Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto bakal menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur sebagai ibu kota politik. Semua kelengkapan negara dalam teori trias politika harus hadir di IKN.

Dalam arahannya di depan jajaran Kabinet Merah Putih, Prabowo menargetkan IKN sebagai ibu kota politik bisa kelar pembangunannya dalam 4 tahun ke depan.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dia bilang arahan tegas itu diberikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Arahan diberikan Sabtu sore kemarin.

"Beliau (Prabowo) sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi beliau IKN adalah ibukota politik," ujar Raja Juli dalam unggahan di akun Instagram resminya @rajaantoni, dikutip Minggu (27/10/2024).

Raja Juli mengatakan Prabowo ingin agar dalam 4 tahun ke depan semua gedung kelengkapan lembaga legislatif dan yudikatif bisa terbangun di IKN. Mulai dari gedung DPR/MPR hingga gedung Mahkamah Konstitusi.

Untuk gedung lembaga eksekutif, mulai dari Istana dan Kantor Presiden hingga kantor kementerian pun saat ini terus dikebut untuk selesai sepenuhnya.

"Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif, yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung legislatif dan yudikatif," papar Raja Juli.

Target besarnya, di 2028 dan 2029 agenda penting negara sudah bisa dihelat di ibu kota baru. Misalnya seperti Sidang Paripurna dan Pidato Presiden tahunan bisa dilakukan di Gedung DPR/MPR yang ada di IKN. Kemudian, di tahun 2029 pelantikan presiden dan wakil presiden baru juga bisa dilakukan di IKN.

"Beliau berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN," tutur Raja Juli.

(hal/rrd)

Jakarta -

Founder and Chairman CT Corp sekaligus Ketua Dewan Usaha Kadin Indonesia, Chairul Tanjung, menyampaikan bahwa setiap pemerintahan baru, setiap presiden baru, akan memberikan harapan baru untuk masyarakat.

Chairul Tanjung mengatakan Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 RI sudah menyampaikan banyak harapan masyarakat di pidato pertamanya pada 20 Oktober kemarin.

"Tentu yang pertama kita lihat pidato Bapak Prabowo pada waktu pelantikan beliau, itu merupakan pidato yang menjawab harapan dan mimpi-mimpi dari seluruh masyarakat Indonesia," ucap pria yang akrab disapa CT itu dalam acara Dialog Ekonomi Kadin, Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

CT mengaku menunggu implementasi dari pernyataan yang disampaikan Prabowo. CT juga berpendapat masyarakat harus memberikan waktu bagi Prabowo dan para menterinya, agar bisa mengimplementasikan gagasan-gagasan yang telah disampaikan.

"Kita merasa optimis bahwa yang disampaikan Bapak Presiden dapat diimplementasikan. Kalau benar dapat diimplementasikan, tentu akan memberikan angin segar untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kesejahteraannya akan meningkat, kemiskinan akan berkurang bahkan terhapus dari Indonesia," ujarnya.

Menurut CT, tantangan yang dihadapi pemerintah adalah konsistensi dalam mengimplementasikan apa yang sudah disampaikan. Ia berharap dunia usaha bisa ikut terlibat membantu pemerintah untuk bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

"Oleh karenanya harapan dari dunia usaha adalah yang betul-betul menjadi keinginan, cita-cita, dan harapan dari presiden dapat diimplementasikan di level operasional. Sehingga dunia usaha bisa bersama-sama berkolaborasi dengan pemerintah, guna mewujudkan cita-cita bangsa seperti yang diungkapkan presiden kita," pungkas CT.

Sebagai informasi, Prabowo sudah menyampaikan berbagai program dan rencana di pemerintahannya, mulai dari menghilangkan kemiskinan, swasembada pangan, hingga memasang target pertumbuhan ekonomi di angka 8%.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Pengusaha merespons terkait pidato perdana Prabowo Subianto menjadi Presiden. Pidato perdana itu disampaikan Prabowo di hari yang sama saat pelantikan Presiden.

Founder and Chairman CT Corp sekaligus Ketua Dewan Usaha Kadin Indonesia, Chairul Tanjung (CT) menilai pidato pertama Prabowo usai dilantik merupakan cerminan dari keinginan masyarakat Indonesia yang menginginkan adanya perubahan dan perbaikan. Bahkan dia berpendapat pidato perdana Prabowo merupakan pidato yang pro rakyat.

"Kalau kita lihat sebenarnya pidato Bapak Presiden kita setelah dilantik itu sebenarnya pidato itu mencerminkan harapan dari seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan adanya perubahan adanya perbaikan dan adanya kemajuan. Semuanya dicantumkan dalam pidato Pak Prabowo waktu pelantikan itu. Tadi Mas Anin bilang memang agak sosialis tapi sosialisnya kanan. Jadi, memang sangat pro rakyat," kata pria yang akrab disapa CT dalam acara Dialog Ekonomi Kadin, Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Meskipun pidatonya terkesan berpihak pada rakyat, CT pun mengapresiasinya. Menurutnya, pidato Prabowo berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Dia bilang pidato pertama biasanya menunjukkan apa yang ada dalam benak seseorang. Hal itu menjadi janji Prabowo sebagai seorang presiden kepada seluruh rakyat Indonesia.

"Nah sekarang kita melihat bagaimana pidato bisa terimplementasi. Harus saya sampaikan bahwa the key word pertumbuhan ekonomi 8% besarnya investasi sangat luar biasa. Kita tahu investasi itu hanya bisa dilakukan yg besar porsinya oleh dunia usaha. Apakah itu dunia usaha swasta, apakah BUMN, apakah pengusaha yang asing. Tentu kalau kita berharap adanya investasi yang kita harapkan kepastian hukum," terangnya.

Kemudian dia berharap adanya kestabilan, baik politik maupun keamanan agar dapat menarik investasi yang besar. Lalu yang paling penting, dia menyebut kualitas sumber daya manusia di Indonesia dapat ditingkatkan sehingga dapat lebih produktif dan mempunyai daya saing yang lebih besar.

"Ini semua buat dunia usaha baik swasta BUMN maupun asing akan melakukan investasi yang besaran. Ini semua peran Kadin karena menaungi dunia usaha yang besar. Tentu porsi ini tidak hanya bisa dinikmati oleh pengusaha pusat tapi daerah. Kue-kue ekonomi yang besar ini perlu dibuat semacam pemerataan ekonomi," jelas dia.

Oleh sebab itu, dia berharap adanya pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi pengusaha. Hal ini dapat menyerap tenaga kerja.

"Kita tahu tantangan nggak mudah, keadaan global seperti ini, banyak komplikasinya. Kita tahu juga daya beli menurun, kelas menengah turun, jadi that's not easy. Jadi perlu satu koordinasi yg sangat luar biasa antara Pempus, Pemda, dan dunia usaha," imbuh dia.

(rrd/rrd)

Jakarta -

Mega Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak disebutkan dalam Pidato Kepresidenan pertama usai pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Padahal, proyek ini merupakan warisan besar dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menelan anggaran besar.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan keberlanjutan IKN. Sebagai proyek besar, menurutnya IKN juga punya timeline yang cukup panjang.

"Kita juga mengetahui IKN adalah sebuah project yang besar dan perlu dilakukan berbagai upaya agar terus bisa berlanjut. Dan Bapak Presiden Prabowo juga tentu ingin bisa melanjutkan pembangunan, tentu dengan timeline yang harus disesuaikan," kata AHY, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Meski begitu, menurutnya bukan hanya proyek IKN yang perlu mendapatkan atensi pemerintah tetapi juga proyek-proyek strategis nasional (PSN) lainnya di berbagai wilayah. Salah satunya dukungan infrastruktur untuk mengejar swasembada pangan dan energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Juga peningkatan kualitas manusia, masyarakat kita, baik sektor pendidikan, kesehatan, maupun pengentasan kemiskinan. Jadi tentu harus ada adjustment (penyesuaian timeline) yang bisa dilakukan dan ini membutuhkan masukan dari semua pihak," ujarnya.

Dengan demikian, perlu ada penyesuaian timeline untuk prioritas pembangunan. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan timeline baru, utamanya terkait alokasi anggarannya.

"Setiap 5 tahun itu perlu ada adjustment dan melihat peta dan juga prioritas pembangunan ini berlaku infrastruktur, termasuk pembangunan untuk sumber daya manusia (SDM). Jadi saya hanya mengatakan bahwa ini akan dilanjutkan tetapi tentu kita akan sesuaikan," tegasnya.

"Pertama juga budgeting-nya harus harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan project-project di IKN, kemudian selebihnya kita akan kita kawal dengan baik," sambungnya.

AHY mengatakan, salah satu pembangunan yang diprioritaskan untuk pembangunan IKN ialah infrastruktur legislatif dan yudikatif. Hal ini mengingat infrastruktur pemerintahan telah rampung dibangun mulai dari Istana Negara hingga Gedung Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang akan menjadi sharing office dari para ASN kementerian.

"Selain eksekutif adalah legislatif. Jadi gedung parlemennya juga harus siap, termasuk juga untuk lembaga yudikatif. Ini yang paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Prabowo), ke depan itu utamakan itu dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya," kata dia.

Ia juga memastikan, akan mengawal dengan baik pembangunan di Tanah Air. Hal ini selaras dengan pesan dari Prabowo agar jangan sampai pembangunan tidak efisien, apalagi kalau ada kebocoran.

Sebagai tambahan informasi, Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan usai pelantikan di Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Berbagai persoalan dibahasnya dalam pidato yang berdurasi hampir 30 menit itu. Ia membahas mulai dari kemiskinan, korupsi, swasembada pangan, energi, hingga subsidi. Namun dalam pidato tersebut, ia tidak menyinggung tentang pembangunan IKN.

Simak juga Video: Jokowi Buka Sidang Kabinet: Tak Semua Negara Mampu Bangun Ibu Kota dari Nol

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(shc/kil)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak menyinggung persoalan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam pidato kenegaraan usai dilantik sebagai kepala negara. Padahal, proyek ini menjadi salah satu warisan besar era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Merespons hal ini, Menteri Kehutanan Kabinet Merah Putih sekaligus Plt Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni mengatakan, Prabowo telah beberapa kali menegaskan komitmennya untuk melanjutkan IKN.

"Pak Prabowo memiliki komitmen yang kuat untuk pembangunan IKN," kata Raja Juli, ditemui sebelum pelantikan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dengan demikian, tidak adanya topik IKN dalam pidato kenegaraan bukan berarti menyingkirkan mega proyek itu dari prioritas. Raja Juli menekankan, IKN akan dilanjutkan.

"Beliau sudah berkali-kali menyampaikan akan meneruskan, bahkan akan menuntaskan," ujarnya.

Lebih lanjut, saat ditanya tentang masa jabatannya dan Basuki sebagai Plt pimpinan OIKN, Raja Juli mengatakan bahwa Prabowo akan segera mengumumkan jawaban terkait hal itu.

"Nanti dengarkan pengumuman dari Pak Presiden (Prabowo) ya," kata dia.

Sebagai informasi, Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan usai pelantikan di Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Berbagai persoalan dibahasnya dalam pidato yang berdurasi hampir 30 menit itu.

Ia membahas mulai dari kemiskinan, korupsi, swasembada pangan, energi, hingga subsidi. Namun dalam pidato tersebut, ia tidak menyinggung tentang pembangunan IKN.

(shc/rrd)

TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri Ruang Setara (Rasera) Project, Aulia Hakim, menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto ihwal hilirisasi atau penghilirian komoditas. Dalam pidato pertama usai dilantik kemarin, Prabowo menyebut penghiliran harus dilakukan untuk mencapai kemakmuran.

Aulia menilai pernyataan Prabowo hanya sebatas mengakomodir hasrat para pemilik modal. “Tidak ada semangat untuk mendorong nasionalisasi aset, seperti sumber daya alam berbasi nikel yang ada di Sulawesi Tengah yang saat ini massif beroperasi, sehingga betul-betul bisa mensejahterakan rakyat sesuai amanat konstitusi,” ujar Aulia.

Aktivis lingkungan Sulawesi Tengah itu mengatakan, Prabowo seharusnya tidak hanya sekadar melanjutkan penghilirian yang dimulai Presiden ke-7 Jokowi sebelumnya. Namun, sudah menyiapkan strategi pengelolaan sumber daya alam, seperti nikel, berbasis rakyat.

“Kalau dorongannya partisipatif rakyat, saya kira hilirisasi yang dicita-citakan bisa tercapai,” kata Aulia. Selain itu, pengelolaan dampak lingkungan bisa lebih terkontrol. “Penangannnya akan jauh lebih efisien karena partisipatif,” tuturnya.

Dalam konteks penghilirian nikel, Aulia mengingatkan ihwal persoalan-persoalan yang ditimbulkan. Terlebih, persoalan nikel diamini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ketika menyampaikan hasil disertasinya di Universitas Indonesia pada Rabu, 16 Oktober 2024. Saat itu, Bahlil menyebut penghiliran nikel belum menguntungkan warga lokal, tetapi investor dan pemerintah pusat. Industri penghiliran nikel juga masih banyak menggunakan tenaga kerja asing.

Adapun dalam pidato pertamanya usai dilantik menjadi presiden ke-8 pada Minggu, 20 Oktober 2024, Prabowo mengatakan melalui penghiliran komoditas, Indonesia akan memperoleh nilai tambah. juga mengatakan semua komoditas harus bisa dinikmati seluruh rakyat.

“Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita, sehingga rakyat kira bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera,” katanya.

Rizki Yusrial berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri Ruang Setara (Rasera) Project, Aulia Hakim, menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto ihwal hilirisasi atau penghilirian komoditas. Dalam pidato pertama usai dilantik kemarin, Prabowo menyebut penghiliran harus dilakukan untuk mencapai kemakmuran.

Aulia menilai pernyataan Prabowo hanya sebatas mengakomodir hasrat para pemilik modal. “Tidak ada semangat untuk mendorong nasionalisasi aset, seperti sumber daya alam berbasi nikel yang ada di Sulawesi Tengah yang saat ini massif beroperasi, sehingga betul-betul bisa mensejahterakan rakyat sesuai amanat konstitusi,” ujar Aulia.

Aktivis lingkungan Sulawesi Tengah itu mengatakan, Prabowo seharusnya tidak hanya sekadar melanjutkan penghilirian yang dimulai Presiden ke-7 Jokowi sebelumnya. Namun, sudah menyiapkan strategi pengelolaan sumber daya alam, seperti nikel, berbasis rakyat.

“Kalau dorongannya partisipatif rakyat, saya kira hilirisasi yang dicita-citakan bisa tercapai,” kata Aulia. Selain itu, pengelolaan dampak lingkungan bisa lebih terkontrol. “Penangannnya akan jauh lebih efisien karena partisipatif,” tuturnya.

Dalam konteks penghilirian nikel, Aulia mengingatkan ihwal persoalan-persoalan yang ditimbulkan. Terlebih, persoalan nikel diamini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ketika menyampaikan hasil disertasinya di Universitas Indonesia pada Rabu, 16 Oktober 2024. Saat itu, Bahlil menyebut penghiliran nikel belum menguntungkan warga lokal, tetapi investor dan pemerintah pusat. Industri penghiliran nikel juga masih banyak menggunakan tenaga kerja asing.

Adapun dalam pidato pertamanya usai dilantik menjadi presiden ke-8 pada Minggu, 20 Oktober 2024, Prabowo mengatakan melalui penghiliran komoditas, Indonesia akan memperoleh nilai tambah. juga mengatakan semua komoditas harus bisa dinikmati seluruh rakyat.

“Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita, sehingga rakyat kira bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera,” katanya.

Rizki Yusrial berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Jakarta -

Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato perdananya di MPR RI menyebut Indonesia mendapatkan karunia Tuhan dengan keberlimpahan Sumber Daya Alam.

Prabowo mengatakan tanaman yang banyak tumbuh di Indonesia bisa dimanfaatkan untuk sumber energi dan bahan bakar alternatif.

Pimpinan MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menyebut pidato Prabowo merupakan bentuk dukungan sekaligus arah kebijakan pemerintah untuk pengembangan energi terbarukan.

"Pesan Pak Prabowo jelas dan tegas bahwa harus ada upaya memanfaatkan keberlimpahan sumber daya alam di Indonesia untuk pengembangan sumber energi terbarukan dan bahan bakar alternatif. Pesan di pidato perdana ini menegaskan keseriusan Indonesia untuk melakukan transisi energi menuju energi terbarukan," jelas Eddy, dalam keterangannya, Minggu (20/10/2024).

Menurut Eddy, pesan Presiden Prabowo selaras dengan tren global tentang keberlanjutan (sustainability) dengan memanfaatkan energi terbarukan sehingga diharapkan bisa mendapat respons positif dari dunia internasional. Akselerasi menuju energi terbarukan menjadi tren global karena masing-masing negara termasuk Indonesia terus berupaya mencapai target Net Zero Emissions (NZE).

"Pidato Presiden Prabowo ini merupakan pesan penting bahwa Indonesia terus berupaya mencapai target NZE pada 2060 mendatang," kata Wakil Ketua Umum PAN itu.

Eddy menyampaikan Pimpinan MPR RI akan terus mendorong percepatan transisi energi sebagai target Sustainable Development Goals (SDGs) antara lain kebijakan energi bersih, aksi iklim dan mewujudkan Kota dan Komunitas berkelanjutan.

"Isu lingkungan, energi bersih dan hak warga negara yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan udara bersih akan terus kami dorong selaku Pimpinan MPR RI sebagai bagian dari upaya Indonesia mencapai target-target SDGs," pungkasnya.

(hnu/ega)

JAKARTA - Prabowo Subianto menyinggung setidaknya ada lima poin terkait dengan isu ekonomi dalam pidato perdananya usai resmi dilantik menjadi Presiden RI ke-8 di Gedung MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Beberapa isu ekonomi yang menjadi janji Presiden Prabowo mulai dari, swasembada pangan , penyaluran subsidi tepat sasaran, hingga memberantas kemiskinan.

Seperti diketahui pada hari ini, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengikuti sidang paripurna MPR untuk pengucapan sumpah sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029.

Berikut 5 poin isu ekonomi dalam pidato perdana Presiden Prabowo:

1. Swasembada Pangan

Swasembada pangan menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo ke depannya, dengan mimpi mewujudkannya dalam waktu secepatnya. Bahkan dalam pidatonya, Prabowo cukup yakni Swasembada pangan dalam dicapai dalam lima tahun.

"Saya yakin paling lambat empat sampai lima tahun kita akan swasembada pangan, bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," ujarnya.

Menurutnya Indonesia mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan sendiri untuk seluruh penduduk. Lantaran itu, sudah seharusnya Indonesia tidak bergantung pada sumber pangan dari luar negeri.

Probowo juga mengingatkan, saat keadaan global dapat berubah menjadi genting dalam waktu cepat, maka tidak ada negara yang bersedia menjual bahan pangan mereka ke Indonesia.

"Karena itu, tidak ada jalan lain, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan," ucap Prabowo.

2. Swasembada Energi

Sektor energi juga menjadi janji Prabowo untuk mambawa Indonesia bisa memenuhi kebutuhan energi masional dengan memproduksi secara mandiri. Saat kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian, Prabowo tidak ingin Indonesia bergantung pada pasokan energi dari luar negeri.

"Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, sulit kita mendapat sumber energi dari negara lain. Oleh karena itu, kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi," ucapnya.

Dengan modal banyaknya sumber energi dari keanekaragaman sumber daya alam (SDA) berlimpah, maka menurutnya Indonesia mampu membangun swasembada energi.

"Kita diberi karunia oleh Tuhan, tanaman-tanaman seperti kelapa sawit yang bisa menghasilkan solar dan bensin, kita juga punya singkong, tebu, sagu jagung. Kita juga punya energi bawah tanah geothermal yang cukup, kita punya batu bara yang sangat banyak, kita punya energi dari air yang sangat besar," bebernya.

"Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi," tegasnya.

3. Menjaga Subsidi Tepat Sasaran

Selanjutnya Prabowo juga akan memastikan penyaluran subsidi maupun bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran ke depannya sehingga tujuan subsidi dapat tercapai yakni untuk membantu masyarakat tidak mampu. Menurutnya selama ini masih banyak masyarakat tidak mampu yang tidak mendapatkan subidi maupun bansos.

Di sisi lain, masyarakat mampu justru tercatat menjadi penerima subsidi. "Kita harus berani meneliti dan kalau perlu kita ubah subsidi itu harus kepada langsung keluarga-keluarga yang membutuhkan," kata Prabowo.

Memanfaatkan teknologi menjadi jurus Prabowo untuk membuat penyaluran subsidi tepat subsidi. "Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang butuh itu," ucapnya.

4. Menghapus Kemiskinan

Menghapus kemiskinan memang telah lama menjadi misi yang ingin diwujudkan oleh Prabowo. Bahkan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, hal itu menjadi cita-cita yang dipegang Presiden Indonesia ke-8.

"Beliau (Jokowi) mungkin terlihat keras, tetapi jauh di lubuk hatinya, ada satu cita-cita yang telah dipegangnya begitu lama; ingin menghapus kemiskinan dari bumi Nusantara," papar Luhut.

Dalam pidatonya, Prabowo bakal memanfaatkan kekayaan Indoneisa untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat. "Kita percaya dan yakin kita punya kekuatan menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran berat, bahkan banyak yang mengatakan ini sesuatu yang tidak mungkin," ujarnya.

Tak hanya itu, Prabowo juga bakal melindungi dan membantu masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan, agar lebih sejahtera dan makmur pada masa pemerintahannya. "Selain itu, melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya," jelas Prabowo.

5. Jaga Gizi Anak Indonesia

Makan bergizi gratis menjadi program andalan Prabowo Subianto yang telah digaungkan sejak masa kampanye Presiden. Saat resmi dilantik, Prabowo dalam pidato perdananya sebagai Presiden Indonesia menyoroti masih banyaknya anak Indonesia yang mengalami kekurangan gizi.

"Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat yang tidak dapat pekerjaan yang baik, Banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus," ungkapnya.

Prabowo berjanji akan memastikan setiap anak di Indonesia mendapatkan asupan makanan bergizi setiap hari. "Anak-anak kita harus bisa makan bergizi, minimal satu hari sekali. Itu akan kita lakukan dan itu bisa kita lakukan," tuturnya.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto resmi menjadi presiden Indonesia periode 2024-2029. Usai dilantik, ia menyampaikan pidato perdana yang mengumbar banyak janji termasuk di bidang ekonomi.

Setidaknya terdapat lima janji yang diumbar dalam pidato perdana tersebut. Dirangkum detikcom, Minggu (20/10/2024), berikut poin-poinnya:

1. Hilangkan Kemiskinan dari RI

Prabowo yakin bisa menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Hal itu dipercaya bisa terwujud meski banyak pihak yang pesimis akan target tersebut.

"Kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin," kata Prabowo dalam Pidato Awal Masa Jabatan di ruang Sidang MPR, Jakarta.

Menurut Prabowo, pemimpin dan bangsa yang berani adalah mereka yang bisa membuat sesuatu tidak mungkin menjadi mungkin.

"Pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin, kita atasi. Bangsa yang berani adalah bangsa yang bisa bikin yang tidak mungkin menjadi mungkin," tuturnya.

2. Ubah Subsidi Jadi Langsung ke Penerima

Prabowo memastikan subsidi bagi masyarakat miskin akan tepat sasaran di bawah pemerintahannya. Salah satu caranya dengan mengubah skema subsidi menjadi penyaluran secara langsung ke penerimanya.

"Kalau perlu kita ubah subsidi itu harus kepada langsung, kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan itu. Dengan teknologi digital, kita akan mampu subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang butuh itu," kata Prabowo.

3. Swasembada Pangan

Prabowo berjanji akan membawa Indonesia swasembada pangan paling lambat 5 tahun mendatang. Dia juga yakin Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia.

"Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya, saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," ucap Prabowo.

Menurutnya, swasembada pangan sangat dibutuhkan. Apalagi saat terjadi krisis, banyak negara yang tidak mau menjual komoditas pangannya sehingga Indonesia harus bersiap semandiri mungkin.

"Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli," imbuhnya.

4. Swasembada Energi

Prabowo juga berjanji membawa Indonesia mandiri energi. Hal ini belajar dari konflik di Timur Tengah yang kerap membuat harga komoditas minyak bergejolak.

"Dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, sulit kita mendapat sumber energi dari negara lain. Karena itu kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi," imbuhnya.

Swasembada energi ini akan dimulai dengan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang ada di dalam negeri. Caranya dengan mencampur hasil alam itu dengan bahan bakar minyak (BBM), contohnya B30 dan B45 yang sudah dijalankan.

"Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin. Kita juga punya singkong, tebu, sagu, jagung dan lain lain, kita juga punya energi bawah tanah geothermal yang cukup, kita punya batu bara yang sangat banyak, kita punya energi dari air yang sangat besar. Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi," terangnya.

5. Hilirisasi

Prabowo juga berjanji akan melanjutkan kebijakan hilirisasi yang sudah dijalankan presiden sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi). Hilirisasi dinilai memberikan daya tambah untuk komoditas unggulan di dalam negeri.

"Kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

(fdl/fdl)

Jakarta: Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyarankan program pembangunan sekolah-sekolah unggul dan perbaikan sekolah di era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus berbasis pemetaan dan kebutuhan siswa. Persoalan sekolah-sekolah yang tidak terurus menjadi salah satu yang disorot Prabowo dalam pidatonya saat dilantik di Gedung MPR/DPR, Minggu. 20 Oktober 2024.

“Yang paling penting pembangunan sekolah itu didasarkan peta kebutuhan siswa, jangan sampai ada mereka yang jauh-jauh sekali pergi sekolahnya, atau ada sekolah-sekolah yang berdekatan, yang sebenarnya sudah ada tetapi dibangun lagi,” kata Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi saat dihubungi di Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024.

Ia juga menekankan pentingnya pemerintah juga memberikan perhatian kepada sekolah-sekolah swasta. “Kita juga perlu memberikan penghidupan kepada sekolah swasta, karena mereka juga sama-sama berjuang untuk pendidikan, memberikan akses pendidikan dan kualitas,” ucapnya.
Unifah menjelaskan, sebelumnya Pemerintah memiliki Instruksi Presiden(Inpres) Republik Indonesia nomor 4 tahun 1982 tentang Satuan Pembangunan Sekolah Dasar tahun 1982/1983.

“Kita dulu punya program sukses Inpres itu tahun 1980-an oleh Bapak Presiden yang membangun sekolah-sekolah, waktu itu sekolah pendidikan dasar, namun setelah itu enggak ada kabar secara komprehensif tentang perbaikan sarana-prasarana dan lain sebagainya,” paparnya.

Oleh karena itu, ia mengapresiasi program pembangunan sekolah tersebut untuk sistem pendidikan yang lebih baik. “Jadi itu satu hal yang kita apresiasi lah, kita percaya pada pemerintahan baru ini, kalau mau membangun sekolah itu sekaligus memperbaiki yang lama, diselesaikan yang baru, begitu ya,” tuturnya.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 - 2029 usai mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.

Pada kesempatan itu, Prabowo menyampaikan pidato perdananya sebagai Presiden RI ke-8. Salah satu poin yang disoroti Presiden Prabowo yakni terkait masih banyaknya sekolah-sekolah yang tidak terurus.

“Banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus, saudara-saudara sekalian, kita harus berani melihat ini semua, dan kita harus berani menyelesaikan masalah ini semua,” kata Presiden Prabowo.

Baca juga: Riwayat Pendidikan Presiden Prabowo Subianto, Pernah Sekolah di 6 Negara Ini

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi komoditas penting di Indonesia. Kebijakan ini dibesut Joko Widodo (Jokowi), presiden yang menjabat sebelum Prabowo.

Prabowo mengatakan kebijakan hilirisasi akan membuat masyarakat Indonesia memiliki kesejahteraan sejati. Termasuk bagi masyarakat miskin, kesejahteraan ekonomi bisa terjadi dengan adanya kebijakan hilirisasi.

"Dalam menjamin melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki," beber Prabowo dalam pidato kenegaraan pertamanya, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Menurutnya dengan adanya kebijakan hilirisasi, kekuatan ekonomi Indonesia akan meningkat. Dengan begitu masyarakat bisa mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Eks Menteri Pertahanan itu ingin manfaat hilirisasi dari berbagai komoditas di Indonesia harus bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

"Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat," pungkas Prabowo.

(hal/kil)