Bisnis.com, JAKARTA — Penerbitan surat utang korporasi secara keseluruhan pada periode Januari 2024 hingga September 2024 telah mencapai Rp94,9 triliun. Tren penurunan suku bunga dinilai Pefindo sebagai katalis emisi surat utang korporasi.

Dalam laporannya, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat penerbitan surat utang korporasi hingga kuartal III/2024 itu paling banyak berasal dari penerbitan obligasi korporasi dan sukuk dengan nilai mencapai Rp93,4 triliun, naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp89,3 triliun.

Kemudian, penerbitan surat utang atau obligasi jangka menengah (medium term note/MTN) hingga kuartal III/2024 menunjukkan penurunan menjadi Rp1 triliun dibandingkan Rp1,7 triliun periode yang sama tahun sebelumnya.

Penerbitan efek utang lainnya seperti perpetual dan surat berharga komersial juga menunjukkan penurunan menjadi Rp500 miliar, dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp800 miliar.

Pefindo sendiri melakukan pemeringkatan pada 85,6% surat utang korporasi yang diterbitkan selama periode Januari 2024 sampai September 2024. Dari proses pemeringkatan itu, terlihat bahwa tujuan penggunaan dana dari hasil penerbitan surat utang sebagian besar 65,4% untuk modal kerja dan 24,5% untuk refinancing.

Analis Pefindo, Martin Pandiangan mengatakan penerbitan surat utang korporasi pada akhir tahun ini berpeluang ramai terdorong sejumlah faktor.

"Peluangnya masih sangat besar karena ada kebutuhan refinancing yang masih cukup tinggi pada kuartal IV/2024, terindikasi dari nilai surat utang yang jatuh tempo mencapai Rp42,37 triliun," ujarnya dalam konferensi pers pada Kamis (24/10/2024).

Peluang penerbitan surat utang juga datang dari tren penurunan suku bunga acuan. Martin menambahkan siklus kebijakan moneter yang telah memasuki fase pelonggaran, diperkirakan akan menjadi sentimen positif dan memantapkan rencana perusahaan untuk melakukan refinancing.

Premi risiko juga berpeluang menurun seiring siklus suku bunga yang mulai melonggar. Kondisi tersebut menurunkan leverage keuangan perusahaan.

Kemudian, aktivitas sektor riil masih solid mendorong permintaan yang tetap kuat dan stabil. Lalu, Pilkada serentak dinilai akan menjadi faktor pendorong utama.

Kondisi wait and see relatif mereda seiring dengan kontestasi Pemilu yang usai. Pasar pun saat ini sedang menantikan rencana implementasi program dari pemerintahan baru.

Selain itu, likuiditas lembaga keuangan yang semakin ketat seiring meningkatnya penyaluran kredit, mendorong pencarian alternatif pendanaan lain seperti melalui obligasi korporasi.

Tantangan Emisi Obligasi Akhir 2024

Akan tetapi, terdapat tantangan dalam penerbitan surat utang korporasi pada akhir tahun ini. Tantangan yang muncul di antaranya risiko geopolitik yang masih tinggi, potensi pelemahan konsumsi dan investasi, hingga risiko substitusi dari instrumen yang memiliki karakteristik hampir serupa atau bahkan cenderung risk-free serta menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi.

Kepala Divisi Riset Ekonomi Pefindo, Suhindarto memproyeksikan sampai akhir tahun ini, titik tengah dari penerbitan surat utang korporasi mencapai Rp132 triliun. Dia pun menilai terdapat sejumlah tantangan yang menghinggapi penerbitan surat utang korporasi pada tahun ini.

Tantangan yang dia singgungm misalnya, terkait dengan risiko substitusi. Kebijakan Bank Indonesia (BI) untuk stabilisasi mata uang rupiah mendorong BI secara agresif menerbitkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Dengan suku bunga dan kupon yang lebih tinggi di SRBI mendorong persaingan ketat dalam penggalangan dana.

"Itu menarik investor taruh dana ke sana [SRBI]. Jadi banyak penerbitan surat utang korporasi downsize dahulu," ujar Suhindarto.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali mengumumkan sejumlah emiten yang berpotensi delisting. Salah satunya adalah emiten tekstil, PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex.

Pada pengumuman Bursa per 30 Juni 2024, sebanyak 50 emiten telah disuspensi lebih dari 6 bulan. Sementara itu, secara regulasi suspensi saham hanya berlaku maksimal 24 bulan. Padahal, Sritex telah disuspensi sejak 19 Mei 2021, yang berarti saham SRIL telah disuspensi selama 37 bulan hingga saat ini.

SRIL telah mengungkapkan pihaknya telah meminta keringanan dan peninjauan kembali terkait potensi delisting dari Bursa Efek Indonesia hingga akhir 2024 dan saham diharapkan dapat kembali diperdagangkan pada tahun depan.

Direktur Sritex Welly Salam menyebutkan bahwa SRIL meminta keringanan dan peninjauan ulang terkait potensi delisting hingga akhir 2024 dari Bursa Efek Indonesia seiring dengan penyelesaian restrukturisasi entitas bisnis di Singapura.

"Insyaallah tahun depan kita bisa kembali diperdagangkan di Bursa, semoga kami segera menyelesaikan restrukturisasi di Singapura," ujar Welly saat public expose, beberapa waktu lalu.

Welly menjelaskan bahwa pihaknya tetap berkomunikasi dengan Bursa Efek Indonesia mengenai suspensi dan potensi delisting. Permintaan keringanan telah diajukan sejak tahun lalu, kata Welly, dengan kelonggaran yang diminta diperpanjang hingga akhir tahun 2024.

Namun, ia mengakui bahwa proses restrukturisasi masih belum mencapai kesepakatan dengan para kreditur. Pelambatan dalam proses restrukturisasi terjadi karena ada pertimbangan dan negosiasi yang harus diselesaikan dengan para kreditur tersebut.

"Kami akan melakukan komunikasi kembali dengan BEI dan juga memberikan transparansi kepada publik. Terkait PKPU, sudah selesai," katanya.

Berdasarkan data Bisnis, SRIL telah disuspensi dari Bursa sejak 18 Mei 2021 dengan harga Rp146 per saham.

Suspensi saham oleh BEI telah mengakibatkan potensi delisting saham SRIL. Suspensi tersebut didasarkan pada penundaan pembayaran pokok dan bunga Medium Term Notes (MTN) Tahap III Sritex Tahun 2018, serta kasus PKPU dan restrukturisasi.

Kondisi ini menyebabkan BEI menetapkan notasi M, E, X, L dan memasukkannya ke dalam daftar saham tidak likuid dengan kriteria 5 dan 7.

Kriteria tersebut menunjukkan bahwa emiten memiliki ekuitas negatif dalam laporan keuangan terbaru. Kemudian likuiditas rendah dengan nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp5 juta dan volume transaksi rata-rata harian kurang dari 10.000 kali dalam 6 bulan terakhir di pasar reguler.

___________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.