Masa pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wakil presiden Ma'ruf Amin telah berakhir. Jabatannya resmi digantikan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam masa periode 2024-2029.

"Mulai saat ini Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah presiden Republik Indonesia dan wakil presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2024-2029," kata Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani di Gedung MPR RI, Minggu (20/10/2024).

Jokowi dan Ma'ruf Amin akan menerima uang pensiun seumur hidup. Aturan terkait pemberian uang pensiun kepada presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

Berdasarkan aturan itu, besaran uang pensiunan bekas presiden dan wakil presiden setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka saat masih menjabat. Dalam hal ini gaji pokok terakhir yang diterima Jokowi sebesar enam kali dari gaji pokok tertinggi pejabat negara, sedangkan gaji pokok terakhir Ma'ruf Amin sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Perlu diketahui bahwa nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ketua Mahkamah Agung (MA) yakni sebesar Rp 5.040.000 per bulan. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok terakhir yang diterima Jokowi dan menjadi uang pensiunan sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (6 x Rp 5.040.000).

Sedangkan besaran gaji pokok terakhir yang diterima Ma'ruf Amin dan akan menjadi uang pensiunan sebesar Rp 20.160.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 4 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (4 x Rp 5.040.000).

Fasilitas Lain yang Diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin

Dalam Pasal 7 aturan yang sama dijelaskan, selain uang pensiun pokok, bekas presiden dan wakil presiden juga diberikan:

a. tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri;

b. biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon;

c. seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Untuk tunjangan-tunjangan yang juga bisa diterima pensiunan seperti dalam Pasal 7 huruf (a), terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil, dan janda/dudanya.

Dalam hal ini pensiunan PNS akan mendapatkan tunjangan pasangan sebesar 10% dari gaji pokok yang berlaku saat ini, tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok, dan tunjangan pangan dalam bentuk uang atau beras.

"Selain diberikan pensiun pokok, penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Pasal 6 PP Nomor 8 Tahun 2024.

Masih belum cukup, menurut Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978, Jokowi dan Ma'ruf Amin juga berhak untuk menerima rumah kediaman yang layak dengan seluruh kelengkapannya. Nantinya ia juga akan menerima kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.

"Kepada bekas presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya masing-masing: a. diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan kelengkapannya; b. disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya," dikutip dari pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan sejumlah pesan untuk Menteri Pekerjaan Umum (PU) selanjutnya. Adapun masa jabatan Basuki akan berakhir kurang dari dua hari lagi, yakni per 20 Agustus 2024.

Basuki mengatakan, salah satu landasan paling sebagai pegangan dari Menteri PU selanjutnya ialah menerapkan Konsep SIDLAKOM (Survey Investigation, Design, Land Acquisititon, Konstruksi dan Operation and Maintenance).

"Saya kira kalau untuk Bapak Menteri PU (selanjutnya), ini mohon maaf, ini kementerian teknis yang mempunyai pakem SIDLAKOM. Setiap pekerjaan harus melalui SIDLAKOM tersebut supaya pekerjaan dapat selesai dengan baik," kata Basuki, ditemui usai media gathering di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).

Meski demikian, Basuki percaya bahwa sosok penggantinya itu bisa menjalankannya dengan baik karena sudah familiar dengan SIDLAKOM. Hal ini lantaran sosok Menteri PU berikutnya merupakan pekerja lapang.

"Saya yakin Bapak Menteri PUPR sudah familiar dengan SIDLAKOM. Background-nya beliau adalah pekerja lapangan," ujarnya.

Basuki sendiri telah menduduki posisi sebagai Menteri PUPR selama 10 tahun, sejak 2014-2024. Dalam acara media gathering terakhirnya dengan media, ia mengutarakan isi hatinya jelang melepas jabatan tersebut.

"Saya memang ini hari, 2-3 hari ini memang saya, ini hari-hari yang sangat sulit buat saya untuk melaluinya," kata Basuki, sambutannya.

"Tapi memang saya tahu bahwa ini harus saya hadapi.Karena ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ada mulai, ada akhirnya.Ini yang paling, saat inilah mungkin ini sore-sore terakhir kita ketemu di halaman PUPR ini," sambungnya.

Meski sore ini menjadi sore hari yang sendu untuknya, namun ia tidak ingin menganggapnya sebagai kunjungan terakhir ke Kampus PUPR, sebutan akrabnya.

"Tapi saya tidak ingin juga mengeluarkan hal yang terakhir.Saya ingin sebagai rakyat biasa nanti,kalau mengurus tentang PUPR, saya juga masih bisa mengurus PUPR," ujarnya.

Di saat-saat terakhir ini, tak lupa Basuki menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para rekan media sekaligus insan PUPR selama dirinya menjabat. Ia juga turut menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir, termasuk masa jabatan menteri Kabinet Indonesia Maju. Artinya, berakhir pula masa jabatan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang diangkat oleh Jokowi pada Juni 2022.

Zulhas mengungkap ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) untuk Mendag baru di pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Salah satunya bagaimana melakukan terobosan baru untuk menggenjot perdagangan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia 8% dapat tercapai.

"Iya (PR mempertahankan surplus). Target Presiden Terpilih 8% (pertumbuhan ekonomi), itu mesti kerja keras, kerja sama, melakukan terobosan-terobosan baru," kata dia ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Selain itu, perjanjian dagang juga perlu digencarkan untuk menghilangkan hambatan perdagangan seperti ekspor produk dalam negeri ke pasar internasional.

"Kalau perjanjian dagang itu untuk menghilangkan hambatan perdagangan," terangnya.

Salah satu perjanjian dagang yang belum rampung adalah Perjanjian dagang antara Indonesia dengan Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA). Perundingan itu belum mendapatkan titik terang selama 9 tahun lamanya.

Zulhas mengatakan perjanjian tersebut akan dilanjutkan prosesnya pada masa Mendag baru di era pemerintahan Prabowo.

"(Lanjut) Oleh pemerintahan baru. Iya (dilanjutkan Mendag baru). Di EU juga lagi (jelang) pemerintahan baru sebentar lagi," pungkasnya.

Sebagai informasi, jelang berakhir masa pemerintahan Jokowi, Prabowo beberapa hari lalu telah memanggil sejumlah menteri era Jokowi hingga tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Senin (14/10) lalu.

Menteri hingga tokoh yang dipanggil Prabowo hari itu disebut-sebut merupakan calon menteri pada pemerintahannya. Ada 49 nama yang hadir hari itu, termasuk Zulkifli Hasan dan Budi Santoso Sekjen Kemendag.

Keduanya digadang-gadang akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto. Apalagi, Zulhas dan Budi juga diketahui hadir dalam pembekalan calon menteri di kediaman Prabowo, Hambalang, Jawa Barat, Rabu (16/10).

BOGOR, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin mengungkapkan bahwa dirinya telah mempersiapkan diri untuk menyambut akhir masa jabatannya sebagai orang nomor dua di Indonesia.

Masa jabatan Wapres dan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024.

“Sudah siap jauh-jauh hari untuk 20 Oktober ya,” ungkap Ma’ruf Amin saat ditemui usai acara Groundbreaking Pondok Pesantren Darul Amin dan Masjid Mambaul Khair di Rawa Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (13/10/2024).

Ma’ruf, yang juga merupakan mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyatakan bahwa ia telah lama menanti tanggal 20 Oktober tersebut.

Ia bahkan berharap agar waktu berakhirnya masa jabatannya bisa dipercepat.

“Bahkan sudah lama saya menanti datangnya 20 Oktober itu, kalau bisa dipercepat itu lebih bagus tapi tidak bisa dipercepat,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres Ma’ruf Amin juga menyampaikan harapannya agar pemerintahan selanjutnya dapat melanjutkan pembangunan yang telah berjalan.

Ia menekankan bahwa pemerintahan saat ini telah mempersiapkan fondasi yang dapat diteruskan oleh pemerintahan yang akan datang.

“Saya kira dengan kita mau melakukan sesuatu lompatan baru ini, milestonenya sudah ada. Tonggak-tonggaknya sudah ada, tinggal bagaimana memaksimalkan itu dan mengisi yang belum ada,” tutupnya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan kabinet yang mau dibentuknya bakal banyak diisi menteri dari era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Siapa saja?

Prabowo melihat banyak orang-orang terbaik di kabinet Jokowi. Jika dirasa orang tersebut masih bagus, dia tidak segan mengajaknya untuk bergabung lagi.

"Sekarang saya dalam transisi ini merasa sangat dibantu, sangat didukung oleh Pak Jokowi dan timnya. Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang, banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang," ujar Prabowo dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024) lalu.

Daftar Menteri Jokowi yang Dikabarkan Lanjutkan Jabatan:

Basuki Hadimuljono

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono tidak mau berkomentar banyak soal kabar kabinet Prabowo. Basuki mengaku tidak mengetahui detail dari informasi itu.

"Saya nggak tahu," kata Basuki, ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Basuki sebelumnya pernah bercerita bahwa usai masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober, ia berencana mengajar satu mata kuliah yang berkaitan dengan hidrogeologi.

"Saya mau mengajar satu pelajaran saja. Hidrogeologi," kata Basuki sembari tersenyum, ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Sabtu (21/9/2024) lalu.

Namun demikian, Basuki tidak merinci di mana ia akan mengajar. Namun dia menekankan, hanya akan mengajar satu mata kuliah saja. "Ya di mana saja (lokasi mengajar)," ujarnya.

Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga dikabarkan masuk dalam radar kabinet Prabowo. Ketika dikonfirmasi langsung, Sri Mulyani enggan menanggapi isu tersebut.

Ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Sri Mulyani tak mau bicara sepatah katapun saat dikonfirmasi soal isu jadi menteri lagi. Dia cuma diam dan ekspresinya pun tak berubah.

Setelah ditanya soal isu jadi menteri lagi, Sri Mulyani justru langsung mempercepat langkahnya masuk ke mobilnya. Kata terakhir yang diungkap olehnya cuma terima kasih.

"Terima kasih ya semua," kata Sri Mulyani sambil bergegas masuk mobil.

Sri Mulyani sendiri sejak Juli 2016 sudah menjadi Menteri Keuangan di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Posisinya tak tergantikan sampai hari ini masa jabatan Jokowi hampir habis.

Bahlil Lahadalia

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga angkat bicara mengenai kabar yang menyebut banyak menteri Jokowi di kabinet Prabowo Subianto. Termasuk juga dirinya yang dikabarkan akan meneruskan tugas di Kementerian ESDM.

Bahlil mengatakan pihaknya menyerahkan hal tersebut kepada Allah SWT dan yang punya kewenangan yakni Prabowo.

"Kita serahkan kepada Allah SWT dan yang punya kewenangan yaitu Pak Prabowo ya. Jangan kita bertindak melampaui batas kewenangan dan sepengetahuan kita," kata Bahlil singkat di Lapangan Monas, Jakarta Pusat.

Masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir kurang dari satu bulan, yakni 20 Oktober 2024. Jokowi akan digantikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Setelah menyelesaikan masa jabatannya itu, Jokowi harus melepaskan gaji dan sejumlah fasilitas yang diterima sebagai Presiden RI selama 10 tahun terakhir. Lantas berapa gaji dan apa saja fasilitas yang harus dilepas Jokowi?

Besaran gaji Presiden RI diatur di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam pasal 2 UU tersebut dijelaskan besaran gaji pokok presiden adalah 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA.

Belum mengalami perubahan selama 24 tahun terakhir, besaran gaji pokok tertinggi pejabat negara masih merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan.

"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok yang bisa diterima Jokowi sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (6 x Rp 5.040.000).

Sebagai seorang Presiden, Jokowi juga berhak menerima sejumlah tunjangan, seperti dalam Pasal 2 aturan yang sama disebutkan presiden berhak mendapat tunjangan jabatan dan tunjangan pokok lain yang diterima oleh PNS (tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan makan/beras).

Untuk besaran tunjangan jabatan telah diatur di dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Di dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa tunjangan presiden adalah sebesar Rp 32.500.000. Artinya, total gaji dan tunjangan yang diterima presiden Indonesia adalah Rp 62.740.000 per bulan.

Tidak berhenti di sana, selayaknya pejabat negara lainnya seorang juga berhak mendapatkan sejumlah fasilitas seperti kendaraan dinas, rumah dinas, dan berbagai macam fasilitas lainnya.

"Disamping gaji pokok dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Presiden dan Wakil Presiden diberikan : a. seluruh biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kewajibannya; b. seluruh biaya rumah tangganya; c.seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya," tulis Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 1978.

Simak Video: Permintaan Maaf Jokowi ke Para Menteri di Sidang Kabinet Terakhir

[Gambas:Video 20detik]

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir kurang dari satu bulan, pada 20 Oktober 2024 nanti. Setelah menyelesaikan masa jabatannya, Jokowi akan tetap menerima fasilitas keuangan dari negara berupa uang pensiun.

Lantas berapa besaran uang pensiun Jokowi nanti?

Perlu diketahui, aturan terkait pemberian uang pensiun pensiun kepada presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tulis Pasal 6 Ayat 1 aturan tersebut.

Menurut aturan itu, besaran uang pensiunan yang diterima presiden dan wakil presiden pensiun setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka. Dalam hal ini Jokowi akan menerima uang pensiun setara gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Untuk nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000.

"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok yang bisa diterima Jokowi sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (6 x Rp 5.040.000).

Saksikan Live DetikSore:

IDXChannel- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengumpulkan sejumlah Direktur Utama (Dirut) perusahaan pelat merah untuk membahas Rencana Jangka Panjang Pembangunan (RJPP) BUMN, Rabu (11/9/2024).

Dia memastikan, semua data, konsep, dan strategi perseroan sudah tersusun rapi sehingga bisa diterapkan secara berkelanjutan. Upaya ini dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan Erick Thohir pada Oktober 2024 mendatang.

“Sore tadi kami menggelar rapat membahas Rencana Jangka Panjang Pembangunan (RJPP) BUMN,” ujar Erick melalui akun Instagramnya.

Dari video pendek yang diunggah, nampak beberapa bos-bos BUMN memaparkan RJPP masing-masing perusahaan. Dalam sesi pertama forum tersebut disampaikan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo.

Lalu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, Dirut PT Danareksa (Persero) Yadi Jaya Ruchandi, hingga Dirut PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Ririek Adriansyah.

“Sesi pertama hari ini, RJPP disampaikan para Direktur Utama dari PLN, Danareksa, Pertamina, dan Telkom,” katanya.

Adapun, RJPP merupakan dokumen perencanaan yang dibuat perusahaan untuk jangka waktu 5–10 tahun ke depan. Dokumen tersebut penting lantaran menjadi acuan bagi perusahaan dalam pengambilan setiap keputusan dan pelaksanaan kegiatannya.

Karena itu, dalam rapat dengan Menteri BUMN, Darmawan Prasodjo memaparkan bahwa target utama PLN hingga 2028 meningkatkan digitalisasi dan pertumbuhan bisnis.

"Goal kami di 2028 Pak, ini dari growth kita ada peningkatan, kemudian digitalisasi dari PLN Mobile, kemudian bagaimana kami lebih kuat lagi menjadi perusahaan yang berorientasi kepada masa depan," kata Darmawan.

Hal senada juga disampaikan Nicke Widyawati. Menurutnya, Pertamina akan fokus pada beberapa aspek utama selama lima tahun ke depan. Seperti, meningkatkan kapasitas untuk menurunkan impor growth, gas oline dan elpiji.

Lalu, menurunkan emisi karbon terkait dengan misi net zero emission. "Jadi ada karbonisasi dari existing operation dan ketiga adalah hilirisasi dari oil dan gas karena kebutuhan BBM-nya akan menurun," tutur Nicke.

(Kunthi Fahmar Sandy)