KOMPAS.com - Kawasan Pasar Lama Kisamaun, Kota Tangerang, Banten, dipadati puluhan ribu warga, Sabtu (21/9/2024). Mereka berkumpul untuk menyaksikan Prosesi 12 Tahunan Arak-arakan Gotong Toapekong, sebuah perayaan budaya Tionghoa yang telah lama ditunggu-tunggu.

Acara yang melibatkan hampir 2.500 peserta arak-arakan itu menarik perhatian tidak hanya masyarakat Tionghoa di Kota Tangerang, tetapi juga warga dari luar daerah, bahkan lintas agama dan budaya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Dr Nurdin yang hadir bersama sang istri menyampaikan antusiasmenya terhadap acara tersebut.

"Hari ini begitu istimewa karena menjadi momen yang paling ditunggu oleh masyarakat. Terlihat masyarakat begitu antusias menyaksikan warisan budaya yang masih lestari di Kota Tangerang. Hal ini juga menjadi bentuk kecintaan pada budaya yang ada di tengah masyarakat," ujar Nurdin dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu.

Prosesi Gotong Toapekong merupakan ritual mengarak patung Dewi Kwan Im Hud Couw dan patung dewa-dewi lain dalam kepercayaan Tionghoa. Acara ini diselenggarakan setiap 12 tahun sekali atau setiap tahun Naga menurut penanggalan Tionghoa.

Selain Nurdin, acara itu juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya adalah Ibu Negara ke-4 RI Sinta Nuriyah Wahid, Wakil Menteri Agama RI KH Saiful Rahmat Dasuki, dan Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah, serta jajaran tokoh agam dan budaya.

Pada kesempatan itu, Dasuki mengapresiasi penyelenggara Prosesi 12 Tahunan Arak-arakan Gotong Toapekong dan masyarakat Kota Tangerang yang antusias menyaksikan prosesi tersebut.

"(Kegiatan) ini menjadi cerminan bahwa merajut keberagaman dalam perbedaan bukanlah hal yang mustahil, melainkan sebuah kebanggaan dan menjadi khazanah budaya. Kegiatan ini juga merupakan bukti nyata Bhinneka Tunggal Ika ini hadir di Kota Tangerang dan sekitarnya," ungkapnya.

Dasuki juga berterima kasih kepada semua pihak yang terus berkolaborasi mewujudkan moderasi antarumat beragama di Indonesia.

Sebagai informasi, Prosesi 12 Tahunan Arak-arakan Gotong Toapekong resmi ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda di Indonesia oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI pada Kamis (22/8/2024).

Pengakuan ini semakin menambah deretan kekayaan warisan budaya Indonesia yang berasal dari Kota Tangerang dan terus dilestarikan serta diakui oleh dunia. (ADV)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Moderasi beragama menjadi kajian penting di tengah keberagaman, termasuk bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kajian ini pula yang diangkat oleh Lembaga Pengkajian dan Penerapan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Jakarta (LPP AIK UMJ).

Pada Kamis (5/9/2024), LPP AIK UMJ menghadirkan Syaikh Al-Azhar Mesir Dr. Muhammad Hussaini Al-Azhari dan Ulama Dr Adi Hidayat, Lc, MA, dalam Kuliah Umum di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UMJ. Kuliah umum mengusung tema "Moderasi Beragama dalam Tuntunan Syari'at Islam di Era Post Modern".

Berdasarkan penjelasannya yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ustaz Adi Hidayat (UAH), untuk mengetahui konsep moderasi beragama pembahasan dapat dimulai dari perjalanan Nabi Muhammad.

Dakwah Rasul di Kota Makkah menampakkan wajah moderasi beragama. Sifat dan sikap Muhammad saat mendapatkan perlakuan dari masyarakat Makkah pada saat itu berupa persekusi, intervensi, hingga kontak fisik adalah wajah moderasi beragama. Bahkan perlakuan ekstremisme itu juga menimpa saudara, sahabat, dan keluarganya.

Syaikh Hussaini menegaskan, sebelum menyampaikan banyak teori tentang moderasi, Muhammad telah lebih dulu mempraktikkan dengan sifat kasih sayang, kelembutan, dan perhatian.

Teori dan konsep moderasi beragama tegas tercantum dalam Alquran sebagai pedoman hidup umat Islam. Syaikh Hussaini menegaskan, umat Islam hanya perlu mengikuti dan mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari.

Muhammad konsisten melakukan praktik moderasi beragama tidak hanya di fase Makkah tapi juga fase Madinah. Kondisi kota yang sebelumnya bernama Yastrib itu tertinggal, kotor, banyak penipuan di pasar, banyak perilaku menyimpang.

Pada saat itu yang dilakukan Muhammad ialah memperbaiki kondisi tersebut dengan praktikal konteks moderasi beragama dalam syariat Islam. “Beliau datang dengan kasih sayang dan kelembutan sehingga fase pertengahan menuju puncaknya, di tahun ke-6 hijrah, Muhammad melakukan satu gerakan luar biasa, menginisiasi perdamaian Hudaibiyah,” kata UAH menerjemahkan pemaparan Syekh Hussaini.

Perjanjian Hudaibiyah menampikan praktik-praktik dan nilai-nilai moderasi beragama dalam tuntunan Islam. Saat itu dihadirkan sikap saling menghormati, menyayangi, dan melindungi. Dalam konteks itu, Muhammad diantarkan pada kemenangan hakiki.

Ustaz Adi Hidayat menambahkan, itu dijelaskan dalam Alquran Surat Al-Fath. Allah Swt. membekali Muhammad bukan dengan senjata maupun kekuatan, melainkan Allah mengajarkan sikap-sikap luar biasa. Sikap-sikap seperti pemaaf, wasathan, tidak berlebihan, proporsional yang kemudian disempurnakan.

“Semua praktik itu mengantarkan pada kemenangan, keagungan, kehebatan, kemuliaan. Puncaknya semua teori itu, Islam sudah mempraktikkan dalam konteks praktik sesungguhnya,” kata UAH menerjemahkan pemaparan Syekh Hussaini.

Syekh Hussaini juga menegaskan, moderasi beragama itu harus sesuai dalam persepsi keyakinan kita sebagai umat Islam, bukan persepsi keyakinan orang lain. “Ingat moderasi dalam praktik pedoman agama kita, bukan keyakinan orang,” kata UAH.

Kuliah umum disambut baik oleh Rektor UMJ Prof Dr Ma'mun Murod Al-Barbasy, MSi. Menurutnya kehadiran Syaikh Hussaini dan UAH adalah sebuah kebanggan bagi UMJ terlebih membahas terkait moderasi beragama.

Dalam konteks kehidupan bernegara, Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai bentuk moderasi. Namun, ia menilai praktik moderasi beragama di Indonesia masih penuh dengan kepura-puraan dan dibuat-buat. Salah satunya larangan anggota Paskibraka menggunakan hijab.

Berbeda dengan Muhammadiyah yang telah menunjukkan praktik moderasi beragama melalui amal usah yaitu sekolah dan rumah sakit. Kegiatan yang merupakan kerja sama Quantum Akhyar Institut dan UMJ ini diikuti oleh lebih dari 100 peserta terdiri dari mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama (Menag) RI, Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, Badan Litbang dan Diklat akan bertransformasi menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Berbekal pada transformasi digital yang sudah berjalan, kata dia, maka badan baru itu harus terus dikembangkan dengan pendekatan corporate university.

“Jangan kembali pada cara kerja yang lama dan manual. Terus belajar dan berinovasi, agar selalu berada di garis terdepan dalam pengembangan SDM,” ujar Gus Men, sapaan akrabnya dalam siaran pers yang diterima pada Rabu (14/8/2024).

Hal ini disampaikan Gus Men dalam acara Conference and Expose on Training (Conference Xtra) yang belum lama ini digelar Badan Litbang dan Diklat Kemenag di Surabaya. Dalam acara ini, Gus Men juga berharap perjuangan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat ini bisa menjadi legasi.

“Selamat berkonferensi, jangan lupa bergembira dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat,” ucap Gus Men.

Dia menegaskan bahwa Conference Xtra merupakan forum yang sangat terhormat. Karena kegiatan dihadiri oleh orang-orang yang bertugas mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Agama.

“Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) adalah tugas yang mulia, sebab dari SDM yang kompeten akan lahir ASN yang paham akan tugasnya. Dan dari SDM yang paham akan tugasnya akan lahir SDM yang melayani dengan baik, cepat, dan tepat,” kata Gus Men.

Dia pun mengapresiasi Badan Litbang dan Diklat dalam dua tahun terakhir ini. Karena, menurut dia, Balitbang telah mampu melakukan proses tranformasi yang signifikan, terutama dalam aspek kediklatan, yakni dari skema tradisonal berbasis tatap muka ke pelatihan berbasis digital.

Hal tersebut, lanjut Gus Men, dibarengi dengan kompetensi widyaiswara agar lebih baik, agile, dan adaptif. “Transformasi digital menjadi salah satu program prioritas Kemenag. Ini adalah sebuah keniscayaan karena sumber daya manusia Kemenag sangat banyak, jumlahnya lebih dari 3,1 juta,” jelas dia.

“Dengan kondisi demikian, tidak mungkin pelayanan pelatihan dilakukan secara manual,” kata Gus Men.

Lebih lanjut, Gus Men juga mengapresiasi Conference Xtra yang mengusung tema "Impactful and Joyful Learning". Menurut dia, sudah seharusnya kerja dan program Balitbang Diklat Kemenag memberikan dampak bagi perubahan organisasi dan masyarakat secara umum, sehingga inisatif untuk memperluas akses pelatihan keagamaan bagi ormas keagamaan patut terus didukung.

“Semakin luas stakeholders, maka proses kediklatan harus semakin dikembangkan agar lebih menyenangkan. Oleh karena itu, pesan dalam tema ini perlu dimaknai secara mendalam sehingga menjadi spirit untuk terus memberikan dampak perubahan yang besar bagi organisasi dan umat,” jelas Gus Men.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama bekerja sama dengan Forum Rektor Indonesia (FRI) menggelar Semiloka Penguatan Moderasi Beragama di Jakarta 17-19 Juli 2024 di Jakarta. Semiloka ini menghasilkan delapan aksi atau Asta Aksi untuk bersinergi dalam membangun Moderasi Beragama.

Acara ini diikuti perwakilan dari 54 Perguruan Tinggi Negei (PTN), 63 Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), 18 Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dan 10 Lembaga Pendidikan Vokasi.

Mereka adalah kampus binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Agama (Kemenag), serta kementerian/lembaga yang lain.

Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki mengatakan, kegiatan yang mengangkat tema ‘Membangun Ekosistem Moderasi Beragama’, menjadi bagian dari ikhtiar untuk merawat keberagaman di Indonesia.

“Melihat potensi dan fenomena disharmoni yang ada, semangat moderasi beragama harus terus digelorakan. Sesuai tema, kami sangat berharap ekosistem implementasi MB hadir dan tumbuh di lingkungan perguruan tinggi,” ujarnya dalam siaran pers Kemenah, Jumat (19/7/2024).

Hal senada disampaikan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag Suyitno. Menurut dia, semiloka berjalan produktif dalam tiga sesi, yaitu membangun eksosistem moderasi beragama di perguruan tinggi, praktik dan inovasi baik implementasi moderasi beragama di perguruan tinggi, dan pendalaman bersama fasilitator moderasi beragama.

“Dari proses diskusi yang produktif ini, terlahir Asta Aksi sebagai komitmen membangun ekosistem moderasi beragama di perguruan tinggi. Asta Aksi ini ditandatangani oleh perwakilan rektor dan pimpinan perguruan tinggi seluruh Indonesia,” kata Suyitno.

Asta Aksi tersebut dibacakan oleh Waketum FRI Didin Muhafidin, didampingi perwakilan rektor yang terdiri atas Rektor Universitas Lampung Lusmeilia Afriani, Direktur Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah II Ishaq Iskandar, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Masnun, dan Direktur Politeknik Negeri Padang Surfa Yondri.

Berikut Asta Aksi Membangun Ekosistem Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi:

1. Mengembangkan kerangka kerja ekosistem moderasi beragama di perguruan tinggi

2. Melakukan pemetaan dan atau pengukuran capaian moderasi beragama di perguruan tinggi

3. Mengintegrasikan penguatan moderasi beragama dalam kurikulum dan mengembangkan kajian keilmuan lintas-disiplin

4. Membangun kemitraan berkelanjutan dengan kelompok strategis moderasi beragama di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

5. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia melalui program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Belajar (MBKM), pelatihan, kegiatan kurikuler, kokurikuler, ekstra kurikuler, dan Unit Kegiatan Mahasiswa dalam perspektif moderasi beragama

6. Memperbanyak praktik baik implementasi moderasi beragama di perguruan tinggi berbasis budaya dan kearifan lokal

7. Melakukan promosi dan diseminasi program dan praktik baik moderasi beragama di kampus dan media sosial

8. Memberikan akses dan perluasan ruang perjumpaan civitas akademika, antar dan intra umat beragama, dan antara umat beragama dengan pemerintah.

Sebelumnya, telah dilakukan juga penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang diwakili secara simbolis oleh tujuh perguruan tinggi. MoU menjadi bukti keseriusan sinergi lintas K/L dalam upaya penguatan moderasi beragama, khususnya di lingkungan kampus.

Menurut Suyitno, MoU ini berlandaskan pada semangat untuk menyatukan persepsi penguatan moderasi beragama. “Kita berkepentingan mengawal moderasi beragama sebagai bagian penting dari programnya pendidikan tinggi,” jelas dia.

Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag mengonsolidasi jajaran akademisi dan pimpinan kampus perguruan tinggi binaan Kementerian/Lembaga (K/L) dalam penguatan Moderasi Beragama. Peran perguruan tinggi dalam memasifkan moderasi beragama dinilai strategis.

Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Agama Abu Rokhmad mengatakan, penguatan Moderasi Beragama menjadi salah satu program prioritas Menag Yaqut Cholil Qoumas. Semangat dan komitmen untuk terus melakukan penguatan moderasi beragama harus dijaga dan disinergikan.

Sebab, sejak terbit Perpres Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, maka amanat tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Agama tetapi juga semua kementerian yang disebut di regulasi. “Ini menjadi bagian kunci, bagian penting dari penguatan moderasi beragama,” ujar Abu Rokhmad pada Seminar dan Lokakarya Penguatan Moderasi Beragama Bersama Perguruan Tinggi di Jakarta, dilansir dari laman Kemenag, Kamis, 18 Juli 2024.
Seminar dan Lokakarya ini mengusung tema “Membangun Ekosistem Moderasi Beragama Di Perguruan Tinggi”. Menurut Abu, tema ini sangat tepat, sebab kampus adalah kumpulan orang-orang terdidik, sarjana, para guru besar, dan mencetak calon sarjana yang akan memimpin bangsa.

“Mereka merupakan key opinion leader di wilayahnya masing-masing dan di bidangnya masing-masing,” ucap Abu yang juga Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Agama ini.

Abu Rokhmad menyatakan, di kampus-kampus umum tersebut jauh lebih multikultur dan jauh lebih menantang untuk meneruskan program penguatan moderasi beragama. Kampus umum memiliki mahasiswa yang karakternya spesifik.

“Oleh karena itu, moderasi beragama bisa ditinjau dari berbagai sisi, bisa dilihat sebagai intellectual discourse, melihat wacana intelektual, pemahaman penafsiran, kajian filosofi, perspektif, teori, dan sejenisnya,” tutupnya.

Baca juga: Perguruan Tinggi Strategis untuk Kaji dan Masifkan Moderasi Beragama

(CEU)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjalin kerja sama penguatan moderasi beragama di lingkungan perguruan tinggi umum.

"Moderasi beragama adalah mandat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memerlukan kerja sama berbagai pihak di lingkungan kampus," ujar Kepala Balitbangdiklat Kemenag Amien Suyitno dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Kerja sama penguatan moderasi beragama ini diwujudkan dalam Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Moderasi Beragama 2024 yang rencananya bakal digelar 17-19 Juli 2024 di Jakarta.

Suyitno mengatakan Kemenag ingin membangun ekosistem moderasi beragama di kampus. Selain itu, juga memastikan dosen dan civitas akademika lainnya memiliki kesadaran kolektif terhadap moderasi beragama.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Abdul Haris menyatakan bahwa forum diskusi dan Semiloka Moderasi Beragama 2024 merupakan bagian penting dalam upaya memberantas tiga dosa besar di lingkungan pendidikan tinggi perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi

"Moderasi Beragama ini adalah upaya kita untuk menegaskan bahwa kita benar-benar memerangi intoleransi. Saya pikir ini peran dari perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, untuk terus menjaga masalah intoleransi ini agar kehidupan beragama bisa hidup berdampingan dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tjitjik Sri Tjahjandarie berharap kegiatan tersebut dapat menumbuhkan dan mengungkapkan praktik-praktik baik terkait moderasi beragama serta bersinergi dengan kebijakan yang ada di Kemendikbudristek.

"Semoga acara Semiloka Moderasi Beragama ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses serta menghasilkan rumusan-rumusan yang dapat memberikan rekomendasi terhadap kebijakan-kebijakan Kementerian ke depannya," kata dia.

Jakarta: Program penerjemahan Al-Qur'an ke dalam bahasa daerah akan terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Penguatan Moderasi Beragama (MB). Sebab apresiasi terhadap budaya dan kearifan lokal menjadi salah satu indikator penting dalam moderasi beragama.

"Salah satu indikator penting dalam MB adalah apresiasi terhadap budaya dan kearifan lokal. Orang-orang sering mengatakannya from local to global, dari bahasa daerah kita bawa ke dunia," kata Kepala Badan (Kaban) Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Suyitno dalam siaran persnya, Kamis, 11 Juli 2024.

Pada Pembahasan Penerjemahan Al-Qur'an Bahasa Betawi tersebut, Suyinto menyebut penerjemahan yang telah menyelesaikan 15 juz Al-Qur'an dalam Bahasa Betawi dalam waktu empat bulan ini, merupakan langkah penting pemerintah dalam melestarikan budaya lokal melalui pendekatan keagamaan.
Suyitno menekankan, Bahasa Betawi adalah bahasa yang familiar di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang tepat dan sesuai sangat penting untuk memastikan tidak terjadi kesalahan saat diterbitkan.

"Selain melibatkan ahli bahasa lokal, penerjemahan Al-Qur'an juga perlu memperhatikan sisi penafsiran. Tidak sekadar menerjemahkan, tetapi harus melibatkan ahli tafsir," ujarnya.

Program penerjemahan ini tidak hanya bertujuan untuk memperkaya khazanah budaya lokal, tetapi juga untuk mengukuhkan nilai-nilai moderasi beragama di tengah masyarakat yang majemuk. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta harmoni sosial yang lebih kuat dan saling menghormati di antara berbagai komunitas yang ada di Indonesia.

Baca juga: 6 Universitas Swasta di Jogja Akreditasi A, Ada Kampus Impianmu?

(CEU)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dan Grand Syekh Al Azhar Mesir Ahmed Mohamed Ahmed El Tayeb menegaskan bahwa Islam bukanlah agama kekerasan.

Diketahui, Wapres menerima kunjungan Grand Syekh Al Azhar di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Wapres menyoroti pentingnya kerja sama dalam penyebaran Islam wasathiyyah untuk mengatasi tantangan, seperti Islamofobia. Ia menegaskan Islam bukanlah agama kekerasan, melainkan agama yang penuh kasih, toleran, dan menghormati perbedaan.

"Kita perlu menunjukkan kepada dunia bahwa Islam bukanlah agama kekerasan. Sebaliknya, Islam agama yang penuh kasih, toleran, dan menghormati perbedaan," ucap Wapres.

Wapres juga menekankan perlunya pemahaman yang lebih baik terhadap Islam di kalangan non-Muslim, sambil mendesak tindakan tegas terhadap aksi-aksi kebencian terhadap Islam, seperti pembakaran Alquran.

"Kita perlu dorong adanya pemahaman yang lebih baik di antara negara-negara non-Muslim terhadap Islam. Di saat yang sama, kita juga perlu dorong mereka agar bertindak tegas terhadap aksi-aksi kebencian terhadap Islam seperti pembakaran Alquran," kata Wapres.

Senada, Grand Syekh Al Azhar juga menekankan pentingnya menyebarkan ajaran Islam wasathiyyah yang moderat ke dunia Barat untuk menciptakan harmoni antara dunia Barat dan Timur.

"Perlunya kita menyebarkan Islam wasathiyyah yang moderat di kalangan dunia Barat, agar nantinya antara dunia Barat dan dunia Timur kembali bisa berdampingan secara harmonis," ujarnya.

Dia juga menyoroti perlunya memerangi Islamofobia, terutama di kalangan anak muda, serta menyelenggarakan konferensi yang melibatkan tokoh politik dan agamawan untuk memperkuat pesan perdamaian Islam.

"Hubungan yang damai dan harmonis antara umat Islam dan non-Muslim harus dijaga, dan Islam tidak boleh dipandang sebagai agama kekerasan," kata Grand Syekh Al Azhar.

Grand Syekh Al Azhar mengapresiasi berbagai konferensi yang telah diselenggarakan Al Azhar dan organisasi lainnya untuk menyebarkan ajaran Islam yang benar. Namun ia mengakui bahwa hasil yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai.

"Sebenarnya telah banyak sekali konferensi-konferensi dan pertemuan yang diselenggarakan baik oleh Al Azhar terkait dengan isu atau persoalan ini, tetapi sayangnya hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang telah dikeluarkan, hasilnya tidak seperti yang diharapkan," ungkapnya Ahmad Al Tayyeb.

Dia pun mengharapkan adanya konferensi global yang dapat menyuarakan kesepakatan seluruh dunia Islam untuk memperkuat pesan perdamaian dan kebersamaan.

"Karena itu dalam pandangan saya pribadi bahwa yang sekarang perlu diprioritaskan adalah menyelenggarakan sebuah konferensi yang bisa menjadi kesepakatan seluruh dunia Islam sehingga nantinya suara atau pesan yang dikeluarkan dari konferensi ini adalah suara yang mewakili keseluruhan Islam di dunia," tuturnya.

Pertemuan kali ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya di Abu Dhabi pada Februari 2024, yang menekankan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama dengan Al Azhar dalam upaya menjaga kedamaian dan mempromosikan pemahaman yang benar tentang Islam di dunia internasional.

Jakarta: Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, menggelar Kompetisi Pidato Nasional (KPN) 2024. Lomba kali ini mengangkat tema moderasi beragama, nilai-nilai pancasila, toleransi, hingga nilai-nilai moral.

Melalui Kompetisi Pidato Nasional diharapkan terbangun rasa persatuan dan penghormatan terhadap keragaman yang telah lahir di negeri Indonesia. “Hadirnya kompetisi ini sebagai wahana baru untuk mempromosikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dan moderasi beragama di kalangan generasi muda Indonesia,” kata Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Abu Rokhmad dilansir dari laman Kemenag, Jumat, 5 Juli 2024.

Kompetisi Pidato Nasional mengundang keikutsertaan seluruh siswa madrasah, pesantren, maupun sekolah jenjang Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat, Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Ulya, Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) Ulya, Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) Ulya dan Sekolah Menengah Atas Keagamaan lainnya.
Agenda ini akan digelar secara bauran (offline dan online) dengan total hadiah yang akan disiapkan oleh panitia sebesar Rp100 Juta dan Piala Bergilir Menteri Agama.

Tahapan Lomba

1. Seleksi Administrasi dan Penilaian Konten Video (17-19 Juli 2024)
2. Babak eliminasi. Kompetisi yang dilaksanakan secara online melalui platform zoom meeting pada 25-28 Juli 2024
3. Grand final yang digelar secara offline (tatap muka) pada 9-11 Agustus 2024.

“Menjadikan pancasila dan moderasi beragama sebagai landasan utama diselenggarakan kegiatan ini diharapkan dapat membangun generasi muda yang toleran, berpikir kritis, dan mampu menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat,” harap Rokhmad.

Direktur KSKK Madrasah, Kemenag, M. Sidik Sisdiyanto mengajak seluruh anak-anak muda Indonesia untuk bergabung dalam KPN 2024. “Ayo tunjukkan bakat dan kemampuan kalian di panggung nasional, ekspresikan pemikiran, aspirasi, dan ide-ide cemerlang yang dapat membawa perubahan positif bagi bangsa dan negara,” seru Sidik.

Ia meyakini, generasi muda memiliki peranan penting dalam membangun masa depan yang lebih baik. "Oleh karena itu, kami mengajak seluruh anak-anak muda madrasah, pesantren, maupun sekolah yang ada di Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam kompetisi ini,” ujarnya.

KPN, kata Sidik, dapat menjadi ajang bagi para siswa untuk menunjukkan Indonesia memiliki generasi yang berkompeten, cerdas, dan penuh dedikasi dalam menjaga kedamaian, memupuk rasa toleransi dan saling menghormati di antara satu sama lainnya. Generasi muda itu berasal dari berbagai latar belakang agama dan budaya yang berbeda.

“Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Ayo, tunjukkan bakat dan kemampuan kalian di panggung nasional dengan semangat Pancasila dan moderasi beragama!,” tutup Sidik

Informasi seputar Pendaftaran peserta Kompetisi Pidato Nasional dapat diakses secara online melalui laman madrasah.kemenag.go.id/kpn2024 sejak tanggal 4 - 16 Juli 2024. Jangan sampai ketinggalan ya!

Baca juga: 109.609 Siswa Ikut Kompetisi Sains Madrasah 2024 Tingkat Kabupaten/Kota

(CEU)