Malang: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan 5 tempat pemungutan suara (TPS) lokasi khusus (loksus) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kota Malang, Jawa Timur. Sehingga pemilih yang tidak bisa memilih di TPS asalnya dapat menggunakan hak suaranya di TPS loksus tersebut.

"Jumlahnya sama dengan Pemilu 2024. TPS loksus itu ada 5," kata Ketua KPU Kota Malang, Muhammad Toyyib, Selasa, 17 September 2024.

Toyyib menerangkan, seluruh TPS loksus itu ditempatkan di 2 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang ada di Kota Malang. Yaitu Lapas Kelas I Malang atau Lapas Lowokwaru, serta Lapas Perempuan Kelas IIA Malang.
"4 TPS ada di lapas laki-laki dan 1 TPS di lapas perempuan," imbuhnya.

Baca juga: Sejumlah ASN Jepara Diduga Deklarasi Dukungan Bacalon Kepala Daerah

Disinggung soal jumlah narapidana yang akan menggunakan hak suaranya pada Pilkada 2024, Toyyib mengaku bahwa pihaknya hingga saat ini masih melakukan penghitungan terhadap data pemilih. Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada 2024 nantinya ditetapkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara pada 27 November 2024.

"Jumlahnya belum. Masih ada pleno tanggal 17 ini terkait DPT. DPT akan ditetapkan nanti setelah pleno, karena ini kan berjalan progresif terkait dengan daftar pemilih ini," jelasnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Kota Malang, Fitria Yuliani, mengatakan, jumlah data pemilih sementara untuk Pilkada Kota Malang 2024 saat ini sejumlah 660.783 pemilih. Namun data tersebut masih bisa berubah hingga penetapan DPT kedepannya.

"Jumlah pemilih itu tersebar di 1.188 TPS. Satu TPS diisi maksimal 600 pemilih," kata dia.

(MEL)

Sleman: Polresta Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menetapkan tersangka kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Sleman atau Lapas Cebongan. Penetapan tersangka itu telah dilakukan serangkaian proses, termasuk gelar perkara.

"Penetapan tersangka MRP telah dilakukan melalui hasil gelar perkara," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Sleman, AKP Riski Adrian, Selasa, 23 Juli 2024.
MRP telah berstatus tersangka pada Kamis, 18 Juli 2024. MRP merupakan pengawas di Lapas Cebongan sehingga memiliki peluang untuk melakukan tindakan tersebut yang terjadi pada medio 2022-2023 itu.

"Beliau (MRP) dulu punya peranan di dalam kegiatan pengawasan, kayak pelatihan di situ. Intinya peran jabatan beliau di situ sangat penting," jelasnya.
Kendati MRP berstatus tersangka, Polresta Sleman tidak menahannya. MRP akan dipanggil apabila kepolisian memerlukan keterangan tambahan.

"Kan prosesnya penetapan tersangka secara administrasi, habis itu kami panggil dia datang, baru diperiksa sebagai tersangka. Baru nanti kami gelarkan apakah ditahan apa enggak," ungkapnya.

Sementara Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba, semestinya penyidik Polresta Sleman menahan tersangka MRP. Ia menilai perlakuan tidak menahan tersangka terkesan tebang pilih.

"Jangan ada kesan bahwa penegakan hukum atas kasus dugaan pungli di Lapas Cebongan ini terkesan tebang pilih yakni tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Karena tersangka M merupakan pejabat sehingga belum perlu ditahan sementara tersangka kasus maling ayam langsung ditahan oleh pihak polisi," katanya.

Baharuddin menilai dengan belum menahan tersangka MRP oleh penyidik Polresta Sleman merupakan salah satu upaya pelunakan perlakuan dari Polresta Sleman. Ia mempertanyakan perbedaan perlakuan itu.

"Ini menjadi pertanyaan. Kenapa tersangka M belum ditahan. Padahal untuk tersangka kasus maling ayam saja langsung ditahan, misalnya," ujarnya.

(DEN)

Cilacap: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, melakukan inspeksi langsung terhadap implementasi sistem penjara pintar dan ruang kendali di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ngaseman di Pulau Nusakambangan.

Yasonna didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reynhard Silitonga, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto, serta Pimpinan Tinggi Pratama dan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Yasonna juga melakukan pemantauan langsung terhadap sistem pengawasan CCTV di 187 titik Lapas dan pengendalian sistem pengamanan pintu secara terpusat, sebagai upaya peningkatan keamanan dan efisiensi di Lembaga Pemasyarakatan.
Lembaga Pemasyarakatan dengan tingkat keamanan maksimum yang telah beroperasi sejak awal 2024 ini kini menampung 98 Warga Binaan Pemasyarakatan. Mereka ditempatkan di dua blok, yakni Blok A dengan 32 kamar yang masing-masing dihuni oleh tiga orang, serta Blok B dengan 32 kamar yang masing-masing dihuni oleh lima orang.

"Saya minta petugas harus menanamkan kedisiplinan dan integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi Pemasyarakatan," kata Yasonna di Lapas Kelas IIA Ngaseman Pulau Nusakambangan, Sabtu, 20 Juli 2024.
Yasonna juga melakukan peninjauan terhadap pembangunan Lapas Kumbang dengan tingkat keamanan medium yang sedang berlangsung. Lapas ini nantinya akan menampung 496 orang dan pembangunannya harus berjalan sesuai dengan rencana untuk diselesaikan pada 2025.

"Tidak hanya fasilitas yang harus disiapkan dengan baik, tetapi juga kesiapan dan kematangan petugas yang akan bertugas di Lapas tersebut, sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan sistem pemasyarakatan yang efektif dan efisien," jelasnya.

Yasonna juga memantau perairan di sekitar Pulau Nusakambangan dengan mengendarai Speed Boat Pengayoman 5. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat keamanan serta mendeteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

"Kita harus menjaga Nusakambangan, melindungi sumber daya alamnya, dan mencegah eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ungkapnya.

Menurut Yasonna seluruh Unit Pelaksana Teknis di Pulau Nusakambangan telah rutin melakukan patroli gabungan untuk memastikan pulau tersebut tetap kondusif sebagai Pulau Pemasyarakatan.

Saat ini di Pulau Nusakambangan terdapat 11 Lapas dengan berbagai tingkat keamanan, yaitu: Lapas Terbuka dan Lapas Nirbaya (minimum security), Lapas Permisan dan Lapas Kembang Kuning (medium security), Lapas Besi, Lapas Narkotika, Lapas Gladakan, dan Lapas Ngaseman (maximum security), serta Lapas Batu, Lapas Pasir Putih, dan Lapas Karanganyar (super maximum security).

"Pembangunan Lapas baru di Pulau Nusakambangan diharapkan dapat mengurangi overkapasitas, baik di Pulau Nusakambangan maupun di wilayah lain di Indonesia," ujarnya.

(DEN)

Kota Gorontalo: Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Gorontalo mengevakuasi 32 warga binaan pemasyarakatan akibat banjir di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A, Kota Gorontalo pada Kamis malam, 11 Juli 2024.

"Kami mengambil langkah strategis dengan melakukan evakuasi sejumlah WBP ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pohuwato," ucap Kepala Kanwil Kemenkumham Gorontalo Pagar Butar Butar di Gorontalo, Jumat, 12 Juli 2024.

Ia menjelaskan, evakuasi yang dilakukan pada Kamis malam itu dilakukan karena dengan adanya banjir, Lapas Kelas II A Gorontalo tidak dapat melakukan rutinitas seperti biasa, termasuk pembinaan warga binaan.

Baca juga: Pemkot Gorontalo Siapkan Dapur Umum untuk Warga Terdampak Banjir

"Telah dilakukan evakuasi terhadap 32 WBP ke Lapas Kelas II B Pohuwato, karena kamar huniannya terdampak banjir cukup parah. Ini dilakukan dengan alasan kemanusiaan," kata Kakanwil Pagar Butar Butar.
Lebih lanjut ia menegaskan bahwa evakuasi tersebut mendapat pengawalan ketat dari petugas pengamanan internal pemasyarakatan dengan jumlah sembilan orang dan dari unsur kepolisian dengan menggunakan mobil trans pemasyarakatan milik lapas.

"Evakuasi kami lakukan dengan penuh pengawasan dan kehati-hatian, serta mengedepankan hak asasi manusia," ujar dia.

Air banjir menggenangi Lapas Gorontalo dengan ketinggian mencapai 60 sentimeter.

(MEL)