Indonesia dan China meneken kerja sama baru soal keselamatan transportasi kemaritiman. Memorandum of Cooperation (MoC) diteken Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan Administrasi Keselamatan Maritim China.

Perjanjian kerja sama itu bertujuan untuk meningkatkan keselamatan maritim yang meliputi beberapa bidang. Mulai dari pengawasan keselamatan kapal, perlindungan lingkungan laut, fasilitasi transportasi maritim, keselamatan navigasi dan pelayanan, kepelautan, urusan internasional, dan bidang lain yang disepakati bersama.

Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi mengungkapkan latar belakang diinisiasinya perjanjian kerja sama ini adalah keinginan kedua belah pihak untuk mengurangi kapal-kapal yang tidak memenuhi standar berlayar sehingga menimbulkan risiko keselamatan jiwa dan juga pencemaran lingkungan laut.

Antoni mengungkapkan selama periode 2023-2024, Administrasi Keselamatan Maritim China telah melakukan detensi terhadap 14 kapal berbendera Indonesia, sementara jumlah kunjungan kapal berbendera Indonesia ke China cukup banyak.

"Hal ini disebabkan karena sertifikat yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai Recognized Organization (RO) belum diakui secara menyeluruh di Tiongkok, terkait belum adanya izin bagi BKI untuk berkegiatan di Tiongkok dan belum masuknya BKI dalam keanggotaan IACS," jelas Antoni dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Status detensi ini, menurut Antoni, tentunya sangat merugikan posisi Flag State atau negara bendera kapal. Apalagi saat ini Indonesia berada pada posisi cluster white-list, yang harus tetap dipertahankan dengan cara membangun komunikasi-komunikasi yang dapat mempererat hubungan bilateral antara negara-negara anggota International Maritime Organization (IMO), khususnya yang tergabung dalam Tokyo Memorandum of Understanding on Port State Control (Tokyo MoU).

"Inilah salah satu pertimbangan untuk meningkatkan kerja sama yang lebih intensif antara Ditjen Perhubungan Laut dengan Administrasi Keselamatan Maritim Tiongkok, khususnya di bidang Port State Control (PSC) dan Flag State Control (FSC), sesuai dengan hukum dan peraturan internasional yang relevan," tegas Antoni.

Perjanjian kerja sama ini, jelas Antoni, berlaku untuk jangka waktu awal lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu awal melalui saluran diplomatik.

"Adapun bidang kerja sama yang ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sarana termasuk pertemuan berkala, seminar, penelitian bersama, pelatihan, pertukaran informasi dan personil atau mekanisme lain yang disetujui oleh Para Pihak," terangnya.

Maskapai Garuda Indonesia menjalin kerja sama dengan Vietnam Airlanes untuk penyewaan pesawat hingga kargo. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding oleh Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra dan CEO Vietnam Airlines Le Hong Ha di Vietnam.

Secara rinci, kerja sama yang dilakukan adalah join marketing campaign, perluasan kerjasama codeshare, dan penjajakan kerjasama lainnya seperti penyewaan pesawat, ground service, kerjasama maintenance serta pengoperasian kargo.

"Garuda Indonesia memiliki visi yang sama dengan Vietnam Airlines dimana kami berkomitmen untuk menghadirkan layanan world-class service serta memperluas pilihan destinasi bagi pengguna jasa kami khususnya di Asia Tenggara," kata Irfan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/10/2024).

Irfan mengharapkan kerja sama ini dapat memberikan nilai lebih pengguna kedua maskapai tersebut untuk mengakses destinasi di masing-masing negara.

"Kami meyakini bahwa kerja sama ini tidak hanya akan meningkatkan konektivitas tetapi juga memperkuat posisi kedua maskapai penerbangan di pasar penerbangan global," tambahnya.

Disaat bersamaan, Le Hong Ha mengatakan bahwa kemitraan ini tidak hanya memperkuat posisi kedua maskapai penerbangan nasional namun juga memfasilitasi penyediaan layanan berkualitas tinggi bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan antara Vietnam dan Indonesia.

"Kami percaya hal ini akan membawa manfaat yang signifikan bagi penumpang kami dan semakin meningkatkan ekonomi dan pertukaran budaya antara kedua negara," imbuhnya.

PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina membidik potensi pengembangan gas bumi untuk sektor industri sebesar 15 BBTUD di wilayah Sulawesi. Untuk mencapai potensi tersebut, PGN menandatangani 2 (dua) Memorandum of Understanding (MOU), mengenai potensi pengembangan pemanfaatan gas bumi di Sulawesi Selatan.

Adapun MoU pertama yang ditandatangani PGN pada Jumat (4/10) dilakukan bersama KSO Indogawa serta Siantar Tara Sejati. Kerja sama ini berupaya memenuhi gas bumi untuk pembangkit listrik di Sulawesi Selatan. Potensi pasokan gas bumi untuk kebutuhan tersebut sebesar 5 BBTUD.

Selanjutnya, PGN menandatangani MoU dengan Kawasan Industri Pattene. Kawasan Industri Pattene diketahui memiliki luas +/- 1.000 ha serta sekitar 50 tenant industri, sehingga kerja sama ini dinilai berada di lokasi strategis karena dapat memperluas penetrasi pasar PGN.

Ke depannya, jumlah tenant di kawasan industri tersebut pun akan semakin bertambah sehingga potensi penyerapan gas bumi juga akan meningkat.

"PGN berupaya menjadikan kolaborasi sebagai sinergi yang bermanfaat bagi pengembangan industri dan perekonomian daerah. Diharapkan, seluruh pihak dapat segera menindaklanjuti agar menjadi kerja sama yang konkrit di mana gas bumi dapat menjadi salah satu daya tarik investasi," ujar Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini dalam keterangan tertulis, Senin (7/10/2024).

Ratih menambahkan PGN berkomitmen menjaga ketersediaan pasokan gas bumi agar bisa dimanfaatkan secara optimal. Sebagai agregator gas bumi nasional, PGN menyediakan layanan gas pipa, LNG, maupun CNG sehingga bentuk penyaluran gas bumi dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

"Kerja sama ini bernilai lagi PGN yang saat ini tengah mengembangkan market di Sulawesi. Di samping itu, PGN ingin penggunaan gas bumi di dalam bauran energi bersih semakin terutama di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Melalui komitmen ini, PGN berharap menyumbang pengurangan emisi karbon di masa transisi energi," pungkasnya.

Anugerah Ekonomi Hijau: PGN hingga Wuling Sabet Kategori Program Ramah Lingkungan

Anugerah Ekonomi Hijau: PGN hingga Wuling Sabet Kategori Program Ramah Lingkungan