Bisnis.com, MEDAN – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Langkat berencana mengusulkan Desa Kebun Kelapa di Kecamatan Secanggang menjadi salah satu destinasi wisata di kawasan ini.

Kepala DLH Langkat M Harmain mengatakan, Desa Kebun Kelapa memiliki potensi yang bisa dikembangkan untuk menarik wisatawan. Salah satunya lewat penerapan konsep pertanian organik oleh warga desa yang tergabung dalam Kelompok Agro Lestari.

Kelompok yang terbentuk pada 2022 tersebut memiliki demplot pertanian organik seluas kurang lebih 1.500 meter persegi yang diisi dengan aneka ragam sayuran dan rimpang. Bentuk perlakuan organik yang diberikan anggota kelompok kepada tanaman mereka terutama dengan penggunaan pupuk dari limbah kotoran sapi.

Adapun limbah tersebut berasal dari pengolahan kotoran sapi menjadi biogas yang sebelumnya telah pula dikembangkan oleh warga desa.

Dikatakan Harmain, kegiatan warga Desa Kebun Kelapa memiliki daya tawar kepada wisatawan agar mau berkunjung.

Tak hanya itu, konsep pertanian organik warga Desa Kebun Kelapa ini juga beririsan dengan Program Kampung Iklim (Proklim) yang dicanangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dengan kata lain, secara tak langsung warga Desa Kebun Kelapa telah turut serta dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian.

"Kami mengapresiasi program ini. Selain mengurangi pemakaian pupuk kimia, pertanian organik juga bisa mengendalikan perubahan iklim. Kami harap desa ini ke depannya bisa jadi destinasi wisata," kata Harmain usai Kampanye Produk Organik dan Sinergi Program Kampung Iklim di Desa Kebun Kelapa, Langkat, dikutip Rabu (23/10/2024).

Harmain pun mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dan berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait untuk pengembangan Desa Kebun Kelapa ke depan, terutama dengan Dinas Pariwisata Langkat.

Sejalan dengan itu, akses jalan masuk desa yang penuh lubang dan sebagian besarnya berbatu juga jadi perhatian. Harmain berjanji akan menyampaikan ke dinas terkait dan Bupati agar dapat dilakukan perbaikan.

"Soal jalan [masuk yang rusak] itu akan kami sampaikan ke Bupati," lanjutnya.

Adapun Desa Kebun Kelapa merupakan satu dari 3 desa di Langkat yang mendapat sertifikat Proklim dari KLHK.

Desa ini memiliki kelompok tani yang dinamakan Agro Lestari, kelompok binaan Bitra Indonesia, lembaga swadaya masyarakat berbasis di Medan yang giat mengampanyekan pertanian ramah lingkungan.

Sejak terbentuk pada 2022 lalu, Agro Lestari tumbuh dan aktif menerapkan prinsip-prinsip bertani maupun beternak secara organik. Terbukti dengan dibukanya demplot pertanian organik yang dikelola bersama oleh anggota kelompok.

Di atas lahan seluas kurang lebih 1.500 meter persegi, anggota kelompok yang kini berjumlah hampir 40 orang menanam aneka sayuran dan rimpang dengan perlakuan organik.Hasil kebun organik itu mereka manfaatkan sendiri, dan sebagiannya diperjualbelikan.

Lebih jauh, Kelompok Agro Lestari bersama Bitra Indonesia juga mengembangkan sistem pengolahan kotoran sapi menjadi biogas. Sebanyak 3 anggota kelompok kini telah menggunakan biogas kotoran sapi di rumah mereka alternatif bahan bakar untuk memasak selain gas elpiji.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Pelaksana Bitra Indonesia Rosdiana mengatakan, pihaknya telah 3 tahun belakangan mendampingi warga Desa Kebun Kelapa mengembangkan pertanian ramah lingkungan.

"Isu organik ini kami gaungkan agar masyarakat petani di desa ini bisa mengurangi input bahan kimia untuk pengelolaan pertaniannya," kata Rosdiana.

Di samping memberi dampak dari sisi kesehatan bagi masyarakat yang mengonsumsi hasil kebun organik tersebut, Rosdiana mengatakan bahwa bertani secara organik berdampak pula pada kesuburan tanah.

Tak seperti pupuk kimia, penggunaan pupuk organik secara terus menerus justru akan memperkaya kandungan nutrisi dalam tanah, menjadikannya lahan yang subur bagi tanaman bertumbuh.

"Apa yang kami lakukan ini sekiranya membantu pemerintah untuk mencapai beberapa dari tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs goals)," tambahnya. (K68)

Seorang sopir truk bernama Arif Munandar (24 tahun) dan kernetnya, Rafli Usman (23), asal Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, diancam dengan senjata api oleh 3 polisi gadungan di Kabupaten Langkat, Sumut, Selasa (24/9).

Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo, mengatakan kasus ini berawal saat kedua korban beristirahat di Kecamatan Stabat, Langkat, setelah menempuh perjalanan dari Aceh. Mereka membawa truk beras 10 ton.

Saat sedang istirahat mereka didatangi ketiga pelaku yang mengaku polisi. Mereka lalu ditodong dengan senjata api jenis revolver rakitan.

“Ketiganya ini mengaku petugas kepolisian mereka mempertanyakan apa yang dibawa kedua korban. Lalu kan mereka bawa senjata api berjenis revolver rakitan. Mereka todongkan itu,” kata David pada Rabu (16/10).

David menyebut, korban diborgol dan disekap para pelaku di truk. Truk berisi beras itu lalu dibawa para pelaku.

Di tengah jalan, kedua korban dibuang di pinggir Tol Medan-Binjai dengan kondisi diborgol.

Truk berisi beras hingga hp dan dompet korban dibawa pelaku. Kedua korban lalu berteriak minta tolong.

“Akibat kejadian ini korban mengalami kerugian Rp 500 juta,” kata David.

Kasat Reskrim Polres Langkat, AKP Dedi Mirza, menyebut salah satu pelaku ditangkap—berinisial AP. Saat akan ditangkap, pelaku berusaha melarikan diri sehingga terpaksa ditembak di bagian kaki.

Sementara itu, dua pelaku lainnya dalam pencarian polisi.

Pengurus Ponpes An Nur yakni Adab Auli Rizki (19 tahun) di Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumut, yang dibakar santrinya, FAZ (17), meninggal dunia usai menjalani perawatan intensif selama 9 hari.

Hal ini dikonfirmasi oleh Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo.

“Ya benar (sudah meninggal) berdasarkan surat keterangan meninggal yang dikeluarkan oleh dokter RS Adam Malik Medan,” kata David saat dikonfirmasi pada Selasa 15/10).

Adab dinyatakan meninggal pada Senin (14/10) sekitar pukul 13.19 WIB.

Saat ini, jasad Adab sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk disemayamkan.

Aksi pembakaran ini terjadi pada Sabtu (5/10) lalu. FAZ nekat membakar korban lantaran dendam sering dibully korban.

Kejadian bermula ketika pukul 03.00 WIB, FAZ masuk ke kamar korban. Saat itu, korban sedang tertidur pulas.

“Jadi waktu korban tertidur di kamar masjid, kamar tidur marbot, si anak ini ambil ambal atau karpet untuk tidur ya, dia siram pertalite ke situ,” sambungnya.

Karpet tersebut kemudian diletakkan ke tempat korban tidur.

"Lalu dia sulit menggunakan korek gas," kata dia.

David bilang, FAZ sudah merencanakan aksi pembakaran tersebut. FAZ menyiapkan BBM berjenis pertalite dua hari sebelum kejadian.

Polisi mengungkap fakta terbaru terkait aksi santri di Ponpes An Nur di Langkat, Sumut, berinisial FAZ (17 tahun) yang membakar pengasuh sekaligus pengajarnya, Abad Auli Rizki (19).

Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo mengatakan, insiden pembakaran ini terjadi pada Sabtu (5/10) sekitar pukul 03.00 WIB. Saat itu, korban sedang tertidur.

“Pas kejadian itu, memang jatahnya anak di bawah umur ini (FAZ) piket jaga malam. Dia melihat si korban lengah, dia melancarkan aksinya,” kata David saat dikonfirmasi pada Rabu (9/10).

“Jadi waktu korban tertidur di kamar masjid, kamar tidur marbot, si anak ini ambil ambal atau karpet untuk tidur ya, dia siram pertalite ke situ,” sambungnya.

Karpet tersebut kemudian diletakkan ke tempat korban tidur.

"Lalu dia sulut menggunakan korek gas," kata dia.

David bilang, FAZ sudah merencanakan aksi pembakaran tersebut. FAZ menyiapkan BBM berjenis pertalite dua hari sebelum kejadian.

“Berbekal sakit hatinya itu (karena dibully), dia 2 hari sebelum kejadian sempat meminta tolong ke santri junior untuk membeli pertalite. Tapi dia alasan ke santri junior nggak bilang mau bakar, tapi dengan alasan-alasan lain,” sambungnya.

Saat ini FAZ sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Langkat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Polisi mengungkap motif aksi pembakaran yang dilakukan FAZ (17) santri Ponpes An Nur di Kecamatan Hinai, Langkat, Sumut, terhadap Adab Aulia Rizki. Adab merupakan pengurus di ponpes tersebut.

Kanit Reskrim Polsek Hinai Iptu Sukma Atmaja menuturkan, aksi ini dilatarbelakangi oleh dendam akibat korban kerap membully pelaku.

“Ternyata dari hasil penyelidikan anggota Sat Reskrim Polres Langkat dan Polsek Hinai di lapangan, diperoleh informasi bahwa pelaku ternyata adalah saksi FAZ yang merupakan teman dekat korban yang selama ini kerap dibully oleh korban,” kata Atmaja pada Selasa (8/10).

“Sehingga pelaku menyimpan dendam,” sambungnya.

Meski begitu, Atmaja tidak merinci aksi bully yang dimaksud.

Saat ini, korban masih dirawat di RS Adam Malik Medan karena mengalami luka bakar sampai 80 persen.

Sementara, pelaku sudah ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Namun belum dirincikan terkait ancaman hukuman terhadap pelaku.

Sekilas kasus

Insiden pembakaran ini terjadi pada Sabtu (5/10). Kasus ini mulanya diketahui saat salah satu santri bernama Fikri sedang bertugas jaga malam.

Ia lalu melihat ada seseorang yang berlari dari arah masjid. Curiga, Fikri pun menghampiri masjid dan mendapati salah satu kamar terbakar. Ternyata, di dalam kamar itu korban sudah berteriak kesakitan.

Adab Auli Rizki (19 tahun), seorang Pengurus di Pondok Pesantren An Nur, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumut, dibakar seorang santri, FAZ (17 tahun), pada Sabtu (5/10) pukul 03.00 WIB.

Peristiwa itu terjadi di salah satu kamar di masjid pesantren.

“Motifnya dendam,” kata Kanit Reskrim Polsek Hinai, Iptu Sukma Atmaja, saat dikonfirmasi pada Selasa (8/10).

Atmaja menyebut kejadian ini bermula sekitar 03.00 WIB. Saat itu, seorang santri bernama Fikri Zaki sedang melaksanakan tugas jaga malam.

Lalu, Fikri melihat seorang seseorang berlari dari arah masjid menuju ke perkebunan kelapa sawit.

“Karena merasa curiga selanjutnya saksi masuk ke masjid untuk melihat apa yang terjadi berhubung ada orang yang tidak dikenal melarikan diri,” kata Atmaja.

“Kemudian saksi melihat kamar salah satu pengurus/pengajar ponpes yang berada di dalam masjid terbakar dan api sudah membesar,” sambungnya.

Saat itu, Fikri berusaha meminta pertolongan santri lainnya untuk memadamkan api. Di saat bersamaan, mereka mendengar teriakan korban dari dalam kamar.

“Kemudian saksi dan santri lainnya mendobrak pintu kamar untuk menolong korban yang masih berada di dalam sehingga korban berhasil diselamatkan namun korban mengalami luka bakar serius di sekujur tubuhnya,” sambungnya.

Jakarta: Sobat medcom pasti sudah familiar dengan istilah "kemarin", "hari ini", dan "besok" untuk menjelaskan keterangan waktu. Namun, tahukah jika terdapat sebutan lain untuk keterangan waktu yang lebih spesifik?

Sebutan-sebutan ini mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, namun sebenarnya telah digunakan secara turun temurun di beberapa daerah di Indonesia.

Berikut sebutan keterangan waktu yang jarang diketahui:

1. Selumbari (H-2): Dua hari sebelum hari ini; sama dengan "kemarin dulu".
2. Kemarin (H-1): Satu hari sebelum hari ini.
3. Hari ini (H): Keterangan waktu untuk tidak menyebut nama hari pada hari yang sama.
4. Besok (H+1): Satu hari setelah hari ini.
5. Lusa (H+2): Hari kedua setelah hari ini.
6. Tulat atau Langkat (H+3): Hari ketiga setelah hari ini.
7. Tubin (H+4): Hari keempat setelah hari ini.

Melansir akun Instagram @kemdikbud.ri, sebutan-sebutan ini menunjukkan kekayaan bahasa Indonesia dan kearifan lokal dalam mendefinisikan waktu. Penggunaan kata-kata seperti "selumbari", "tulat", dan "tubin" menunjukkan kepekaan masyarakat terhadap detail waktu dan kemampuan mereka untuk menjabarkannya dengan presisi.

Meskipun penggunaan sebutan-sebutan ini mungkin tidak sepopuler "kemarin" dan "besok", namun tetap penting untuk dijaga kelestariannya. Hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap kekayaan budaya dan bahasa Indonesia.

Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang kekayaan bahasa Indonesia ya. (Al Vici Putra Prasetya)

Baca juga: Ini Bedanya Homonim, Homofon, dan Homograf dalam Bahasa Indonesia

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita Rp36 miliar yang diduga milik mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. Dana itu diyakini berkaitan dengan kasus penerimaan gratifikasi yang menjeratnya.

“Ada penyitaan uang sebesar Rp36 miliar terkait dengan tindak pidana korupsi,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2024.

Tessa enggan memerinci tempat temuan Rp36 miliar itu. Tapi, dana itu bisa dianggap gratifikasi yang menjurus ke suap jika KPK menemukan bukti adanya pemanfaatan jabatan yang dilakukan Terbit.
“Dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan penyidikan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung,” ujar Tessa.

Menurut Tessa, uang itu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pada Dinas PUPR Kabupaten Langkat. Sejumlah saksi akan dipanggil untuk mendalami penyitaan ini.

Baca juga: Ini yang Disita KPK dari Penggeledahan Sejumlah Tempat di Semarang

Sebelumnya, KPK mengembangkan kasus dugaan suap yang menjerat mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. Penyidik mengendus adanya penerimaan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa yang dilakukan olehnya.

“Terkait dengan penyidikan perkara penerimaan gratifikasi dan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Juli 2024.

Tessa menjelaskan pihaknya sudah menyita uang puluhan miliar terkait kasus itu. Duit yang diambil sementara penyidik diyakini menimbulkan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat.

“Bahwa uang yang disita jumlahnya sebesar Rp22 miliar,” ujar Tessa.

(END)

KPK mengembangkan kasus dugaan gratifikasi dengan tersangka mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin (TRP). Teranyar, KPK telah menyita uang Rp 36 miliar dari Terbit.

"Disampaikan bahwa ada penyitaan uang sebesar Rp 36 miliar terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yaitu gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara," ujar Juru bicara KPK Tessa Mahardhika dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (19/7).

Kasus Terbit ini terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Langkat. Adapun perbuatan itu dilakukan Terbit bersama dengan tersangka IPA dkk.

Sebelumnya, KPK juga telah menyita uang sejumlah Rp 22 miliar dari rekening milik Terbit pada 25 Juni 2024 lalu.

"Bahwa uang yang disita jumlahnya sebesar Rp 22 miliar dan tersimpan pada rekening atas nama tersangka di sebuah bank umum daerah yang telah diblokir sebelumnya oleh KPK sejak 2022," ujar Tessa kepada wartawan, di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (2/7) lalu.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara Terbit Rencana Perangin-angin yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 18 Januari 2022 lalu.

Kala itu, ia diduga menerima suap atas pengaturan sejumlah proyek di Kabupaten Langkat. Dia sudah divonis dalam kasus tersebut dengan hukuman 9 tahun penjara.

Ia terbukti menerima suap senilai Rp 572 juta dari pengusaha Muara Perangin Angin terkait paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tahun 2021.

Dari OTT KPK itu, terungkap bahwa Terbit Rencana memiliki kerangkeng manusia di rumahnya. Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumut pada April 2022. Anaknya, Dewa Perangin-angin, turut menjadi tersangka kasus kerangkeng itu. Akan tetapi, dalam kasus itu, Terbit telah divonis bebas.

Masih imbas OTT, terungkap pula bahwa Terbit juga mempunyai sejumlah hewan dilindungi. Ia pun dijerat sebagai tersangka oleh penyidik pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Adapun dalam perkara anyar ini, Terbit Rencana dijerat Pasal 12B dan Pasal 12 huruf i UU Tindak Pidana Korupsi. Belum ada pernyataan dari Terbit mengenai kasusnya tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Vonis bebas terhadap mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin, dianggap wujud kegagalan pemerintah dalam melindungi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Terbit divonis bebas dalam kasus kerangkeng manusia oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Stabat, Sumatera Utara, Senin (8/7/2024).

"Tentu saja hal ini sangat memilukan bagi penegakan hak asasi manusia dan keadilan, karena perangkat negara melalui pengadilan telah gagal melindungi korban," kata Tim Advokasi Penegakan Hak Asasi Manusia (TAP-HAM) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam keterangan pers, seperti dikutip pada Jumat (12/7/2024).

Koordinator KontraS Andi Muhammad Rezaldy mengatakan, mereka menilai sangat ganjil apabila Terbit sebagai aktor intelektual dari perkara TPPO ini justru diputus bebas. Mereka juga menyatakan kecewa terhadap putusan bebas Terbit.

"TAP-HAM mengecam keras putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memvonis vrijspraak sehingga Terbit Rencana Perangin-angin eks bupati Langkat melenggang bebas," ucap Andi.

Kejahatan TPPO itu terungkap saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap Terbit pada 18 Januari 2022 silam.

Saat penggeledahan ditemukan ruangan kerangkeng dengan jeruji besi di belakang rumah Terbit berisi sejumlah orang.

Setelah diusut, terungkap Terbit adalah pemilik bangunan itu yang mengeksploitasi sejumlah orang buat dipekerjakan paksa di perkebunan sawit miliknya dan tidak dibayar.

Dalam putusan itu, KontraS juga mengkritik majelis hakim yang membebaskan Terbit dari kewajiban membayar biaya restitusi bagi 12 korban atau ahli warisnya.

Padahal dalam berkas tuntutan, jaksa penuntut umum menuntut memasukkan biaya restitusi buat diberikan kepada 12 korban TPPO atau kepada ahli warisnya sebesar Rp 2.377.805.493.

"Kami juga menyayangkan putusan tersebut mengabaikan kondisi korban karena tidak dikabulkannya restitusi oleh hakim," kata Andi.

Menurut Andi, dalam kasus itu korban seharusnya mendapatkan restitusi jika Terbit divonis bersalah. Akan tetapi majelis hakim malah membebaskannya sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi korban.

"Kondisi tersebut menambah catatan buruk terkait dengan penegakan hukum TPPO dan juga upaya pemulihan korban oleh negara," ujar Andi.

Sebelumnya diberitakan, majelis hakim menilai Terbit tidak terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus rehabilitasi narkoba tahun 2010 hingga 2022 yang didakwakan jaksa.

Ketua Majelis Hakim, Andriyansyah menyebutkan, semua tuntutan jaksa yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO tidak terbukti.

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, vonis bebas dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) oleh Mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin merupakan hal tragis.

Mahfud berpandangan, vonis bebas yang dijatuhkan hakim dalam kasus kerangkeng manusia itu tidak masuk akal dari segi keadilan dalam proses penegakan hukum.

“Sangat tragis menurut saya pengadilan kayak gini. Kita tidak boleh ikut campur pengadilan, hakim itu bebas, merdeka, independen, oke gitu. Tapi publik common sense dan rasa keadilan,” kata Mahfud dalam program Rosi Kompas TV, Kamis (11/7/2024) malam.

Mahfud pun mempertanyakan peran pemerintah dalam mengawal kasus tersebut.

Menurut dia, vonis bebas yang dijatuhkan terhadap Terbit tak mungkin terjadi jika pemerintah dan aparat penegak hukum bekerja maksimal mengawal kasus itu.

“Masak bisa terjadi begitu? Fungsi-fungsi pemerintahan ini di mana yang bisa mengkoordinasikan ini? Kemudian fungsi penegakan hukumnya di mana? Polisinya di mana? dan jaksanya bagaimana,” ujar Mahfud.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini mengakui, pemerintah memang tidak boleh mengintervensi lembaga yudikatif.

Namun, ia menekankan bahwa pemerintah harusnya mengawal kasus kerangkeng manusia agar putusan yagn dijatuhkan memberi rasa keadilan.

Mahfud mengakui jika semua pihak tidak bisa ikut campur dalam proses peradilan, dan harus menghargai independensi hakim dalam memutus sebuah perkara.

“Hakim memang urusan yudikatif, tapi kalau eksekutifnya maksimal saya kira hakim tidak akan membuat tragedi seperti ini. Kalau eksekutifnya kuat untuk mengawal ini, saya kira tidak sejelek inilah. Ini sangat-sangat menyedihkan,” kata dia.

Sebelumnya, eks Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin, divonis bebas dalam kasus kerangkeng manusia oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Stabat, Sumatera Utara, Senin (8/7/2024).

Majelis hakim menilai, Terbit tidak terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus rehabilitasi narkoba tahun 2010 hingga 2022 yang didakwakan jaksa.

Ketua Majelis Hakim, Andriyansyah menyebutkan, semua tuntutan jaksa yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO tidak terbukti.

“Mengadili terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin, S.E alias Terbit alias Cana tidak terbukti secara sah seperti yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam," ujar Andriansyah dalam sidang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku kecewa dengan vonis bebas Mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin, dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dia pun kaget saat mengetahui putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Sumatera Utara.

Sebab, terdapat banyak bukti yang menguatkan TPPO oleh Terbit.

“Ya, saya merasa sangat kaget. Karena tidak menyangka bahwa itu bisa bebas. Dan kecewa sekali karena itu memang kemudian menjadi bebas,” ujar Mahfud MD dalam Program Rosi Kompas TV, Kamis (11/7/2024).

Menurut Mahfud, dirinya telah mendapatkan sejumlah data yang lengkap soal TPPO oleh Terbit ketika masih menjabat Menko Polhukam.

Data-data itu ia peroleh dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) hingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Komnas HAM datang ke saya. Komnas HAM datang ke saya memberi buktinya. Ini fotonya, ini yang memberi kesaksian. Tidak bisa mengelak, ini perdagangan orang,” kata Mahfud.

“Terus yang ini LPSK (menyatakan) ini sudah kami temukan. Saya yakin ini. Sudah, bawa saja (ke Pengadilan). Saya bilang ini sudah jelas kok salahnya,” sambungnya.

Saat itu, Mahfud MD mengaku sudah mengendus adanya upaya untuk menghambat proses penyelidikan dan penyidikan.

Informasi yang didapatkan Mahfud kala itu, Eks Bupati Langkat memiliki relasi yang kuat dengan para pejabat di institusi-institusi tertentu.

Namun, berbekal bukti-bukti yang ada, Mahfud yakin upaya untuk menjebloskan Eks Bupati Langkat masih bisa dilakukan.

“Oke lah, itu isu-isu. Tapi bawa saja ke pengadilan. Ternyata hari ini betul-betul bebas,” ucap Mahfud.

“Menjadi bukti dari spekulasi beberapa orang waktu itu. Ini sulit, ini orang jaringannya ke atas sana. Dia ini dengan Pak ini, dengan Pak itu dan macam-macam,” pungkasnya.

Sebelumnya, eks Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin, divonis bebas dalam kasus kerangkeng manusia oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Stabat, Sumatera Utara, Senin (8/7/2024).

Majelis hakim menilai, Terbit tidak terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus rehabilitasi narkoba tahun 2010 hingga 2022 yang didakwakan jaksa.

Ketua Majelis Hakim, Andriyansyah menyebutkan, semua tuntutan jaksa yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO tidak terbukti.

“Mengadili terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin, S.E alias Terbit alias Cana tidak terbukti secara sah seperti yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam," ujar Andriansyah dalam sidang.