JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan perkembangan terkini mengenai penanganan penyelesaian masalah dua perusahaan asuransi jiwa yaitu PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) dan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life).

Perkembangan yang dimaksud diungkapkan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (KE PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono kepada wartawan pada Kamis (3/10/2024) malam. Pertama-tama, Ogi menerangkan perkembangan kasasi yang diajukan pihak OJK terkait putusan Kresna Life.

“Hingga saat ini upaya hukum kasasi masih berlangsung,” ujar Ogi.

Sebagai konteks, OJK mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) atas putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan pemilik Kresna Life, Michael Steven, untuk membatalkan sanksi administratif dan perintah tertulis dari OJK. Upaya ini dilakukan regulator salah satunya guna memastikan Michael Steven tidak mengulangi pelanggaran serupa di sektor pasar modal.

OJK menilai, Michael Steven melakukan intervensi dalam penempatan investasi di Grup Kresna yang salah satunya adalah Kresna Life. Intervensi semacam itu dinilai OJK syarat akan benturan kepentingan dan merugikan konsumen.

Masih tentang Kresna Life, Ogi mengungkapkan bahwa saat ini proses likuidasi Kresna Life terus berlangsung dengan telah diterimanya tagihan kreditur dan pemegang polis kepada tim likuidasi. Selanjutnya tim likuidasi telah memulai proses untuk menunjuk akuntan publik dalam menyusun neraca penutupan.

Sementara soal Wanaartha Life, OJK menjawab upaya untuk memulangkan pemilik perseroan yang kini disebut-sebut masih berada di luar negeri. Dalam hal ini, OJK juga menyatakan tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

“OJK menghormati proses hukum yang berjalan hingga saat ini. Dalam setiap kesempatan OJK selalu meminta pemilik wanaartha untuk kembali ke Indonesia guna mempertanggung-jawabkan perbuatan hukum yang terjadi,” ujar Ogi.

Di sisi lain, Ogi juga menjelaskan kondisi terkini mengenai pembagian hak kepada pihak terkait seiring dengan proses likuidasi Wanaartha Life yang tengah berjalan. Berdasarkan laporan Tim Likuidasi kepada OJK, mereka telah melakukan pembagian dana jaminan dalam tiga tahap secara proporsional kepada pemegang polis.

“Selanjutnya, Tim Likuidasi saat ini sedang melakukan upaya likuidasi terhadap aset lainnya antara lain penjualan aset properti tersisa dan upaya hukum terhadap beberapa aset keuangan yang dimiliki oleh WAL (Wanaartha Life) yang saat ini masih dalam proses hukum,” pungkas Ogi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Kejahatan finansial masih kerap terjadi, salah satunya yang tengah menjadi perhatian publik adalah benificial owner atau pemilik manfaat. Di mana orang yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi.

Selain itu juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung. 

Menurut Pengamat Hukum Yunus Husein, beneficial owner merupakan orang di balik layar yang mengendalikan perusahaan secara menyeluruh. Hal ini terjadi dalam kasus Kresna Life. Menurut Yunus, pemilik Kresna Life Michael Steven merupakan sosok beneficial owner yang merugikan nasabah.

“Jadi kalau mau cari financial crime, jangan cari perusahaannya saja. Kejar orang di balik perusahaannya, kejar si Michael, dia ini sebagai beneficial owner yang mengendalikan segala-galanya, dia yang bermain, dia yang memanfaatkan perusahaan itu,” tegas Yunus dalam seminar bertajuk Hati-Hati Modus Financial Crime di Sektor Keuangan, Selasa (13/8/2024). 

Baca juga: Asuransi Kesehatan Tumbuh Positif, Rasio Klaim Lebih Terkendali

Sebagai catatan, pemilik Grup Kresna Michael Steven ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas perkara yang menyangkut PT Kresna Sekuritas. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, MS masih dapat memenangkan gugatan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam tiga kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Lebih jauh dia menjelaskan, buronan yang mengajukan gugatan dalam perkara pidana maupun perdata telah melanggar prinsip Fugitive Disentitlement Doctrine. Dia dianggap tidak menghargai pengadilan. 

Di lain sisi, Yunus juga mengkritisi terkait dengan administrasi pengawasan di sektor asuransi yang tidak sebaik administrasi pengawasan di sektor perbankan. 

“Karena kurang rapinya administrasi ini bisa dijadikan celah-celah mengajukan gugatan di PTUN. Tapi, dalam kasus ini, saya lihat celahnya bukan gara-gara itu (administrasi), tapi gara-gara faktor-faktor yang tidak jelas. Masa buronan bisa menang berkali-kali,” ujarnya. 

Baca juga: IFG Life Lapor Kinerja Impresif, Klaim dan Laba Tak Diungkapkan

Di kesempatan yang sama, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Pujiyono Suwadi menilai, dalam kasus Kresna Life diperlukan penegakan hukum yang cermat, terutama para pengadil di PTUN. Jika tidak, akan berujung pada preseden buruk. 

“Di PTUN itu seperti pra peradilan, yang diadili adalah alat-alat bukti yang sifatnya formil. Makanya, kecermatan administrasi dari pembuat kebijakan harus strict betul. Terkait dengan Kresna Life, hal-hal formil ini tidak dipatuhi, ya jadinya persoalan. Sekali pun kita juga mempersoalkan ketidakpekaan keputusan (pengadil) tersebut,” ujarnya.

Pujiyono menilai, OJK sudah sesuai prosedur dalam menangani kasus Kresna Life. Sejumlah tahapan telah ditempuh, hingga akhirnya menutup izin usaha Kresna Life. Menurut dia, poin pentingnya adalah keberanian aparat hukum yang diawali dari OJK.

“Keputusan PTUN sebagian besar dalam eksekusinya bisa disiasati. Banyak putusan PTUN yang menang di atas kertas. Tinggal bagaimana keberanian tim hukum OJK,” jelasnya. 

Solusi Kasus Kresna Life

Solusi selanjutnya, kata Pujiyono, jika OJK ingin melakukan intervensi dalam kasus Kresna Life, bisa ‘dilarikan’ pada kasus korupsi. Dengan begitu, aparat penegak hukum lain bisa terlibat dalam kasus ini. 

Selain itu, sambung Pujiyono, ada beberapa pembelajaran penting dalam kasus Kresna Life. Pertama, pentingnya pengawasan ketat terhadap produk keuangan, terutama yang menawarkan imbal hasil tinggi. Kedua, urgensi peningkatan literasi keuangan masyarakat agar lebih kritis dalam menilai produk investasi.

“Terakhir, kebutuhan penguatan regulasi terkait transparansi kepemilikan perusahaan untuk mencegah praktik ultimate beneficial owner yang merugikan,” ujarnya. 

Kemudian, Pengamat Asuransi Reza Ronaldo mengatakan, sejumlah kasus kejahatan korporasi di industri asuransi memang jadi tantangan tersendiri bagi OJK. Oleh karenanya, regulator dan para penegak hukum perlu melakukan adaptasi regulasi di tengah teknologi dan digitalisasi yang semakin canggih sebagai langkah identifikasi dan menangkap pelaku financial crime dengan kepemilikan tersembunyi.

Baca juga: Maksimalkan Proteksi Diri dengan Asuransi Life Care dari BRI

“Kasus gugatan balik terhadap OJK menunjukkan perlunya perbaikan regulasi dan penegakan hukum untuk memberikan efek jera lebih kuat. Jadi nggak boleh regulator kalah dengan yang diatur,” tegasnya. 

Di sisi lain, industri asuransi juga perlu memperbaiki tata kelola perusahaan yang baik, bukan malah berorientasi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. “Yuk mari kita hidupkan industri asuransi ini, yuk kita lihat lagi, jangan lagi kita manipulasi informasi, aktuarisnya kalau kurang lebih sekian ya sekian,” ucapnya. 

Sementara, Chairman Infobank Media Group Eko B Supriyanto menegaskan, bagi oknum industri jasa keuangan yang merusak reputasi, harus segera dikeluarkan dari lingkup industri dan regulator. Penegak hukum juga harus melakukan penindakan yang tegas.

Editor: Nida Sahara (niidassahara@gmail.com )

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penanganan kasus Kresna Life Insurance masih berliku. Bos Kresna Group, Michael Steven, terus melakukan perlawanan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menggugat keputusan sanksi dan perintah tertulis yang dilayangkan regulator itu kepadanya.

Anehnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengambulkan gugatan Michael Steven terhadap OJK untuk membatalkan sanksi pencabutan Kresna Life dan perintah tertulis yang dikeluarkan OJK. Kini, OJK tengah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan tingkat banding yang dikeluarkan PTUN Jakarta tersebut.

Pengamat Hukum Denny Indrayana menilai kasus gugatan Boss Kresna Group itu terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK terbilang aneh dan ajaib. Meski sudah jadi tersangka dan buronan Bareskrim Polri, Michael Steven masih bisa menggugat OJK dan memenangkan bandingnya dari OJK.

“Ini aneh bin ajaib, karena buron bisa menang dan diberikan hak untuk mengajukan gugatan banding. Dalam konsep yang normal buron itu dikurangi hak-hak hukumnya. Kalau dia mau melakukan langkah-langkah hukum, mestinya dia berani menghadapinya. Ini sepertinya dia tidak berani hadapi hukum pidana makanya menggugat perdata. Padahal, yang dirugikan banyak kepentingan. OJK yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat malah dikalahkan oleh buron," papar Denny baru-baru ini.

Dia menekankan bahwa dalam UU pencucian uang sudah ada soal pembatasan hak hukum bagi buronan. Mahkamah Agung juga melarang buronan mengajukan praperadilan. Bahkan dalam konsep-konsep di negara maju, seseorang yang mau mengambil langkah hukum mereka harus taat hukum.

"Ini dia (Michael Steven) gugat ke PTUN, tapi dianya malah lari. Kalau dalam konteks, ini istilahnya fugitive disentitlement. Artinya dia harus dihilangkan hak-hak hukumnya karena dia buron," lanjut Denny.

Ia menilai dalih Michael Steven sebagai ultimate beneficial owner di Kresna Group merupakan modus yang disengaja untuk menempatkan dirinya sebagai pemilik manfaat terakhir di PT Kresna Asset Management agar kejahatannya terlindungi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK sebelumnya, Michael Steven terbukti sebagai ultimate beneficial owner yang meskipun tidak tercantum dalam anggaran dasar. Namun, ia melakukan serangkaian intervensi atas kontrak pengelolaan dana dari Kresna Asset Management untuk melakukan transaksi demi kepentingan grup Kresna, sehingga merugikan konsumen.

Menurut Denny, ultimate beneficial owner merupakan modus lama bagi pelaku kejahatan agar namanya tidak terdeteksi dan sulit tertangkap. “Sehingga saat kejahatannya ketahuan, yang ditangkap nanti namanya disitu supir, orang gak jelas atau office boy," ujarnya.

Lebih lanjut, Denny mengatakan, para ultimate beneficial owner tersebut bisa diseret. Sebab, ada Perpres atau aturan-aturan hukum yang menyatakan bahwa pemilik manfaat harus bertanggung jawab meski namanya tak tercantum di anggaran dasar perusahaan.

Sayangnya, PTUN dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) mengatakan bahwa nama Michael Steven tidak ada di anggaran dasar sehingga dia tidak bertanggung jawab.

Denny menilai bahwa majelis hakim telah keliru membuat keputusan karena salah satu modus menghilangkan jejak dan tanggung jawab justru dengan tidak mencantumkan nama. Apalagi terbuti jelas dari hasil penyeldikan OJK bahwa Michael Steven yang mengatur, mengintervensi investasi saham di mana, modal ditanam ke anak-anak perusahaan afiliasi.

Pengamat Hukum Denny Indrayana menilai kasus gugatan Boss Kresna Group Michael Steven terhadap OJK atas sanksi denda dan surat peringatan tertulis yang dikeluarkan OJK terbilang "aneh bin ajaib" karena meskipun sudah jadi tersangka dan buronan Bareskrim Polri, Michael Steven masih bisa menggugat OJK dan memenangkan bandingnya dari OJK.

"Aneh bin ajaib kan buron bisa menang dan diberikan hak untuk mengajukan gugatan, ajukan banding. Dalam konsep yang normal buron itu dikurangi hak-hak hukumnya. kalau dia mau melakukan langkah-langkah hukum dia mesti menghadapi dong! Sepertinya dia nggak berani hadapi hukum pidana dia gugat perdata padahal yang dirugikan banyak kepentingan. Nah OJK sudah melindungi kepentingan masyarakat malah dikalahkan oleh buron," kata Denny kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Padahal lanjutnya, dalam UU pencucian uang sudah ada soal pembatasan hak hukum bagi buronan dan Mahkamah Agung juga melarang buronan mengajukan praperadilan. Bahkan dalam konsep-konsep di negara maju dan negara umumnya bahwa seseorang yang mau mengambil langkah hukum mereka harus taat hukum.

"Ini dia (Michael Steven) gugat ke PTUN, dia-nya malah lari (buron). Kalau dalam konteks atau istilahnya ini fugitive disentitlement, artinya dia dihilangkan hak-hak hukumnya karena dia buron," tukasnya.

Denny juga menilai dalih Michael Steven sebagai ultimate beneficial owner di Kresna Group adalah modus yang disengaja untuk menempatkan dirinya sebagai pemilik manfaat terakhir di PT Kresna Asset Management agar kejahatannya terlindungi.

Sebelumnya, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, Michael Steven terbukti sebagai ultimate beneficial owner yang meskipun tidak tercantum dalam anggaran dasar namun, Michael Steven melakukan serangkaian intervensi atas kontrak pengelolaan dana dari PT Kresna Asset Management untuk melakukan transaksi demi kepentingan grup Kresna, sehingga merugikan konsumen.

"Modus bahwa dia tidak ada namanya di anggaran dasar pemegang saham itu kan modus lama. memang beneficial owner-kan mereka tidak mau muncul namanya supaya mereka kalau melakukan kejahatan tidak terdeteksi atau tidak bisa ditangkap. Yang ditangkap nanti namanya disitu supir, orang gak jelas atau office boy," ujar Denny.

Untuk menyeret para ultimate beneficial owner ini, menurut Denny, sebenarnya sudah ada Perpres atau aturan-aturan hukum yang menyatakan bahwa pemilik manfaat harus bertanggung jawab meskipun namanya tidak ada di dalam anggaran dasar. Namun sayangnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) mengatakan bahwa nama Michael Steven tidak ada di anggaran dasar sehingga dia tidak bertanggung jawab.

"Itu kan mohon maaf majelis hakimnya keliru karena salah satu modus menghilangkan jejak dan tanggung jawab justru dengan tidak mencantumkan nama. Bahwa dia yang mengatur, mengintervensi investasi saham di mana, modal ditanam ke anak-anak perusahaan afiliasi dia kan clear dibuktikan oleh OJK. Jadi jangan dikelabui karena sebenarnya dia pemilik manfaat dari transaksi-transaksi yang diselewengkan Michael Steven ini. Jadi mestinya hukum ditegakkan lagi jangan kalah sama buronan," tegas Denny.

Sementara terkait sanksi denda sebesar Rp5,7 miliar dan larangan sebagai pemegang saham, pengurus, dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama lima tahun yang dijatuhi OJK, menurutnya sudah tepat. "Itu sudah tepat dan seharusnya sudah bisa mengarah pidana dan memang sudah menjadi tersangka kan yang bersangkutan," tutupnya.

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perkara hukum yang melibatkan pendiri Grup Kresna, Michael Steven belum sampai ke ujung. Gugatan hukum dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih berlangsung dan kini sampai ke Mahkamah Agung (MA).

Pada pekan lalu, OJK telah mengajukan memori kasasi kepada MA atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikuatkan putusan tingkat banding dalam Perkara Nomor 437/G/2023/PTUN.JKT, yang mengabulkan gugatan Michael Steven terhadap OJK untuk membatalkan sanksi administratif dan Perintah Tertulis yang dikeluarkan OJK.

Michael Steven keberatan atas sanksi denda sebesar Rp 5,7 miliar dan perintah tertulis berupa larangan sebagai pemegang saham, pengurus, dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama lima tahun. Adapun, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, Michael Steven merupakan pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management.

Michael diduga melakukan intervensi atas kontrak pengelolaan dana dari PT Kresna Asset Management untuk melakukan transaksi demi kepentingan Grup Kresna, sehingga merugikan konsumen. Sebagai pengingat, perkara hukum ini berpangkal dari gagal bayar polis Kresna Link Investa dan Protecto Investa Kresna yang dikelola oleh PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) pada Februari 2020.

Perkara hukum yang kembali mencuat ini memicu kekhawatiran akan munculnya sentimen negatif terhadap saham-saham yang terafiliasi dengan Grup Kresna. Saat ini, setidaknya ada delapan saham yang terafiliasi Grup Kresna.

Mereka adalah PT Quantum Clovera Investama Tbk (KREN), PT M Cash Integrasi Tbk (MCAS), PT NFC Indonesia Tkbk (NFCX), PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX), PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (DIVA), PT Telefast Indonesia Tbk (TFAS), PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk (ASMI) dan PT Danasupra Erapacific Tbk (DEFI).

Dari delapan saham tersebut, tiga saham terkurung di papan pemantauan khusus, yakni KREN, ASMI dan DEFI. Saham DEFI bahkan berada di daftar saham yang berpotensi delisting. Meski di luar papan pemantauan khusus, tapi bukan berarti nasib kelima saham lainnya punya performa apik.

Pergerakan harga saham MCAS, NFCX, DMMX, DIVA dan TFAS, turun signifikan dengan level double digit secara year to date. Pada perdagangan Kamis (11/7), hampir semua saham terafiliasi Grup Kresna merosot. Lima saham turun dan sisanya bergerak stagnan.

Founder WH-Project William Hartanto melihat belum tuntasnya perkara hukum yang menyeret pendiri Grup Kresna akan membawa sentimen negatif terhadap saham-saham terafiliasi. "Itu menjadi kekhawatiran, masih perlu diwaspadai. Bisa semakin menambah keinginan investor untuk exit," kata William kepada Kontan.co.id, Kamis (11/7).

Pengamat Pasar Modal & Direktur Avere Investama, Teguh Hidayat sepakat bahwa investor perlu waspada terhadap risiko yang semakin besar di dalam saham-saham Grup Kresna. Pelaku pasar juga mesti hati-hati, lantaran harga yang sudah terjun tidak lantas membuat sahamnya menjadi menarik dan layak koleksi.

"Terlepas dari perusahaan bergerak di bidang apa pun, mau ada aksi korporasi atau apa pun, kalau owner-nya problematik ya hindari. Meski harga sahamnya sudah turun, enggak rekomendasi," tegas Teguh.

Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani mengamini agar pelaku pasar waspada terhadap saham-saham Grup Kresna yang pergerakan harganya volatile dan sering tidak wajar. Apalagi ketika terjadi tren penurunan harga, seperti DIVA yang sudah downtrend sejak tahun 2021. "Ekspektasinya akan terus turun," kata Arjun.

Di sisi yang lain, Teguh menyoroti otoritas bursa dalam melakukan pengawasan saham, sekaligus saat menyaring calon-calon emiten yang menggelar Initial Public Offering (IPO). Di samping faktor fundamental, kredibilitas dan reputasi grup bisnis atau pemilik perusahaan mesti menjadi indikator penting untuk menilai kelayakan emiten.

Otoritas pasar modal juga harus cermat dan transparan dalam mengawasi transaksi, serta tegas menindak saat terjadi aksi "goreng saham". Maraknya saham-saham tak layak IPO hingga transaksi yang tak wajar akan membuat pasar saham menjadi tidak kondusif, bahkan kehilangan daya tarik.

"Saham jelek banyak, dia menyerap likuiditas pasar. Sehingga saham-saham yang bagus jadi kekurangan likuiditas dan akan sulit naik. Bukan hanya soal risiko investasi dari investor, tapi kenapa saham-saham jelek itu sejak awal dibiarkan lolos IPO?" tegas Teguh.

Adapun, pihak yang paling rentan dirugikan dalam hal ini adalah investor publik, terutama investor ritel. "Jumlah saham yang problematik terlalu banyak. Kalau sudah begini caranya, bahkan investor yang main benar pun kena juga imbasnya," ujar Teguh.

Sementara itu, William mengingatkan agar pelaku pasar harus cermat membaca volatilitas harga saham. Hal ini penting, supaya tidak gampang tergiur ketika ada lonjakan harga, lalu nyangkut atau terbanting di saham gorengan.

Perlu menilik lebih dalam ada faktor apa di balik perubahan harga saham, baik secara fundamental maupun teknikalnya. "Perhatikan laporan perusahaan dan penjelasan atas volatilitas perdagangan saham. Lihat juga spiking volume di grafik, ini bisa membantu memberi indikasi apabila terjadi aksi goreng secara tidak wajar," tandas William.

JAKARTA, investor,id - Pemilik Kresna Group Michael Steven sengaja menempatkan dirinya sebagai pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management sebagai modus agar kejahatannya terlindungi.

Demikian disampaikan Pengamat Hukum Denny Indrayana, menanggapi keterangan OJK bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, Michael Steven terbukti sebagai ultimate beneficial owner yang meskipun tidak tercantum dalam anggaran dasar. Namun, Michael Steven melakukan serangkaian intervensi atas kontrak pengelolaan dana dari PT Kresna Asset Management untuk melakukan transaksi demi kepentingan grup Kresna, sehingga merugikan konsumen.

Denny mengatakan bahwa ultimate beneficial owner merupakan modus lama bagi pelaku kejahatan agar namanya tidak terdeteksi dan sulit tertangkap.

"Modus bahwa dia tidak ada namanya di anggaran dasar pemegang saham, itu kan modus lama. memang beneficial owner-kan mereka tidak mau muncul namanya supaya mereka kalau melakukan kejahatan tidak terdeteksi atau tidak bisa ditangkap. Yang ditangkap nanti namanya di situ supir, orang nggak jelas atau office boy," ujar Denny dalam keterangannya, Selasa (9/7/2024).

Untuk menyeret para ultimate beneficial owner ini, menurut Denny, sebenarnya sudah ada Perpres atau aturan-aturan hukum yang menyatakan bahwa pemilik manfaat harus bertanggung jawab meskipun namanya tidak ada di dalam anggaran dasar. Namun sayangnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) mengatakan bahwa nama Michael Steven tidak ada di anggaran dasar sehingga dia tidak bertanggung jawab.

"Itu kan mohon maaf, majelis hakimnya keliru karena salah satu modus menghilangkan jejak dan tanggung jawab justru dengan tidak mencantumkan nama. Bahwa dia yang mengatur, mengintervensi investasi saham di mana, modal ditanam ke anak-anak perusahaan afiliasi dia kan clear dibuktikan oleh OJK. Jadi jangan dikelabui karena sebenarnya dia pemilik manfaat dari transaksi-transaksi yang diselewengkan Michael Steven ini. Jadi mestinya hukum ditegakkan lagi jangan kalah sama buronan," tegas Denny.

Lebih jauh katanya, kasus Michael Steven ini terbilang aneh, karena meskipun sudah jadi tersangka dan buronan Bareskrim Polri, tetapi bisa memenangkan gugatan dan bandingnya terhadap OJK.

"Aneh bin ajaib kan buron bisa menang dan diberikan hak untuk mengajukan gugatan, ajukan banding. Dalam konsep yang norma,l buron itu dikurangi hak-hak hukumnya, kalau dia mau melakukan langkah-langkah hukum dia mesti menghadapi dong. Sepertinya dia nggak berani hadapi hukum pidana dia gugat perdata padahal yang dirugikan banyak kepentingan. Nah OJK sudah melindungi kepentingan masyarakat malah dikalahkan oleh buron," jelas dia.

Padahal lanjutnya, dalam UU pencucian uang sudah ada soal pembatasan hak hukum bagi buronan dan Mahkamah Agung juga melarang buronan mengajukan praperadilan. Bahkan dalam konsep-konsep di negara maju dan negara umumnya bahwa seseorang yang mau mengambil langkah hukum mereka harus taat hukum.

"Ini dia (Michael Steven) gugat ke PTUN, dia-nya malah lari (buron). Kalau dalam konteks atau istilahnya ini fugitive disentitlement, artinya dia dihilangkan hak-hak hukumnya karena dia buron," tukasnya.

Sementara terkait sanksi denda sebesar Rp 5,7 miliar dan larangan sebagai pemegang saham, pengurus, dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama lima tahun yang dijatuhi OJK, menurutnya sudah tepat. "Itu sudah tepat dan seharusnya sudah bisa mengarah pidana dan memang sudah menjadi tersangka kan yang bersangkutan," pungkasnya.

Editor: Nida Sahara (niidassahara@gmail.com )

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Tabir pemilik Kresna Group Michael Steven semakin lama mulai terkuak ke permukaan. Michael Steven sengaja menempatkan dirinya sebagai pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management sebagai modus agar kejahatannya terlindungi.

Demikian disampaikan Pengamat Hukum Denny Indrayana, menanggapi keterangan OJK bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, Michael Steven terbukti sebagai ultimate beneficial owner yang meskipun tidak tercantum dalam anggaran dasar namun, Michael Steven melakukan serangkaian intervensi atas kontrak pengelolaan dana dari PT Kresna Asset Management untuk melakukan transaksi demi kepentingan grup Kresna, sehingga merugikan konsumen.

Denny mengatakan bahwa ultimate beneficial owner merupakan modus lama bagi pelaku kejahatan agar namanya tidak terdeteksi dan sulit tertangkap.

"Modus bahwa dia tidak ada namanya di anggaran dasar pemegang saham itu kan modus lama. memang beneficial owner-kan mereka tidak mau muncul namanya supaya mereka kalau melakukan kejahatan tidak terdeteksi atau tidak bisa ditangkap. Yang ditangkap nanti namanya disitu supir, orang gak jelas atau office boy," ujar Denny kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Untuk menyeret para ultimate beneficial owner ini, menurut Denny, sebenarnya sudah ada Perpres atau aturan-aturan hukum yang menyatakan bahwa pemilik manfaat harus bertanggung jawab meskipun namanya tidak ada di dalam anggaran dasar.

Namun sayangnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) mengatakan bahwa nama Michael Steven tidak ada di anggaran dasar sehingga dia tidak bertanggung jawab.

"Itu kan mohon maaf majelis hakimnya keliru karena salah satu modus menghilangkan jejak dan tanggung jawab justru dengan tidak mencantumkan nama. Bahwa dia yang mengatur, mengintervensi investasi saham di mana, modal ditanam ke anak-anak perusahaan afiliasi dia kan clear dibuktikan oleh OJK," tegas Denny.

"Jadi jangan dikelabui karena sebenarnya dia pemilik manfaat dari transaksi-transaksi yang diselewengkan Michael Steven ini. Jadi mestinya hukum ditegakkan lagi jangan kalah sama buronan," tambahnya.

Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Selasa (2/7) telah mengajukan memori kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Putusan itu dikuatkan putusan tingkat banding dalam Perkara Nomor 437/G/2023/PTUN.JKT yang mengabulkan gugatan Michael Steven terhadap OJK untuk membatalkan sanksi administratif dan Perintah Tertulis yang dikeluarkan OJK.

Dalam perkara itu, Michael Steven keberatan atas sanksi denda Rp 5,7 miliar dan perintah tertulis berupa larangan sebagai pemegang saham, pengurus, dan/atau pegawai di lembaga jasa keuangan bidang pasar modal selama lima tahun. OJK menyebut, sanksi tesebut guna menghentikan langkah Michael Steven agar tidak mengulangi pelanggarannya di sektor jasa keuangan. Serta mencegah munculnya kerugian lebih besar para konsumen .

“Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, Michael Steven terbukti sebagai pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management,” kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa, dalam rilis yang diterima Kontan.co.id, Jumat (5/7).

Meskipun tidak tercantum dalam anggaran dasar, Michael Steven melakukan serangkaian intervensi atas kontrak pengelolaan dana (KPD) PT Kresna Asset Management untuk melakukan transaksi demi kepentingan Grup Kresna. Sehingga merugikan konsumen.

Dalam proses peradilan, OJK telah melakukan upaya maksimal mempertahankan sanksi terhadap Michael Steven terkait kesesuaian wewenang, prosedur, dan substansi dari denda serta perintah tertulis tersebut dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam persidangan di pengadilan, OJK menghadirkan sejumlah bukti, saksi, dan ahli terkait tindakan intervensi Michael Steven dalam penempatan investasi di grup Kresna. Para akademisi yang dihadirkan OJK dalam persidangan sebagai ahli telah memperkuat landasan hukum bahwa Michael Steven sebagai ultimate beneficial owner dapat dikenakan sanksi sehubungan dengan sejumlah transaksi grup kresna yang sarat dengan benturan kepentingan dan merugikan konsumen.

Para ahli sependapat dengan langkah OJK untuk menerbitkan perintah tertulis kepada Michael Steven sebagai upaya penegakkan hukum demi kepentingan konsumen dan masyarakat serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

OJK juga telah menyampaikan kepada majelis hakim terkait penetapan Michael Steven sebagai tersangka oleh Mabes Polri, sehubungan dengan pelanggaran di Grup Kresna.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajukan memori kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) pada Selasa (2/7), atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikuatkan putusan tingkat banding dalam perkara Nomor 437/G/2023/PTUN.JKT. Putusan itu mengabulkan gugatan Michael Steven terhadap OJK untuk membatalkan sanksi administratif dan perintah tertulis yang dikeluarkan OJK.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan dalam perkara yang dimaksud, Michael Steven keberatan atas sanksi denda sebesar Rp 5,7 miliar dan perintah tertulis berupa larangan sebagai pemegang saham, pengurus, dan/atau pegawai di lembaga jasa keuangan bidang pasar modal selama lima tahun.

"Sanksi tesebut diterbitkan OJK guna menghentikan langkah Michael Steven agar tidak mengulangi pelanggarannya di sektor jasa keuangan serta mencegah munculnya kerugian lebih besar yang dialami konsumen," ujar Aman dalam keterangan resmi, Jumat (5/7).

Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, Aman menerangkan, Michael Steven terbukti sebagai pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management.

Meskipun tidak tercantum dalam anggaran dasar namun melakukan serangkaian intervensi atas kontrak pengelolaan dana dari PT Kresna Asset Management untuk melakukan transaksi demi kepentingan grup Kresna. Dengan demikian, dinilai merugikan konsumen.

"Dalam proses peradilan, OJK telah melakukan upaya maksimal mempertahankan sanksi terhadap Michael Steven terkait kesesuaian wewenang, prosedur, dan substansi dari denda serta perintah tertulis tersebut dengan peraturan perundang-undangan," kata Aman.

Dalam persidangan di pengadilan, Aman mengatakan, OJK telah menghadirkan sejumlah bukti, saksi, dan ahli terkait tindakan intervensi Michael Steven dalam penempatan investasi di grup Kresna.

Dia bilang, para akademisi yang dihadirkan oleh OJK dalam persidangan sebagai ahli telah memperkuat landasan hukum bahwa Michael Steven sebagai ultimate beneficial owner dapat dikenakan sanksi sehubungan dengan sejumlah transaksi grup kresna yang sarat dengan benturan kepentingan dan merugikan konsumen.

Aman menyebut para ahli sependapat dengan langkah OJK untuk menerbitkan perintah tertulis kepada Michael Steven sebagai upaya penegakkan hukum demi kepentingan konsumen dan masyarakat serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

"OJK juga telah menyampaikan kepada Majelis Hakim terkait penetapan Michael Steven sebagai tersangka oleh Mabes Polri sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukannya di grup Kresna," katanya.

Dengan demikian, Aman mengatakan upaya hukum kasasi yang telah dilakukan oleh OJK dalam perkara di atas yang telah menjadi perhatian dan harapan dari masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat terselesaikan dengan baik sehingga konsumen dan masyarakat yang dirugikan oleh perbuatan Michael Steven dapat memperoleh hak-haknya.

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan telah mengajukan memori kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) atas putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan Michael Steven untuk membatalkan sanksi administratif dan perintah tertulis dari OJK. Upaya ini dilakukan regulator salah satunya guna memastikan Michael Steven tidak mengulangi pelanggaran serupa di sektor pasar modal.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa menyampaikan, memori kasasi yang disampaikan kepada MA terkait putusan PTUN Jakarta dalam Perkara Nomor 437/G/2023/PTUN.JKT. Dalam hal ini, gugatan Michael Steven tentang pembatalan sanksi administratif dan Perintah Tertulis yang dikeluarkan OJK, dikabulkan oleh PTUN Jakarta.

Dalam perkara dimaksud, Michael Steven keberatan atas sanksi denda sebesar Rp 5,7 miliar dan perintah tertulis berupa larangan sebagai pemegang saham, pengurus, dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama lima tahun.

“Sanksi tersebut diterbitkan OJK guna menghentikan langkah Michael Steven agar tidak mengulangi pelanggarannya di sektor jasa keuangan serta mencegah munculnya kerugian lebih besar yang dialami konsumen,” ungkap Aman dalam keterangannya, Jumat (5/7/2024).

Dia menerangkan, mengacu hasil pemeriksaan OJK, Michael Steven terbukti sebagai pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management. Meskipun tidak tercantum dalam anggaran dasar, namun melakukan serangkaian intervensi atas kontrak pengelolaan dana dari PT Kresna Asset Management untuk melakukan transaksi demi kepentingan grup Kresna. Praktek semacam dinilai OJK telah merugikan konsumen.

Aman menjelaskan, dalam proses peradilan di PTUN, OJK telah melakukan upaya maksimal mempertahankan sanksi terhadap Michael Steven terkait kesesuaian wewenang, prosedur, dan substansi dari denda serta perintah tertulis tersebut dengan peraturan perundang-undangan. OJK juga telah menghadirkan sejumlah bukti, saksi, dan ahli terkait tindakan intervensi Michael Steven dalam penempatan investasi di grup Kresna.

“Para akademisi yang dihadirkan oleh OJK dalam persidangan sebagai ahli telah memperkuat landasan hukum bahwa Michael Steven sebagai ultimate beneficial owner dapat dikenakan sanksi sehubungan dengan sejumlah transaksi grup Kresna yang sarat dengan benturan kepentingan dan merugikan konsumen,” urai Aman.

Dengan alasan itu, lanjut Aman, para ahli pun sependapat dengan langkah OJK untuk menerbitkan perintah tertulis kepada Michael Steven. Langkah ini sebagai upaya penegakkan hukum demi kepentingan konsumen dan masyarakat serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Di sisi lain, OJK juga telah menyampaikan kepada Majelis Hakim terkait penetapan Michael Steven sebagai Tersangka oleh Mabes Polri sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukannya di grup Kresna.

“Dengan demikian, upaya hukum kasasi yang telah dilakukan oleh OJK dalam perkara di atas yang telah menjadi perhatian dan harapan dari masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat terselesaikan dengan baik sehingga konsumen dan masyarakat yang dirugikan oleh perbuatan Michael Steven dapat memperoleh hak-haknya,” pungkas Aman.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News