MEDAN, investor.id - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) nomor urut 1, Bobby Nasution-Surya, unggul jauh dari pesaingnya pasangan nomor urut 2 Edy Rahmayadi-Hasan Basri. Bobby-Surya meraih 50,6% suara, sementara Edy-Hasan hanya 24,5% suara.

Angka tersebut merupakan hasil dari survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia yang dirilis Jumat (8/11/2024). 

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, ada sejumlah simulasi dalam survei Pilgub Sumut kali ini. Pertama, pihaknya melakukan survei top of mind calon Gubernur.

Dalam simulasi ini, Bobby Nasution unggul jauh meninggalkan Edy Rahmayadi meraih suara 50,6% dan Edy Rahmayadi hanya 24,5%.

Indikator Politik juga menggunakan simulasi terbuka empat nama calon. Di dalam simulasi ini Bobby Nasution kembali meraih posisi teratas dengan Raihan 60,6%.

Sementara dalam simulasi dua pasangan calon dengan menggunakan kertas suara, pasangan Bobby-Surya meraih 62%. Angka ini meninggalkan pasangan Edy-Hasan yang hanya meraih 29,1%.

“Hasil riset kami akhir Oktober awal November 2024 terlihat pola yang konsisten di mana Bobby dan Surya unggul signifikan dibanding Pak Edy dan Hasan Basri. Kalau melihat pola begini ada PR besar yang harus dilakukan Pak Edy dan Pak Hasan untuk mengejar ketinggalan," ucap Burhanuddin.

Survei tersebut dilakukan pada 28 Oktober sampai 3 November 2024. Metodologi survei tersebut menggunakan multistage random sampling. Survei ini menggunakan 2.290 responden dan margin of erro +/- 2,5% pada tingkat kepercayaan 95%.

Menanggapi hasil survei, calon Gubernur Sumut nomor urut 2 Edy Rahmayadi, mengatakan tidak mau ambil pusing, karena yang menentukan bukan hasil survey, melainkan hasil yang didapat pada 27 November nanti.

"Saya gak mau ambil pusing, karena yang menentukan di tanggal 27 November nanti," ucap Edy.

Berikut hasil survei Indikator Politik Indonesia soal Pilgub Sumut 2024:

Top of Mind Calon Gubernur Sumatera Utara:

Bobby Afif Nasution: 50,6%

Edy Rahmayadi: 24,5%

Hasan Basri Sagala: 0,1%

Tidak tahu/menjawab: 24,7%

  

Simulasi Semi Terbuka 4 Nama Calon:

Bobby Afif Nasution: 60,6%

Edy Rahmayadi: 28,6%

Surya: 0,0%

Hasan Basri Sagala: 0,5%

Tidak tahu/jawab: 10,3%

Simulasi 2 Calon Gubernur:

Bobby Afif Nasution: 63,00%

Edy Rahmayadi: 28,6%

Tidak tahu/jawab: 8,4%

Simulasi 2 Pasangan Calon:

Bobby Afif Nasution-Surya: 62%

Edy Rahmayadi-Hasan Basri: 29,1%

Tidak tahu/jawab: 8,8%.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga survei Parameter Politik Indonesia (PPI) memastikan pengunduran dirinya dari Dewan etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) karena adanya urusan internal organisasi bukan ada faktor lain.

"Jadi, PPI undur diri dari Persepi murni urusan internal organisasi," ungkap peneliti senior PPI, Adi Prayitno, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis malam, (7/11/2024).

Adi juga membantah, pengunduran diri PPI dari Persepi dilatarbelakangi polemik sanksi untuk Poltracking.

"Tak ada kaitannya dengan yang lain," tambah Adi.

Di dalam Persepi, kata Adi, banyak guru dan senior yang hebat. Namun, keputusan PPI untuk mengundurkan diri sudah bulat.

Ada dua alasan internal organisasi yang membuat PPI tak bergabung lagi dengan Persepi.

"Lagi ada restrukturisasi kepengurusan dan konsolidasi internal," ungkap Adi.

Adi juga mengatakan, meski sudah mengundurkan diri, PPI tetap memiliki hubungan yang baik dengan Persepi.

Selain itu, ia menyebut, pengunduran diri PPI dari Persepi harusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang aneh.

Pasalnya, bergabung dengan asosiasi lembaga survei seperti Persepi merupakan sukarela bukan kewajiban.

"Mestinya biasa saja, kalau ada lembaga survei mau ikut atau tak ikut asosiasi lembaga survei. Intinya, bergabung asosiasi lembaga survei itu sifatnya sukarela, bukan kewajiban," ungkap Adi.

Untuk diketahui, Poltracking dikenakan sanksi oleh Dewan etik Persepsi karena merilis hasil survei elektabilitas calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) yang jauh berbeda dengan lembaga survei lainnya.

Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis Rabu (23/10/2024), pasangan Pramono-Rano memperoleh angka sebesar 41,6 persen. Sementara pasangan RK-Suswono memperoleh angka sebesar 37,4 persen.

Sementara itu, satu hari berselang setelah survei LSI, Kamis (24/10/2024), lembaga survei Poltracking menelurkan hasil survei.

Hasilnya, pasangan Pramono-Rano memperoleh elektabilitas sebesar 36,4 persen. Sementara pasangan RK-Suswono memperoleh angka sebesar 51,6 persen.

Survei LSI dilakukan dalam rentang waktu 10-17 Oktober 2024 dengan 1200 responden. Sementara survei Poltracking dilakukan pada rentang waktu 10-16 Oktober 2024 dengan 2000 responden.

Di tengah ramainya isu kemunduran Poltracking, dua lembaga survei yakni PPI dan Voxpol Center Research & Consulting, juga ikut keluar dari Persepi.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa TNI menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan publik paling tinggi, yaitu sebesar 96 persen.

Hal ini terlihat dari jejak pendapat yang dilakukan Indikator Politik kepada 1.200 orang di seluruh Indonesia pada 10-15 Oktober 2024.

"TNI masih paling tinggi, paling dipercaya," kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei terkait keyakinan dan ekspektasi publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran secara daring, Minggu (27/10/2024).

Burhanuddin mengatakan, urutan kedua disusul presiden dengan tingkat kepercayaan 86 persen.

"Kemudian Kejaksaan Agung (75 persen), pengadilan (73 persen), Polri (69 persen), Mahkamah Konstitusi (68 persen), MPR (67 persen), DPD (66 persen), KPK (65 persen), DPR (64 persen), dan Partai Politik (60 persen)," ujarnya.

Survei nasional ini dilakukan terhadap 38 provinsi yang ada di Indonesia ini dilakukan dengan multistage random sampling.

Survei ini memiliki margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik ke Presiden 86 Persen", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/27/15205981/survei-indikator-tingkat-kepercayaan-publik-ke-presiden-86-persen.

JAKARTA - Menjelang Pemilihan Wali Kota Kupang, hasil survei terbaru dari Indikator yang dilakukan antara tanggal 25 September hingga 5 Oktober 2024, menunjukkan pasangan calon Jefirstson R Riwu Kore-Lusia Adinda Dua Nurak mulai unggul dalam hal elektabilitas dan popularitas di antara para kandidat lain.

Secara elektabilitas, pasangan Jefirstson R Riwu Kore-Lusia Adinda Dua Nurak memimpin dengan angka 35,5 persen. Mereka unggul dari pesaing terdekatnya, pasangan Christian Widodo-Serena Cosgrova Francies, yang memperoleh 24,1 persen.

Sementara, Jonas Salean-Sukardan Aloysius menempati posisi ketiga dengan 21,4 persen, diikuti oleh Alexander Funay-Isyak Nuka dengan 5,3 persen, dan George Hadjoh-Theodora Ewalda di posisi terakhir dengan 4,3 persen.

Tidak hanya unggul dalam elektabilitas, Jefirstson R. Riwu Kore juga memimpin dalam hal Top of Mind. Sebanyak 30,5 persen responden kemudian Christian Widodo 21,9 persen, Jonas Salean 20,3 persen, nama lain jauh lebih rendah. Belum menentukan pilihan 19,1 persen.

Dalam simulasi terbuka, seandainya pemilihan langsung Wali Kota Kupang dilaksanakan sekarang, Jefirstson R. Riwu Kore unggul dengan 33,8 persen. Pada posisi kedua Jonas Salean dengan 22,3 persen, Christian Widodo 21,8 persen, Alexander Funay 5 persen, George Melkianus Hadjoh 4,4 persen dan nama lainnya berada di bawah.

Sementara simulasi 5 nama dengan pertanyaan, 'seandainya pemilihan langsung Wali Kota Kupang dilaksanakan sekarang?' Jefirstson R. Riwu Kore juga unggul dengan perolehan 32,7 persen. Kemudian Christian Widodo 25 persen, Jonas Salean 23 persen, Alexander Funay 5,1 persen, George Melkianus Hadjoh 4,2 persen dan tidak tahu/jawab 10 persen.

Jakarta -

Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah calon menteri di kediamannya di Kertanegara, Kebayoran Baru sore ini. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Prabowo.

Usai bertemu Prabowo, Sakti tak membeberkan posisi apa yang akan ia jabat di pemerintahan Prabowo. Dia mengatakan, Prabowo yang akan mengumumkan sendiri.

"Itu nanti beliau ya saya belum dikasih tahu di mana dan sebagainya biar beliau mengumumkan dan menentukan," katanya di kediaman Prabowo, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Dia mengatakan, dalam pertemuan itu, ia dan Prabowo bicara mengenai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia agar lebih baik.

"Bahas soal bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia ini bisa bagus dan kemudian ekonomi kita bisa menjadi lebih baik," katanya.

Saat ditanya apakah pertemuan itu membahas perikanan, Sakti mengatakan hal itu belum dibahas.

"Belum, belum," kata Sakti.

(acd/fdl)

Jakarta -

Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah calon menteri di kediamannya. Salah satu yang dipanggil Prabowo hari ini adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas.

Zulhas datang ke kediaman Prabowo ke Kertanegara, Jakarta Selatan sore hari ini. Ia langsung masuk ke dalam rumah kediaman Prabowo begitu tiba di lokasi. Tak berapa lama, Zulhas lalu keluar.

Usai bertemu Prabowo, Zulkifli mengatakan, dirinya diminta Prabowo untuk membantu pemerintahan ke depan.

"Tadi diminta Bapak Presiden terpilih agar membantu tugas yang teramat mulia beliau nanti di pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Kira-kira itu intinya," katanya di Kertanegara Jakarta, Senin (14/10/2024).

Zulhas tak bicara banyak mengenai posisi apa yang akan ia tempati. Dia hanya mengatakan, nantinya akan diumumkan Prabowo.

"Nanti Bapak yang akan mengumumkan Pak Presiden. Ya paling tidak Pak Prabowo kan sudah lama ini ingin kita tidak punya waktu yang panjang gitu. Waktunya pendek kan, agar kita bisa swasembada pangan. Agar kita bisa jadi negara maju. Sekurang-kurangnya 2045 kira-kira begitu," katanya.

Kembali, Zulhas mengatakan, Prabowo nantinya yang akan mengumumkan posisinya.

"Bidangnya nanti Bapak Prabowo yang akan menyampaikan," ungkapnya.

Simak Video 'AHY, Maruarar hingga Fadli Zon Temui Prabowo di Kertanegara':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(acd/fdl)

JAKARTA, investor.id  - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mencatat sekitar 75% masyarakat Indonesia merasa puas dengan kinerja Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjelang masa jabatannya berakhir.

Apabila dirinci sebanyak 15,04% masyarakat merasa sangat puas dan 59,92% masyarakat cukup puas terhadap kinerja Presiden Jokowi.

JAKARTA, investor.id – Hasil survei terbaru dari lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mencatat sekitar 75% masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang masa jabatannya berakhir. Angka ini turun dibandingkan posisi Juli 2024 yang sebesar 82%.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana menyampaikan, pihaknya sangat menghargai dan mengapresiasi hasil survei dari Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo masih sangat tinggi, hingga mencapai 75% menjelang akhir masa jabatannya.

“Hasil ini mencerminkan dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi serta kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan selama ini,” ungkap Yusuf, Jumat (4/10/2024).

Dia mengatakan, tingkat kepuasan yang tinggi itu merupakan bukti bahwa kerja keras pemerintah telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Upaya kerja keras pemerintah dilakukan dalam berbagai bidang, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

Yusuf juga mengakui masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, Presiden Jokowi terus mendorong inovasi dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Beliau selalu terbuka terhadap masukan dari semua elemen masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” tandas Yusuf.

Di kesempatan terpisah, lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mencatat hasil survei bahwa sekitar 75% masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Presiden Jokowi menjelang masa jabatannya berakhir.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menerangkan, dalam survei, para responden ditanya ‘apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas atau tidak puas sama sekali dengan kinerja Presiden Jokowi?’

“Mayoritas merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi 75%,” kata Burhanuddin dalam Rilis Temuan Survei Nasional: Evaluasi Publik Terhadap 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada Jumat (4/10/2024).

Apabila dirinci, sebanyak 15,04% masyarakat merasa sangat puas dan 59,92% masyarakat cukup puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Kemudian, ada sekitar 20,21% yang merasa kurang puas dan 4,23% tidak puas sama sekali, lalu ada 0,60% masyarakat yang tidak tahu/tidak menjawab.

Tingkat Kepuasan Menurun

Burhanuddin juga menampilkan tren kepuasan terhadap Jokowi sejak 2014 hingga 2024. Berdasarkan data tersebut, ada penurunan dari survei Indikator Politik pada bulan Juli 2024 di angka 82% dan September 2024 di angka 75%.

Selain itu, survei ini pun membandingkan tren kinerja era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Jokowi dalam 10 tahun memimpin. Dia mengatakan naik turunnya kepuasan terhadap SBY dan Jokowi dipengaruhi tingkat inflasi.

“Pertama, kita survei Oktober 2014 Pak Jokowi punya approval rating 64% bulan Januari 2015, terlihat ada semacam honeymoon period, meski enggak terlalu tinggi. Beda dengan SBY pada November 2004 itu langsung 80%,” terang dia.

“Pak Jokowi tak setinggi SBY karena pertama, Pak Jokowi itu setelah dilantik langsung menaikkan harga BBM, jadi langsung masa bulan madu dengan publik cepat selesai, kenaikan BBM punya dampak ke inflasi,” ujar dia.

Adapun Survei Indikator Politik memaparkan data soal kondisi ekonomi hingga penegakan hukum. Berikut hasil surveinya:

1. Kondisi Ekonomi

Sangat baik: 1,1%

Baik: 28,5%

Sedang: 44,8%

Buruk: 22,1%

Sangat buruk: 2,8%

Tidak tahu: 0,7%

2. Kondisi Politik

Sangat baik: 2,1%

Baik: 30,6%,

Sedang: 43,4%

Buruk: 16%

Sangat buruk: 2,5%

Tidak tahu: 5,5%

3. Kondisi Penegakan Hukum

Sangat baik: 2,5%

Baik: 39,3%

Sedang: 33,7%

Buruk: 19,9%

Sangat buruk: 2,9%

Tidak Tahu: 1,6%

4. Kondisi Ekonomi Nasional Dibanding Tahun Lalu

Jauh lebih buruk: 2,7%

Lebih buruk: 22,8%

Tidak ada perubahan: 39,5%

Lebih baik: 31%

Jadi lebih baik: 2,7%

Tidak tahu: 1,2%

Periode survei Indikator Politik ini mulai dilakukan pada 22 sampai 29 September 2024. Jumlah responden sebanyak 1.200 warga Indonesia yang diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara angkat bertingkat (multistage random sampling).

Sampel tambahan diambil dari 11 provinsi terbesar yakni Sumut, Riau, Sumsel, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim dan Sulsel. Masing-masing wilayah jumlah respondennya 300, sementara Sumbar menjadi 200 responden.

Margin of error kurang lebih 2,3% pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95%.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Masyarakat Indonesia percaya dengan kepemimpinan Prabowo Subianto selaku presiden terpilih lima tahun mendatang. Hal ini menurut hasil survei Indikator Politik Indonesia. Lembaga survei tersebut menyebutkan, angka 83,4% masyarakat yang meyakini hal tersebut. Angka ini terdiri dari 18,5% sangat yakin, dan 64,9% publik yakin.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Rizka Halida menerangkan, kedua angka tersebut bila digabungkan menjadi 83,4%. 

“Jadi ini tinggi sekali keyakinan warga saat ini, sekaligus menunjukkan harapan sebenarnya," ujar Rizka Halida, dalam Rilis Temuan Survei Nasional pada Jumat (4/10/2024).

Indikator Politik juga menanyakan kepada responden masalah mendesak yang harus diselesaikan oleh pemimpin nasional lima tahun ke depan.

Dalam survei itu, terdapat empat jawaban yang mendapatkan proporsi di atas 10 %.

"Di sini yang paling banyak dinilai sebagai permasalahan desak adalah mengendalikan harga kebutuhan pokok, 29,7 %. Kemudian menyediakan lapangan kerja atau pengangguran, 19,3 %," papar Rizka. 

Kemudian selanjutnya, adalah tentang kemampuan mengurangi kemiskinan sebesar 12,7 % dan pemberantasan korupsi, 10,1 %.

"Ini empat jawaban teratas. 10 % ke atas yang menurut warga harus diselesaikan oleh pemimpin nasional lima tahun ke depan. Masalah lain banyak juga yang dijawab oleh publik, tetapi itu empat yang teratas kaitannya terutama dengan ekonomi dan pemberantasan korupsi," ungkap dia.

Survei Indikator Politik ini dilakukan pada periode 22 hingga 29 September 2024 dengan jumlah responden sebanyak 1.200 warga Indonesia. 

Sementara metode survei menggunakan multistage random sampling. Margin of error sekitar 2,3 % dengan tingkat kepercayaan 95 %.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur di Pilkada 2024, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak menduduki elektabilitas teratas dibanding dua pasangan lainnya.

Berdasarkan simulasi tiga pasangan, keduanya mendapat elektabilitas mencapai 61,2 persen, mengungguli dua pasangan lainnya yakni Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans dan Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim.

"Dalam simulasi tiga pasangan, tidak jauh berbeda. Suara Mbak Khofifah sendiri atau disimulasikan berpasangan kurang lebih 61,2 persen. Tri Rismaharini dan Gus Hans 26 persen, Mbak Luluk dan Lukmanul Khakim 2,2 persen," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dikutip dari YouTube Indikator Politik Indonesia, Senin (30/9/2024).

Dalam survei yang sama, Khofifah dan Emil terlihat saling mendukung capaian elektabilitas. Nama Khofifah tercatat menduduki peringkat pertama dalam sejumlah simulasi, termasuk simulasi top of mind.

Khofifah mendapatkan elektabilitas sebesar 39,3 persen, lalu disusul Risma dengan elektabilitas 17 persen, sedangkan Emil sendiri berada di urutan ketiga dengan capaian 2,2 persen.

Berkaca dari data di atas, elektabilitas Emil yang berstatus sebagai calon wakil gubernur pun lebih besar dibandingkan Luluk yang maju sebagai calon gubernur.

Adapun dalam simulasi enam nama demi terbuka yang mencantumkan nama calon gubernur dan calon wakil gubernur, Khofifah kembali mendapat peringkat pertama sebesar 52 persen.

Tri Rismaharini berada di posisi kedua dengan elektabilitas 22,8 persen, dan Emil Dardak mencapai 7,2 persen. Sedangkan responden yang memilih golput dalam simulasi ini mencapai 0,9 persen.

"Yang menarik buat saya adalah di antara calon wakil gubernur, yang relatif sudah punya kontribusi secara elektoral yang cukup lumayan adalah Emil Dardak (dengan elektabilitas) 7,2 (persen dalam simulasi ini)," kata Burhanuddin.

"Jadi bukan hanya kekuatan elektoral Khofifah, wakilnya juga punya kontribusi cukup lumayan," ujar dia.

Survei ini digelar pada tanggal 9-14 September 2024 dengan jumlah responden mencapai 1.000 orang yang diwawancara tatap muka.

Sementara, penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dan dengan asumsi metode simple random sampling.

Sampel dengan 1.000 responden ini memiliki toleransi kesalahan (margin of error/MOE) sekitar kurang lebih 3,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

JAKARTA, investor.id - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbarunya untuk pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur. Calon petahana Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak unggul atas dua pasangan calon (paslon) lainnya, Tri Rismaharini-Zahrur Azhar Asumta (Gus Hans), dan Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, menerangkan, elektabilitas Khofifah-Emil mencapai 61,2%, Risma-Gus Hans 26,0% sementara Luluk Nur Hamidah - Lukmanul Khakim 2,2%.

Burhanuddin menuturkan, alasan memilih calon paling banyak karena calon dinilai sudah ada bukti nyata hasil kerjanya.

“Khofifah Indar Parawansa dipilih terutama karena dinilai sudah ada bukti nyata hasil kerjanya, Tri Rismaharini dipilih paling banyak karena dinilai tegas/berwibawa, Luluk Nur Hamidah paling banyak karena alasan belum tahu nama/calon lain," kata Burhanuddin saat konferensi pers virtual, Minggu (29/9/2024).

Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan pada rentang waktu  9 - 14 September 2024 dengan jumlah responden sebanyak 1.000 orang, wawancara dilakukan dengan tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. 

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dan dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.000 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error atau MOE) sekira +- 3,2% pada tingkat kepercayaan 95%.

Berikut hasil survei terbaru:

Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak 61,2%

Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) 26,0%

Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim 2,2%

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria dikabarkan mundur sebagai calon Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ia meninggalkan Marshel Widianto yang awalnya dipasangkan sebagai wakil. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani.

Terlepas dari pengunduran dirinya sebagai calon Walikota Tangsel, Ahmad Riza Patria tercatat pernah beberapa kali menduduki posisi penting di pemerintahan seperti menjadi anggota DPR RI hingga Kepala Daerah. Terakhir ia sempat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Anies Baswedan pada 2020-2022.

Tak hanya memiliki beberapa pengalaman di bidang politik, Ahmad Riza Patria diketahui memiliki harta kekayaan melimpah. Bahkan, jumlah harta kekayaan yang dimilikinya itu bisa sampai miliaran rupiah.

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Ahmad Riza Patria terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 24 Maret 2022 untuk periodik 2021. Dalam laporan itu dirinya mengaku memiliki harta kekayaan sebesar Rp 22.055.620.165 (Rp 22,05 miliar).

Sebagian besar hartanya ini berasal dari aset berupa bidang tanah dan bangunan serta harta lainnya. Ahmad Riza Patria tercatat memiliki enam aset berupa tanah dan bangunan dengan total nilai mencapai Rp 18.668.800.000.

Rincian Harta Kekayaan Riza Patria

1. Tanah dan bangunan seluas 92.7 m2/92.7 m2 di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri senilai Rp 2.976.000.000

2. Tanah seluas 500 m2 di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri senilai Rp 3.235.000.000

3. Tanah dan bangunan seluas 368 m2/250 m2 di Kota Jakarta Pusat, warisan senilai Rp 8.610.000.000

4.Tanah seluas 390 m2 di Kabupaten/Kota Tangerang, warisan senilai Rp 2.379.000.000

5.Tanah seluas 2344 m2 di Kabupaten/Kota Cianjur, hasil sendiri senilai Rp 468.800.000

6.Tanah dan bangunan seluas 110 m2/123 m2 di Kabupaten/Kota Bekasi, hasil sendiri senilai Rp 1.000.000.000

Selain itu dirinya juga tercatat memiliki tiga aset berupa mobil, yakni Toyota Vellfire tahun 2011, Honda Freed tahun 2015, dan Toyota Inova tahun 2018. Ketiga aset ini merupakan hasil sendiri dan jika ditotal nilainya mencapai Rp 755.000.000.

Kemudian Ahmad Riza Patria juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 506.153.000, tidak memiliki surat berharga, serta kas dan setara kas senilai Rp 1.147.378.165.

Di luar itu dirinya juga tercatat memiliki utang sebesar Rp 21.711.000. Sehingga total harta kekayaan Ahmad Riza Patria bernilai Rp 22.055.620.165 (Rp 22,05 miliar).

(fdl/fdl)