Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi fenomena banyaknya pasangan calon kepala daerah yang akan berhadapan dengan kotak kosong di pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.

Menurutnya, dengan calon tunggal yang maju di Pilkada yang berlangsung pada November 2024 merupakan bagian dari proses demokrasi.

“Ya memang kenyataannya di lapangan spt itu. Itu kotak kosong pun juga ada proses demokrasinya,” ujarnya usai melakukan peninjauan saat mengunjungi Pasar Soponyono, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (6/9/2024).

Meski begitu, orang nomor satu di Indonesia itu menilai dari 500 titik lokasi Pilkada dan hanya menghasilkan sekitar 43 kotak kosong merupakan hal yang wajar.

“Saya kira dari 500-an Pilkada yang kotak kosong 40-an, saya kira ya itu kenyataan demokrasi di bawah seperti itu baik di kabupaten, di kota maupun di provinsi,” pungkas Jokowi.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengaku telah menyiapkan skema apabila kotak kosong menjadi pemenang dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.

Dia mengatakan bahwa lembaganya bakal melakukan konsultasi dengan DPR untuk menemukan titik tengah apabila skenario yang tak diharapkan tersebut terjadi di lapangan.

Hal ini dia sampaikan usai melaporkan perkembangan tahapan pemilihan umum (pemilu) 2024 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama komisioner KPU lainnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/9/2024) sore.

“Kami akan melakukan konsultasi ke pembuat undang-undang, ke DPR. Insyaallah awal minggu depan akan terjadwal. Surat permohonan konsultasi sudah kami kirimkan hari ini. Itu untuk menjawab situasi jika di daerah yang ada calon tunggal yang menang kota kosong,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.

Lebih lanjut, dia mengaku bahwa hingga saat ini pihaknya terus mendorong agar skema kotak kosong tidak terjadi atau dapat diminimalisir. Mengingat saat ini terdapat 43 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah yang akan maju berkontestasi.

Dia menyebut ada tambahan daerah yang memang berpotensi atau menghapus potensi kotak kosong dengan adanya calon lain yang mendaftar, yaitu di Kabupaten Bowalemo, Provinsi Gorontalo, dan juga di Kabupaten Kepulauan Sitaro, dan Provinsi Sulawesi Utara.

Namun, dia mengaku bahwa ada juga pendaftar di beberapa tempat lain yang belum bisa diterima karena ada persyaratan yang belum terpenuhi, yaitu persetujuan tertulis dari Koalisi Pendaftar yang sudah melakukan pendaftaran di periode pendaftaran pada 27—29 Agustus lalu.

“Tentu situasinya tidak hanya bergantung terhadap apa yang sudah dilakukan oleh KPU, tentu bergantung juga pada peserta atau calon peserta pemilu atau pilkadanya,” pungkas Afif.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalahnya calon tunggal saat melawan kotak kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah diatur dalam undang-undang. Apabila itu terjadi, Pilkada diulang pada tahun berikutnya.

Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Titi Anggraini menjelaskan bahwa Pasal 54D Undang-Undang (UU) Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau UU Pilkada mengatur hal tersebut.

"Artinya, kalau calon tunggal kalah pada tahun 2024, pilkada berikutnya pada tahun 2025," kata Titi dalam diskusi daring yang diselenggarakan The Constitutional Democracy Initiative (CONSID), dilansir dari Antara pada Senin (2/9/2024).

Titi menjelaskan bahwa Pasal 54D ayat (1) UU Pilkada mengatur calon tunggal dinyatakan menang jika mendapatkan lebih dari 50% suara. Kemudian, Pasal 54D ayat (2) mengatur bahwa calon tunggal yang kalah boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya.

Lebih lanjut, dalam Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada tertulis bahwa pemilihan berikutnya tersebut diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

"Kenapa kemudian ada kata-kata jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan? Ini tidak lepas dari praktik bahwa sebelumnya kita melakukan penataan jadwal pilkada sebelum menuju pilkada serentak nasional," ujar Titi yang juga
Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Pilkada serentak sebelumnya berlangsung pada 2015, 2017, 2018, dan 2020. Menurut Titi, penataan itu telah tuntas karena akan berlangsungnya Pilkada serentak secara nasional pada 2024, setelah itu Pilkada akan berlangsung secara reguler setiap 5 tahun.

Sementara itu, Pasal 54D ayat (4) UU Pilkada menegaskan bahwa jika belum ada pasangan calon terpilih, pemerintah menugaskan penjabat untuk memimpin daerah tersebut.

Oleh karena itu, Titi menilai bahwa dalam batas penalaran yang wajar , apabila calon tunggal kalah dalam Pilkada 2024, maka pemilihan diulang pada tahun berikutnya alias 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta membantah spekulasi terkait skenario akan memuluskan jalan bagi calon independen untuk melawan Ridwan Kamil (RK) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Pasalnya, proses verifikasi dan rekapitulasi syarat dukungan untuk pasangan calon independen dilakukan dengan melibatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jakarta, Astri Megatari mengatakan, saat ini pihaknya telah menyelesaikan verifikasi faktual terhadap pasangan calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Tahapan itu dilakukan dengan melibatkan pengawas dari Bawaslu.

"Yang pasti kami dari penyelenggara selaku KPU DKI melakukan tahapan sesuai aturan. Jadi kan kita lihat sendiri kemarin verifikasi faktual pun ada teman-teman Bawaslu, Panwascam, yang ikut membersamai, mendampingi," kata dia, Selasa (13/8/2024).

Astri menambahkan, saat ini pihaknya tengah melakukan proses rekapitulasi terhadap syarat dukungan juga secara berjenjang. Menurut dia, rekapitulasi dilakukan mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat provinsi.

Ia mengatakan, KPU tidak bekerja sendiri dalam melakukan proses rekapitulasi syarat dukungan pasangan calon independen. Ia menilai, banyak pihak yang terlibat dalam proses tersebut, sehingga terjadi proses saling kroscek dan memberi masukan.

"Kalau tadi dibilang kita akan loloskan, kita tak tahu akan loloskan atau tidak. Karena penetapan sendiri baru 19 Agustus," kata Astri.

Astri mengatakan, pihaknya selalu didampingi oleh Bawaslu dalam melakukan verifikasi. Artinya, Bawaslu pasti memiliki data pendukung apabila ada sesuatu yang tak sesuai aturan.

Sebelumnya, beredar wacana Koalisi Indonesia Maju (KIM) ingin menjegal langlah Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta. Namun, KIM tak ingin melawan kotak kosong di Jakarta, sehingga akan meloloskan calon independen untuk melawan Ridwan Kamil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rafi (23), seorang mahasiswa warga Tebet menyebut sah-sah saja jika wacana kotak kosong dalam Pilkada DKI benar berjalan. Namun, menurut dia, calon yang dihadapkan dengan kotak kosong adalah calon yang kompeten.

"Setuju kalau orangnya kompeten dan layak memimpin Jakarta. Tapi kalau orangnya biasa-biasa saja dan bukan orang asli Jakarta, enggak bisa main maju-maju aja sendiri tanpa lawan. Perlu diuji, cara ujinya ya ada lawan," kata Rafi kepada Kompas.com, Jumat (9/8/2024).

Rafi menekankan, dengan hanya ada satu pasangan calon yang berkontestasi dalam Pilkada, hal itu menandakan demokrasi di Jakarta sedang tidak baik-baik saja.

Kata dia, itu pertanda bahwa partai politik hanya mementingkan kekuatan politik, bukan kepentingan Jakarta.

"Jelas dong merugikan rakyat karena jadi kelihatan jelas yang lagi dilihat (oleh parpol) jadinya kekuatan politik, bukan urusan Jakarta-nya," kata dia.

Hal senada diucapkan Sophiyan (50), seorang pengemudi ojek online. Menurut dia, seharusnya ada "sparring partner" dalam Pilkada.

Masih kata Sophiyan, dengan tidak adanya oposisi, kondisi Jakarta bisa saja sama seperti saat Orde Baru.

"Masa kita mau dikuasain sama (sekelompok elite) yang sekarang? Yang bagus itu ya ada sparring partner-nya lah. Nanti kalau enggak ada sparring partner nanti kayak Pak Harto (Presiden RI Soeharto)," ujar dia saat ditemui di Taman Gajah, Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat.

Sophiyan justru tidak percaya dengan narasi Pilkada DKI melawan kotak kosong. Baginya, Pilkada DKI dengan lawan kotak kosong sama saja dengan pembodohan.

"Ah saya enggak mau berandai-andai, enggak mungkin kayaknya. Itu sih cuma permainan kata kata aja. Enggak mungkin lawan kotak kosong. Kalau menurut saya, dibodoh-bodohin aja sih kalau lawan kotak kosong," kata Sophiyan.

Berbeda dengan Novan (30), penjual kopi keliling di kawasan Blok M. Dia justru mempertimbangkan efisiensi dana ketika Pilkada DKI harus melawan kotak kosong.

Pasalnya, kata dia, jika kotak kosong yang menang, anggaran untuk Pilkada akan ditambah hingga mendapatkan pemimpin yang tepat.

"Pilih yang ada aja biar anggaran enggak habis, biar cepat juga. Enggak ngaruh pemimpin juga, sampai sekarang saya masih jual kopi juga. Sama aja semuanya mah," kata dia.

Beda cerita dengan Bambang (19) dan Aldo (20). Dua pria yang sama-sama berprofesi sebagai pekerja restoran ini masih berharap Anies baswedan masih bisa maju dalam Pilkada DKI 2024.

"Harapan saya sih Pak Anies maju lagi. Sosok yang dibutuhkan Jakarta itu yang jujur dan mengayomi masyarakat," kata Bambang saat ditemui di tokonya, di Prapanca Raya, Jakarta Selatan.

Sementara Aldo, jika bukan Anies yang mencalonkan diri, ia mengaku lebih memilih kotak kosong untuk dicoblos.

"Saya pilih kotak kosong kalau selain Anies yang maju. Lebih baik enggak usah milih dah," ujar pria asal Mampang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih Golkar, Ridwan Kamil, mengaku tidak berkenan jika harus bertarung dengan kotak kosong dalam Pilkada Jakarta. Ia menilai, tidak ada debat dalam kotak kosong.

"Kalau mau kotak kosong debat sama siapa, terus gimana mau mengcounter nya, susah, idealnya kalau bisa jangan dengan kotak kosong. Saya siap, idealnya," kata pria yang akrab disapa RK usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis.

Menurut RK, bertarung dengan lawan yang seimbang dalam Pilkada merupakan bentuk ideal dari demokrasi. Dalam proses tersebut, calon pemimpin dapat menguji visi, misi dan argumen dan dilihat langsung oleh rakyat.

Di sisi lain, dia juga tidak menampik bahwa fenomena kotak kosong juga bagian dari dinamika demokrasi."Ada kotak kosong mekanisme demokrasi. Kalau tanya ke saya, saya enggak suka," kata RK.

Namun demikian, RK mengaku tidak bisa berbuat banyak akan hal tersebut. Dia yang berstatus sebagai petugas partai hanya mengikuti instruksi untuk mempersiapkan diri jadi calon gubernur Jakarta.

Sebelumnya, Direktur Riset dan Komunikasi Lembaga Survei KedaiKOPI Ibnu Dwi Cahyo menilai posisi Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta semakin terdesak dengan kehadiran Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus.

Hal tersebut dikarenakan partai Nasdem dan PKB diperkirakan akan gabung ke KIM sehingga menyisakan PKS sebagai satu-satunya partai yang mendukung Anies dalam Pilkada Jakarta.

"Kondisi ini tentu tidak menguntungkan Anies dan bila terjadi, Ridwan Kamil (Cagub yang dicalonkan KIM plus) melawan kotak kosong di Jakarta," kata Ibnu Dwi Cahyo dalam siaran pers yang diterima Antara, Rabu (7/8).

Ibnu melanjutkan, untuk memperkuat mesin politik Anies dalam pilkada Jakarta, PKS mempunyai peluang untuk berkoalisi dengan partai pemenang pemilu 2024 yakni PDIP.

Koalisi ini lah yang dianggap dapat menyelamatkan Anies ketika ingin melawan Ridwan Kamil yang didukung koalisi besar pemerintah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menilai skenario melawan kotak kosong di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta masih berpeluang terjadi. Namun, munculnya kotak kosong dinilai merupakan proses yang tidak sehat dalam demokrasi.

Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes mengatakan, lihat struktur kekuatan partai politik di Jakarta sangat memungkinkan untuk memunculkan lebih dari satu pasangan calon. Bahkan, terbuka peluang untuk memunculkan empat pasangan calon di Pilgub DKI Jakarta.

"Kalau kita lihat dari distribusi suara partai, bisa jadi tiga atau empat pasang," kata dia di Auditorium CSIS, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).

Namun, saat ini muncul upaya hanya memunculkan satu pasangan calon untuk melawan kotak kosong di Pilgub DKI Jakarta. Upaya itu dinilai tidak sehat dalam proses demokrasi.

Arya menjelaskan, upaya untuk memunculkan kotak kosong di Pilgub DKI Jakarta dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah karena kontestasi di Jakarta sangat berpengaruh untuk menentukan calon presiden pada 2029.

"Jadi siapa yang berkontestasi di 2029 sumbernya salah satunya, kalau tidak inkumben, mungkin yang paling kuat adalah kepala daerah. Jadi kepala daerah yang potensial di pilkada ini tentu akan menjadi semacam kandidat yang bisa dipilih juga dalam Pilpres 2029," kata dia.

Selain itu, faktor lain yang memunculkan kotak kosong di Jakarta adalah karena jarak elektabilitas Anies Baswedan dengan kompetitor lainnya cukup jauh. Alhasil, muncul skenario untuk menjegal Anies majubdi Pilgub DKI Jakarta.

Menurut Arya, skenario memunculkan kotak kosong di Pilgub DKI Jakarta merupakan sesuatu yang tidak sehat. Pasalnya, skenario itu tidak memberikan peluang seseorang bisa maju kontestasi.

"Ini bukan soal siapa, tapi soal desain yang tidak kompetitif. Kita harus desak partai seperti PKS, PKB, Nasdem, PDIP, untuk punya komitmen membangun demokrasi dan kompetisi yang sehat. Karena peluang terbuka," kata dia.

Menurut dia, PKS sudah berikan peringatan kepada Anies karena tak bisa membawa partai lain untuk ikut mendukung. Ia menilai, bukan tidak mungkin PKS akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Pilgub DKI Jakarta, seperti yang dilakukan partai itu di Sumatra Utara (Sumut).

"Berarti tinggal tiga. Nasdem mungkin bisa. Bolanya di PDIP dan Nasdem. Apakah mereka bisa bertemu? Kita harus dorong," kata Arya.

Ia menambahkan, peluang menang untuk melawan kotak kosong di Jakarta juga tidak mudah. Apalagi, pemilih di Jakarta lebih memiliki bekal politik untuk menentukan pilihan.

Arya mencontohkan, kotak kosong pernah menang melawan pasangan calon tunggal di Makassar. "Jadi kalau ternyata pada skenario terburuk, tugas publik, tugas kita bersama untuk melawan itu. Atau mungkin memberikan pandangan kepada masyarakat kalau kotak kosong tidak menunjukan ciri demokratis," kata Arya.