SETIAP presiden negeri ini memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Demikian pula ketika mengawali masa jabatan sebagai kepala negara.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo, ketika baru pertama kali membentuk kabinet, tampak sangat ingin menunjukkan pentingnya kebersahajaan agar pejabat publik lebih dapat melebur dengan rakyat. Pakaian kemeja putih tanpa jas atau blazer menjadi dress code para anggota kabinet.

Blusukan juga menjadi ciri khas kepemimpinan Jokowi yang tentunya sekaligus untuk mendorong para menteri menirunya. Para pembantu Jokowi tersebut memang mencoba mempraktikkan sampai ada yang dianggap terlalu berlebihan. Seperti aksi Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri yang melompat pagar saat inspeksi mendadak ke sebuah perusahaan pengerah tenaga kerja.
Di tahun-tahun berikutnya, pola kerja blusukan pupus dari aktivitas para menteri. Hanya satu-dua yang masih sesekali melakukannya karena tidak pernah menjadi kebiasaan dan mungkin pula bukan berasal dari keinginan di lubuk hati.

Presiden Prabowo Subianto mengawali kerja kabinetnya dengan penggemblengan di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah, yang juga tempat pendidikan para taruna Akademi Militer (Akmil). Prabowo yang berlatar belakang militer sekaligus lulusan Akmil menegaskan ia bukan hendak menjadikan kabinet militeristis, tetapi banyak semangat kemiliteran yang patut diadopsi.

Semangat patriotisme, kedisiplinan, dan kekompakan diharapkan menjadi landasan bagi para anggota kabinet dalam kerja melayani rakyat. Memang, tidak ada jaminan semua pembantu Presiden Prabowo yang digembleng selama dua hari kemarin bakal menyerap semangat tersebut dengan penuh.

Apalagi kita tahu, kedisiplinan, misalnya, bukan sesuatu yang bisa ditumbuhkan dalam tempo dua hari. Taruna Akmil pun menjalani pendidikan yang memupuk kedisiplinan selama empat tahun, bukan hanya sepekan, dua pekan, apalagi sehari-dua hari.

Tentu saja, kembali lagi, kabinet seperti yang ditegaskan Presiden Prabowo, bukan untuk menjadi militeristis. Jadi mungkin sekecap saja merasakan pola aktivitas yang penuh kedisiplinan dengan aura patriotisme serta menempa soliditas, sudah cukup.

Terlalu lama di sana juga nanti tidak kerja-kerja. Para anggota kabinet bukan anak sekolahan. Kerja mereka dinantikan segera untuk membantu Kepala Negara mengatasi berbagai persoalan berat bangsa.

Totalitas Presiden Prabowo untuk menggembleng para pembantunya belum pernah dilakukan oleh presiden-presiden terdahulu. Maka, efektivitasnya pun belum bisa kita ketahui karena baru kali ini dilakukan.

Bila kemudian, saat evaluasi kabinet pada 6 bulan sampai 1 tahun mendatang, ternyata Presiden Prabowo melakukan perombakan besar-besaran, bagaimana? Rasanya tidak berlebihan jika kita ambil kesimpulan penggemblengan itu belum mampu mengubah kebiasaan.

Terutama, jika perombakan kabinet mengikuti perubahan peta politik. Ujung-ujungnya malah mengafirmasi bahwa kabinet pada hakikatnya mengacu pada bagi-bagi kursi kekuasaan.

Agak berbeda bila hanya satu-dua anggota kabinet yang diganti karena dianggap tidak memenuhi standar kinerja Kabinet Merah Putih. Buah dengan penyakit busuk memang harus segera disingkirkan agar tidak menulari buah yang lain.

Semua itu masih berupa andai-andai dan prediksi. Kita perlu dan wajib memberikan kesempatan bagi Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan kinerja.

Kita dorong agar setelah digembleng, para menteri menjadi makin disiplin, punya energi tambahan untuk negeri ini, serta bersikap negarawan sejati yang mementingkan rakyat ketimbang kepentingan lain-lain di luar itu. Dan, yang paling mendesak, kabinet harus segera bekerja serta berlari kencang karena tenggat Indonesia Emas 2045 sudah kian dekat.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

ADA pepatah utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Utang budi memang bukan perkara gampang. Tak semua orang mau membayar utang budi, tak tiap manusia bisa membalas jasa.

Balas budi atau balas jasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti memberikan (membayar) sesuatu sebagai imbangan jasa (perbuatan dan sebaagainya) yang sudah diterima. Balas budi dalam bahasa Inggris disebut reciprocation.

Oleh Cambridge English Dictionary, ia didefinisikan sebagai the fact of feeling or behaving towards someone else in the same way as they feel or behave towards you. Artinya konsep merasakan atau berperilaku ke orang lain selayaknya mereka merasakan atau berperilaku kepada kita.

Secara umum, tahu balas budi itu baik. Itu karakter yang luhur. Sebaliknya, yang tak tahu balas jasa, yang pelit untuk berterima kasih, ialah sifat yang andap. Peribahasa Latin bilang, 'Berbuat baik kepada orang yang tidak tahu berterima kasih berarti membuang air mawar ke laut'. Di antara orang yang tahu balas budi ialah Prabowo Subianto, presiden terpilih yang pada 20 Oktober lusa akan dilantik menjadi nakhoda baru kapal besar bernama Indonesia. Kesan itulah yang kental terasa hari-hari ini terkait dengan audisi calon menteri, calon wakil menteri, serta kandidat kepala-kepala lembaga dan badan.

Baca juga:Akomodasi Kabinet Prabowo, Jokowi Teken Perubahan UU Kementerian Negara

Ada 108 orang yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10) dan Selasa (15/10). Untuk calon menteri sekitar 49, sisanya calon wakil menteri atau pejabat lain. Banyak, sangat banyak. Kalau dibanding-bandingkan, ia mirip Kabinet 100 Menteri di era Orde Lama. Kabinet yang usianya tak sampai seumur jagung, sekitar sebulan saja.

Tak cuma postur yang amat 'berbobot', calon-calon pembantu Prabowo itu pun sulit dilepaskan dari urusan jasa dan budi. Banyak sekali di antara mereka yang memang berjasa besar dalam memenangkan Prabowo. Mereka tak sia-sia berjibaku di pilpres. Tak percuma meski harus lompat pagar, berbalik pandangan politik, bahkan menjilat ludah sendiri.

Ada artis, ada penceramah, ada akademisi, ada aktivis, bahkan disebut-sebut ada buzzer. Tentu tak ketinggalan aktor-aktor politik. Pokoknya paket komplet. Mereka sudah berjasa dan jasa itu kini dibayar yang diutangi jasa. Bolehkah? Tidak ada yang bisa melarang. Wajarkah? Para presiden sebelumnya juga melakukan meski beda takaran.

Namun, dalam politik, tahu balas budi tak selamanya baik. Membalas 'kebaikan' yang ditebar kontestan pilpres, pemilu, atau pilkada bisa merusak demokrasi. Permainan politik uang hanya menghasilkan pemimpin yang bukan sejatinya pemimpin.

Membentuk kabinet dengan mengedepankan semangat balas jasa jelas tak baik. Lebih buruk lagi jika kemudian faktor kompentensi para calon diabaikan, rekam jejak dinegasikan. Apalagi jika jasa sang pemberi jasa sampai menyandera. Itukah yang dilakukan dan dialami Prabowo? Banyak yang menyebut demikian. Mereka mempertanyakan dan meragukan kapasitas dan kapabilitas berderet figur. Tak sedikit pula yang menyoal adanya 16 menteri Jokowi yang akan tetap dipakai Prabowo.

Baca juga:Pemilihan Kabinet Prabowo-Gibran Bikin Semringah Pasar Saham,Kok Bisa?

Suka berbagi pun baik, mulia. Bagi-bagi itu pula yang tersirat dalam pemilihan anggota kabinet oleh Pak Prabowo. Bolehkah? Tiada yang dapat menghalangi. Pembentukan kabinet ialah hak prerogatif presiden. Mutlak, sepenuhnya milik dia. Wajarkah berbagi kursi? Presiden-presiden terdahulu juga begitu kendati tak begitu-begitu amat.

Yang tak boleh ialah jika demi bagi-bagi kekuasaan lantas membangun kabinet yang gemoy, yang tambun, yang obesitas. Agar banyak yang kebagian lalu merombak struktur membentuk kementerian-kementerian baru, lembaga-lembaga baru, badan-badan baru. Yang tak wajar ialah jika demi berbagi kemudian menihilkan catatan kehidupan mereka yang hendak dibagi, termasuk perihal korupsi.

Membentuk kabinet dengan mengedepankan semangat balas jasa jelas tak baik. Lebih buruk lagi jika kemudian faktor kompentensi para calon diabaikan, rekam jejak dinegasikan. Apalagi jika jasa sang pemberi jasa sampai menyandera. Itukah yang dilakukan dan dialami Prabowo? Banyak yang menyebut demikian. Mereka mempertanyakan dan meragukan kapasitas dan kapabilitas berderet figur. Tak sedikit pula yang menyoal adanya 16 menteri Jokowi yang akan tetap dipakai Prabowo.

Suka berbagi pun baik, mulia. Bagi-bagi itu pula yang tersirat dalam pemilihan anggota kabinet oleh Pak Prabowo. Bolehkah? Tiada yang dapat menghalangi. Pembentukan kabinet ialah hak prerogatif presiden. Mutlak, sepenuhnya milik dia. Wajarkah berbagi kursi? Presiden-presiden terdahulu juga begitu kendati tak begitu-begitu amat.

Yang tak boleh ialah jika demi bagi-bagi kekuasaan lantas membangun kabinet yang gemoy, yang tambun, yang obesitas. Agar banyak yang kebagian lalu merombak struktur membentuk kementerian-kementerian baru, lembaga-lembaga baru, badan-badan baru. Yang tak wajar ialah jika demi berbagi kemudian menihilkan catatan kehidupan mereka yang hendak dibagi, termasuk perihal korupsi.

Prabowo sudah membuat pilihan. Meski sangat mepet, masih ada waktu untuk mengkajinya lagi agar benar-benar tak salah pilih. Sekadar mengingatkan, ilmuwan politik asal Amerika dan penulis Making Democracy Work, Robert Putnman, menekankan bahwa politik balas jasa dapat mengurangi kualitas pemerintahan dan merusak jaringan sosial yang mendukung demokrasi.

Rakyat butuh pemerintahan yang berkualitas. Pak Prabowo harus mewujudkan itu.

HEBOH sebentar, lalu surut. Ramai sejenak, sepi kemudian. Barangkali itu ungkapan yang cocok untuk menggambarkan penanganan judionline(judol) alias judi daring di Republik ini. Seperti yang sudah-sudah, pemberantasan judol tak pernah tuntas. Pemain-pemainnya disapu, tapi pucuk pengendalinya tidak terjamah.

Saat ramai, dibentuklah Satgas Pemberantasan Judi Daring. Namun, kini nyatanya satgas malah seperti ikut larut dalam kesepian. Gerak mereka tak terlihat, entah lantaran mereka tidak memublikasikan ke publik atau memang tidak bergerak sama sekali. Yang jelas, di mata publik, progres langkah mereka tidak tampak maju.

Sempat heboh soal sosok inisial T yang disebut Kepala BP2MI Benny Ramdhani sebagai pengendali judi daring danscammingdi Indonesia. Faktanya, itu cuma bikin gaduh pemberitaan dan dunia maya. Mister T masih saja misterius meskipun Benny sudah dipanggil dua kali oleh Bareskrim Polri untuk mengklarifikasi ucapannya itu.

Dari dua kali pemanggilan itu, Benny tidak bisa menjelaskan identitas sosok T. Ia mengaku hanya melempar informasi soal inisial T tersebut untuk bisa diungkap Polri. Belakangan dia malah minta maaf ke polisi lantaran tidak dapat mengungkap sosok yang dulu ia gembar-gemborkan ke media sebagai pengendali judol. Padahal, masyarakat sudah telanjur menduga-duga, menebak-nebak siapa inisial T yang dimaksud.

Baca juga:Pengakuan Benny Soal Sosok T Nihil, Kabareskrim: Kalau Tak Tahu Jangan Ngomong

Ada dua kemungkinan kenapa Benny bungkam. Ia memang asalcuap, asal menyebut inisial pengendali mumpung waktu itu isu soal judol sedang ramai-ramainya, atau dia mendapat tekanan hebat, entah dari siapa, untuk tidak sekali-kali mengungkap sosok T tersebut. Dua kemungkinan itu sama-sama kontraproduktif dengan niat pemerintah memberangus perjudian daring. Kalau dia asal ucap, itu jelas menjadi teladan yang buruk bagi masyarakat. Seorang pejabat publik, apalagi ia memimpin sebuah lembaga negara, seharusnya tahu bahwa setiap ucapan yang ia lempar ke publik memiliki konsekuensi. Ia mestinya paham bahwa ucapannya akan menjadi konsumsi publik. Karena itu, apa yang dikatakan haruslah jelas, tidak boleh sepotong-sepotong.

Apabila dia memang sengaja melempar informasi cuma sepenggal tanpa penjelasan, pun tiada bukti, kiranya tidak salah kalau kemudian masyarakat menduga Benny sebenarnya sedang mencoba mengalihkan perhatian publik dari esensi persoalan utama soal pemberantasan judol. Dengan perspektif itu, mungkin saja sosok T hanyalah tokoh rekaan yang diciptakan untuk menggeser atensi publik.

Dugaan itu dikuatkan dengan fakta yang belakangan terjadi ketika gerak satgas dan polisi malah lebih asyik berkutat menggali isu yang dilontarkan Benny ketimbang mengejar pengendali judol yang sesungguhnya. Di sini dibikin gaduh soal T, di seberang sana mungkin bandar-bandar dan pengendali judol yang inisialnya A sampai Z sedang tertawa menonton kebodohan kita.

Baca juga:Penghentian KJP dan KJMU Siswa Kecanduan Judol Dianggap Positif

Kemungkinan kedua, Benny diam karena ada yang menekan dia supaya bungkam. Seandainya ini yang terjadi, lebih ngeri lagi ceritanya. Itu artinya memang ada orang kuat, superkuat, yang menjadi bandar atau pengendali judol di Indonesia. Jika pemimpin lembaga sekelas Benny saja bisa dia tekan dengan mudah, kiranya perkara sepele pula buat sosok tersebut untuk bisa menghindar dari sentuhan hukum.

Saya tidak tahu mana yang benar di antara dua kemungkinan itu. Bisa jadi dua-duanya benar, tapi bisa juga dua-duanya salah. Yang pasti upaya menyapu bersih judi daring dari tanah Indonesia butuh tekad, keseriusan, dan keberanian level tinggi, bukan kegaduhan seperti kemarin. Kegaduhan hanya akan mendistraksi fokus penanganan. Riuhnya saja yang didapat, bandarnya tak tertangkap, judinya pun tak mengendap.

Yang kita ingin tahu, satgas judol punya keseriusan tinggi atau rendah? Tekad mereka bulat atau lonjong? Keberanian mereka tebal atau tipis? Rasanya, sih, kalau lihat sepak terjang mereka yang minim gebrakan, pilihan jawaban kedua yang mereka pilih. Rendah, lonjong, tipis. Itu makanya mereka adem ayem saja belakangan ini, kecuali saat merespons isu misteri sosok T.

Di saat kian banyak masyarakat teracuni oleh judol, semakin banyak orang melarat karena judol, semakin kerap kriminalitas terjadi yang dipicu judol, sesungguhnya sangat aneh kalau satgas judol masihnyantai-nyantaisaja. Lucu sebetulnya kalau namanya satgas, tapi enggak pernahngegas, malah sepertinya kebanyakanngerem.

Okelah, kalau memang tidak bisa (berani) menangkap bandar judol, setidaknya gencarkan edukasi, kuatkan literasi digital publik, terutama buat anak-anak. Itu pendekatan pencegahan judol yang paling efektif jika dilakukan dengan masif.

Kalau itu pun tidak mereka lakukan, apa tidak sebaiknya satgas bubar saja? Toh sama saja, ada ataupun tidak ada mereka, judionlinemasih saja menggurita.

Jakarta: Perkumpulan Sepak Bola Berjalan Seluruh Indonesia (Persejasi) resmi bekerja sama dengan Media Indonesia untuk mempopulerkan cabang olahraga (cabor) sepak bola berjalan. Kolaborasi kedua belah pihak ditandai dengan penandatangan MoU yang dilakukan di Newsroom Media Indonesia, Senin 22 Juli 2024.

Gaudensius Suhardi selaku Direktur Utama Media Indonesia mengaku senang bisa menjalin kerja sama dengan Persejasi karena sepak bola berjalan merupakan cabor baru yang menarik. Kemudian, pihaknya juga siap membantu dengan berbagai platform yang dimiliki agar sepak bola berjalan lebih dikenal masyarakat.

"Kalau sepak bola mungkin sudah biasa. Tapi sepak bola berjalan ini adalah sesuatu yang baru dan menarik. Manusia supaya sehat harus tetap berolahraga. Oleh karena itu, kami pun siap mensosialisasikan dan memperkenalkan kepada masyarakat apa itu sepak bola berjalan," ujar Gaudensius saat menyampaikan kata sambutan.
Ketum Persejasi, Hendra Hartono, merasa gembira dan terhormat bisa bekerja sama dengan Media Indonesia. Dia berharap, pihaknya bersama Media Indonesia bisa mengenalkan berbagai program yang sudah disiapkan agar seluruh masyarakat Indonesia bisa tertarik menggeluti sepak bola berjalan demi kehidupan yang lebih sehat.

"Kita ingin orang-orang tua kita hidup bahagia, termasuk kita sendiri. Saya harap walking football ini bisa dijadikan sebagai pilihan olahraga sehingga tidak ada lagi kecelakaan karena kena tackling karena semuanya dilakukan sambil berjalan," tutur Hendra yang juga menyebutkan bahwa Persijasi memiliki slogan "Zero Accident".



Menurut Aries R. Prima selaku Dewan Kehormatan Persejasi, olahraga sepak bola berjalan lahir di Inggris dan cenderung dimainkan oleh para lansia. Untuk kategori peserta dalam pertandingannya terbagi menjadi tiga, yakni usia di atas 50 tahun, usia di atas 60 tahun dan usia di atas 70 tahun.

Cara bermainnya hampir sama seperti sepak bola biasa, hanya saja dilarang melakukan tekel, berlari, melambungkan bola lebih dari setinggi pinggang, tidak ada offside, dan melancarkan tendangan ke gawang dari dalam kotak penalti.

Untuk jumlah pemainnya terdiri dari 5-7 orang dalam satu tim, tergantung dengan besarnya lapangan yang digunakan. Kemudian, pertandingan juga terdiri dari dua babak yang masing-masing berdurasi 15 atau 20 menit.

"Biasanya, kalau menggunakan lapangan futsal jumlah pemain dalam satu tim hanya 5 orang, tapi kalau memakai lapangan mini soccer bisa berjumlah 7 pemain dalam satu tim," terang Aries.

Meski cenderung dimainkan oleh para lansia, sepak bola berjalan yang sudah dikenalkan Persejasi sekitar tiga tahun belakangan ini juga disebutkan cukup diminati oleh masyarakat yang lebih muda. Itu pun dinilai baik untuk kesehatan, tapi bakal sulit untuk diikutsertakan dalam pertandingan atau turnamen internasional.

"Lewat Media Indonesia, semoga olahraga ini bisa diperkenalkan lebih luas lagi. Supaya masyarakat tahu ada olahraga yang bisa dimainkan segala umur yang memiliki aturan tidak ketat, tapi aman. Semoga kerja sama ini bejalan baik saling menguntungkan dan yang terpenting kita sehat, syukur-syukur berprestasi," ujar IGK Manila selaku Dewan Pembina Persejasi.

Sementara itu, sebagai agenda terdekat dari hasil kolaborasi dengan Media Indonesia, Persejasi bakal mengadakan turnamen sepak bola berjalan antarmedia. Perhelatannya direncanakan bergulir menjelang Hari Olahraga Nasional (Haornas) pada awal September mendatang.

"Kami sudah berbincang dan mendiskusikan untuk menggelar turnamen antarmedia yang kurang lebih melibatkan 12 media, baik cetak maupun noncetak. Kami merancang itu terselenggara pada 7-8 September untuk menyambut Haornas pada 9 September," tutup Hendra.

(KAH)