JAKARTA, KOMPAS.com – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, mengungkapkan tiga program terkait keadilan bagi umat beragama saat bertemu dengan perwakilan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Distrik VIII Jakarta.

“Satu, guru agama Kristen di sekolah negeri itu rasionya diaspirasikan untuk ditingkatkan,” kata Ridwan Kamil di Gedung Sopo Marpingkir, Cakung, Jakarta Timur, Jumat (11/10/2024).

Program kedua, Ridwan menyatakan akan memberikan bantuan kepada pemuka agama Kristen yang ingin berziarah ke tanah suci mereka.

“Kalau tadi marbut ada ke Tanah Suci, Mekkah, kalau saya tanya ke beliau, kalau Kristiani HKBP mungkin Tanah Sucinya ke Yerusalem. Itu juga kita siapkan supaya berkeadilan pendeta-pendetanya, pengurus gerejanya, dan seterusnya,” imbuhnya.

Ridwan juga berkomitmen memfasilitasi kegiatan sekolah Minggu yang biasa diadakan oleh gereja, serupa dengan program Maghrib Mengaji bagi umat Muslim.

“Kalau maghrib mengaji ada di Muslim, tadi disampaikan ada namanya sekolah Minggu. Ya artinya sama, dua-duanya difasilitasi kan karena ada kebutuhannya,” jelasnya.

Pimpinan HKBP Distrik Jakarta, Pendeta Bernard Manik, menyampaikan dukungannya atas program yang disampaikan Ridwan Kamil.

“HKBP sangat-sangat ingin dan membuka diri untuk berperan dalam pembangunan bangsa, mendukung semua program. Siapapun pemimpinnya wajib untuk didukung dan didorong terus,” kata Pendeta Bernard.

Ia juga meminta Ridwan Kamil agar menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama di Jakarta, termasuk dalam persoalan perizinan rumah ibadah.

“Saya sampaikan tadi bahwa kita ingin toleransi itu sangat dijunjung tinggi dan dipelihara dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Toleransi dalam arti tidak hanya agamanya, tapi sukunya dan semua elemen-elemen masyarakat,” imbuh Bernard.

Tahapan Pilkada memasuki masa kampanye pada 25 September-23 November 2024, dan hari pemungutan suara akan digelar serentak pada 27 November 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK), mengunjungi dan bersilaturahmi dengan pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Senin (30/9/2024).

RK tiba di lokasi sekitar pukul 08.32 WIB, mengenakan kemeja putih, blazer coklat tua, dan celana panjang berwarna senada.

Sebelum masuk ke tempat pertemuan, ia menyapa warga yang berada di sekitar lokasi.

Beberapa ibu-ibu yang sedang duduk-duduk di luar tampak senang menyambut mantan Gubernur Jawa Barat ini.

RK juga sempat bersalaman dengan pasangan muda yang membawa bayi mereka.

"Umur berapa bayinya? Oh dua bulan," tanya Ridwan Kamil dengan ramah.

Ia lalu mendoakan bayi tersebut, dengan harapan menjadi anak yang shaleh.

Setelah berinteraksi dengan warga, RK melanjutkan perjalanan menuju rumah pengurus DMI, yang berada hanya satu meter dari tempat pertemuan dengan ibu-ibu tadi.

Setibanya di sana, RK disambut oleh para pengurus DMI dan langsung mengadakan diskusi tertutup bersama mereka.

Tahapan Pilkada DKI Jakarta 2024 memasuki masa kampanye dari 25 September hingga 23 November 2024.

Masa tenang ditetapkan pada 24-26 November, sebelum pemungutan suara yang akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono membuka opsi untuk menelaah kembali pajak rumah di Jakarta.

Persoalan ini Suswono himpun setelah dia bertakziah ke rumah putra Mantan Perdana Menteri Indonesia, Muhammad Natsir.

“Jadi, rumah beliau di Cokroaminoto, Menteng itu dijual. Mantan Perdana Menteri saja terpaksa menjual rumah karena untuk membayar pajak, mahal,” ujar Suswono dalam Dialog Publik Seni di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Berkaca dari persoalan ini, Suswono mengatakan bahwa pajak untuk rumah tinggal perlu ditelaah ulang.

“Jadi, ini memang harus dipikirkan bahwa mereka yang hanya untuk ditinggal, rumah, rasanya memang tidak layak untuk diberikan pajak yang standar karena harga tanah sudah mahal otomatis NJOP-nya tidak mampu,” lanjut dia.

Suswono meyakini, jika persoalan pajak ditelaah ulang untuk memberikan keadilan, orang-orang miskin akan tetap bisa tinggal di kota tanpa diberatkan oleh pajak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil (RK), melakukan blusukan ke pemukiman warga di Pancoran, Jakarta Selatan, pada Kamis (26/9/2024).

Dalam kunjungannya, RK menyapa warga dan membagikan cokelat serta stiker yang bertuliskan nomor 1.

“Bilang bapak ibu ya. Jangan lupa pilih nomor 1 ya,” ungkap Ridwan Kamil saat berinteraksi dengan warga.

Sekitar pukul 08.24 WIB, RK menyusuri perkampungan dan sesekali bertanya mengenai kesulitan yang dihadapi warga.

Dalam satu momen, saat berkunjung ke warung nasi milik salah satu warga, RK menanyakan, “Ini modalnya dari siapa bu? Sendiri ya?”

Setelah berbincang-bincang singkat, ibu pemilik warung mengajak RK untuk berfoto bersama. Selain itu, sejumlah anak-anak sekolah yang tengah berolahraga juga menyempatkan diri untuk bersalaman dengan RK.

Masa kampanye resmi dimulai pada tanggal 25 September 2024 dan akan berlangsung selama 75 hari hingga 23 November 2024.

Hari pemungutan suara dijadwalkan serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, menyatakan bahwa dirinya telah menandatangani surat kesepakatan dengan warga Kampung Bayam yang sedang menuntut kepastian tempat tinggal.

Pramono mengaku telah bertemu dengan warga Kampung Bayam dan berjanji akan menyelesaikan permasalahan terkait kepastian hunian bagi warga tersebut.

"Kebetulan saya sudah menandatangani kesepakatan warga Kampung Bayam, saya sudah menandatangani, saya berjanji untuk menyelesaikan itu," ujar Pramono saat ditemui di kawasan Tebet, Rabu (25/9/2024).

Pramono juga menjelaskan bahwa isi kesepakatan tersebut berkaitan dengan penyelesaian persoalan yang sebelumnya dijanjikan oleh Anies Baswedan ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Ia berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut jika terpilih menjadi gubernur.

"Isi kesepakatannya salah satunya menyelesaikan persoalan di Kampung Bayam, dikembalikan kepada apa yang menjadi kesepakatan antara warga yang jumlahnya 133 KK dengan Mas Anies," jelas Pramono.

Polemik Kampung Susun Bayam

Kampung Susun Bayam merupakan proyek hunian yang digagas oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai bagian dari upaya penataan kawasan Jakarta International Stadium (JIS) di Jakarta Utara.

Warga Kampung Bayam yang terdampak pembangunan JIS dijanjikan akan mendapatkan hunian baru di Kampung Susun Bayam.

Namun, setelah rampung pada tahun 2022, warga Kampung Bayam belum mendapatkan akses untuk menempati rumah susun tersebut.

Permasalahan utama terletak pada status kepemilikan dan pengelolaan Kampung Susun Bayam yang masih belum jelas.

Selain itu, terdapat kebuntuan terkait perjanjian antara warga dan pemerintah provinsi mengenai syarat-syarat sewa serta skema pembiayaan.

Warga merasa bahwa janji yang pernah diucapkan kepada mereka belum terealisasi, dan mereka terus menuntut kepastian terkait hunian tersebut.

Kampung Susun Bayam yang seharusnya menjadi solusi perumahan bagi warga yang tergusur, kini justru menjadi simbol ketidakpastian bagi 133 kepala keluarga (KK) yang masih menunggu hak mereka untuk tinggal di sana.

Masalah ini menjadi sorotan dalam kontestasi politik Jakarta, terutama dengan adanya janji dari calon gubernur untuk menyelesaikan sengkarut tersebut.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Calon Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie, menegaskan komitmennya untuk menyediakan bantuan pendidikan bagi siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di wilayahnya.

Program beasiswa ini akan menjadi salah satu prioritas dari pasangan calon nomor urut satu pada Pilkada Tangsel 2024, yakni Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan.

"Saya sudah menyiapkan bagi anak-anak SD bantuan pendidikan berupa beasiswa. Tapi untuk SMP, saya siapkan beasiswa untuk 5.000 anak," ujar Benyamin Davnie di Jalan Ujung Kenari, Jurangmangu Barat, Pondok Aren, Kota Tangsel, Rabu (25/9/2024).

Benyamin menyatakan bahwa pendidikan merupakan isu penting yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, terutama untuk masa depan anak-anak di Tangsel.

"Program urusan sekolah, pendidikan, ini penting banget sama saya. Saya utamakan prioritas pendidikan bagi anak-anak kami. Jadi saya berpikir bukan buat kami yang sekarang," ungkapnya.

Meski untuk sekolah menengah atas (SMA) bukan merupakan kewenangan wali kota, melainkan gubernur Banten, Benyamin tetap berkomitmen memberikan beasiswa bagi siswa SMA yang berprestasi.

"SMA itu kan kewenangan gubernur, tapi kemudian untuk perguruan tingginya, saya menjaring dari orang-orang yang berprestasi, misalnya hafiz. Atlet-atlet kemarin juga meminta seperti itu," jelas Benyamin.

"Hal-hal seperti itu yang nanti akan kita prioritaskan untuk pasangan Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan," lanjutnya.

Benyamin dan pasangannya, Pilar Saga, telah ditetapkan sebagai peserta Pilkada Tangsel pada Minggu (22/9/2023). Pasangan ini mendapat nomor urut 1 dalam pengundian yang dilakukan oleh KPU Tangsel.

Adapun partai pengusung mereka antara lain PDI-P, Gerindra, Demokrat, PAN, Nasdem, PSI, PPP, PKB, PBB, PKN, Gelora, Hanura, Ummat, Buruh, Garuda, dan Perindo.

Dalam Pilkada Tangsel 2024, pasangan Benyamin-Pilar akan bersaing dengan pasangan Ruhama-Shinta yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta Rano Karno mengimbau warga Jakarta agar tidak golongan putih (golput) atau tak menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Hal itu disampaikannya saat berkunjung ke Waduk Pluit, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Rabu (25/9/2024).

"Kita tadi berbicara tentang pertama hadapi Pilkada ini dengan bahagia. Inilah waktunya Jakarta memilih, siapa pun yang dipilih, silakan," ujar Rano.

Menurut Rano, jika warga tidak memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta, maka mereka membuang kesempatan untuk menentukan masa depan Jakarta.

Rano juga menegaskan bahwa ia tidak mewajibkan warga untuk memilih dirinya dan Pramono Anung.

Ia mempersilakan warga untuk memilih siapa pun, asalkan menggunakan hak suara agar Jakarta bisa mendapatkan pemimpin yang tepat.

"Jadi, siapa pun yang mau dipilih, pilih! Yang penting Jakarta harus punya pimpinan," ucapnya.

Saat di Waduk Brigif, Rano juga menyampaikan visi dan misinya kepada warga Jagakarsa, dengan menekankan bahwa ia dan Pramono siap memimpin Jakarta menuju perbaikan.

"Masa puluhan tahun bangun kampung orang, bangun kampung sendiri masa enggak bisa," ucap Rano, yang disambut sorakan gembira dari warga di lokasi.

Selain itu, Rano berpesan agar seluruh warga menjalani proses Pilkada dengan penuh kegembiraan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil (RK), menyatakan bahwa sebagai pemimpin, dirinya dan wakilnya, Suswono, sudah seharusnya mencintai semua warga Jakarta, baik yang mendukung mereka maupun yang tidak.

Hal ini disampaikan RK saat menjawab pertanyaan awak media terkait penolakan warga Jakarta yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) terhadap semua pasangan calon yang berkontestasi di Pilkada Jakarta.

“Tugas pemimpin adalah mencintai rakyatnya, itu saja. Bahwa proses memilih pemimpin ada yang suka, tidak suka, didukung tidak didukung itulah demokrasi,” ujar Ridwan Kamil saat ditemui di Museum Taman Makam Tokoh Bangsa di kompleks TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).

RK menegaskan, demokrasi tidak bisa dipaksakan. Namun, ia berjanji, jika dirinya dan Suswono ditakdirkan menjadi pemimpin Jakarta, pasangan berakronim RIDO ini akan mencintai semua warga, terutama mereka yang masuk dalam kategori miskin.

Mantan Gubernur Jawa Barat ini juga memaparkan beberapa program yang telah disiapkan untuk mengayomi masyarakat miskin.

“Ada program kredit tanpa bunga berbunga tanpa agunan. Ini sudah saya kerjakan sewaktu saya memimpin di daerah sebelumnya, 30.000 warga miskin yang tidak punya agunan bisa mendapatkan usaha dari Rp 500.000 sampai Rp 10 juta,” lanjut RK.

RK juga menambahkan bahwa anggaran bagi RW akan ditingkatkan hingga Rp 200 juta per tahun.

"Program RW yang selama ini jauh dari balai kota kita tambahkan, kita hadirkan program 200 juta per RW. Kami juga berjanji akan menaikkan gaji RT dan RW sesuai kondisi yang memungkinkan."

Selain itu, RK menekankan bahwa penataan kawasan kumuh tidak harus selalu dilakukan dengan memindahkan warga.

“Kekumuhan kita tata tidak harus selalu dipindahkan. Jadi, itulah kecintaan kami kepada warga yang paling harus kami lindungi sebagai pemimpin, yaitu golongan menengah ke bawah,” kata RK.

Sebelumnya, Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) berunjuk rasa di depan kantor KPU Provinsi Jakarta, menjelang pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada Senin (23/9/2024).

Mereka menganggap bahwa pasangan calon di Pilkada Jakarta 2024 tidak ada yang pro rakyat.

“Hari ini kami aspirasikan kekecewaan masyarakat miskin kota atau masyarakat Jakarta, yang pilkada tahun ini tidak berpihak kepada rakyat atau mewakili aspirasi rakyat. Terutama di Jakarta, banyak kampung kami yang belum terselesaikan masalahnya. Maka kami tahun ini adalah untuk golput,” ujar Koordinator JRMK, Minawati, saat ditemui di depan Kantor KPUD, Salemba, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Minawati menjelaskan bahwa anggota JRMK yang terdiri dari 32 warga kampung seluruh Jakarta tidak akan mencoblos ketiga pasangan calon Pilkada Jakarta pada surat suara nantinya.

Keputusan ini diambil karena JRMK melihat ketiga pasangan calon tidak menunjukkan keterwakilan kepada rakyat. Menurut mereka, ketiga pasangan calon tersebut memiliki rekam jejak yang buruk dan tidak pantas menjadi pemimpin Jakarta.

“Kami golput untuk menyadarkan bahwa politik ini enggak baik-baik, demokrasi ini enggak baik-baik saja. Kalau kami pilih salah satu, itu mengiyakan kecurangan politik ini,” ujar Minawati.

Salah satu masalah yang masih belum terselesaikan, menurut Minawati, adalah kasus warga Kampung Bayam di Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan dari pemerintah provinsi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merencanakan penyelenggaraan debat untuk pasangan calon kepala daerah sebanyak tiga kali selama masa kampanyePilkada 2024.

Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU RI August Mellaz dalam uji publik rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang kampanye dan dana kampanye, Jumat (2/8/2024).

"Debat kampanye pilkada paling banyak dilaksanakan sebanyak tiga kali," kata Mellaz dalam forum yang turut dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta sejumlah partai politik.

"Diutamakan agar penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antarpasangan calon diupayakan untuk diselenggarakan di masing-masing provinsi ataupun kabupaten/kota tempat pilkada itu dilaksanakan," lanjut dia.

Pengecualian soal lokasi tersebut hanya apabila terdapat sejumlah masalah saat hendak menggelar debat di wilayah masing-masing pilkada.

Berkaca dari penyelenggaraan debat sebelumnya, baik pilkada maupun pemilu, ada saja isu infrastruktur atau ketidakseragaman kebutuhan penyelenggaraan debat yang dapat menjadi kendala.

Mellaz juga memastikan bahwa kampanye Pilkada 2024 akan termasuk pula kampanye bersifat rapat umum atau yang kerap disebut kampanye akbar.

"(Rapat umum/kampanye akbar) Paling banyak dua kali untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, satu kali untuk pemilihan bupati dan wakil bupati," ujarnya.

Pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan dibuka KPU pada 27-29 Agustus 2024 dan penetapan pasangan calon dilakukan per 22 September 2024.

Masa kampanye Pilkada 2024 berlangsung selama 60 hari, terhitung sejak 25 September sampai 23 November 2024, sebelum dimulainya masa tenang pada 24-26 November 2024.