Kebijakan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek atau kemasan polos dalam PP 28/2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) dinilai bisa merugikan para pedagang pasar jika benar berlaku. Omzet pedagang bisa turun gara-gara aturan itu.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Mujiburrohman menjelaskan aturan terkait kemasan rokok polos tanpa merek tersebut dikhawatirkan bisa menyuburkan peredaran rokok ilegal dalam negeri.

Padahal rokok-rokok ilegal ini biasanya memiliki harga jual yang jauh lebih murah daripada rokok konvensional atau legal. Perbedaan harga inilah yang berpotensi membuat para perokok beralih dari rokok legal menjadi rokok ilegal.

"Nanti akan ada produk-produk yang ilegal atau kemudian penikmat rokok itu membeli di pasar gelap lah kira-kira begitu. Sehingga ya ini tentu berdampak kepada pedagang pasar," ucapnya dalam dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

"Indikasinya adalah mereka beralih ke rokok yang lebih murah dan sebagian dari yang saya kenal itu juga memang mengkonsumsi rokok yang memang mereknya tidak mainstream, terus saya kurang tahu itu ada cukainya atau tidak gitu," katanya lagi.

Mujiburrohman mengatakan kondisi inilah yang secara tidak langsung dapat menurunkan omzet pedagang pasar. Padahal selama ini menurutnya para pedagang sudah mengalami penurunan omzet imbas peredaran rokok ilegal.

Sementara para pedagang pasar sendiri mayoritas tidak mau untuk ikut berjualan rokok ilegal. Sehingga peralihan konsumsi rokok dari legal menjadi rokok ilegal ini memberikan dampak yang sangat besar.

"Berdasarkan informasi yang saya terima memang ada penurunan penjualan rokok gitu. Nah pedagang tentu nggak berani kalau belanja rokok yang ilegal gitu," jelas Mujiburrohman.

"Terkait dengan rokok putih, rokok yang tidak bermerek lah itu. Saya rasa kalau menurut kami itu tidak begitu pas. Karena sekarang aja itu memang pendapatan pedagang itu menurun," tegasnya.

Pedagang pasar menolak keras aturan rokok kemasan tanpa merek atau polos yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Aturan itu sebagai pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK).

Sekretaris Jenderal APPSI, Mujiburrohman, mengatakan rencana aturan tersebut dapat menyuburkan peredaran rokok murah ilegal di tengah masyarakat. Hal ini dikhawatirkan dapat menurunkan jumlah penjualan rokok legal para pedagang pasar.

"Secara umum, rokok itu ada peralihan ke rokok murah yang kita tahu sendiri tidak ada cukainya dan lain sebagainya (rokok ilegal). Nah itu kita khawatir juga akan ancaman itu dan lain sebagainya," kata Mujiburrohman kepada detikcom, ditulis kembali (3/11/2024).

Selama ini menurutnya para pedagang sudah mengalami penurunan omzet yang diperkirakan salah satunya terjadi karena ada peralihan pembelian rokok konvensional ke rokok ilegal.

"Jadi pendapatan mereka (pedagang pasar) memang merosot, nah apakah karena orang yang mengkonsumsi atau ada peralihan (ke rokok ilegal) itu," tambahnya.

Namun Mujiburrohman sendiri tidak tahu persis berapa penurunan omzet yang dialami para pedagang karena sangat bervariasi dan pihaknya tidak memiliki kemampuan untuk mensurvei itu.

"Jadi memang pedagang punya kekhawatiran akan mempengaruhi (omzet penjualan). Cuman kan ini belum terjadi gitu loh, jadi ya mereka sebatas masih 'waduh-waduh gimana' aja. Kalau apakah itu berpengaruh nggak ya nanti, karena pedagang itu tidak punya analisa dari sisi itu kan. Kalau misalnya peneliti atau pengamat itu kan kemudian dia survei pasar dan lain sebagainya ada parameter kalau pedagang kan nggak punya kemampuan itu," terangnya.

Karena kekhawatiran penurunan omzet inilah para pedagang pasar, khususnya mereka yang turut berjualan rokok, menolak keberadaan aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tadi.

"Ya keberatan (akan aturan tersebut). Karena khawatir itu, tapi sekali lagi bahwa itu juga pedagang yang jual rokok. Karena kalau di pasar itu kan sekian persen kan jual rokok," katanya.

Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menolak sejumlah pasal terkait aturan penjualan produk tembakau dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK). Salah satunya aturan mengenai penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

Sekretaris Jenderal APPSI, Mujiburrohman, mengatakan rencana aturan tersebut dapat menyuburkan peredaran rokok murah ilegal di tengah masyarakat. Hal ini dikhawatirkan dapat menurunkan jumlah penjualan rokok legal para pedagang pasar.

Sebab selama ini menurutnya para pedagang sudah mengalami penurunan omzet yang diperkirakan salah satunya terjadi karena ada peralihan pembelian rokok konvensional ke rokok ilegal.

"Secara umum, rokok itu ada peralihan ke rokok murah yang kita tahu sendiri tidak ada cukainya dan lain sebagainya (rokok ilegal). Nah itu kita khawatir juga akan ancaman itu dan lain sebagainya," kata Mujiburrohman kepada detikcom, Jumat (1/11/2024).

"Jadi pendapatan mereka (pedagang pasar) memang merosot, nah apakah karena orang yang mengkonsumsi atau ada peralihan (ke rokok ilegal) itu," tambahnya.

Namun Mujiburrohman sendiri tidak tahu persis berapa penurunan omzet yang dialami para pedagang karena sangat bervariasi dan pihaknya tidak memiliki kemampuan untuk mensurvei itu.

"Dia (pedagang) selama ini menikmati dari jualan rokok seperti biasanya kemudian ada peralihan itu (pindah ke rokok ilegal) ya kan itu mengurangi pendapatan," ucap Mujiburrohman.

"Jadi memang pedagang punya kekhawatiran akan mempengaruhi (omzet penjualan). Cuman kan ini belum terjadi gitu loh, jadi ya mereka sebatas masih 'waduh-waduh gimana' aja. Kalau apakah itu berpengaruh nggak ya nanti, karena pedagang itu tidak punya analisa dari sisi itu kan. Kalau misalnya peneliti atau pengamat itu kan kemudian dia survei pasar dan lain sebagainya ada parameter kalau pedagang kan nggak punya kemampuan itu," terangnya lagi.

Karena kekhawatiran penurunan omzet inilah para pedagang pasar, khususnya mereka yang turut berjualan rokok, menolak keberadaan aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tadi.

"Ya keberatan (akan aturan tersebut). Karena khawatir itu, tapi sekali lagi bahwa itu juga pedagang yang jual rokok. Karena kalau di pasar itu kan sekian persen kan jual rokok," katanya.

Miniso belakangan ini menggemparkan para Potterhead Tanah Air dengan produk kolaborasinya bersama Harry Potter. Para fans film garapan J.K. Rowling itu datang berbondong-bondong hingga rela antre panjang di salah satu toko Miniso demi mendapatkan koleksi tersebut.

Di Indonesia, Miniso sudah dikenal sebagai ritel penjual barang sehari-hari dengan harga terjangkau. Tokonya pun telah tersebar di sejumlah pusat perbelanjaan. Di balik itu, kira-kira siapa ya pemilik Miniso?

Siapa Pemilik Miniso?

Ialah Ye Guofu asal China, sosok pemilik sekaligus pendiri Miniso. Dilansir situs resminya, Jack Ye, sapaan akrabnya, memperoleh inspirasi untuk Miniso saat dirinya tengah berlibur bersama keluarga ke Jepang pada 2013.

Kala itu, ia menemukan sejumlah toko yang menjual produk berkualitas dan berdesain bagus dengan harga murah. Sebagian besar produknya ternyata diproduksi di Tiongkok.

Dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam pengembangan produk, rantai pasokan, dan industri mode, Ye Guofu pun mendirikan Miniso, ritel produk gaya hidup yang terinspirasi dari Jepang. Kantor pusatnya terletak di Guangzhou, China.

Mengutip data Forbes, Miniso kini memiliki sekitar 5.000 toko yang tersebar di lebih 100 negara, mencakup Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, hingga Uni Emirat Arab. Toko terbesarnya di dunia bahkan dibuka di Central Park Mall, Jakarta seluas 3.000 meter persegi dan dirancang seperti taman istana impian.

Perusahaan ritel itu hingga sekarang telah berkolaborasi dengan berbagai merek ternama dunia, antara lain Coca Cola, Marvel, Hello Kitty, Sesame Street, Mickey dan Minnie, Pink Panther, We Bare Bears, Sanrio, Disney, hingga Harry Potter.

Profil Pemilik Miniso

Di balik menjamurnya Miniso saat ini, Ye Guofu ternyata dulunya bukanlah sosok dari kalangan berada. Dilansir The Richest, Jack Ye dibesarkan dalam keluarga sederhana di Provinsi Hubei yang mata pencariannya adalah bertani.

Kondisinya tidak membuat Ye Guofu patah semangat untuk melanjutkan studi manajemen ekonomi di Zhongnan University of Economics. Setelah lulus, ia pindah ke Guangdan dan mulai bekerja sebagai tenaga penjualan di toko pipa baja.

Sambil bekerja, ia mengasah keahliannya dalam bisnis dengan menjual aksesoris, produk kerajinan tangan, dan barang lainnya. Bisnis pertamanya yang dikenal bernama toko Ariyaya gagal meski semua produknya dijual seharga 10 yuan. Sebab tren pembelian baru konsumen Tiongkok yang menginginkan produk berkualitas lebih tinggi.

Barulah inspirasi datang kepada Jack Ye saat ia dan keluarga liburan ke Jepang dan mengunjungi toko ritel seperti Muji dan Uniqlo. Konsep dan produk-produk yang dijual menarik perhatiannya.

Pada 2013, Ye Guofu kemudian mendirikan ritel Miniso yang menawarkan barang-barang rumah tangga, elektronik, hingga kosmetik dengan harga terjangkau. Kala itu, ia membangun Miniso bersama Miyake Junya yang menjadi kepala desainer di perusahaan ritel ini.

Miniso melakukan ekspansi ke luar daratan Tiongkok pertama kali pada 2015. Hingga saat ini telah tersebar lebih dari 5.000 toko yang tersebar di lima benua. Di Indonesia sendiri, jaringan retail itu memasuki pasar pada 2017 dan sudah berdiri sekitar 300 toko, dikutip dari Retail Asia.

Berdasarkan data Forbes per (29/10/2024), Ye Guofu kini memiliki kekayaan bersih sekitar USD 2,6 miliar atau setara Rp 40,9 triliun. Ia tercatat sebagai orang terkaya ke-1496 di dunia pada 2024 dan ke-148 di Tiongkok pada 2020.

Menakar Potensi Bisnis Kopi Gerobak Kekinian

Menakar Potensi Bisnis Kopi Gerobak Kekinian

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto agar berkomitmen melindungi jutaan petani tembakau dari ancaman global dan regulasi yang berpotensi merugikan ekonomi mereka.

Ketua Umum DPN APTI Agus Parmuji, mengatakan bahwa industri tembakau di Indonesia saat ini diawasi lebih dari 480 regulasi fiskal dan nonfiskal, termasuk peraturan daerah dan undang-undang.

Selain itu, terbitnya PP 28 Tahun 2024 serta Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik juga mendapatkan banyak penolakan, termasuk dari ekosistem pertembakauan.

"Padatnya regulasi yang dibebankan pada industri hasil tembakau legal akan berdampak pada kelangsungan hidup jutaan petani tembakau yang bergantung pada pabrik rokok," ujar Agus dalam siaran pers, Senin (28/10/2024).

DPN APTI menitipkan lima poin penting kepada Presiden Prabowo demi melindungi para petani tembakau.

Pertama, Indonesia diminta untuk tidak mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) karena penerapan FCTC dapat mematikan pekerjaan petani tembakau dan menekan ekonomi nasional, bertentangan dengan visi Prabowo untuk meningkatkan lapangan kerja.

Kedua, Agus meminta agar Harga Jual Eceran (HJE) rokok tidak berubah pada 2025 dan tidak ada kenaikan PPN menjadi 12%, guna menjaga daya beli masyarakat yang sedang menurun.

Ketiga, DPN APTI mengusulkan agar tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk tahun 2025 hingga 2027 tidak dinaikkan, demi memulihkan industri tembakau legal yang berkontribusi besar terhadap ekonomi dan tenaga kerja nasional.

Keempat, APTI menolak simplifikasi tarif cukai yang dapat memicu peralihan konsumen ke rokok ilegal dan merugikan petani lokal. Simplifikasi dianggap hanya menguntungkan perusahaan rokok internasional yang jarang menggunakan tembakau lokal.

Kelima, Agus meminta adanya keseimbangan peraturan antara rokok elektronik dan rokok kretek, karena cukai rokok elektronik yang lebih murah dapat merugikan industri rokok kretek yang banyak menggunakan tembakau lokal.

Agus menegaskan bahwa kontribusi industri hasil tembakau terhadap ekonomi nasional sangat besar, dan kebijakan yang tepat diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekonomi para petani tembakau.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Adies Kadir mengeklaim bahwa ketua umumnya, Bahlil Lahadalia, telah melakukan pertemuan yang cukup intensif dengan presiden terpilih, Prabowo Subianto, menjelang pelantikan.

"Intensitas pertemuan antara Ketua Umum Golkar Pak Bahlil dengan Presiden terpilih Pak Prabowo juga cukup intens," ujar Adies di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Meskipun demikian, Adies mengaku tidak mengetahui rincian pembahasan antara Bahlil dan Prabowo terkait susunan maupun usulan menteri.

"Sejauh ini Pak Bahlil belum ada cerita itu. Tapi kalau kita baca di media, ya mungkin kelihatannya sudah mulai ada pembicaraan-pembicaraan itu," ucapnya.

Menurut Wakil Ketua DPR RI ini, usulan mengenai menteri dari Golkar hanya diketahui oleh Bahlil sebagai ketua umum partai.

"Wah itu tanya Pak Bahlil kan, di kantong Pak Bahlil nama-nama itu," tambahnya.

Diketahui, Golkar disebut-sebut akan mendapatkan jatah lima menteri di kabinet selanjutnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar M Sarmuji sebelumnya berharap partainya memperoleh jatah menteri lebih dari lima di era presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Namun, Partai Golkar tetap menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai menteri kepada Prabowo, karena Prabowo memiliki hak prerogatif untuk menyusun jumlah menteri.

"Saya berdoa lebih, tapi kan kita enggak tahu Pak Prabowo maunya berapa. Tapi doa saya, mudah-mudahan bisa lebih supaya Partai Golkar bisa berkontribusi secara riil kepada masyarakat," kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Ketua Fraksi DPR RI dari Golkar ini juga menegaskan bahwa jika partainya mendapatkan banyak jatah menteri, itu bukan karena pertukaran kepentingan.

Dia menegaskan banyak kader Golkar yang profesional untuk mengisi susunan kabinet zaken yang hendak dibentuk Prabowo.

"Jadi andai kata Golkar banyak dapat menteri, ya itu bukan karena tukar ini tukar itu. Tapi Pak Prabowo tahu betul banyak orang di Golkar dalam kategori zaken seperti yang dikehendaki Pak Prabowo," ujarnya.

Sarmuji menambahkan, Partai Golkar juga telah mengidentifikasi para kadernya yang akan diusulkan sebagai calon menteri di kabinet Prabowo. Namun, ia tidak mengungkapkan berapa nama kader yang diusulkan Partai Golkar ke Prabowo.

Salah satu nama yang disebutkan adalah Ketua Komisi I DPR RI periode 2019-2024 Meutya Hafid.

"Yang jelas Bu Meutya dimasukkan dalam daftar usulan, tapi posisinya seperti apa nanti presiden terpilih yang menentukan," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Golkar Klaim Pertemuan Bahlil dan Prabowo Cukup Intensif Jelang Pelantikan", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/10/16490341/golkar-klaim-pertemuan-bahlil-dan-prabowo-cukup-intensif-jelang-pelantikan.

SURABAYA, iNews.id - Wakil Wali Kota Surabaya Armuji memediasi perseturuan antara pengurus RW Perumahan Manyar Tompotika dengan pihak SMP Kristen Petra 3 dan SMA Kristen Petra 2 di Kota Surabaya, Jawa Timur. Video percekcokan kedua kubu ini viral di media sosial terkait iuran keamanan bulanan.

Pengurus RW menaikkan iuran keamanan bulanan dari Rp32 juta menjadi Rp35 juta. Sementara sekolah Petra hanya bersedia membayar Rp25 juta per bulan dengan catatan tranparansi dan pertanggungjawaban uang keamanan tersebut serta tak ada lagi intimidasi atau ancaman menutup akses jalan.

Dalam video viral tampak Armuji mendengarkan penjelasan kedua belah pihak yang bertentangan. Mediasi tidak berjalan mulus lantaran kedua kubu yang berseteru sama-sama mempertahankan keputusannya.

Sebab itu pada akhir video, Armuji menyarankan keduanya menempuh jalur hukum masing-masing untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut. Namun tetap menjaga komunikasi.

"Jadi kami mediasi. Petra ngotot mau bayar cuma Rp25 juta, pengurus RW minta Rp35 juta, jadi tidak ada titik temu. Karena sama-sama ngotot, silakan tempuh jalan masing masing, bisa menempuh jalur hukum," ujar Armuji, Jumat (2/8/2024).

Baca Juga

Viral Semburan Air Setinggi 20 Meter, Polres Sampang Pasang Garis Polisi di TKP

Diketahui, konflik tersebut sebelumnya sudah dimediasi baik tingkat DPRD Kota Surabaya maupun Pemkot Surabaya, namun belum mendapatkan titik terang. Pihak sekolah berencana akan melanjutkan ke ranah hukum jika akses jalan menuju sekolah ditutup pengurus RW perumahan setempat.

Informasi dirangkum iNews, cekcok ini berawal saat pengurus sekolah dari Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra (PPPKP) merasa keberatan dengan adanya kenaikan iuran keamanan bulanan tahun 2024. Dari yang semula Rp25 juta menjadi Rp32 juta dan kini Rp35 juta.

"Kami keberatan dan menolak iuran Rp 35 juta per bulan karena tidak jelasnya laporan pertanggungjawaban dari pengurus RW, tidak transparan," ujar Kabag Legal Petra Christin Novianty Panjaitan, Jumat (2/8/2024).

Menurutnya berdasarkan kajian dari tim ahli sekolah Petra, nilai iuran tersebut terlalu besar. Sekolah Petra hanya bersedia membayar iuran keamanan sebesar Rp25 juta per bulan.

"Kami perhitungkan Rp25 juta juga sudah ada standarnya, kami punya ahli yang menghitung berapa yang harus dibayar," katanya.

Sementara juru bicara pengurus RW Perumahan Manyar Tompotika Triawan Kustiya, membantah iuran yang nilainya cukup besar hingga ratusan juta rupiah. Iuran bulanan hingga ratusan juta rupiah tersebut merupakan iuran dari 3 RW dan Petra, yakni RW 4, RW 5 dan RW 7. Masing-masing Rp35 juta sehingga total Rp140 juta.

"Jadi informasi yang selama ini salah, bukan Petra membagikan uang ke RW. Kami tiap bulan ambil iuran ke warga dan berikan ke bendahara keamanan Rp35 juta. Ada tiga RW, termasuk Petra," katanya.

Editor: Donald Karouw

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Partai Demokrat resmi mengusung pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota pejawat (incumbent) Eri Cahyadi-Armuji untuk maju Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Surabaya. Eri-Armuji merupakan kader PDIP yang menjabat wali kota dan wakil wali kota Surabaya periode 2021-2024.

Eri juga merupakan kuliah Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam program doktoral Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Sekretaris DPC Demokrat Kota Surabaya, Junaidi menjelaskan, rekomendasi untuk pasangan Eri-Armuji sudah diserahkan langsung oleh Ketua Umum AHY di kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

"Sudah diserahkan rekomendasinya kepada Pak Eri dan Pak Armuji oleh ketua umum kami di kantor DPP Partai Demokrat di Jakarta, Sabtu," kata Junaidi saat dihubungi di Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu.

Setelah penyerahan, kata Junaidi, DPC Partai Demokrat Kota Surabaya akan melakukan rapat untuk menggodok hasil rekomendasi yang nantinya dituangkan di dalam rancangan strategi pemenangan pasangan Eri-Armuji. "Kami patuh dan tunduk, siap menjalankan hasil penyerahan rekomendasi bersama mesin Partai Demokrat, baik tingkat pengurus anak cabang, ranting, dan DPC."

Terkait pembentukan tim pemenangan, menurut Junaidi, hal itu masih menunggu perkembangan dinamika politik di Kota Surabaya. Artinya, sambung dia, menunggu berapa jumlah partai yang nantinya akan menyusul memberikan rekomendasi kepada pasangan petahana tersebut.

Selain dari Demokrat, rekomendasi dalam format paket atau pasangan untuk Eri-Armuji sudah terlebih dahulu diserahkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). "Mudah-mudahan partai yang merekomendasikan bisa berkembang jumlahnya untuk bersama-sama mendukung Eri-Armuji," kata Junaidi.

Menurut Junaidi, alasan Demokrat memberikan rekomendasi kepada pasangan pejawat itu didasarkan hasil survei internal. "Pertimbangan dari rekomendasi ini melihat dari hasil survei Pak Eri Cahyadi bersama Pak Armuji bisa dikatakan menang, standing point-nya di situ," tuturnya.

Selain itu, Junaidi juga memantau kinerja pembangunan Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Eri-Armuji yang dinilai berjalan memuaskan. Karena itu, Demokrat mendorong agar pasangan tersebut patut melanjutkan kepemimpinan di periode berikutnya.

"Banyak program kerakyatan yang menyentuh secara langsung kepada masyarakat, sehingga banyak penghargaan penghargaan diraih Kota Surabaya dari pemerintah pusat," kata Junaidi.

Dia memastikan seluruh kader partai berlogo bintang mercy akan berjuang memenangkan Eri-Armuji di Pilkada Surabaya pada 27 November 2024. "Kami tunduk dan patuh memenangkan pasangan Eri-Armuji," ucap Junaidi.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat resmi mengusung pasangan petahana Wali Kota dan Wakil Wali Kota Eri Cahyadi dan Armuji dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada Surabaya 2024.

Surat rekomendasi itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di Kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

AHY mengatakan partainya telah memutuskan sejumlah pasangan calon kepala daerah yang bakal ikut kontestasi pada tahun ini dengan kans kemenangan yang besar.

“Kami yakin pasangan yang kami usung ini memiliki kans kemenangan yang baik berdasarkan hasil survei dan faktor politik kemenangan yang baik,” kata AHY.

Menurut AHY, partainya telah mempertimbangkan hasil survei, dinamika politik serta peta politik koalisi di sejumlah daerah.

“Komposisinya akan sangat beragam dan dinamis termasuk partai-partai politik lainnya,” kata dia.

Partai Demokrat telah memutuskan 103 calon kepala daerah beserta wakilnya untuk tingkat kabupaten dan kota pada Pilkada tahun ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Surabaya Musyafak Rouf menyatakan dewan pimpinan pusat (DPP) merekomendasikan Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Restu kepada Eri-Armuji ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 29527/DPP/01/V/2024 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid serta Ketua Bidang Penguatan Struktur, Eksekutif, dan Legislatif Abdul Halim Iskandar.

"Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh, rekomendasi dari DPP PKB untuk Pilkada kepada wali kota dan wakil wali kota sudah sudah turun," kata Musyafak melalui video pernyataan yang dikirimkan kepada wartawan di Surabaya, Rabu (29/5/2024).