Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi mewarnai pemberitaan ANTARA selama sepekan pada 4 November-- 9 November 2024, mulai dari Erick Thohir usulkan merger PTPN dan Perhutani, hingga Budi Arie berkomitmen dongkrak jumlah anggota koperasi hingga 60 juta.

Berikut rangkuman berita ekonomi selama sepekan ini yang layak disimak lagi pada pagi ini:

Erick Thohir usulkan merger PTPN dan Perhutani

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan merger atau penggabungan perusahaan-perusahaan pelat merah, di antaranya PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dengan Perum Perhutani.

Baca selengkapnya di sini

Kementerian BUMN resmi ganti Direksi dan Komisaris Pertamina

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin (4/11) melakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Baca selengkapnya di sini

Menteri UMKM: Penghapusan piutang macet berlaku bagi UMKM Himbara

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan kebijakan menghapus piutang pelaku UMKM berlaku bagi nasabah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar.

Baca selengkapnya di sini

Airlangga: RI harus perhatikan seluruh kekuatan ekonomi dunia

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia harus memperhatikan seluruh kekuatan ekonomi dunia.

Baca selengkapnya di sini

Budi Arie berkomitmen dongkrak jumlah anggota koperasi hingga 60 juta

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi dan menargetkan dapat menggandakan jumlah anggota koperasi menjadi 60 juta orang dari yang saat ini hanya berkisar di angka 25 juta orang.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat edaran yang meminta pejabat negara melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas. Efisiensi tersebut merupakan tidak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet 23 Oktober dan 6 November 2024.

"Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024," tulis surat bernomor S-1023/MK.02/2024, dilihat detikcom Sabtu (9/11/2024).

Dalam surat tertanggal 7 November 2024 itu, terdapat tujuh arahan dari Sri Mulyani terkait belanja perjalanan dinas untuk sisa tahun anggaran (TA) 2024. Berikut Rinciannya.

1. Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

2. Terhadap belanja perjalanan dinas tersebut sebagaimana dimaksud pada angka satu dilakukan penghematan minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat ini ditetapkan.

3. Dalam hal terdapat kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan tersebut, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana dimaksud kepada Menteri Keuangan.

4. Kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas, dikecualikan untuk:

a. belanja perjalanan dinas bagi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas, dan
b. belanja perjalanan dinas tetap antara lain untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.

5. Kementerian/Lembaga melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan dan mengoordinasikan pelaksanaan penghematan sebagaimana tersebut pada angka 1 pada instansi vertikal/satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga masing-masing.

6. Revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

7. Untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi pencantuman sebagaimana dimaksud pada angka 6.

(ily/hns)

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menghapus utang macet di UMKM yang tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar di Bank Himbara.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya. Lantas, apa itu Bank Himbara?

Bank Himbara merupakan akronim dari Himpunan Bank Negara, sebagai sinergi antarlembaga keuangan perbankan yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan digagas oleh Kementerian BUMN. Istilah Himbara telah digunakan sejak era Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang menjabat pada 2014-2019.

Peran dari Bank Himbara antara lain menggerakkan pertumbuhan perekonomian nasional. Bank Himbara kini juga menjadi sebuah jaringan yang berfungsi sebagai fasilitas program penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat, seperti penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan pinjaman Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM.

Daftar anggota Bank Himbara

Jaringan Bank Himbara beranggotakan seluruh bank milik negara atau perbankan BUMN. Adapun anggota Bank Himbara, yaitu:

• Bank Mandiri
• Bank Rakyat Indonesia (BRI)
• Bank Negara Indonesia (BNI)
• Bank Tabungan Negara (BTN).

Sebelumnya, Himbara bekerja sama dalam pembayaran jasa tol. Sejak tahun 2016, Himbara telah memiliki mesin anjungan tunai (ATM) mandiri bersama bertajuk "ATM Link". Hingga saat ini, Bank Himbara terus mengembangkan sinergi agar kinerja operasional lebih efisien dan mampu memberikan layanan kepada masyarakat lebih luas dan bermanfaat.

ATM Link dengan desain merah putih ini, melayani kebutuhan transaksi nasabah Bank Himbara dengan fitur yang lengkap dengan jumlah ATM lebih dari 50 ribu unit yang tersebar di seluruh Indonesia.

Melakukan transaksi di ATM Link, untuk kartu Bank Himbara seperti cek saldo dan tarik tunai tidak dikenakan biaya alias gratis. Namun, untuk transaksi transfer di ATM Link terdapat biaya administrasi, untuk transfer ke antar rekening Bank Himbara akan dikenai biaya sebesar Rp4.000 dan transfer ke rekening Bank non-Himbara biayanya sebesar Rp6.500 per transaksi.

Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan penerimaan pajak sampai Oktober 2024 sebesar Rp 1.517,53 triliun. Jumlah itu setara dengan 76,3% dari target tahun ini.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) III Anggito Abimanyu mengatakan realisasi penerimaan pajak itu telah mengalami perbaikan dalam beberapa bulan terakhir. Tren positif ini diproyeksikan akan berlanjut sampai akhir tahun.

"Dari sisi perpajakan Anda lihat Rp 1.517,53 triliun itu 76,3% dari target. Yang cukup menggembirakan adalah bahwa kondisi perbaikan ini sudah terjadi dalam dua bulan terakhir dan alhamdulillah ini berlanjut di bulan Oktober," kata Anggito dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Lebih rinci dijelaskan, penerimaan pajak yang berasal dari kelompok PPh non migas sebesar Rp 810,76 triliun atau 76,24% dari target, turun 0,34% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. PPh migas juga turun 8,97% dengan nilai terkumpul Rp 53,70 triliun atau 70,31% dari target.

"Kalau month to month-nya positif, tapi kalau year to date memang masih merah PPh non migas. Sementara PPh migas ini mudah-mudahan akan ada turn around juga dalam 2 bulan terakhir nantinya. Memang karena kita belum mencapai lifting minyak yang seperti yang kita asumsikan," tutur Anggito.

Sementara itu, kelompok PPN dan PPnBM yang memegang porsi kedua terbesar sudah mengumpulkan Rp 620,42 triliun atau 76,47%. Realisasi itu naik 7,87% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penerimaan pajak dari kelompok PBB dan pajak lainnya juga naik 12,81% menjadi terkumpul senilai Rp 32,65 triliun. Realisasi itu mencapai 86,52% dari target.

"Sekali lagi, kalau Anda lihat, tidak hanya melihat kepada year to date, tapi juga kondisi turn around yang terjadi sejak bulan September," ucap Anggito.

Saksikan juga video: Penerimaan Pajak RI Tembus Rp 1.000 T, Begini Rinciannya...

[Gambas:Video 20detik]

(acd/acd)

Jakarta -

Badan Pangan Nasional telah mengusulkan agar bantuan beras dilanjutkan pada 2025. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan perbedaan penyaluran bantuan beras dari sebelumnya yakni jumlah penerima.

Arief mengatakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan beras pada 2025 turun menjadi 16 juta keluarga. Sementara sebelumnya mencapai 22 juta KPM.

"Perubahan jumlah penerimanya saja, penerimanya tadinya 22 juta menjadi 16 juta KPM," kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Penurunan jumlah penerima bantuan beras ini karena tahun depan sudah ada program bantuan lain seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara jumlah penyalurannya masih tetap 10 kilogram (kg) per KPM.

"Harusnya sudah bisa ter-cover dengan beberapa kegiatan lainnya juga. Jadi ini intervensi pemerintah dan stabilisasi untuk 16 juta KPM," ungkapnya.

Sementara ini, Bapanas mengusulkan utamanya penyaluran bantuan beras untuk Januari-Februari 2025. Anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 5,1 triliun.

"Kalau nggak salah (anggarannya) Rp 5,1 triliun untuk dua bulan. Sisanya nanti akan komunikasikan lagi," ucapnya.

Untuk keberlanjutan program ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Dia meyakini usulan tersebut akan segera disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Menko akan menyampaikan sebelum Pak Presiden ke luar negeri, mungkin akan disampaikan. Paralel bagaimana pun kita harus juga melaporkan ke Komisi IV," tuturnya.

Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Arief meminta dukungan agar anggaran Badan Pangan Nasional ditambah untuk melanjutkan program bantuan pangan beras. Untuk waktu dekat, penyaluran bantuan pangan beras akan dilakukan pada Januari-Februari 2025 sebanyak 300 ribu ton.

"Kalau berkenan, untuk bulan Januari-Februari 2025 kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton kali dua (300 ribu ton), kemudian juga dengan dimulai bantuan pangan 2025. Karena dalam rapat terakhir ini tidak mendapat persetujuan," kata Arief dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat.

(ada/ara)

Jakarta -

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meminta maaf kepada Komisi V DPR RI atas ulah salah satu jajarannya yang disebut berlaku arogan. Dudy menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan selalu menghormati forum DPR RI.

"Saya mau menyampaikan permohonan maaf Pak, atas sikap oknum-oknum yang bagaimana disampaikan oleh Ibu tadi, saya yakinkan bahwa tidak ada dari pimpinan Kementerian, baik itu pejabat eselon 1, bahwa kami sangat menghargai forum ini," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Ia menyebut rapat di DPR menjadi forum komunikasi Kemenhub dan juga sebagai bentuk transparansi. Forum di DPR juga menjadi tempat Kemenhub mendengarkan aspirasi-aspirasi dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebelumnya dalam rapat tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo menuding salah satu pejabat di Kemenhub berlaku arogan. Menurut Yasti, oknum tersebut enggan mendengar aspirasi dari anggota parlemen.

"Di dalam kementerian bapak ada mantan Sesditjen, salah satu direktur sekarang pindah, itu menyampaikan bahwa tidak ada itu yang namanya aspirasi-aspirasi anggota DPR RI, ada pak. Dan kami tidak takut dengan DPR RI. Saya bukan soal takut atau tidak takut, kami menjalankan sumpah kami sebagai anggota DPR RI," ujarnya.

Yasti berharap Menhub dapat mengevaluasi oknum yang dimaksud. Ia juga menyatakan bahwa Kemenhub dan Komisi V adalah mitra yang seharusnya dapat bekerja dengan baik.

"Nanti kita bilang kepada Pak Menteri supaya bisa dievaluasi orang ini, nggak sopan. Kita tahu nggak boleh seperti itu, kita itu bermitra. Kalau bermitra kita tahu tupoksi kita seperti apa. Jangan arogan gitu," tutupnya.

(ily/kil)

JAKARTA - Dorongan kepada Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid untuk membongkar kasus judi online datang dari DPR. Anggota Komisi I DPR Yulius Setiarto mendorong Meutya menjadikan kasus 11 pegawai Kementerian Komdigi yang menjadi beking judi online sebagai pintu masuk membongkar tuntas jejaring judi online .

"Menteri tidak perlu ragu menyelidiki seluruh pegawai Komdigi terkait judi online, meskipun mungkin melibatkan menteri-menteri terdahulu," kata Yulius dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menkomdigi Meutya Hafid, Selasa (5/11/2024).

Dalam rapat tersebut, Meutya memaparkan perkembangan kasus 11 pegawai yang ditangkap Polda Metro Jaya karena menjadi pelindung judi online (judol). Para pegawai itu seharusnya bertugas memblokir situs-situs judol, tapi mereka justru melindungi banyak situs judol supaya tidak diblokir.

Meutya mengatakan bahwa kasus tersebut membuka jalan untuk melakukan audit sumber daya manusia Kementerian Komdigi. Merespons niatan Menkomdigi tersebut, Yulius Setiarto menyatakan dukungan sepenuhnya. "Langkah itu sudah tepat dan benar," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.



Yulius pun minta supaya Meutya selalu transparan kepada publik dalam melakukan pembenahan di Kementerian Komdigi.

JAKARTA - Di Eropa, kebijakan fiskal menyebabkan sakit kepala. Pemerintah Inggris dan Prancis menaikkan tarif pajak secara tajam. Jerman tertatih-tatih oleh rem utang yang dipaksakan sendiri dan Italia mengalami pemborosan utang.

Sementara, Irlandia menghadapi masalah berbeda, pemerintahnya kebanjiran uang tunai sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan uang tersebut. Perekonomian Irlandia berjalan dengan sangat baik. Pendapatan nasional bruto diproyeksikan akan tumbuh 4,9% tahun ini dan 2,7% tahun depan dan pengangguran hanya 4,3%.

Dikutip dari The Economist, inflasi Irlandia telah turun di bawah 2% dengan posisi fiskal pemerintah sangat solid. Irlandia mengalami surplus pada 2022-2023 dan diharapkan surplus lagi tahun ini.

Para menteri Irlandia memperkirakan surplus senilai 7,5% dari pendapatan nasional tahun ini dan 2,9% pada 2025, bahkan setelah meningkatkan pengeluaran dan memotong pajak.

Irlandia telah menawarkan tarif pajak perusahaan yang kompetitif untuk menarik perusahaan-perusahaan asing sejak tahun 1950-an. Bahkan ketika tunjangan kesejahteraan dipotong tajam dan pajak lainnya meningkat selama krisis euro pada awal 2010-an, pajak perusahaan tetap sebesar 12,5%.

Strategi ini telah menuai hasil yang besar dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2015, penerimaan pajak perusahaan mencapai ?7 miliar. Tahun lalu, penerimaannya telah mencapai ?24 miliar.

Pemerintah setuju pada tahun 2021 untuk menaikkan tarif pajak perusahaan, sebagai bagian dari kesepakatan yang melibatkan lebih dari 140 negara untuk menetapkan tarif minimum global. Namun, kenaikannya tidak terlalu besar tarif baru yang mulai berlaku tahun ini untuk perusahaan-perusahaan besar adalah 15%.

Ada juga ruang untuk hadiah. Dengan pemilihan umum yang akan diadakan awal tahun depan, anggaran baru-baru ini berisi hadiah. Sementara sebagian besar kementerian keuangan Eropa mundur dari dukungan yang diberikan selama guncangan harga energi pada 2021-2023, rumah tangga Irlandia akan menerima kredit energi sebesar ?250 pada musim dingin ini.

Tunjangan anak juga dicabut dan ambang batas pajak penghasilan dinaikkan. Investasi publik dalam infrastruktur ditingkatkan sebesar ?3 miliar. Masalah yang dihadapi para pembuat kebijakan Irlandia adalah kurangnya kelonggaran dalam perekonomian. Bank Sentral Eropa akan terus menurunkan suku bunga, menanggapi kondisi suram di tempat lain di benua ini.

Pasar kerja Irlandia sangat ketat. Para menteri di Irlandia sudah berada di bawah tekanan untuk menghamburkan lebih banyak uang. Para pembuat kebijakan Irlandia sadar bahwa basis pajaknya sempit dan juga berlimpah. Pada 2022, hanya 10 perusahaan yang menyumbang tiga perlima dari penerimaan pajak perusahaan. Selain itu, pajak perusahaan mencapai 27% dari semua penerimaan tahun itu, lebih dari dua kali lipat rata-rata OECD.

Jakarta -

Para pekerja produsen pesawat, Boeing, akhirnya sudah menerima tawaran kontrak baru pada awal pekan ini. Kesepakatan ini akhirnya membuat mogok kerja yang sudah dilakukan selama 7 minggu selesai.

Asal tahu saja, per 13 September 2024 sekitar 33.000 pekerja Boeing melakukan mogok kerja, aksi itu menuntut kenaikan upah sebesar 40% dan memperjuangkan dana pensiun mereka.

Melansir Reuters, Selasa (5/11/2024), serikat pekerja Boeing menyatakan 59% anggota setuju dengan adanya kontrak baru yang diberikan, Mereka mendapatkan kenaikan gaji sebesar 38% yang dibagikan selama 4 tahun. Sebelumnya CEO Boeing telah menolak dua tawaran yang diberikan dalam beberapa minggu terakhir.

"Ini adalah sebuah kemenangan, kita harus tegakkan kepala. Sekarang tugas kita adalah kembali bekerja," kata negosiator Serikat Pekerja Boeing, Jon Holden.

Meski sebelumnya terjadi negosiasi yang alot, para pekerja diharapkan dapat membangun kembali hubungan dengan pimpinan Boeing.

Analis menilai kenaikan gaji tersebut dapat menambah US$ 1,1 miliar atau setara Rp 17,3 triliun (kurs Rp15.770) pada tagihan upah Boeing selama empat tahun. Sementara bonus ratifikasi sebesar Rp 189 juta untuk setiap anggota serikat pekerja dapat mengakibatkan arus keluar Boeing bertambah sebesar Rp 6,2 triliun.

CEO Boeing, Kelly Ortberg mengatakan bahwa dirinya senang melihat serikat pekerja telah menyetujui kesepakatan dan menekankan baik pimpinan perusahaan hingga pekerja level paling bawah adalah satu kesatuan perusahaan.

"Meskipun beberapa bulan terakhir ini sulit bagi kita semua, kita semua adalah bagian dari tim yang sama. Kita harus terus maju satu sama lain dengan bekerja sama. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengembalikan keadaan yang menjadikan Boeing sebagai perusahaan ikonik," ujar Otberg.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Industri hasil tembakau (IHT) merupakan salah satu sektor penyumbang penerimaan negara terbesar, baik melalui cukai maupun pajak lainnya. Kontribusi ini diperkuat oleh banyaknya penyerapan tenaga kerja yang diperkirakan mencapai 6 juta orang.

Atas sumbangsih itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi berpendapat tembakau perlu menjadi salah satu komoditas strategis nasional yang aturannya, yakni RUU tentang Komoditas Strategis, sedang digodok pemerintah.

Ia menjelaskan dari segi ekonomi saja, pemerintah menargetkan penerimaan dari cukai sekitar Rp 223 triliun. Menurut Kusnasi jumlah ini kurang lebih setara 10-12% penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 ini.

"Dampak secara ekonomi kita tahu bahwa dari sektor hulu ke hilir di industri hasil tembakau, tembakau ini memberikan sumbangan baik berupa pajak maupun cukai," kata Kusnasi dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

"Tahun ini targetnya (penerimaan cukai rokok) adalah 223 triliun rupiah. Ini angka yang luar biasa besar dan ini senilai dengan 10-12% APBN kita," terangnya.

Lebih lanjut, Kusnasi mengatakan industri tembakau juga memberikan dampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Mulai dari para petani di sektor hulu, pelinting atau pekerja pabrik di sektor produksi, hingga para pedagang di hilir.

"Di samping nilai ekonomi juga memberikan dampak sosial di sektor tenaga kerja dan buruh, petani tembakau," ucap Kusnasi.

Karena itu Kusnasi berpendapat, pemerintah perlu memberikan regulasi atau aturan yang tidak memberatkan industri hasil tembakau, salah satunya RUU tentang Komoditas Strategis yang masih dalam pembahasan. Dengan begitu sektor ini dapat terus berkontribusi secara maksimal.

Sebab menurutnya industri hasil tembakau merupakan salah satu sektor padat karya namun paling banyak aturan. Khususnya aturan-aturan yang memberatkan seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang masih dalam pembahasan.

"Berikan kekuatan kepada, khususnya petani tembakau dan industri hasil tembakau, dengan beberapa regulasi yang tentunya tidak mengendalikan, tidak memberatkan dan memberikan ruang napas bagi industri hasil tembakau dan petani tembakau," papar Kusnasi.

"Saya kira tembakau ini bukan pantas tapi harus masuk di komoditas strategis nasional," tegasnya

(fdl/fdl)

Jakarta -

Temuan residu pestisida berbahaya pada anggur shine muscat di Thailand bikin heboh publik Indonesia. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) turun tangan langsung dan memeriksa anggur impor asal China itu.

Menurut Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, telah dilakukan uji cepat (rapid test) terhadap residu pestisida anggur shine muscat. Dari dari 350 sampel anggur yang dites, 90% menunjukkan hasil negatif residu pestisida dan 10% terdeteksi positif.

Meski ada yang positif Arief memastikan kadarnya rendah dan berada di bawah ambang batas maksimum residu (BMR). Adapun pengecekan dilakukan bersama Dinas Urusan Pangan Provinsi selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).

"Berdasarkan hasil uji cepat residu pestisida terhadap 350 sampel anggur shine muscat yang dilakukan oleh Dinas Urusan Pangan Daerah diketahui bahwa 90% sampel negatif dan 10% sampel terdeteksi positif tapi dengan kadar yang rendah di bawah ambang batas maksimum residu," katanya dalam konferensi pers di kantor Bapanas, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2024).

Pengujian juga dilakukan terhadap 240 senyawa residu pestisida pada anggur tersebut. Hasilnya, 219 senyawa negatif dan 21 senyawa mengandung residu pestisida, namun di bawah batas maksimum residu.

"Kami juga sudah melakukan uji laboratorium terhadap 240 senyawa residu pestisida pada anggur ini dan hasilnya terdeteksi 219 senyawa negatif dan 21 senyawa mengandung residu pestisida namun masih sangat jauh di bawah batas maksimum residu atau BMR," imbuhnya.

Dari hasil uji ini juga dinyatakan tidak ada senyawa berbahaya seperti dugaan dari pemberitaan di Thailand, salah satunya yaitu Klorpirifos. Namun jika nantinya ditemukan produk tidak aman yang beredar maka Bapanas akan mengambil tindakan tegas sesuai prosedur yang berlaku.

"Dan peringatan kepada pelaku usaha dan penarikan produk tersebut dari pasaran untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap kesehatan masyarakat," tegas Arief.

Pada kesempatan itu, Arief juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mencuci anggur sebelum dikonsumsi. Tindakan ini penting untuk mengurangi risiko adanya residu lain yang masih tertinggal di permukaan buah.

"Pertama agar melakukan pencucian anggur sebelum dikonsumsi tindakan ini sangat penting untuk mengurangi resiko adanya residu atau cemaran lain yang masih tertinggal di permukaan buah mengingat anggur merupakan komoditas yang dapat langsung dikonsumsi tanpa pengupasan," tutupnya.

(kil/kil)

Jakarta -

Menteri BUMN, Erick Thohir, tiba-tiba meninggalkan ruang rapat Komisi VI DPR. Ia meninggalkan ruang rapat karena diminta bertemu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Hal itu diungkap Wakil Ketua Komisi VI Adisatrya Suryo Sulisto. Dia mengatakan, Dasco menghubungi Komisi VI dan meminta Erick Thohir untuk bertemu dirinya.

"Sebelum saya lanjutkan teman-teman, ini barusan Pak Dasco menghubungi kami dan meminta untuk Pak Menteri bertemu dulu dengan beliau karena sedang ada diskusi terkait dengan BUMN dan Danantara," katanya di Komisi VI Jakarta, Senin (4/11/2024).

Suryo pun memintakan izin kepada anggota rapat agar Erick Thohir meninggalkan Komisi VI.

"Jadi saya izin teman-teman, Pak Menteri kita izinkan untuk meninggalkan tempat dulu dan bergabung sekarang," ungkapnya.

Dia pun meminta agar para wakil menteri untuk menggantikan Erick Thohir mengikuti rapat tersebut. "Saya mohon dari Pak Wamen Pak Dony atau Pak Aminuddin untuk sementara memimpin dari sisi kementerian," ungkapnya.

Untuk diketahui, terdapat beberapa agenda dalam rapat ini antara lain perkenalan mitra kerja Komisi VI, penjelasan mitra kerja terhadap program kerja dan anggaran kementerian/lembaga tahun anggaran 2025, dan target penyelesaian roadmap kementerian/lembaga.

(acd/eds)