JAKARTA - Dua perusahaan logistik , PT Lion Express dan Indah Logistik sepakat menjalin kerja sama. Penandatanganan ini dilakukan di Kantor Pusat Lion Parcel , Jakarta Barat, Jumat (1/9/2024).

Upaya kerja sama itu dihadiri secara langsung oleh Chief Executive Officer Lion Parcel Farian Kirana dan Direktur Utama Indah Logistik Yuzon Erman. Ini menjadi awal mula bagi keduanya berkolaborasi sebagai katalis pertumbuhan industri.

?Ini sejalan dengan komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi kebutuhan pelanggan lewat berbagai pengembangan,? kata Chief Executive Officer Lion Parcel Farian Kirana dalam siaran persnya, Jumat (8/11/2024).

Dengan kolaborasi ini, keduanya mengusai hampir 100% daerah di Indonesia. Sebab penguatan infrastruktur dan jaringan akan membuat pelayanan kepada masyarakat makin luas.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Indah Logistik , Yuzon Erman menambahkan, kerja sama menjadi tonggak penting bagi keduanya. Sebab kesempatan besar bagi kami dalam memperluas cakupan dan kecepatan pengiriman ke seluruh penjuru Tanah Air.

?Dengan visi yang sama, kami yakin kerja sama strategis ini dapat turut mewujudkan perkembangan industri logistik yang lebih baik lagi,? tutupnya.

JAKARTA - Penyelesaian masalah Over Dimension Over Load ( ODOL ) harus dilihat dari dua mata sisi yaitu sisi keselamatan dan sisi ekonomi. Artinya, tidak boleh ada trade-off atau mengutamakan yang satu dan mengorbankan yang lain.

?Kalau selama ini, penyelesaian ODOL ini kan ada trade off-nya. Di mana, yang lebih diutamakan itu adalah sisi keselamatannya, sementara sisi ekonominya tidak dipedulikan sama sekali,? ujar Pakar Transportasi yang juga Kepala Lembaga Pengembangan Transportasi dan Logistik Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti, Ade Surya baru-baru ini.

Menurutnya, hal itulah yang menyebabkan permasalahan ODOL ini belum bisa dipecahkan hingga saat ini. Karenanya, harus ada titik tengah yang harus diambil dalam menyelesaikannya.

Dia mengatakan, kalau dilihat dari struktur kelembagaannya, masalah ODOL ini terkait dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Menurutnya, koordinatornya saja sudah berbeda. Kalau Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian lebih melihat sisi ekonominya, sedang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi lebih mementingkan bagaimana memanage dan mengatur agar tidak terjadinya kecelakaan dan kerusakan jalan yang disebabkan truk-truk ODOL.

?Jadi, yang bisa mempersatukan dua sisi yang berbeda koordinatornya di kementerian ini adalah Presiden atau lembaga formal yang ditunjuk untuk logistik,? katanya.

Dia mengutarakan, penyelesaian masalah ODOL ini sangat penting untuk menunjang logistik. Sebab, lanjutnya, kalau logistiknya baik, cost logistik atau harga di tingkat konsumen juga rendah.

?Jadi pemberlakuan Zero ODOL itu nantinya juga harus memikirkan agar tidak menyebabkan beban bagi masyarakat konsumen dengan terjadinya kenaikan harga barang-barang akibat biaya logostik yang naik,? tukasnya.

Karena, lanjutnya, dengan diberlakukannya Zero ODOL, mau tidak mau pasti akan ada penambahan biaya bagi pemilik barang karena jumlah truk yang digunakan juga pasti bertambah. Itu berarti akan ada penambahan biaya ongkos logistik yang pasti dibebankannya kepada konsumen. ?Sebab, bagi pemilik truk dan pemilik barang sebetulnya tidak masalah jika harus menggunakan truk ODOL atau Zero ODOL. Yang berdampak itu konsumen yang harus menanggung kenaikan biaya logistiknya,? tukasnya.

Karenanya untuk menghindari adanya kenaikan logistik akibat penerapan Zero ODOL itu, dia menyarankan agar pemerintah memberikan beberapa insentif. ?Itu perlu dipikirkan pemerintah bagaimana mendorong cost logistik tetap rendah agar tidak ada keributan-keributan yang terjadi saat memberlakukan Zero ODOL ini,? ucapnya.

Dia juga mendorong pemerintah agar lebih mengoptimalkan moda transportasi kereta api dan tol laut. Menurutnya, trucking itu tidak cocok untuk jarak jauh, dan sewajarnya hanya sampai jarak 100 kilometer saja. Kalau lebih dari itu, barang-barang di truk itu harus pindah ke moda lain yang lebih efisien.

?Karenanya, pemerintah perlu memikirkan infrastruktur jalannya dan moda transportasinya bagaimana handlingnya agar itu bisa dilakukan dan terintegrasi dengan baik tanpa menambah biaya logistik,? tuturnya.

Jadi menurutnya, yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah ODOL ini adalah perencanaannya dan bukan hanya penindakan seperti yang dilakukan selama ini. ?Padahal sebelum menindak itu seharusnya terlebih dulu dilakukan perencanaan yang dituangkan dalam sebuah blueprint,? katanya.

Jakarta -

PT Pos Indonesia (Persero) tidak mengikuti langkah perusahaan logistik lain yang menyediakan layanan bebas ongkos kirim (free ongkir) dalam layanan marketplace. Direktur Operasi dan Digital Services Pos Indonesia Hariadi menyebut, layanan free ongkir biasanya dibebankan ke perusahaan logistik atau penjual.

Hariadi mengatakan, meski tidak ikut bermain di layanan free ongkir, dia menyebut kinerja perusahaan di marketplace terus tumbuh.

"So far walaupun tidak mengikuti games seperti itu ya kami tetap tumbuh di marketplace, kami tetap growing dan kami berharap ke depan industri ini akan jauh lebih baik," katanya dalam acara Penguatan BUMN Menuju Indonesia Emas di Sarinah, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

"Kita tahu sendirilah gimana startup tidak sustainable nggak jangka panjang, apakah praktik seperti itu bisa dilakukan terus-terusan," imbuhnya.

Dia menjelaskan, volume paket yang dikirimkan Pos Indonesia antara 300 ribu hingga 400 ribu paket per hari. Sementara, ia memperkirakan market share Pos Indonesia di layanan pengiriman barang ini di kisaran 3,5 hingga 4%.

Lanjutnya, layanan free ongkir sendiri terbatas. Dia bilang, layanan free ongkir sendiri memiliki risiko terkait keberlanjutan.

"Artinya memang itu pilihan PT Pos untuk bisa memanfaatkan, apakah kita akan masuk ke ekosistem yang seperti itu. Dengan risiko, tadi sustainability. Kita sudah tahu kan beberapa kurir kan juga sudah mulai kolaps kan. Bapak dan Ibu bisa lihat lah di media. Yang dulunya menjadi anchor-nya sebuah ekosistem marketplace, kan tiba-tiba mundur," paparnya.

(acd/das)