JAKARTA, investor.id - Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh mengaku sempat ditawarkan sejumlah kursi menteri untuk partainya oleh Prabowo Subianto. Namun, Surya Paloh menolaknya karena tidak ingin menjadi pragmatis.

"Sekarang dia nyatakan ini adalah momentum ada kursi menteri yang ditawarkan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo menyampaikan, 'Tolong Bung Surya jelaskan kepada kawan-kawan pers bahwasannya telah saya sediakan kursi kabinet untuk Nasdem'. Tetapi Nasdem yang menolak," ujar Surya Paloh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024). 

Surya Paloh mengutarakan, saat ini menjadi momentum bagi pihaknya untuk mengambil pembelajaran moral mengenai proses pendidikan politik. Sebab, menurutnya persepsi publik terhadap partai politik hanya dianggap untuk mengejar kekuasaan.

Selama ini publik menganggap partai politik hanya mengejar kekuasaan tanpa ada ruang konsistensi idealisme dan kejujuran.

Karena itu, kata Surya Paloh, dia ingin membuktikan kepada publik bahwa Partai Nasdem mengedepankan politik gagasan dibandingkan pragmatisme. Dia menekankan Partai Nasdem akan menunjukkan proses pendidikan politik. 

"Nah ini saya pikir ini yang pertama bagi perjalanan kehidupan kebangsaan yang dilalui oleh partai-partai politik negeri ini. Tapi sekecil apapun ini sumbangsih dan saya harapkan bisa membuka mata hati, kata hati, paling tidak ada Nasdem yang memulainya,” tuturnya.

"Mudah-mudahan Nasdem bisa konsisten dengan politik tanpa mahar," sambungnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaksana harian (plh) Presiden PKS Ahmad Heryawan memastikan bahwa tidak ada pembahasan soal kursi menteri saat dirinya berdiskusi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan.

Hal tersebut disampaikan Ahmad Heryawan usai bertemu Prabowo Subianto bersama sejumlah ketua umum partai politik lain di Kementerian Pertahanan hari ini Kamis 17 Oktober 2024.

Pria yang akrab disapa Aher itu menyebut bahwa pembahasan yang dilakukan oleh dirinya bersama Prabowo Subianto serta ketua umum partai politik lainnya terkait kerja sama untuk membangun bangsa dan tidak ada pembahasan mengenai kursi menteri.

"Tidak ada pembahasan soal menteri ya, itu sudah selesai. Jadi semua kumpul untuk membangun konsolidasi ke depan untuk berjalan bersama sama, pokoknya ke depan bersama sama membangun bangsa," tutur Aher.

Aher juga menegaskan Prabowo Subianto sama sekali tidak membahas terkait PDI-Perjuangan dalam diskusi bersama para ketua umum partai politik.

"Tidak ada pembahasan partai itu tadi," katanya.

Selain itu, kehadiran Aher ke Kementerian Pertahanan dan bertemu Prabowo adalah untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Prabowo Subianto.

"Iya salah satunya tentu kita mengucapkan selamat ulang tahun untuk beliau," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan bahwa urusan bagi-bagi jatah kursi menteri adalah sepenuhnya hak Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/10/2024).

“Wah itu haknya Pak Prabowo, mana kita bisa tahu 2-3 kursi [menteri di kabinet Prabowo], ikut aja kita,” katanya kepada wartawan.

Jalzulik menegaskan bahwa PKB hanya berkomitmen untuk menyukseskan Pemerintahan Prabowo mendatang. Dia juga membantah namanya masuk dalam daftar yang diajukan PKB ke Prabowo.

“Gak ada itu. Gak ada [nama Jazilul di daftar],” ujar dia.

Jazilul juga mengaku bahwa dirinya belum tahu informasi apapun terkait proses susunan kementerian pemerintahan selanjutnya.

“Sampai detik ini saya belum tahu, PKB juga belum, yang penting PKB berkomitmen mendukung Pak Prabowo,” tegas Waketum PKB yang juga menjabat sebagai ketua Fraksi PKB di DPR.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin juga mengaku tak ambil pusing perihal 'jatah' kursi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Menurutnya, PKB tidak punya kekuatan untuk meminta ataupun berharap mendapatkan 'jatah' kursi menteri pada pemerintahan Prabowo Subianto.

“PKB tidak punya kekuatan moral meminta atau berharap. Pokoknya kita secara moral mendukung pemerintahan ini aja,” kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).

Dengan mendukung pemerintahan saja, menurut Cak Imin hal tersebut sudah cukup bagi pihaknya, sehingga bergabung atau tidaknya di kabinet bukanlah yang sangat penting.

Bisnis.com, JAKARTA — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan bahwa urusan bagi-bagi jatah kursi menteri adalah sepenuhnya hak Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/10/2024).

“Wah itu haknya Pak Prabowo, mana kita bisa tahu 2-3 kursi [menteri di kabinet Prabowo], ikut aja kita,” katanya kepada wartawan.

Jalzulik menegaskan bahwa PKB hanya berkomitmen untuk menyukseskan Pemerintahan Prabowo mendatang. Dia juga membantah namanya masuk dalam daftar yang diajukan PKB ke Prabowo.

“Gak ada itu. Gak ada [nama Jazilul di daftar],” ujar dia.

Jazilul juga mengaku bahwa dirinya belum tahu informasi apapun terkait proses susunan kementerian pemerintahan selanjutnya.

“Sampai detik ini saya belum tahu, PKB juga belum, yang penting PKB berkomitmen mendukung Pak Prabowo,” tegas Waketum PKB yang juga menjabat sebagai ketua Fraksi PKB di DPR.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin juga mengaku tak ambil pusing perihal 'jatah' kursi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Menurutnya, PKB tidak punya kekuatan untuk meminta ataupun berharap mendapatkan 'jatah' kursi menteri pada pemerintahan Prabowo Subianto.

“PKB tidak punya kekuatan moral meminta atau berharap. Pokoknya kita secara moral mendukung pemerintahan ini aja,” kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).

Dengan mendukung pemerintahan saja, menurut Cak Imin hal tersebut sudah cukup bagi pihaknya, sehingga bergabung atau tidaknya di kabinet bukanlah yang sangat penting.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan ke seluruh kader Partai Amanat Nasional agar kembali memilih Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN periode berikutnya.

Jokowi mengatakan Zulkifli Hasan selama ini telah berhasil merekrut kader muda agar masuk ke PAN dan mengubah wajah partai tersebut menjadi lebih muda.

Selain itu, Jokowi juga mengatakan seluruh kader PAN pun terlihat nyaman dengan kepemimpinan dari Zulkifli Hasan selama ini.

"Setiap saya datang ke PAN, saya selalu melihat wajah segar, muda, berseri-seri dan riang gembira seperti yang Pak Zulkifli sampaikan. Sehingga terlihat sekali kalau kader PAN ini sangat kerasan dengan Pak Zul," tuturnya di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Maka dari itu, Jokowi berharap agar Zulkifli Hasan kembali terpilih menjadi Ketua Umum PAN agar ide dan gagasan generasi muda PAN bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa Indonesia.

"Sepertinya keberlanjutan kepemimpinan Pak Zulkifli di PAN, saya rasa sih memang besar ada harapan," katanya.

Jokowi juga mencontohkanjinglePAN yang sering diputar di televisi yaituPAN Pasti Ada Harapanbareng Zulkifli Hasan.

"Tapi saya tidak perlu menyanyikan, nanti kan banyak yang ikut goyang. Tapi kembali, semuanya tergantung seluruh kader dan peserta kongres PAN," ujarnya.

Adapun, Presiden Jokowi menghadiri acara Kongres PAN ke-6 menggunakan seragam berwarna biru cerah khas PAN dengan celana panjang hitam. Acara HUT PAN ke-26 dan Kongres PAN ke-6 tersebut digelar di Grand Ballroom Kempinski Jakarta Pusat, Jumat 23 Agustus 2024 malam.

Tidak hanya Jokowi, hadir pula calon wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, Menteri BUMN Erick Thohir, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni.

Selain itu, hadir pula Wali Kota Medan Bobby Nasution, Politisi Gerindra Maruarar Sirait, Ketua Umum PPP M. Mardiono, dan Wakil Ketua Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Pada Kongres tersebut, PAN juga bakal menetapkan Ketua Umum/Ketua Formatur DPP PAN Periode 2024–2029, hingga pemilihan anggota Formatur DPP PAN periode 2024–2029, Ketua MPP DPP PAN, hingga Ketua Mahkamah Partai PAN.

Di samping itu, forum tersebut juga bakal membahas AD/DRT dan program kerja partai berlogo bintang ini.

JAKARTA, investor.id - Presiden Joko Widodo meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memberikan tambahan jatah menteri kepada PAN di kabinet pemerintahan baru, periode 2024-2029 mendatang. Hal ini lantaran dalam pandangan Jokowi, PAN konsisten mendukung Prabowo Subianto dalam tiga kali Pilpres sejak 2014, 2019 dan 2024.

"Maka nanti untuk keberlanjutan di kabinet, rasa-rasanya sih PAN mesti ditambahin (kursi menteri)," kata Jokowi disambut tepuk tangan seluruh peserta Kongres ke-6 PAN di hotel Kempinski, Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Meski mengakui penentuan kabinet merupakan hak prerogatif presiden, Jokowi sudah mengingatkan agar PAN dipertimbangkan dapat jatah tambahan kabinet, mengingat kontribusi PAN dalam mendukung Prabowo.

"Mestinya ada tambahan, tiga kali Pak Muzani tiga kali konsisten, tambahnya terserah Pak Prabowo karena beliau yang memiliki hak prerogatif presiden, (intinya saya) sudah mengingatkan," ungkap Jokowi.

Jokowi pun membeberkan konsistensi dukungan PAN untuk Prabowo. Bahkan, kata dia, ketika Prabowo bertarung dengan dirinya di Pilpres 2014 dan 2019, PAN konsisten dukung Prabowo.

"Keberlanjutan dukungan PAN pada Pak Prabowo mohon ini dicatat Pak Sekjen Gerindra Pak Muzani, saya ingat, kita semua ingat sudah tiga kali berturut-turut 2014 ada saya ada Pak Prabowo, PAN dukung Pak Prabowo. 2019 ada saya ada Pak Prabowo PAN kembali mendukung Pak Prabowo. 2024 ada Pak Anies, ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar, PAN juga tetap dukung Pak Prabowo, tiga kali berturut-turut konsisten dan paling konsisten," pungkas Jokowi.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan calon presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memberikan kuota tambahan kursi menteri kepada PAN.

Pasalnya, menurut Jokowi, PAN selama ini konsisten berada di barisan Prabowo sejak Pilpres 2014 lalu. Jokowi bercerita bahwa sejak dirinya menjadi lawan Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019 serta Pilpres 2024 kemarin, PAN selalu berada di belakang Prabowo Subianto.

"Mohon ini dicatat Pak Muzani. Kita semua ingat, PAN sudah tiga kali berturut-turut dari tahun 2014. ada saya ada Pak Prabowo, PAN dukung Pak Prabowo. 2019 ada saya ada Pak Prabowo, PAN kembali dukung Pak Prabowo. 2024 ada Pak Anies, Pak Prabowo dan Pak Ganjar, PAN tetap dukung Pak Prabowo. Tiga kali berturut-turut paling konsisten," tuturnya di sela-sela Kongres PAN di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Maka dari itu, melihat konsistensi PAN ke Prabowo Subianto, Jokowi menyarankan Prabowo Subianto agar memberi kursi tambahan kepada PAN.

"Maka untuk keberlanjutan nanti di kabinet, rasa rasanya sih mestinya PAN harusnya ditambahin. Mestinya ada tambahan, tiga kalilohkonsisten," katanya.

Kendati demikian, Jokowi menyerahkan hal tersebut kepada Prabowo Subianto yang memiliki hak prerogatif penuh untuk memilih menterinya nanti.

"Tambahannya itu terserah Pak Prabowo karena beliau yang punya hak prerogatif presiden. Paling tidak saya mengingatkan. Sudah mengingatkan," ujarnya.

Adapun, Presiden Jokowi menghadiri acara Kongres PAN ke-6 menggunakan seragam berwarna biru cerah khas PAN dengan celana panjang hitam. Acara HUT PAN ke-26 dan Kongres PAN ke-6 tersebut digelar di Grand Ballroom Kempinski Jakarta Pusat, Jumat 23 Agustus 2024 malam.

Tidak hanya Jokowi, hadir pula calon wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, Menteri BUMN Erick Thohir, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni.

Selain itu, hadir pula Wali Kota Medan Bobby Nasution, Politisi Gerindra Maruarar Sirait, Ketua Umum PPP M. Mardiono, dan Wakil Ketua Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Pada Kongres tersebut, PAN juga bakal menetapkan Ketua Umum/Ketua Formatur DPP PAN Periode 2024–2029, hingga pemilihan anggota Formatur DPP PAN periode 2024–2029, Ketua MPP DPP PAN, hingga Ketua Mahkamah Partai PAN.

Di samping itu, forum tersebut juga bakal membahas AD/DRT dan program kerja partai berlogo bintang ini.