Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra buka suara soal kabar pergantian jajaran direksi Garuda lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPSLB Garuda dijadwalkan berlangsung pada 15 November 2024.

Irfan menjelaskan, RUPSLB tersebut memiliki agenda utama untuk melakukan perubahan pada jajaran pengurus, baik di level direksi maupun komisaris perusahaan.

"Tanggal 15 RUPS oke, memang ada RUPS tanggal 15 (November) RUPSLB agendanya adalah perubahan pengurus. Pengurus itu adalah direksi dan komisaris," ujar Irfan, dilansir dari Antara, Sabtu (9/11/2024).

Irfan merespons juga soal beredarnya kabar Plt CEO Lion Air Wamildan Tsani Panjaitan bakal mennggantikan dirinya sebagaiDirut PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA).

Irfan menegaskan segala keputusan berada di tangan pemegang saham. Sebagai informasi, mayoritas saham garuda dipegang pemerintah melalui Menteri BUMN.

"Ini seluruhnya kewenangan pemegang saham dan kita menghormati itu," ujar Irfan.

Irfan menambahkan, sebagai seorang profesional, dirinya siap menjalankan amanah jika masih dipercaya menjadi dirut dan ikhlas apabila diganti, sesuai keputusan para pemegang saham.

"Kami ini profesional, jadi ketika diminta (menjadi dirut) kita terima kasih, ketika diganti kita juga terima kasih, kalau memang perlu diganti," kata Irfan

Ia juga menyatakan menghormati sepenuhnya keputusan yang diambil oleh pemegang saham tanpa mempertanyakan pertimbangan-pertimbangan tersebut.

"Pemegang saham tentu pasti punya banyak pertimbangan yang kita juga tidak akan tanyakan karena kita ini profesional," katanya pula.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan RUPSLB Garuda bakal menjelaskan alasan perubahan pengurus tersebut. Lantas, ia meminta untuk menunggu hasil rapat itu terlebih dahulu.

"Belum RUPS, tunggu aja RUPS-nya," ujar Erick di Jakarta, Kamis (7/11).

Ketika ditanya apakah akan ada perombakan Direksi Garuda, Erick mengatakan belum bisa dijelaskan dan itu akan terjawab saat RUPSLB nanti.

"Nanti kalau sudah RUPS, diceritakan," ujar Erick.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memperingatkan para pelaku koperasi untuk agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum. Hal ini mengingat dalam sejarahnya kerap ada oknum-oknum nakal yang mendatangkan kerugian di koperasi.

Budi mengatakan, tujuan Utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi juga kental akan asas tolong menolong dan gotong-royong. Dengan demikian, menurutnya koperasi harus untung.

"Karena koperasi kan tujuannya kan meningkatkan kesejahteraan anggota. Kalau koperasinya rugi gimana? Iya kan? Tetapi yang nggak boleh saya bilang tiga, jangan nipu, fiktif, mark up!," kata Budi Arie, di Kantor Koperasi, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Budi mengatakan, koperasi merupakan alat yang baik untuk mengorganisasikan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan. Namun demikian, masih saja kerap ada oknum yang memanfaatkan koperasi untuk kepentingan sendiri.

Padahal menurut Budi, kepercayaan atau trust menjadi satu hal paling utama dalam bisnis. Akibatnya, kerugian koperasi pun akan berimbas kepada para anggotanya dan menimbulkan masalah baru,

"Kita tidak bisa pungkiri banyak apa oknum-oknum mengurus koperasi, yang menggunakan koperasi sehingga membuat koperasi kehilangan kepercayaan di publik," ujarnya.

Selaras dengan itu, pihaknya berencana untuk melakukan serangkaian penataan industri koperasi dengan berfokus pada tiga hal Utama, antara lain digitalisasi koperasi, rebranding, dan tata Kelola.

"Rebranding kooperasi, kooperasi ini harus bisa diminati kembali oleh masyarakat Indonesia. Karena menurut data cuma 29 juta masyarakat Indonesia berkoperasi. Kalau 1 orang dua anggota, di bawah 10% masyarakat Indonesia menjadi anggota kooperasi," kata dia.

Lihat Video: Dipanggil Prabowo, Waketum Gerindra Ferry Juliantono Bahas soal Koperasi

[Gambas:Video 20detik]

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap masalah pada PT Pindad, anak perusahaan, dan perusahaan terafiliasi lainnya. Mulai dari masalah keuangan hingga pengelolaan dana pensiun pegawai.

Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tahun 2021 hingga semester I-2023 kepada PT Pindad, anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi lainnya. Laporan disampaikan langsung kepada jajaran Direksi PT Pindad di Kantor Pusat BPK, Senin (21/10).

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan sejumlah permasalahan. Salah satunya adalah PT Pindad terbebani biaya ekonomi dan mengalami financial distress," ungkap Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Slamet Edy Purnomo dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Merespons temuan itu, PT Pindad buka suara. Dalam keterangan tertulis, Pindad mengapresiasi atensi BPK yang menyoroti adanya penurunan nilai investasi pasca pandemi COVID-19.

Perlu dipahami pula suatu investasi dapat mengalami fluktuasi, demikian pula yang terjadi pada Dana Pensiun Pindad.

Atas hal tersebut, manajemen PT Pindad selaku pendiri telah mengambil langkah strategis agar dapat menyelesaikan temuan sesuai dengan
rekomendasi BPK.

Manajemen PT Pindad bersama Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun Pindad secara intensif juga senantiasa berkoordinasi berkenaan dengan tata kelola untuk mengawal investasi Dana Pensiun secara cermat agar Dana Pensiun Pindad menjadi lebih baik.

"Salah satu langkah penyelamatan yang telah dilakukan Pengurus Dana Pensiun adalah segera menarik investasi saham yang mengalami tren penurunan," tutur Pindad.

Rekomendasi BPK

Dalam penyampaian LHP, BPK RI memberikan rekomendasi kepada manajemen PT Pindad untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar menjadi lebih laik lagi, utamanya terhadap kinerja keuangan Pindad yang terbebani biaya ekonomi atau biasa disebut dengan financial distress.

Kondisi ini dihadapkan langsung dengan karakter khusus dalam mengelola cash flow operation perusahaan yang berbeda jika dibandingkan dengan industri manufaktur pada umumnya.

Hal-hal yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain rigid-nya proses produksi dan penggunaan material khusus untuk dapat memenuhi spesifikasi militer, serta waktu penyelesaian produksi yang cukup panjang hingga lintas tahun.

Hal ini tentunya akan memengaruhi kinerja keuangan tahunan Pindad, salah satunya tercermin pada beban keuangan berupa cost of fund yang cukup tinggi.

Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose, menegaskan menyambut baik rekomendasi yang diberikan oleh BPK sebagai upaya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas di PT Pindad.

"Kami telah melakukan berbagai upaya perbaikan sebelum audit ini dan akan terus meningkatkan kinerja agar senantiasa sejalan dengan tata kelola terbaik," kata Abraham

Anindya Novian Bakrie mengaku sudah mendapat banyak dukungan untuk menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024-2029. Hal ini disampaikannya setelah pengumuman susunan kepengurusan baru Kadin periode 2024-2029.

Tidak tanggung-tanggung, pria yang akrab disapa Anin itu mengaku sudah mendapat suara dari 70% anggota pengurus Kadin sebelumnya. Sementara selama ini dirinya memang sudah menduduki posisi Ketum Kadin berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu (14/9) lalu.

"Dari kepengurusan sebelumnya saya rasa 70% sudah bergabung di sini (mendukung dirinya sebagai ketua Kadin) dan saya rasa sisanya hanya masalah waktu," kata Anindya di Menara Kadin, Rabu (23/10/2024).

Dalam kesempatan itu dirinya juga kembali menegaskan bahwa kepengurusan dan struktur organisasi Kadin ini terdiri dari Kadin Daerah baik provinsi, kota, hingga kabupaten yang kemarin banyak memberi suara dalam Munaslub; dan anggota luar biasa atau asosiasi/himpunan.

"Jadi bapak-bapak ibu-ibu Hanya untuk mengulangi saja, di Kadin ini ada dua pemegang sahamnya. Yang pertama adalah Kadin Provinsi yang sampai ke Kabupaten dan Kota, dan satu lagi adalah anggota luar biasa atau asosiasi dan himpunan," tegasnya.

Di luar itu, ia mengaku sedang menyiapkan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang harapannya dapat dihadiri para anggota. Sebab dalam kesempatan itu dirinya ingin membahas terkait kepengurusan Kadin hingga program kerja 2025.

"Pada tanggal 1 Desember kami berharap akan melaksanakan Rapimnas sesuai hasil rapat kami, kami harap seluruh komponen Kadin provinsi, asosiasi dan unsur lain dapat hadir," kata Anindya.

"Teman-teman pengusaha yang nanti cukup waktu untuk kita gabungkan di Dewan Usaha, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dapat juga hadir. Sehingga pada saat itu Pak, kalau Rapimnas itu agendanya fokus kepada program kerja. Jadi program kerja 2025 bisa dijalankan," terangnya lagi.

Lebih lanjut, Ia pun berupaya untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menjabarkan program yang akan dilaksanakan.

"Kita berharap mudah-mudahan dalam waktu singkat Siapa tahu bisa ada audiensi kepada Bapak Presiden. Sehingga kami siapkan rencana mewakili beliau dengan fokus bagi kami APEC 5 Peru, kemudian di Rio ada G20, sebelumnya ada beberapa lawatan cukup panjang," ucapnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin Indonesia, Erwin Aksa, mengumumkan susunan kepengurusan Kadin baru periode 2024-2029.

Sejumlah nama populer masuk dalam jajaran kepengurusan Kadin. Ada nama Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rosan Roeslani sebagai Ketua Dewan Kehormatan, Chairman CT Corp, Chairul Tanjung sebagai Ketua Dewan Usaha, dan hingga Hashim Djojohadikusumo sebagai Ketua Dewan Penasihat.

Dalam kesempatan itulah Anindya Bakrie diumumkan sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029. Dalam hal ini struktur kepengurusan itu akan dilantik pada bulan Desember.

"Insyaallah pada bulan Desember pengurus pleno sudah selesai dan Insyaallah akan dilantik pada bulan Desember dan bisa dihadiri bapak Presiden," imbuhnya.

Selain itu, ada nama Ibas Yudhoyono yang masuk dalam susunan pengurus tambahan Kadin Indonesia. Adapun penyusunan pengurus baru diselesaikan pada Rabu dini hari.

Pengurus Ponpes An Nur yakni Adab Auli Rizki (19 tahun) di Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumut, yang dibakar santrinya, FAZ (17), meninggal dunia usai menjalani perawatan intensif selama 9 hari.

Hal ini dikonfirmasi oleh Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo.

“Ya benar (sudah meninggal) berdasarkan surat keterangan meninggal yang dikeluarkan oleh dokter RS Adam Malik Medan,” kata David saat dikonfirmasi pada Selasa 15/10).

Adab dinyatakan meninggal pada Senin (14/10) sekitar pukul 13.19 WIB.

Saat ini, jasad Adab sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk disemayamkan.

Aksi pembakaran ini terjadi pada Sabtu (5/10) lalu. FAZ nekat membakar korban lantaran dendam sering dibully korban.

Kejadian bermula ketika pukul 03.00 WIB, FAZ masuk ke kamar korban. Saat itu, korban sedang tertidur pulas.

“Jadi waktu korban tertidur di kamar masjid, kamar tidur marbot, si anak ini ambil ambal atau karpet untuk tidur ya, dia siram pertalite ke situ,” sambungnya.

Karpet tersebut kemudian diletakkan ke tempat korban tidur.

"Lalu dia sulit menggunakan korek gas," kata dia.

David bilang, FAZ sudah merencanakan aksi pembakaran tersebut. FAZ menyiapkan BBM berjenis pertalite dua hari sebelum kejadian.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang akan ditutup bisa mencapai lebih dari 20. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJKDian Ediana Rae.

"Beberapa kita harus terpaksa menutup BPR, hampir menutup BPR di berbagai daerah dan sudah menutup mungkin sekitar lebih dari 20 sekarang itu BPR kita tutup karena memang persoalan-persoalan mengatasi masalah keuangan yang dihadapi oleh BPR-BPR ini," kata dia dalam Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Untuk mencegah bertambahnya jumlah BPR yang tutup, OJK membuat kebijakan baru bahwa bank tersebut tidak boleh dimiliki oleh berbagai kepala pemerintah daerah. Namun, ke depan akan diinduki oleh Bank Pembangunan Daerah.

"BPR itu harus single present policy. Jadi, artinya tidak boleh lagi nanti di kabupaten misalnya contohnya itu dimiliki oleh berbagai bupati, tapi ini akan dikonsentrasikan di bawah pemerintah provinsi dan tentu ada juga keperluan sahamnya kabupaten, tetapi di bawah pengendalian BPD," jelasnya.

Saat dikonfirmasi setelah acara, Dian menyebut jumlah lebih dari 20 BPR yang tutup merupakan prediksi. Dian mengatakan pihaknya masih memantau kinerja dari BPR itu sendiri.

"Sampai ke angka 20 itu mungkin, kalau dalam beberapa bulan ini ada yang stor modal. Itu bisa mungkin bisa selesai. Mudah-mudahan bisa kurang dari itu," pungkasnya.

Untuk diketahui, Bank perekonomian rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) banyak yang berguguran. Bahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha 15 BPR dan BPRS.

Dian menjelaskan, pencabutan izin usaha menjadi salah satu tindakan pengawasan OJK dalam rangka menjaga dan memperkuat industri perbankan nasional serta melindungi konsumen. Salah satu alasan karena ada penyimpangan dalam bank.

"Hal tersebut dilakukan karena pemegang saham dan pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR/BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional BPR," ujar Dian dalam keterangannya, Jumat (11/10/2024).

Pemerintah memberikan restu kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Beberapa yang disorot belakangan ini antara lain Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah.

Selain PBNU dan Muhammadiyah, pemerintah juga akan memberikan izin pengelolaan tambang kepada Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan memberikan izin tambang kepada PP Persis. Dia mengatakan, pemberian izin itu saat ini masih dalam proses.

Dia mengatakan, dirinya telah berkomunikasi dengan PP Persis belum lama ini. "Oh kita kasih, lagi dalam proses, Persis kemarin PIC-nya sudah telepon saya," katanya di TMII Jakarta, Minggu (13/10/2024).

Namun demikian, Bahlil belum bicara lebih jauh tambang mana yang akan dikelola PP Persis.

Dikutip dari detikNews, PP Persis menerima tawaran untuk mengelola tambang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. PP Persis ingin memberikan contoh pengelolaan tambang yang baik. Ketua Umum (Ketum) PP Persis KH Jeje Zaenudin mengatakan kebijakan dari pemerintah adalah kebijakan yang positif.

"Kami berpendapat ini adalah kebijakan yang positif yang disediakan oleh pemerintah yang wajar jika mendapat sambutan positif pula," ujarnya, Selasa (30/7/2024) lalu.

Menurut Jeje, tawaran dari pemerintah adalah tantangan bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk memberdayakan pengusaha. Mereka pun harus menjadi contoh bagaimana mengelola tambang yang baik.

"Juga merupakan peluang sekaligus tantangan bagi ormas bagaimana memberdayakan SDM pengusahanya yang memiliki keahlian dan kemampuan usaha pertambangan untuk memberi contoh bagaimana mengelola sumberdaya alam secara benar sesuai regulasi," katanya.

Masalah perizinan usaha menjadi salah satu kendala berbisnis di Indonesia. Menurut Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, meski sudah ada Online Single Submission (OSS) atau sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, implementasinya belum juga optimal.

Rosan menjelaskan, perizinan melalui OSS melibatkan verifikasi 18 Kementerian yang belum semuanya terintegrasi ke. Akibatnya Kementerian Investasi/BKPM hanya menerima data dari Kementerian lain lalu perlu diproses lagi secara manual.

"OSS itu, itu melibatkan 18 kementerian. Dari 18 itu saja, belum semua terintegrasi ke OSS. Ibaratnya kita hanya terima data dari bapak-bapak ibu-ibu, terus diprosesnya manual," katanya dalam 15th Kompas 100 CEO Forum, disiarkan di YouTube Harian Kompas, Jumat (11/10/2024).

Kedua, pengurusan perizinan di Kementerian lain bisa memakan waktu selama berbulan-bulan. Padahal ada perjanjian bahwa pengurusan izin berusaha harusnya selesai dalam waktu beberapa hari saja.

"Kedua, sebetulnya kita ini ada perjanjian nih, dengan semua kementerian 18 itu, yang namanya service level agreement. Contohnya, oh izin ini harusnya 3 hari, izin ini harusnya 5 hari. Kejadiannya, itu bisa 6 bulan, bisa 3 bulan, bisa setahun. Yang kena siapa? Yang kena kita Pak, BKPM. OSS banyak yang bilang, bukan OSS katanya. Ini udah sakaratul, SOS dibaliknya jadinya," beber Rosan.

Rosan menyebut akan meminta 18 Kementerian yang terlibat dengan OSS mematuhi perjanjian soal penerbitan izin. Jika izin di Kementerian terkait tidak terbit dalam waktu yang disepakati, maka Kementerian Investasi/BKPM bisa mengeluarkan izin secara otomatis.

"Kalau tidak, misalnya kita sudah janji 3 hari, mereka tidak keluarkan izinnya, otomatis akan saya keluarkan izinnya. Jadi, para pengusaha dalam dua-dua negeri exactly tahu kapan akan dapat izinnya," tegasnya.

Jika ada yang tidak setuju dengan itu, kata Rosan, ia bakal melapor ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menggarisbawahi bahwa yang dibutuhkan pengusaha adalah sesuatu yang terukur dan terstruktur.

"Dan kebetulan, nanti pemerintahan baru, presiden baru, kalau ada kementerian nggak boleh integrasikan, saya tinggal bilang langsung ke Bapak Presiden terpilih, Pak, yang ini nggak mau Pak integrasikan, Pak. Kelar itu. Kembali lagi kita maunya certainty, we don't like surprises, semuanya mau terukur dan terstruktur," terang Rosan.

OSS juga akan diintegrasikan dengan artificial intelligence (AI), cloud computing dan teknologi lainnya. Rosan menyebut pihaknya berupaya mengurangi pertemuan pengusaha dengan pegawai Kementerian Investasi/BKPM demi menekan korupsi dan kolusi.

Simak: Soal Izin Tambang Ormas Agama, Anggota Komisi VII Khawatir Ada Jebakan

[Gambas:Video 20detik]

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengumumkan susunan kepengurusan baru periode 2024-2029. Pengumuman ini disampaikan dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior.

Tim Formatur sekaligus Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin Bidang Pertanian Mulyadi Jayabaya mengumumkan kembali posisi Anindya sebagai Ketua Umum Kadin.Selain itu, ditetapkan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

"Karena kita Kadin tidak dua, Kadin hanya satu,yang dipimpin oleh Pak Anin, Pak. Ketua Umum Kanin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie," kata Mulyadi di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Sementara itu, Anindya Bakrie mengatakan, pengumuman kepengurusan ini baru sekitar 50% dari keseluruhan pengurus Kadin Indonesia 2024-2029. Sementara sisanya akan diumumkan usai pelantikan Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober mendatang.

"Memang bisa dibilang ini baru 50%,karena 50%-nya sehabis 20 Oktober, yang kita bisa lihat nomenklaturnya dan juga mitra kerjanya. Bersama di parlemen pun, dengan Komisi XII, XIII, dan kita bisa melihat lebih pasti," kata Anindya.

Anindya juga menyambut kehadiran para tamu undangan, khususnya wajah-wajah baru di Kadin Indonesia.Ia berharap, kepengurusan baru ini dapat menjadi semangat baru dalam menyongsong era baru yang penuh tantangan dan harapan saat pergantian pemerintahan ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Karena ini adalah fondasi awal, melanjutkan dari pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun untuk kita mencapai Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Susunan Kepengurusan Kadin 2024-2029

Dewan Kehormatan

1. Ketua : Rosan P. Roeslani
2. Anggota: Aburizal Bakrie, Mohammad S. Hidayat, Suryo Bambang Soesilo, Adi Putra Tahir

Dewan

1. Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo
2. Wakil Ketua Dewan Penasehat: Sharif Cicip Sutardjo
3. Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung
4. Ketua Dewan Pertimbangan: Bapak M. Arsjad Rasjid

Dewan Pengurus

Ketua Umum Kadin Indonesia

Anindya Novyan Bakrie

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi

Erwin Aksa

1. WKU Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho Rotorasiko
2. WKU Bidang Keanggotaan: Widyanto Saputro
3. WKU Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/ Anggota (Asosiasi Lual
Biasa/ALB): Benny Soetrisno
4. WKU Bidang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo

Wakil Ketua Umum Wilayah

1. WKU Wilayah Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung
Suryamal Sutisna
2. WKU Wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur: Kukrit Wicaksono
3. WKU Wilayah Sulawesi: Zulkarnain Arief
WKU Wilayah Perbatasan: Eddy Suryadi

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian

Franky O. Wijaya

1. WKU Bidang Perindustrian: Saleh Husin
2. WKU Bidang Perdagangan: Timothy Savitri
3. WKU Bidang Pertanian: Mulyadi Jayabaya
4. WKU Bidang Perkebunan: Arief Rachmat
5. WKU Bidang Perencanaan: Bayu Priawan Djokosoetono
6. WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kamarussamad

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup

Bobby Gafur Umar

1. WKU Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo
2. WKU Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto
3. WKU Bidang Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono
4. WKU Bidang Industri Hijau: Halim Kalla
5. WKU Bidang Kewirausahaan: Bapak Eka Satria
6. WKU BIdang Industri Kreatif: Raffi Ahmad
7. WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rakhmat Harsono

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Bambang Soesatyo

1. WKU Bidang Politik: Firman Soebagyo

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri

James T. Riady

1. WKU Bidang Diplomasi Luar Negeri, Sustainable Development Goals
(SDG), Environmental Social and Governance (ESG): Shinta Wijaya
Kamdani
2. WKU Bidang Perdagangan Internasional: Benardino M. Vega

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur

1. WKU Bidang Perhubungan: Carmelita Hartoto
2. WKU Bidang Pembangunan: Bapak Thomas Djusman
3. WKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Industri: Akhmad Ma'ruf Maulana

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Sosial

Dyah Anita Prihapsari

1. WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Ibu Suryani Motik
2. WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Ibu
Tatyana Sentani Sutara
3. WKU Bidang Industri Olah Raga: Bapak Peter Tanuri

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum DAN HAM (Legalisasi, Sarana, dan Prasarana)

Azis Syamsuddin

1. WKU Bidang Hukum: Otto Hasibuan
2. WKU Bidang Legislasi : Moh. Rano Alfath
3. WKU Bidang Sarana dan Prasarana: Ali Said

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengumumkan susunan kepengurusan baru periode 2024-2029. Pengumuman ini disampaikan dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior.

Tim Formatur sekaligus Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin Bidang Pertanian Mulyadi Jayabaya mengumumkan kembali posisi Anindya sebagai Ketua Umum Kadin.Selain itu, ditetapkan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

"Karena kita Kadin tidak dua, Kadin hanya satu,yang dipimpin oleh Pak Anin, Pak. Ketua Umum Kanin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie," kata Mulyadi di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Sementara itu, Anindya Bakrie mengatakan, pengumuman kepengurusan ini baru sekitar 50% dari keseluruhan pengurus Kadin Indonesia 2024-2029. Sementara sisanya akan diumumkan usai pelantikan Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober mendatang.

"Memang bisa dibilang ini baru 50%,karena 50%-nya sehabis 20 Oktober, yang kita bisa lihat nomenklaturnya dan juga mitra kerjanya. Bersama di parlemen pun, dengan Komisi XII, XIII, dan kita bisa melihat lebih pasti," kata Anindya.

Anindya juga menyambut kehadiran para tamu undangan, khususnya wajah-wajah baru di Kadin Indonesia.Ia berharap, kepengurusan baru ini dapat menjadi semangat baru dalam menyongsong era baru yang penuh tantangan dan harapan saat pergantian pemerintahan ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Karena ini adalah fondasi awal, melanjutkan dari pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun untuk kita mencapai Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Susunan Kepengurusan Kadin 2024-2029

Dewan Kehormatan

1. Ketua : Rosan P. Roeslani
2. Anggota: Aburizal Bakrie, Mohammad S. Hidayat, Suryo Bambang Soesilo, Adi Putra Tahir

Dewan

1. Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo
2. Wakil Ketua Dewan Penasehat: Sharif Cicip Sutardjo
3. Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung
4. Ketua Dewan Pertimbangan: Bapak M. Arsjad Rasjid

Dewan Pengurus

Ketua Umum Kadin Indonesia

Anindya Novyan Bakrie

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi

Erwin Aksa

1. WKU Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho Rotorasiko
2. WKU Bidang Keanggotaan: Widyanto Saputro
3. WKU Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/ Anggota (Asosiasi Lual
Biasa/ALB): Benny Soetrisno
4. WKU Bidang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo

Wakil Ketua Umum Wilayah

1. WKU Wilayah Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung
Suryamal Sutisna
2. WKU Wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur: Kukrit Wicaksono
3. WKU Wilayah Sulawesi: Zulkarnain Arief
WKU Wilayah Perbatasan: Eddy Suryadi

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian

Franky O. Wijaya

1. WKU Bidang Perindustrian: Saleh Husin
2. WKU Bidang Perdagangan: Timothy Savitri
3. WKU Bidang Pertanian: Mulyadi Jayabaya
4. WKU Bidang Perkebunan: Arief Rachmat
5. WKU Bidang Perencanaan: Bayu Priawan Djokosoetono
6. WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kamarussamad

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup

Bobby Gafur Umar

1. WKU Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo
2. WKU Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto
3. WKU Bidang Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono
4. WKU Bidang Industri Hijau: Halim Kalla
5. WKU Bidang Kewirausahaan: Bapak Eka Satria
6. WKU BIdang Industri Kreatif: Raffi Ahmad
7. WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rakhmat Harsono

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Bambang Soesatyo

1. WKU Bidang Politik: Firman Soebagyo

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri

James T. Riady

1. WKU Bidang Diplomasi Luar Negeri, Sustainable Development Goals
(SDG), Environmental Social and Governance (ESG): Shinta Wijaya
Kamdani
2. WKU Bidang Perdagangan Internasional: Benardino M. Vega

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur

1. WKU Bidang Perhubungan: Carmelita Hartoto
2. WKU Bidang Pembangunan: Bapak Thomas Djusman
3. WKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Industri: Akhmad Ma'ruf Maulana

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Sosial

Dyah Anita Prihapsari

1. WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Ibu Suryani Motik
2. WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Ibu
Tatyana Sentani Sutara
3. WKU Bidang Industri Olah Raga: Bapak Peter Tanuri

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum DAN HAM (Legalisasi, Sarana, dan Prasarana)

Azis Syamsuddin

1. WKU Bidang Hukum: Otto Hasibuan
2. WKU Bidang Legislasi : Moh. Rano Alfath
3. WKU Bidang Sarana dan Prasarana: Ali Said

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten milik konglomerat Hary Tanoesoedibjo PT MNC Digital Entertainment Tbk. (MSIN) akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB).

Agenda RUPSLB MSIN dijadwalkan berlangsung pada Senin 23 September 2024 pukul 10:30 WIB sampai dengan selesai. Rapat tersebut akan memiliki dua mata acara.

Pertama, persetujuan pemecahan nilai nominal saham atau stock split dari sebelumnya Rp50,00 (lima puluh rupiah) per saham menjadi Rp10,00 (sepuluh rupiah) per saham.

Kedua, persetujuan atas perubahan susunan pengurus perseroan. Manajemen menjelaskan bahwa mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam catatan Bisnis, MNC Digital Entertainment menyatakan bahwa sebagian besar pengeluaran modal atau capital expenditure (capex) 2024 akan digunakan untuk pembangunan Movieland Lido.

Head of Investor Relation MSIN Luthan Fadel Putra mengatakan, pembangunan tersebut digunakan untuk menunjang proses produksi dari anak perseroan.

"Progres penyelesaiannya sudah 65% dan tentunya capex ini akan memberikan dampak yang sangat positif terhadap perseroan dari sisi kualitas dan efisiensi cost perseroan untuk produksi yang akan datang," katanya, saat Public Expose Insidental, pada Jumat (23/8/2024).

Selain itu, MSIN juga menargetkan pertumbuhan pendapatan (top line) minimal sebesar 10% di tahun ini, dibandingkan dengan 2023.

"Sedangkan untuk bottom line itu pasti akan lebih tinggi dibanding tahun lalu," ujarnya.

Adapun dengan adanya efisiensi biaya dari Movieland Lido, dia menyatakan bahwa itu membuat MSIN optimis bisa mencapai efisiensi biaya lebih dari 20%.

Menurutnya, tentu hal itu dapat meningkatkan net income yang jauh lebih bagus lagi untuk 2024 apabila dibandingkan dengan 2023.

Selain itu, dia mengatakan bahwa efisiensi biaya juga akan memberikan dampak yang sangat positif bagi perusahaan di masa yang akan datang, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas.

Kemudian, MSIN saat ini juga sudah dalam tahap untuk mengeksplorasi konten production menggunakan AI, seiring perkembangan teknologi.

Dia menjelaskan bahwa tahap pertama yang dilakukan adalah mencoba AI ke production konten dan talent, serta membuat artificial talent, baik untuk berada di entertainment ataupun news.

"Jadi, kita coba mengikuti perkembangan yang ada dengan bisnis kita, eksplore juga dengan beberapa partner yang memang expert di bidang tersebut," ucapnya.

Adapun, dia mengatakan bahwa apabila ke depan perkembangan semakin baik, mungkin dengan menggunakan AI, perusahaan akan jadi lebih efisien dan menghemat waktu.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) menyetujui agenda pembelian kembali (buyback) saham serta perombakan jajaran pengurus perseroan.

Direktur Utama Bank Raya Ida Bagus Ketut Subagja menjelaskan bahwa jumlah buyback saham mencapai Rp20 miliar, sementara itu perubahan pengurus perseroan mencakup penunjukan Nyi Mas Dewi Ratih Kamiliah sebagai Komisaris.

“Hasil persetujuan agenda RUPSLB ini tentunya akan semakin mendukung langkah kami menuju pertumbuhan berkualitas,” katanya dalam keterangan resmi perseroan, Rabu (21/8/2024).

Lebih lanjut, selain pembelian saham yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan nominal di atas, RUPSLB juga menyetujui pengalihan saham hasil dari pembelian kembali saham tersebut.

Menurut Bagus, hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29/2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Selain itu, manajemen Bank Raya percaya bahwa share buyback adalah langkah positif yang dapat meningkatkan engagement dan ownership pekerja, sekaligus merupakan salah satu bentuk apresiasi.

“Upaya tersebut dilakukan agar seluruh jajaran dapat berkontribusi lebih optimal terhadap pencapaian target perseroan,” sambung dia.

Sementara itu, Bagus mengatakan bahwa penunjukan Nyi Mas Dewi Ratih Kamiliah sebagai Komisaris Bank Raya akan berlaku aktif setelah usai proses uji kepatutan dan kelayakan (fit & proper test) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Usulan dalam agenda perubahan susunan pengurus perseroan juga mencakup perubahan nomenklatur Direktur Bank Raya.

“Penyesuaian Pengurus ini diharapkan akan semakin memperkuat kinerja perseroan dalam menjawab berbagai tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh Bank Raya,” tandasnya.

Berikut susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Raya usai RUPSLB 2024 pada Rabu (21/8/2024):

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama: Muhamad Sidik Heruwibowo

- Komisaris Independen: Johanes Kuntjoro Adi S.

- Komisaris Independen: Retno Wahyuni Wijayanti

- Komisaris: Nyi Mas Dewi Ratih Kamiliah (efektif usai fit & proper test OJK)

Direksi

- Direktur Utama: Ida Bagus Ketut Subagia

- Direktur Keuangan: Rustarti Suri Pertiwi

- Direktur Digital & Operasional: Lukman Hakim

- Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan SDM: Danar Widyantoro

- Direktur Bisnis: Kicky Andrie Davetra.