JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, insentif kepada produsen penting diberikan sejalan dengan rencana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Hal itu menurutnya merujuk kepada kondisi daya beli masyarakat yang dilaporkan menurun.

"Saya kira, saya kira insentif menjadi sangat penting ya, apalagi, secara umum ya. Apalagi kalau menurut datanya kan banyak disampaikan oleh kementerian lain daya beli kita menurun," ujar Agus di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

UNSPLASH/PAUL SIEWERT Ilustrasi minuman berpemanis, minuman manis.

Ia melanjutkan, sebagai bagian dari pemerintah, Kemenperin terus melakukan pembicaraan dengan para pelaku industri terkait penerapan cukai.

Kemenperin juga menerima masukan dari pihak industri.

Agus juga mengungkapkan, dirinya sudah menyampaikan usulan soal penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia berharap dalam waktu dekat sudah ada tindak lanjut dari Presiden soal usulan tersebut.

"Ya itu sudah saya usulkan. Saya sudah usulkan kepada Bapak Presiden. Ya kita harap dalam waktu dekat ini ada, tindak lanjut dari Pak Presiden," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, usulan tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan sebesar minimal 2,5 persen pada 2025 ini menjadi kesimpulan rapat kerja BAKN DPR RI bersama Kemenkeu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, insentif kepada produsen penting diberikan sejalan dengan rencana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Hal itu menurutnya merujuk kepada kondisi daya beli masyarakat yang dilaporkan menurun.

"Saya kira, saya kira insentif menjadi sangat penting ya, apalagi, secara umum ya. Apalagi kalau menurut datanya kan banyak disampaikan oleh kementerian lain daya beli kita menurun," ujar Agus di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

UNSPLASH/PAUL SIEWERT Ilustrasi minuman berpemanis, minuman manis.

Ia melanjutkan, sebagai bagian dari pemerintah, Kemenperin terus melakukan pembicaraan dengan para pelaku industri terkait penerapan cukai.

Kemenperin juga menerima masukan dari pihak industri.

Agus juga mengungkapkan, dirinya sudah menyampaikan usulan soal penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia berharap dalam waktu dekat sudah ada tindak lanjut dari Presiden soal usulan tersebut.

"Ya itu sudah saya usulkan. Saya sudah usulkan kepada Bapak Presiden. Ya kita harap dalam waktu dekat ini ada, tindak lanjut dari Pak Presiden," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, usulan tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan sebesar minimal 2,5 persen pada 2025 ini menjadi kesimpulan rapat kerja BAKN DPR RI bersama Kemenkeu.

UNSPLASH/JOAN TRAN Ilustrasi minuman berpemanis, minuman manis.

Wahyu menjelaskan, usulan ini diajukan untuk mengendalikan dan mengurangi dampak negatif konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan yang sangat tinggi.

Usulan ini juga akan meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau.

Sebagai informasi, dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintah telah memasukkan rencana pungutan cukai MBDK ke daftar kebijakan pendapatan negara tahun depan.

"Pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan/atau pemanis yang berlebihan, serta untuk mendorong industri untuk mereformulasi produk MBDK yang rendah gula," tulis pemerintah dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025.

"Sehingga, akhirnya diharapkan dapat mengurangi eksternalitas negatif bagi kesehatan masyarakat bagi kesehatan masyarakat yaitu dengan menurunnya prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) pada masyarakat," tulis pemerintah.

Berdasarkan dokumen RAPBN 2025, pemerintah menargetkan setoran cukai sebesar Rp 244,19 triliun, naik 5,93 persen dari outlook setoran cukai tahun ini sebesar Rp 230,50 triliun.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perlu diketahui bahwa tidak semua barang konsumsi yang beredar saat ini memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat.

Justru, sebagian dari barang konsumsi tersebut memiliki dampak buruk bagi kesehatan apabila konsumsinya tidak dikendalikan. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah instrumen untuk mengendalikan barang konsumsi, salah satunya melalui instrumen cukai.

Saat ini, pemerintah sudah memberlakukan pengenaan cukai pada hasil tembakau. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan konsumsi rokok, mengawasi peredarannya hingga berperan dalam menurunkan prevalensi merokok.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kebijakan cukai hasil tembakau atau CHT pada 2022 diklaim dapat menurunkan konsumsi rokok sebesar rata-rata 3% per tahun.

Tidak hanya mengendalikan konsumsi rokok, terbaru pemerintah juga berencana mengenakan cukai terhadap produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Pengenaan cukai atas MDK tersebut diharapkan bisa mencegah penyakit tidak menular (PTM) seperti obesitas hingga diabetes dengan mendorong produsen mengurangi kadar gula dalam produk mereka.

Maklum, prevalensi PTM di Indonesia terus mengalami peningkatan, seperti penyakit stroke, jantung dan diabetes. Bahkan, berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), PTM menjadi penyebab kematian terbanyak di Indonesia.

Misalnya pada tahun 2001 proporsi angka kematian akibat PTM meningkat dari 49,9% menjadi 59,5% pada tahun 2007. Adapun, produk rokok dan gula menjadi faktor risiko PTM tersebut.

Oleh karena itu, pengenaan cukai terhadap produk rokok dan MBDK menjadi instrumen yang tepat apabila pemerintah benar-benar ingin serius menurunkan prevalensi PTM. Maklum, tanpa sadar, lambat laun kedua produk tersebut membuat konsumennya kecanduan sehingga muncul rasa keinginan untuk selalu mengonsumsinya secara berlebihan.

Munculnya perilaku dan kebiasaan untuk mengonsumsi produk rokok dan minuman tinggi gula tidak terlepas dari faktor lingkungan. Sebut saja masih banyaknya iklan yang memasarkannya hingga mudahnya kedua produk tersebut didapatkan, seperti swalayan maupun kios.

Sebagai sebuah instrumen untuk pengendalian konsumsi, keberadaan cukai memang sangat penting terutama untuk mengendalikan konsumsi Barang Kena Cukai (BKC) yang berdampak buruk terhadap kesehatan.

Misalnya saja melalui kebijakan cukai rokok atau CHT. Hampir setiap tahunnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku otoritas melakukan kenaikan tarif CHT, seperti keputusan kenaikan tarif untuk rokok sebesar 10% pada tahun 2023 dan 2024. Kenaikan ini dimaksudkan untuk menurunkan prevalensi perokok anak serta meningkatkan target penerimaan cukai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kebijakan ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menargetkan turunnya prevalensi perokok anak menjadi 8,7% pada 2024.

Tidak hanya sebagai instrumen pengendali konsumsi, cukai juga berguna sebagai sumber penerimaan negara. Pemanfaatan penerimaan cukai hasil tembakau salah satunya dituangkan dalam bentuk dana bagi hasil (DBH) CHT yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau tembakau.

Misalnya saja di bidang kesehatan, DBH CHT diprioritaskan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan di daerah.

Selain itu, jika berbicara mengenai cukai MBDK, sebetulnya rencana pengenaannya sudah diwacanakan sejak tahun 2020. Namun sampai saat ini tidak kunjung diimplementasikan dan kembali direncanakan pada tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Dengan adanya kebijakan cukai MBDK ini diharapkan industri makanan dan minuman (mamin) bisa mereformulasi produk MBDK yang lebih rendah gula.

Setidaknya, ada dua sisi positif yang bisa diambil dari pengenaan cukai MBDK. Pertama, pungutan cukai MBDK bisa menekan prevalensi obesitas dan penyakit tidak menular seperti diabetes. Kedua, penerimaan yang terkumpul dari pengenaan cukai juga bisa dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan pemerintah di sektor lain, mulai dari infrastruktur hingga layanan publik.

Saat ini, kampanye untuk mendorong penerapan cukai MBDK sudah semakin digalakkan oleh masyarakat, khususnya anak muda. Dengan begitu, langkah pemerintah yang akan memberlakukan kebijakan cukai MBDK pada tahun depan merupakan langkah yang tepat, namun dengan tetap memastikan memulainya dengan tarif yang moderat dan mempertimbangkan keberlangsungan industri.

Pengenaan cukai untuk mengendalikan konsumsi tentu tidak hanya terbatas terhadap produk rokok dan MBDK saja. Saat ini, pemerintah juga sudah mengenakan cukai terhadap etil alkohol (EA) dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA).

Sama seperti rokok dan MBDK, konsumsi minuman beralkohol juga bisa memicu risiko kesehatan mental hingga muncul penyakit tida mual. Sebut saja, ketergantungan alkohol, kesulitan berkonsentrasi, hingga memicu penyakit kardiovaskuler hingga hepatitis.

Kesimpulannya, cukai merupakan instrumen yang sangat krusial dalam mengendalikan konsumsi, terutama untuk barang-barang yang berdampak buruk terhadap kesehatan. Bahkan, dalam hal ini pemerintah bisa melakukan ekstensifikasi cukai terhadap produk-produk yang berbahaya apabila konsumsinya tidak kendalikan, seperti makanan siap saji.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani buka suara terkait pungutan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang rencananya bakal diterapkan pada 2025.

Askolani mengatakan, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai pungutan yang sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beberapa tahun terakhir itu.

"Kebijakan cukai MBDK masih di-review," kata dia kepada Kompas.com, Kamis (29/8/2024).

KOMPAS.COM/HADI MAULANA Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani

Lebih lanjut Askolani bilang, dalam menentukan penetapan kebijakan pungutan cukai MBDK, pemerintah bersama legislatif akan melihat terlebih dahulu kondisi perekonomian pada tahun 2025.

"Kemudian akan melihat perkembangan ekonomi di tahun 2025," ujarnya.

Sebagai informasi, dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintah telah memasukan rencana pungutan cukai MBDK ke dalam daftar kebijakan pendapatan negara tahun depan.

"Pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan/atau pemanis yang berlebihan, serta untuk mendorong industri untuk mereformulasi produk MBDK yang rendah gula," tulis pemerintah dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025.

"Sehingga akhirnya diharapkan dapat mengurangi eksternalitas negatif bagi kesehatan masyarakat bagi kesehatan masyarakat yaitu dengan menurunnya prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) pada masyarakat," tulis pemerintah.

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2024).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal pemerintah akan mulai memungut cukai MBDK pada tahun 2025.

Sri Mulyani mengatakan, ketentuan mengenai pungutan cukai MBDK sebenarnya sudah pernah dibahas sebelumnya bersama dengan Komisi XI DPR RI.

Salah satu pertimbangan pemerintah memungut cukai MBDK ialah dengan melihat tingginya angka prevalensi diabetes, sehingga perlu ada upaya untuk mengatasi permasalahan kesehatan tersebut.

Rencana pungutan cukai minuman berpemanis itu pun selaras dengan kenaikan target setoran cukai dalam RAPBN 2025 dari outlook APBN 2024.

Berdasarkan dokumen RAPBN 2025, pemerintah menargetkan setoran cukai sebesar Rp 244,19 triliun, naik 5,93 persen dari outlook setoran cukai tahun ini sebesar Rp 230,50 triliun.

"Kita juga melakukan untuk beberapa (kebijakan) cukai yang selama ini sudah dibahas dengan Komisi XI," ucap Sri Mulyani.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO) merespons rencana pemerintah yang akan menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2025.

Direktur Keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO) Budiyanto mengatakan pihaknya belum melihat secara detail mengenai regulasi tersebut.

Namun menurutnya, regulasi tersebut akan menyasar ke produk minuman siap saji, tetapi di SIDO sendiri, untuk kontribusi minuman siap saji terhadap penjualan masih kecil, hanya sekitar 1-2%.

"Jadi bila impact secara sugar tax mungkin tidak terlalu material, tetapi tentu saja kami selalu berusaha untuk mengikuti peraturan pemerintah tersebut," katanya, saat Public Expose, pada Rabu (28/8/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa SIDO akan mengikuti regulasi yang ada, dan untuk menghadapi kebijakan tersebut, bila memungkinkan SIDO akan meluncurkan produk-produk baru dengan varian yang lebih rendah gula.

Adapun dengan produk rendah gula, menurutnya selain mengikuti aturan baru pemerintah, SIDO juga akan lebih menjamin kesehatan konsumen.

Untuk diketahui, pemerintah telah menetapkan cukai minuman berpemanis pada tahun depan. Rencana itu masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Pemerintah mengusulkan penerimaan cukai sebesar Rp244,2 triliun atau tumbuh 5,9%, dan untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan melalui ekstensifikasi cukai.

Adapun salah satu yang akan dikenakan cukai oleh pemerintah adalah minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berencana untuk menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2025. Analis membagikan strategi bagi emiten untuk bertahan jika kebijakan tersebut diterapkan.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta mengatakan perusahaan terbuka yang memproduksi makanan dan minuman (mamin) perlu membuat strategi untuk memitigasi rencana penerapan cukai MBDK.

Menurutnya, strategi perusahaan nantinya bisa berinovasi untuk menciptakan minuman rendah gula (less sugar). Dia menilai cara itu akan membuat perusahaan terhindar dari penerapan kebijakan cukai.

"Sebenarnya yang penting produknya banyak, yang penting produknya diversified. Jadi nanti otomatis bisa mitigasi terkait dengan penerapan kebijakan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan," katanya saat dikonfirmasi Bisnis, pada Sabtu (24/8/2024).

Lebih lanjut, dia mengungkap bahwa untuk produk konsumsi atau consumer goods terkait minuman berpemanis ini memang sangat luas.

Pasalnya, inovasi produk nantinya bisa memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan (sustainability) dalam peningkatan kinerja fundamental ke depan.

"Di tambah lagi Indonesia juga bagus dari sisi strong domestic consumption, Excellent. Menurut saya jadinya ini akan menjadi bagus akan menjadi potensial untuk menopang kinerja penjualan," tambahnya.

Kemudian, dia merekomendasikan saham PT Mayora Indah Tbk (MYOR) dan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. (ULTJ) yang terpantau menghijau di akhir perdagangan kemarin, Jumat (23/8/2024).

Saham emiten ULTJ meningkat 0,55% dengan harga Rp1.825 per saham, dan saham MYOR meningkat dengan 3,08% di level harga Rp2.680 per saham.

Untuk diketahui, cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, dan berkemungkinan akan diterapkan di tahun depan atau saat pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Salah satu tujuan utama dari PP ini adalah untuk mengurangi konsumsi garam, gula, dan lemak jenuh (GGL) yang berlebihan di masyarakat. Namun, kebijakan ini diperkirakan akan berdampak pada industri makanan dan minuman (mamin) dalam negeri, terutama terkait potensi penerapan cukai pada produk makanan dan minuman kemasan.

Eliza Mardian, seorang peneliti dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, menyatakan bahwa pemerintah harus konsisten dalam menerapkan kebijakan ini jika tujuannya adalah untuk mendorong pola hidup sehat.

Eliza menyarankan agar pemerintah menerapkan sistem klasifikasi pada produk makanan dan minuman kemasan, mirip dengan sistem Nutri-Grade yang diterapkan di Singapura. Sistem ini mengklasifikasikan produk berdasarkan kadar gula dan lemak jenuh, sehingga konsumen dapat lebih mudah memahami kandungan yang ada dalam produk yang mereka konsumsi.

"Seperti yang dilakukan Singapura, negara ini memiliki klasifikasi makanan berdasarkan tingkat gula yang disebut Nutri-Grade. Sistem ini digunakan untuk mengetahui kadar gula dan lemak jenuh pada produk minuman dengan adanya klasifikasi ini setidaknya masyarakat menjadi paham makanan mereka masuk klasifikasi yang mana," jelas Eliza kepada Kontan, Selasa (06/08).

Di Singapura, klasifikasi kadar gula pada minuman diberi kode warna sebagai berikut:

• Hijau Tua: Minuman dengan 0% gula
• Hijau Muda: Minuman dengan maksimal 4% gula
• Kuning: Minuman dengan maksimal 8% gula
• Merah: Minuman dengan maksimal 12% gula

Minuman dengan kadar gula di atas 12% dilarang untuk dijual. Eliza menambahkan bahwa penerapan sistem klasifikasi seperti ini di Indonesia akan lebih adil bagi perkembangan industri mamin dan dapat meminimalisir kenaikan biaya akibat penerapan cukai.

Eliza juga menekankan pentingnya penggunaan jasa pemastian atau TIC (Testing, Inspection, and Certification) untuk melakukan klasifikasi dan sertifikasi keamanan pangan.

Dengan informasi yang lebih transparan, diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat, dan produk-produk yang tidak laku dapat mendorong perusahaan untuk berinovasi dan mereformulasi produknya.

Sistem klasifikasi gula ini sebenarnya sudah diterapkan oleh ritel supermarket Super Indo di Indonesia sejak setahun yang lalu.

Menurut General Manager of Corporate Affairs & Sustainability Super Indo, Yuvlinda Susanto, Super Indo merupakan ritel pertama di Indonesia yang menerapkan sistem indikator gula dengan kode warna pada produk minuman siap saji dalam kemasan.

Sistem ini diterapkan setelah koordinasi intensif selama hampir satu tahun dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Kita mendapatkan rekomendasi dari BPOM dan juga dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Jadi ada intensif koordinasi, diskusi yang cukup panjang, hampir satu tahun untuk kemudian kami bisa menerapkan sugar indicator ini," katanya.

Super Indo menggunakan indikator warna untuk klasifikasi kadar gula sebagai berikut:

• Kuning cerah: Minuman dengan kurang dari 0,5 gram gula
• Kuning tua: Minuman dengan 0,5 gram hingga 6 gram gula
• Orange: Minuman dengan 6 gram hingga 12 gram gula
• Merah kecoklatan: Minuman dengan lebih dari 12 gram gula

Yuvlinda juga mencatat bahwa meskipun ada beberapa produsen yang mempertanyakan sistem ini, banyak yang akhirnya melihat manfaatnya, terutama bagi produk dengan kadar gula rendah yang penjualannya cukup baik.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyasar dua kelompok produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang akan dikenakan cukai.

Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Kemenkeu Iyan Rubianto menyampaikan bahwa dua kelompok MBDK yang akan dikenakan cukai, yaitu minuman siap saji dan konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran.

Untuk minuman siap saji, lanjutnya produk yang dikenai cukai, diantaranya sari buah kemasan dengan tambahan gula, minuman berenergi, minuman lainnya seperti kopi, teh, minuman berkarbonasi, dan lainnya, serta minuman spesial Asia seperti larutan penyegar.

“Ruang lingkupnya adalah jus buah, sari buah, minuman berenergi, minuman lainnya, seperti kopi dan teh, kopi kalau mengandung gula, kalau tidak mengandung gula ya tidak kena [cukai],” katanya dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai, dikutip Selasa (23/7/2024).

Sementara itu, untuk konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran, produk yang dikenai cukai yaitu yang berbentuk bubuk seperti kopi sachet, cair seperti sirup, kental manis, dan yang berbentuk padat seperti effervescent.

Iyan menjelaskan pengenaan cukai atas sejumlah produk tersebut untuk mengendalikan konsumsi MBDK di masyarakat yang berpotensi menyebabkan obesitas dan diabetes.

Pemerintah mencatat, diagnosis diabetes melitus tipe 2 di dalam negeri meningkat 74%, daro 5,2 juta pada 2018 menjadi 9,1 juta klaim pada 2022.Selain itu, total biaya klaim pasien diabetes melitus pada periode 2018 hingga 2022 juga meningkat sebesar 26%, dari Rp1,5 triliun menjadi hampir mencapai Rp2 triliun.

Iyan mengatakan Indonesia menempati urutan ke-5 di dunia sebagai negara dengan jumlah penderita diabetes tertinggi di dunia, yaitu mencapai 19,5 juta orang.

Angka penderita diabetes di Indonesia lebih tinggi dari Brasil dan Meksiko, yang masing-masingnya tercatat sebanyak 15,7 juta orang dan 14,1 juta orang.Jumlah penderita diabetes di Indonesia itu meningkat signifikan dalam 2 dekade, di mana pada 2000 baru tercatat sebanyak 5,6 juta orang dan pada 2011 naik menjadi 7,3 juta orang.

Tanpa kebijakan pengendalian, International Diabetes Federation memperkirakan penderita diabetes melitus di Indonesia akan mencapai 23,33 juta jiwa pada 2030 dan mencapai 28,57 juta jiwa pada 2045.

Iyan menegaskan pengenaan cukai MBDK memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mendorong pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat. Kedua, mendorong industri untuk mereformulasi produk yang lebih rendah gula.

Ketiga, meningkatkan kapasitas fiskal guna mendukung belanja kesehatan.

"Selain sebagai instrumen pengendalian, kebijakan cukai juga dapat digunakan sebagai instrumen penerimaan untuk dukungan belanja kesehatan," jelasnya.

Terkait tarif, Iyan mengatakan tarif cukai MBDK akan ditetapkan spesifik per liter berdasarkan kandungan gula dan menyasar pabrikan untuk produksi dalam negeri dan importir untuk produksi luar negeri.

Daftar Produk yang Tidak Kena Cukai MBDK

Di sisi lain, pemerintah akan melakukan pembebasan atau menetapkan produk MBDK tidak dipungut cukai yang nantinya akan diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK).

Produk tersebut terbagi dalam tiga kategori, yaitu:

1. Kategori keperluan medis

Susu formula atau produk lainnya sesuai dengan masukan BPOM dan Kementerian Kesehatan.

2. Madu dan Jus

madu, jus sayur atau jus buah tanpa pemanis tambahan.

3. Minuman siap saji

minuman yang dijual dan dikonsumsi di tempat, misalnya di warung makan atau restoran

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyasar dua kelompok produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang akan dikenakan cukai.

Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Kemenkeu Iyan Rubianto menyampaikan bahwa dua kelompok MBDK yang akan dikenakan cukai, yaitu minuman siap saji dan konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran.

Untuk minuman siap saji, lanjutnya produk yang dikenai cukai, diantaranya sari buah kemasan dengan tambahan gula, minuman berenergi, minuman lainnya seperti kopi, teh, minuman berkarbonasi, dan lainnya, serta minuman spesial Asia seperti larutan penyegar.

“Ruang lingkupnya adalah jus buah, sari buah, minuman berenergi, minuman lainnya, seperti kopi dan teh, kopi kalau mengandung gula, kalau tidak mengandung gula ya tidak kena [cukai],” katanya dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai, dikutip Selasa (23/7/2024).

Sementara itu, untuk konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran, produk yang dikenai cukai yaitu yang berbentuk bubuk seperti kopi sachet, cair seperti sirup, kental manis, dan yang berbentuk padat seperti effervescent.

Iyan menjelaskan pengenaan cukai atas sejumlah produk tersebut untuk mengendalikan konsumsi MBDK di masyarakat yang berpotensi menyebabkan obesitas dan diabetes.

Pemerintah mencatat, diagnosis diabetes melitus tipe 2 di dalam negeri meningkat 74%, daro 5,2 juta pada 2018 menjadi 9,1 juta klaim pada 2022.Selain itu, total biaya klaim pasien diabetes melitus pada periode 2018 hingga 2022 juga meningkat sebesar 26%, dari Rp1,5 triliun menjadi hampir mencapai Rp2 triliun.

Iyan mengatakan Indonesia menempati urutan ke-5 di dunia sebagai negara dengan jumlah penderita diabetes tertinggi di dunia, yaitu mencapai 19,5 juta orang.

Angka penderita diabetes di Indonesia lebih tinggi dari Brasil dan Meksiko, yang masing-masingnya tercatat sebanyak 15,7 juta orang dan 14,1 juta orang.Jumlah penderita diabetes di Indonesia itu meningkat signifikan dalam 2 dekade, di mana pada 2000 baru tercatat sebanyak 5,6 juta orang dan pada 2011 naik menjadi 7,3 juta orang.

Tanpa kebijakan pengendalian, International Diabetes Federation memperkirakan penderita diabetes melitus di Indonesia akan mencapai 23,33 juta jiwa pada 2030 dan mencapai 28,57 juta jiwa pada 2045.

Iyan menegaskan pengenaan cukai MBDK memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mendorong pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat. Kedua, mendorong industri untuk mereformulasi produk yang lebih rendah gula.

Ketiga, meningkatkan kapasitas fiskal guna mendukung belanja kesehatan.

"Selain sebagai instrumen pengendalian, kebijakan cukai juga dapat digunakan sebagai instrumen penerimaan untuk dukungan belanja kesehatan," jelasnya.

Terkait tarif, Iyan mengatakan tarif cukai MBDK akan ditetapkan spesifik per liter berdasarkan kandungan gula dan menyasar pabrikan untuk produksi dalam negeri dan importir untuk produksi luar negeri.

Daftar Produk yang Tidak Kena Cukai MBDK

Di sisi lain, pemerintah akan melakukan pembebasan atau menetapkan produk MBDK tidak dipungut cukai yang nantinya akan diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK).

Produk tersebut terbagi dalam tiga kategori, yaitu:

1. Kategori keperluan medis

Susu formula atau produk lainnya sesuai dengan masukan BPOM dan Kementerian Kesehatan.

2. Madu dan Jus

madu, jus sayur atau jus buah tanpa pemanis tambahan.

3. Minuman siap saji

minuman yang dijual dan dikonsumsi di tempat, misalnya di warung makan atau restoran

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyasar dua kelompok produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang akan dikenakan cukai.

Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Kemenkeu Iyan Rubianto menyampaikan bahwa dua kelompok MBDK yang akan dikenakan cukai, yaitu minuman siap saji dan konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran.

Untuk minuman siap saji, lanjutnya produk yang dikenai cukai, diantaranya sari buah kemasan dengan tambahan gula, minuman berenergi, minuman lainnya seperti kopi, teh, minuman berkarbonasi, dan lainnya, serta minuman spesial Asia seperti larutan penyegar.

“Ruang lingkupnya adalah jus buah, sari buah, minuman berenergi, minuman lainnya, seperti kopi dan teh, kopi kalau mengandung gula, kalau tidak mengandung gula ya tidak kena [cukai],” katanya dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai, dikutip Selasa (23/7/2024).

Sementara itu, untuk konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran, produk yang dikenai cukai yaitu yang berbentuk bubuk seperti kopi sachet, cair seperti sirup, kental manis, dan yang berbentuk padat seperti effervescent.

Iyan menjelaskan pengenaan cukai atas sejumlah produk tersebut untuk mengendalikan konsumsi MBDK di masyarakat yang berpotensi menyebabkan obesitas dan diabetes.

Pemerintah mencatat, diagnosis diabetes melitus tipe 2 di dalam negeri meningkat 74%, daro 5,2 juta pada 2018 menjadi 9,1 juta klaim pada 2022.Selain itu, total biaya klaim pasien diabetes melitus pada periode 2018 hingga 2022 juga meningkat sebesar 26%, dari Rp1,5 triliun menjadi hampir mencapai Rp2 triliun.

Iyan mengatakan Indonesia menempati urutan ke-5 di dunia sebagai negara dengan jumlah penderita diabetes tertinggi di dunia, yaitu mencapai 19,5 juta orang.

Angka penderita diabetes di Indonesia lebih tinggi dari Brasil dan Meksiko, yang masing-masingnya tercatat sebanyak 15,7 juta orang dan 14,1 juta orang.Jumlah penderita diabetes di Indonesia itu meningkat signifikan dalam 2 dekade, di mana pada 2000 baru tercatat sebanyak 5,6 juta orang dan pada 2011 naik menjadi 7,3 juta orang.

Tanpa kebijakan pengendalian, International Diabetes Federation memperkirakan penderita diabetes melitus di Indonesia akan mencapai 23,33 juta jiwa pada 2030 dan mencapai 28,57 juta jiwa pada 2045.

Iyan menegaskan pengenaan cukai MBDK memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mendorong pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat. Kedua, mendorong industri untuk mereformulasi produk yang lebih rendah gula.

Ketiga, meningkatkan kapasitas fiskal guna mendukung belanja kesehatan.

"Selain sebagai instrumen pengendalian, kebijakan cukai juga dapat digunakan sebagai instrumen penerimaan untuk dukungan belanja kesehatan," jelasnya.

Terkait tarif, Iyan mengatakan tarif cukai MBDK akan ditetapkan spesifik per liter berdasarkan kandungan gula dan menyasar pabrikan untuk produksi dalam negeri dan importir untuk produksi luar negeri.

Daftar Produk yang Tidak Kena Cukai MBDK

Di sisi lain, pemerintah akan melakukan pembebasan atau menetapkan produk MBDK tidak dipungut cukai yang nantinya akan diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK).

Produk tersebut terbagi dalam tiga kategori, yaitu:

1. Kategori keperluan medis

Susu formula atau produk lainnya sesuai dengan masukan BPOM dan Kementerian Kesehatan.

2. Madu dan Jus

madu, jus sayur atau jus buah tanpa pemanis tambahan.

3. Minuman siap saji

minuman yang dijual dan dikonsumsi di tempat, misalnya di warung makan atau restoran

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berkomentar terkait rencana pemerintah untuk memberikan label warna (color guide) pada minuman berpemanis.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPOM, L. Rizka Andalusia menjelaskan bahwa color guide merupakan salah satu sistem pelabelan gizi pada bagian depan kemasan Front of Pack Nutrition Labelling (FOPNL) yang telah diterapkan di berbagai negara.

Pelabelan ini untuk memberikan informasi kandungan gula, garam dan lemak (GGL) pada produk pangan olahan yang dikemas, dengan format yang sederhana.

“Indonesia telah mengimplementasikan dua sistem FOPNL yang bersifat sukarela (voluntary) yang diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (18/7).

Rizka menyebutkan, dua sistem FOPNL yang telah diterapkan tersebut adalah pertama, panduan asupan gizi harian warna monokrom, yang merupakan highlight tabel informasi nilai gizi untuk informasi kandungan GGL.

Kedua, Logo Pilihan Lebih Sehat, yang dicantumkan berdasarkan kriteria profil gizi tertentu. Dia bilang, saat ini telah terdapat profil gizi untuk 20 kelompok pangan.

Saat ini BPOM tengah melakukan penelaahan lebih lanjut alias review terhadap sistem FOPNL terkait panduan asupan gizi harian warna monokrom menjadi sistem baru yang diharapkan akan lebih mudah dipahami konsumen.

“Sesuai pedoman Codex untuk menentukan format FOPNL yang efektif, perlu didukung dengan hasil riset terhadap konsumen yang valid secara ilmiah,” terangnya.

Rizkia menambahkan, BPOM telah melakukan survei preferensi konsumen terhadap berbagai format FOPNL, termasuk FOPNL yang berwarna. Hasil survei itu nantinya bakal jadi pertimbangan untuk menentukan desain label yang akan diterapkan.

“BPOM juga telah melaporkan hasil review beserta progresnya kepada Kementerian Kesehatan,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait pemberian label warna pada minuman berpemanis.

“Kami sudah meeting dengan BPOM, BPOM sudah siap aturannya kayak di Singapura merah, kuning, hijau itu (label) gede nulisnya. Cuma memang kita tunggu RPP-nya,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (8/7).

Budi tak menampik, selama ini penulisan kandungan gula yang tertera pada kemasan minuman tampak kecil sehingga sulit dibaca. Selain itu, yang kerap terlewat oleh pemahaman publik bahwa kandungan gula yang dituliskan pada kemasan merupakan takaran per saji (per serving).

Dia mencontohkan, pada minuman kemasan berpemanis berukuran 250 ml, satu takaran saji berarti 50 ml, artinya terdapat lima kali sajian dalam satu botol minuman. Kemudian, setiap satu takaran saji tersebut mengandung gula sebesar 20 mg, artinya untuk lima kali sajian atau satu botol minuman mengandung gula hingga 100 mg.

“Jadi nanti biar nggak susah bacanya nanti kita pasang color guide, dan color guide itu ada ukurannya jadi berapa besar (kandungan gula) dari brand mereka,” tandasnya.