktur penyimpanan dan distribusi beras domestik serta pengembangan kebijakan yang mendorong produksi ketahanan pangan dalam negeri," kata Dea di Jakarta, Jumat (9/8/2024).

"Perihal demurrage beras senilai Rp294,5 miliar menggarisbawahi perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem logistik dan administrasi ekspor-impor, perlu adanya reformasi fokus terhadap peningkatan efesiensi bongkar muat dan pengelolaan dokumen," tambahnya.

Selain melakukan evaluasi, Dea juga berharap adanya upaya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan beras impor serta memastikan, bahwa mekanisme pengadaan dan distribusi beras dilakukan secara efisien dan tepat guna.

Ia juga mengimbau agar pemangku kepentingan lebih aktif berkolaborasi dalam mempercepat penyerapan gabah petani guna meningkatnya kesejahteraan petani.

"Kolaborasi yang efektif akan mempercepat penyerapan gabah petani dan mengoptimalkan stok beras nasional, dan memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan berkelanjutan diterapkan untuk dapat melindungi ekonomi maupun kesejahteraan petani," jelasnya.