Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai pembukaan rute baru baik domestik maupun internasional akan meningkatkan kompetisi maskapai penerbangan.

Ketua Umum MTI, Tory Damantoro, mengatakan saat ini, sektor perhubungan udara sepertinya kekurangan kompetisi karena minimnya pemain. Hal ini juga berpengaruh terhadap harga tiket pesawat.

Tory menjelaskan banyaknya rute baru yang dibuka turut dapat mempengaruhi harga tiket di rute tersebut jika banyak maskapai lain yang bermain.

“Harga tiket akan menurun kalau kompetisi di satu rute sudah mulai saturated,” kata Tory kepada Bisnis, Kamis (17/10/2024).

Lebih lanjut, Tory juga mengatakan pembukaan rute juga akan membuat masyarakat memiliki banyak pilihan tambahan.

Terpisah, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya akan mendukung maskapai untuk membuka penerbangan di Indonesia.

“Kita dukung [maskapai membuka rute] domestik,” kata Budi Karya kepada Bisnis, baru-baru ini.

Seperti diketahui, sejumlah maskapai penerbangan gencar melakukan ekspansi dengan membuka rute penerbangan baru.

Garuda Indonesia misalnya, teranyar maskapai pelat merah ini membuka rute penerbangan domestik dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju tiga kota tujuan. Penerbangan ini disebut akan berlaku pada November mendatang.

Kemudian, PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP) berencana akan membuka rute penerbangan internasional menuju kota-kota di India dan China.

Head of Indonesia Affairs and Policy AirAsia Indonesia Eddy Krismeidi mengatakan, CMPP akan berfokus pada pembukaan rute-rute internasional. Rute baru yang akan dibuka adalah China dan India.

“Rute selanjutnya adalah rute menuju kota-kota di India dan China,” kata Eddy kepada Bisnis, Senin (7/10/2024).

Selanjutnya, industri penerbangan komersial kedatangan pemain baru, BBN Airlines. BBN Airlines saat ini telah membuka penerbangan komersial di tiga rute, yaitu Jakarta - Surabaya, Jakarta - Balikpapan, serta Jakarta - Denpasar.

Bisnis.com, JAKARTA - Avtur menjadi sorotan karena kerap disebut sebagai biang kerok harga tiket pesawat mahal. Sejumlah pihak bahkan menyebut tingginya harga avtur tak lepas dari distribusi yang tertutup alias monopoli. Lantas, benarkah avtur menjadi biang kerok harga tiket pesawat sulit turun?

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, memaparkan hasil studi yang menemukan bahwa rata-rata porsi biaya avtur dalam komponen harga tiket pesawat antara 20% hingga 40%.

Menurutnya, studi tersebut menggambarkan bahwa terdapat sekitar 60% sampai dengan 80% komponen biaya penerbangan yang lain di luar biaya avtur.

"Karena itu, upaya menurunkan harga tiket pesawat hanya dengan berfokus pada harga avtur, dapat menghasilkan kebijakan yang tidak proporsional," kata Komaidi melalui keterangannya dikutip Selasa (8/10/2024).

Dia memaparkan porsi biaya avtur terhadap total biaya penerbangan sejumlah maskapai seperti Garuda Indonesia, Thai Airlines, Singapore Airlines, Qatar Airways, dan Emirates pada 2019 masing-masing dilaporkan sekitar 27%, 27%, 29%, 36%, dan 32%.

Pada 2023, porsi biaya avtur dalam komposisi biaya penerbangan kelima maskapai tersebut meningkat menjadi masing-masing 36%, 39%, 31%, 41%, dan 36%. Komaidi mengatakan peningkatan itu salah satunya karena rata-rata harga minyak dunia pada periode tersebut naik sekitar 30%.

Harga minyak jenis BRENT tercatat meningkat dari US$64,30 per barel pada 2019 menjadi US$82,49 per barel pada 2023. Sementara harga minyak jenis WTI meningkat dari US$56,99 per barel pada 2019 menjadi US$77,58 per barel pada 2023.

"Kesimpulan yang menyebut bahwa tingginya harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik akibat mahalnya harga avtur, kiranya perlu ditinjau kembali," kata Komaidi.

Apalagi, sambung Komaidi, berdasarkan ketentuan Permenhub No.20/2019, komponen tarif atau harga tiket pesawat yang harus dibayar oleh konsumen meliputi empat aspek. Keempat aspek itu yakni tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi, dan biaya tuslah/tambahan (surcharge).

Adapun tarif jarak yang harus dibayar konsumen terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung meliputi biaya operasi langsung tetap dan biaya operasi langsung variable.

Biaya operasi langsung tetap yang dimaksud dalam Permenhub No.20/2019 meliputi biaya penyusutan atau sewa pesawat, biaya asuransi, biaya gaji tetap crew, biaya gaji tetap teknisi, biaya crew dan teknisi training.

Sementara, biaya operasi langsung variable meliputi biaya pelumas, biaya bahan bakar minyak (avtur), biaya tunjangan crew, biaya overhaul atau pemeliharaan, biaya jasa kebandarudaraan, biaya jasa navigasi penerbangan, biaya jasa ground handling penerbangan, dan biaya katering penerbangan.

Berdasarkan ketentuan Permenhub No.20/2019 itu, dalam harga tiket pesawat yang dibayar oleh konsumen adalah untuk membayar sekitar 16 komponen biaya maskapai termasuk pajak, asuransi, dan surcharge di atas.

"Karena itu, peningkatan harga tiket pesawat tidak hanya terkait dengan harga avtur, tetapi juga ditentukan oleh 15 komponen biaya yang lainnya," ucap Komaidi.

Pemerintah belakangan berencana menurunkan harga tiket pesawat domestik dalam waktu dekat, dengan berfokus pada komponen pembentuk harga tiket, termasuk harga avtur dan suku cadang.

Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Odo Manuhutu, menyampaikan saat ini satgas penurunan harga tiket pesawat mengidentifikasi adanya sejumlah elemen yang berkontribusi pada tingginya harga tiket.

"Kita sekarang sedang menyisir satu per satu komponen yang membuat harga tiket tinggi, salah satunya adalah double tax, pertama pajak tiket, kemudian pajak bahan bakar," kata Odo dalam konferensi pers DIATF 2024, dikutip dari laman youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rabu (25/9/2024).

Odo mengatakan langkah ini diharapkan dapat menurunkan harga tiket pesawat domestik beberapa persen, sehingga menjadi lebih kompetitif dengan negara-negara tetangga. Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan harga tiket pesawat di Indonesia tetap kompetitif di pasar internasional. (Mochammad Ryan Hidayatullah)

IDXChannel - Tudingan monopoli terhadap anak usaha PT Pertamina (Persero) yakni PT Pertamina Patra Niaga dalam penyediaan Avtur dinilai tak berdasar. Sebab, terdapat sejumlah perusahaan swasta yang mengantongi Izin Usaha Niaga Migas dengan Komoditas Avtur seperti PT AKR Corporindo Tbk (AKRA), PT Dirgantara Petroindo Raya (JV AirBP-AKR), dan PT Fajar Petro Indo.

General Manager Region Jatim Balinus - Centre for Energy and Innovation Technology Studies (Cenits) Raden Muhsin Budiono mengatakan, persaingan yang sehat tersebut telah tercipta sejalan dengan regulasi ketat pemerintah.

"Pertamina Patra Niaga diduga melakukan praktik monopoli dan penguasaan pasar penyediaan Avtur. Faktanya, pasar Avtur di Indonesia bukanlah monopoli," ujarnya kepada awak media, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Dia menerangkan, harga Avtur Pertamina kompetitif dan mengikuti aturan yang dikeluarkan pemerintah yakni Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Avtur Yang Disalurkan Melalui Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU).

"Penetapan harga juga mempertimbangkan demand volume atas frekuensi pergerakan pesawat dari tiap-tiap airport serta mempertimbangkan formula Mean of Plats Singapore (MoPS) yang menjadi patokan harga pasar terdekat," kata dia.

Terlebih, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 13 September 2024 lalu juga angkat bicara membantah pernyataan harga Avtur Indonesia termahal di antara negara-negara ASEAN lainnya.

Dia mengungkapkan, apabila dibandingkan dengan publish price Avtur per liter di negara-negara yang memiliki lansekap geografis mirip Indonesia, harga publikasi Avtur Pertamina justru didapati setara dan lebih rendah.

Sebagai contoh harga Avtur PPN periode 1-30 September 2024 sebesar Rp13.211 per liter, sedangkan harga Avtur di Singapura pada periode yang sama mencapai Rp23.212 per liter.

Meski demikian, katanya, harga Avtur sejatinya dipengaruhi banyak faktor, termasuk harga minyak mentah dunia, biaya transportasi, kurs dolar AS, dan pajak.

"Membandingkan harga Avtur antar negara tanpa mempertimbangkan faktor-faktor tersebut merupakan perbandingan tak apple-to-apple. Apalagi rantai pasok Avtur di Indonesia lebih kompleks dibanding negara lain," katanya.

Dia pun menegaskan, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi yang bertujuan menciptakan iklim usaha sehat dan mencegah praktik monopoli di sektor energi, termasuk sektor Avtur.

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) No. 13/P/BPH Migas/IV/2008 tentang Pengaturan dan Pengawasan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak penerbangan di bandar udara menjadi salah satu aturan acuan PT Pertamina Patra Niaga dalam penyediaan Avtur di 72 DPPU tersebar di seluruh Indonesia.

Selain regulasi-regulasi di atas, terdapat pula penugasan oleh pemerintah kepada Pertamina untuk memasok Avtur di bandara-bandara tertentu, terutama di daerah terpencil. Penugasan tersebut bertujuan memastikan ketersediaan Avtur di seluruh wilayah Indonesia dan mendukung pengembangan daerah.

"Implikasinya, Pertamina tak hanya fokus melayani penyediaan Avtur pada bandara besar, namun juga bandara-bandara kecil/perintis yang secara komersial tidak profitable sebab rendahnya tingkat permintaan," ujar dia.

Dia menambahkan, mungkin atas pertimbangan inilah pada Bab II pasal 3 ayat 3 peraturan BPH Migas di atas meregulasikan, pemerintah mewajibkan badan usaha yang melaksanakan penyediaan Avtur penerbangan untuk mengutamakan produksi kilang dalam negeri oleh PT Pertamina (Persero).

"Celakanya, pasal 3 ayat 3 itu dianggap KPPU tidak memihak ke pihak swasta dan menghalangi persaingan sehat, di mana dalam aturan BPH itu persyaratan diatur sedemikian ketat sehingga memosisikan Pertamina lebih unggul di bidang usaha penjualan Avtur di Indonesia. Inilah sumber munculnya tuduhan dugaan monopoli terhadap Pertamina," kata dia.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menuding BPH Migas melindungi produsen avtur untukmonopoli penjualan avtur.

Untuk diketahui, satu-satunya penyedia avtur di Indonesia saat ini adalah PT Pertamina Patra Niaga.

Budi Karya mengatakan pihaknya telah berupaya menyampaikan solusi ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait dengan penurunan harga tiket pesawat. Salah satu solusi yang diusulkan adalah menurunkan harga avtur.

Dia menuturkan, berdasarkan rekomendasi KPPU bahwa avtur harus multiprovider agar tercipta harga yang kompetitif.

“Saya langsung menunjuk bahwa satu provider membuat harga monopoli. Monopoli itu dilindungi BPH Migas. Saya sudah sampaikan setahun lalu, tetapi dianggap anjing menggonggong kafilah berlalu. Tidak didengar,” kata Budi dalam konferensi pers Kinerja Sektor Transportasi 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Selasa (1/10/2024).

Lebih lanjut, Budi Karya mengatakan ada empat permasalahan utama yang menyebabkan harga tiket pesawat sulit turun. Pertama, masalah monopoli avtur.

Kemudian poin kedua adalah pajak sparepart. Budi menyebutkan pemberlakukan pajak untuk sparepart menyebabkan maskapai Indonesia justru lari ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang tidak memberlakukan pajak.

“Apabila dua ini diselesaikan, itu tiket pesawat bisa turun 10%,” lanjut Budi.

Selanjutnya adalah terkait PPN untuk tiket pesawat, Budi mengatakan jika pengenaan PPN untuk tiket pesawat sudah tidak relevan lagi karena sudah menjadi kebutuhan primer.

Terakhir, Budi menyebutkan harus ada koordinasi dari seluruh stakeholder terkait, seperti BPH Migas dan Kementerian Keuangan.

“Datangi BPH Migas dan Kementerian Keuangan, datangi dan tanyakan. [Kalau selesai] Insya Allah 10 hari lagi jadi prestasi saya,” imbuh Budi.

IDXChannel - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengakui salah satu komponen yang membuat harga tiket pesawat di Indonesia mahal adalah beban belanja bahan bakar atau Avtur. Sebab, harga Avtur sendiri dimonopoli oleh PT Pertamina (Persero).

Menhub menegaskan, monopoli pasar yang dilakukan oleh Pertamina itu dilindungi oleh BPH Migas. Alhasil, hal tersebut membuat perusahaan lain menjadi sulit untuk berjualan Avtur di Indonesia.

"Harga monopoli itu saya buka, dilindungi oleh BPH Migas. Tolong ditulis gede-gede. Besok datang ke BPH Migas, tanya sama mereka. Saya sudah soft, sudah rapat dengan Pak Luhut, tidak dilaksanakan," kata Menhub dalam konferensi pers Capaian Kinerja Sektor Transportasi selama 10 Tahun, di Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Menhub menerangkan, hal ini yang menyebabkan harga penerbangan dalam negeri terkadang punya harga lebih mahal ketimbang penerbangan ke beberapa bandara di luar negeri, utamanya di kawasan Asia Tenggara.

Sebab, dikatakan dia, penjualan Avtur pada industri penerbangan di luar negeri punya banyak provider atau diisi oleh beberapa pelaku usaha. Sehingga, harga Avtur bisa lebih kompetitif di pasar karena tidak terjadi praktik monopoli.

"(Tiket pesawat bisa murah) itu adalah Avtur yang sama dengan negara lain, dan negara lain itu ada multi-provider," ujar Menhub.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai melakukan penyelidikan atas dugaan praktik monopoli dan penguasaan pasar bahan bakar Avtur oleh PT Pertamina Patra Niaga. Hal ini mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha penyediaan avtur di bandar udara (bandara).

Anggota KPPU Gopprera Panggabean mengatakan, diduga hal tersebut dilakukan antara lain dengan menolak penawaran kerja sama dengan pelaku usaha yang ingin masuk ke pasar avtur maupun dengan penjualan terbatas pada afiliasi.

Penyelidikan awal ini didasari dari fakta tingginya harga avtur di Indonesia, bahkan tertinggi di Asia Tenggara. Termasuk untuk harga avtur di Bandara Soekarno Hatta yang memiliki konsumsi terbesar untuk avtur di Indonesia.

Saat ini, hanya terdapat empat pelaku usaha yang mengantongi izin niaga avtur di Indonesia yakni PT AKR Corporindo, PT Dirgantara Petroindo Raya, PT Fajar PetroIndo, dan PT Pertamina Patra Niaga.

Dari jumlah tersebut, hanya dua pelaku usaha yang telah beroperasi dalam penyediaan avtur di bandar udara, yaitu PT Pertamina Patra Niaga yang memasok ke 72 bandara komersial dan nonkomersial, dan PT Dirgantara Petroindo Raya yang memasok ke dua bandara non-komersial.

(Dhera Arizona)

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) mengklarifikasi apa yang disampaikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) soal praktik monopoli penyediaan avtur di Indonesia.

Pertamina Patra Niaga menyampaikan tidak pernah menolak kerja sama dengan pelaku usaha yang ingin masuk ke pasar avtur maupun dengan penjualan terbatas pada afiliasi.

“Pertamina Patra Niaga tidak pernah menolak kerja sama karena sampai saat ini belum ada permintaan dari Izin Niaga Umum (INU) lain,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari saat dikonfirmasi, Jumat (27/9).

Heppy melanjutkan, Pertamina Patra Niaga akan selalu menaati Peraturan BPH MIGAS No. 13/P/BPH Migas/IV/2008 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyediaan Dan Pendistribusian bahan Bakar Minyak Penerbangan di Bandar Udara.

Aturan tersebut menjadi acuan badan usaha dalam menyediakan avtur di Indonesia.

“Pertamina akan selalu menaati segala peraturan yang dikeluarkan pemerintah salah satunya Peraturan BPH Migas 13/2008 yang menjadi panduan badan usaha untuk mencegah praktik monopoli dalam penyediaan avtur di Indonesia dan membuat ekosistem bisnis yang fair dengan tetap mengutamakan aspek safety, quality, dan kepentingan nasional,” jelas Heppy.

Sebagai badan usaha penyalur avtur, Pertamina Patra Niaga juga akan selalu mendukung kebijakan pemerintah dan tetap bertanggung jawab menyediakan avtur di 72 DPPU yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Kami meyakini kebijakan tersebut akan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kemandirian energi nasional, ketahanan nasional, aspek keselamatan penerbangan selain harga yang tentu saja diharapkan dapat terjangkau di masyarakat,” pungkas Heppy.

IDXChannel - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai melakukan penyelidikan atas dugaan praktik monopoli dan penguasaan pasar bahan bakar Avtur oleh PT Pertamina Patra Niaga. Hal ini mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha penyediaan avtur di bandar udara (bandara).

Anggota KPPU Gopprera Panggabean mengatakan, diduga hal tersebut dilakukan antara lain dengan menolak penawaran kerja sama dengan pelaku usaha yang ingin masuk ke pasar avtur maupun dengan penjualan terbatas pada afiliasi.

"KPPU menduga PT Pertamina dan PT Pertamina Patra Niaga telah mengakibatkan pesaing PT Pertamina Patra Niaga mengalami hambatan untuk memasuki pasar avtur," ujarnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Dia menuturkan, KPPU telah melakukan penyelidikan awal atas dugaan pelanggaran undang-undang dalam penyediaan dan pendistribusian avtur di Indonesia selama beberapa bulan terakhir. KPPU menemukan adanya bukti awal atas dugaan pelanggaran Pasal 17 (praktik monopoli) dan Pasal 19 huruf a dan atau d (penguasaan pasar oleh PT Pertamina Patra Niaga dalam penyediaan avtur di bandar udara.

Penyelidikan awal ini didasari dari fakta tingginya harga avtur di Indonesia, bahkan tertinggi di Asia Tenggara. Termasuk untuk harga avtur di Bandara Soekarno Hatta yang memiliki konsumsi terbesar untuk avtur di Indonesia.

"Selain faktor implementasi kebijakan, KPPU menduga adanya monopoli dalam penyediaan avtur juga dapat menjadi faktor tingginya harga avtur," katanya.

Saat ini, hanya terdapat empat pelaku usaha yang mengantongi izin niaga avtur di Indonesia yakni PT AKR Corporindo, PT Dirgantara Petroindo Raya, PT Fajar PetroIndo, dan PT Pertamina Patra Niaga.

Dari jumlah tersebut, hanya dua pelaku usaha yang telah beroperasi dalam penyediaan avtur di bandar udara, yaitu PT Pertamina Patra Niaga yang memasok ke 72 bandara komersial dan nonkomersial, dan PT Dirgantara Petroindo Raya yang memasok ke dua bandara non-komersial.

Lebih lanjut, penyelidikan awal KPPU juga menemukan bentuk praktik monopoli dan penguasaan pasar dalam penyediaan avtur tersebut, seperti adanya perilaku eksklusif yang mencegah masuknya pesaing potensial masuk ke dalam pasar dan penjualan yang hanya dilakukan kepada perusahaan terafiliasi.

Sementara berdasarkan Peraturan BPH Migas No. 13/P/BPH Migas/IV/2008 tentang Pengaturan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Penerbangan di Bandar Udara, penyediaan dan pendistribusian avtur terbuka di setiap bandar udara bagi seluruh pelaku usaha yang memenuhi persyaratan.

Bahkan, dalam hal pelaku usaha tidak memiliki fasilitas penyimpanan dan penunjangnya, pelaku usaha dapat melakukan co-mingle atau bekerja sama untuk tangki penyimpanan bersama melalui prinsip borrow and loan, vendor and consignment, atau sale and purchase yang berlaku umum dalam dunia penerbangan.

"Berdasarkan fakta dan alat bukti permulaan, KPPU memutuskan untuk meningkatkan status penyelidikan awal tersebut ke tahapan penyelidikan, dan akan menjadwalkan pemanggilan beberapa pihak terkait untuk dimintai keterangan seperti Menteri ESDM RI, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, serta berbagai pihak terkait lainnya," kata dia.

Berdasarkan data penjualan, diketahui pangsa pasar PT Pertamina Patra Niaga mencapai 99,97 persen atau memiliki posisi monopoli pada pasar avtur di Indonesia.

(Dhera Arizona)

KOMPAS.com - Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), mengklarifikasi apa yang disampaikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) soal monopoli avtur di Indonesia.

Pertamina Patra Niaga menyampaikan tidak pernah menolak kerja sama dengan pelaku usaha yang ingin masuk ke pasar avtur maupun dengan penjualan terbatas pada afiliasi.

“Pertamina Patra Niaga tidak pernah menolak kerja sama karena sampai saat ini belum ada permintaan dari Izin Niaga Umum (INU) lain,” tegas Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari, Kamis (26/9/2024).

Heppy melanjutkan, Pertamina Patra Niaga akan selalu menaati Peraturan BPH MIGAS No mor 13/P/BPH Migas/IV/2008 tentang Pengaturan dan Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian bahan Bakar Minyak Penerbangan di Bandar Udara.

Aturan tersebut menjadi acuan badan usaha dalam menyediakan avtur di Indonesia.

“Peraturan itu menjadi panduan badan usaha untuk mencegah praktik monopoli dalam penyediaan avtur di Indonesia dan membuat ekosistem bisnis yang fair dengan tetap mengutamakan aspek safety, quality, dan kepentingan nasional,” lanjut Heppy.

Sebagai badan usaha penyalur avtur, Pertamina Patra Niaga juga akan selalu mendukung kebijakan pemerintah dan tetap bertanggung jawab menyediakan avtur di 72 DPPU yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Kami meyakini kebijakan tersebut akan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kemandirian energi nasional, ketahanan nasional, aspek keselamatan penerbangan selain harga yang tentu saja diharapkan dapat terjangkau di masyarakat,” ujar Heppy.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membeberkan berbagai faktor penyebab harga tiket pesawat di Indonesia mahal.

"Faktor penyebabnya antara lain harga avtur mahal, distribusi avtur yang masih tertutup atau dimonopoli, komponen pajak, hingga perilaku pelaku usaha [maskapai]," kata Anggota KPPU Budi Joyo Santoso dalam siaran pers, Sabtu (21/9/2024).
Dalam faktor pembentuk harga avtur, KPPU telah menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) untuk mengevaluasi adanya konstansa yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 17 K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Avtur Yang Disalurkan Melalui Depot Pengisian Pesawat Udara.

KPPU menilai, dalam konstanta sebesar Rp3.581/liter tersebut, sudah terdapat beberapa komponen yang sudah tidak relevan, misalnya penggunaan acuan harga terjauh (paling mahal) bagi pengangkutan dan penyimpanan.

Selanjutnya, terkait dengan distribusi, ada Peraturan BPH Migas No. 13/P/BPH Migas/IV/2008 tentang Pengaturan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Penerbangan di Bandar Udara mengarah pada monopoli oleh Pertamina, dan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke pasar jika tidak bekerja sama dengan Pertamina.

Membuka pasar avtur, lanjutnya, akan dapat menurunkan harga bahan bakar tersebut. Terlebih, harga avtur membentuk sekitar 40% dari harga tiket.

Komponen pembentuk harga yang besar lainnya adalah biaya pemeliharaan pesawat yang mencapai sekitar 15 persen dari harga tiket.

Menurutnya, komponen pesawat saat ini masih didatangkan dari luar negeri, sehingga dikenakan bea masuk. Menurunkan biaya komponen juga merupakan solusi yang harus ditempuh.

"Untuk itu KPPU akan berkoordinasi dengan lintas lembaga untuk melihat kembali berbagai kebijakan yang mendasari pembentukan harga," katanya.

Mahalnya harga tiket pesawat juga dapat disebabkan oleh perilaku pelaku usaha atau maskapai. Untuk itu dalam Putusan KPPU terkait kartel tiket yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung, para maskapai Terlapor diwajibkan untuk melaporkan setiap perubahan kebijakannya yang berkaitan dengan persaingan kepada KPPU.