JAKARTA, investor.id – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta pemerintah secara serius turun tangan mengatasi permasalahan judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) secara serius. Hal ini disampaikan dalam hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB.

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid alias Gus Jazil mengatakan, judi online dan pinjaman online ilegal berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah dinilai perlu menaruh perhatian secara khusus.

“Mukernas merekomendasikan agar pemerintah serius untuk menangani masalah judi online dan pinjaman online yang membuat ekonomi masyarakat terpuruk dan sistem ekonomi juga terhambat,” kaya Gus Jazil, Rabu (24/7/2024).

Gus Jazil menyampaikan, usulan ini berdasarkan hasil Mukernas PKB yang telah dibahas bersama seluruh peserta Mukernas dari seluruh dewan pengurus wilayah, pada Selasa (23/7/2024).

Adapun musyawarah tersebut menghasilkan keputusan-keputusan internal dan keputusan-keputusan eksternal. Penanganan judi online dan pinjaman online menjadi keputusan eksternal PKB. Selain itu, mukernas juga memutuskan agar pemerintah membuat skenario untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

“Di Mukernas juga disampaikan agar pemerintah mewaspadai dengan serius karena Indonesia saat ini akan dijadikan pasar narkoba internasional. Narkoba ini darurat atau bahayanya kepada generasi kita ke depan,” katanya.

Selain itu, Mukernas PKB juga menghasilkan usulan untuk mendorong mendorong revisi paket undang-undang politik. “Kemudian, sebagai pelaksanaan dari pembukaan amanat Undang-Undang dasar 1945, Mukernas juga memutuskan mengutuk aksi pendudukan Israel ke Palestina,” ujar dia.

Sementara, terkait rekomendasi internal, Mukernas memutuskan menggelar Muktamar PKB yang ke-6 pada akhir tahun setelah pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

“Yang kedua, menyepakati pembentukan panitia dan logo muktamar PKB ke-6 tahun 2024 yang mengusung semangat muda, modern peduli dan melayani. Nanti Pak Huda akan menyampaikan secara detail susunan panitia muktamar ke-6 PKB,” jelasnya.

Terakhir, Mukernas PKB mengusulkan pelaksanaan kerja politik secara masif terukur untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah yang diusung PKB pada Pilkada serentak tahun 2024. 

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merekomendasikan supaya penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) dipisah. Selain itu, PKB juga meminta supaya dana abadi untuk partai politik naik.

Dua permintaan itu sesuai dengan rekomendasi eksternal hasil musyawarah kerja nasional (Mukernas) PKB yang digelar di JCC Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (23/7/2024).

"Rekomendasi eksternal mukernas PKB mendorong revisi paket Undang-undang Politik," ujar Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).

Paket Undang-undang (UU) politik yang dimaksud yaitu UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan UU No. 2/2011 tentang Partai Politik (UU Parpol). Untuk UU Pemilu, Jazilul menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemilu dan pilpres yang digabung lebih banyak mudaratnya.

Dia mencontohkan, selama Pemilu 2024, kader PKB lebih fokus memenangkan pilpres sehingga pileg seakan tidak terlalu penting. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pilpres dan pileg harus dipisah.

Sedangkan untuk UU Parpol, PKB ingin adanya kenaikan dana abadi untuk partai politik seperti yang sempat direkomendasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Misalnya, ujar Jazilul, jika sekarang parpol mendapatkan Rp1.000 untuk 1 suara pemilu maka bisa dinaikkan Rp10.000 untuk 1 suara pemilu.

"Kalau dihitung dari jumlah APBN, berapa sekarang? Rp3.325 triliun. Itu [usulan kenaikan dana abadi parpol] tidak sampai 1% dari APBN. Artinya betapa penting APBN ini juga dialokasikan kepada pembinaan politik dan pendidikan politik melalui partai politik," jelasnya.

Oleh sebab itu, dia berharap rekomendasi eksternal PKB ini bisa menjadi bahan pembicaraan publik. Dia mengingatkan pentingnya peran partai politik dalam menciptakan pemimpin-pemimpin negeri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berkelakar meminta partainya memutuskan dirinya menjadi calon gubernur Jakarta. Hal itu diutarakan Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin saat memberikan sambutan di Mukernas PKB di Balai Sidang Jakarta, Selasa (23/7/2024).

"Ketua DPW telat enggak salah, yang salah macetnya Jakarta. Apa perlu kami nyalon Gubernur Jakarta? Saya minta rekomendasi, satu, memutus ketua umum menjadi calon gubernur DKI Jakarta," kata Cak Imin.

Setelah itu, ia memberikan penjelasan saat memberikan keterangan kepada para jurnalis terkait ucapan tersebut. "Itu ekspresi rasa frustrasi saya dengan kemacetan yang tidak pernah ada solusi. Ini saja acara mundur sampai dua jam gara-gara macet. Ini kenapa enggak ada solusi yang efektif?" ujarnya.

Lebih lanjut, ia enggan mengonfirmasikan keinginan dirinya saat ditanya mengenai potensi maju di Pilkada Jakarta, terutama berpasangan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, seperti pada Pemilu 2024.

"Saya ini ketua umum itu, apa ya, tugasnya terlalu banyak," jelasnya.

Sementara itu, ia menjelaskan bahwa proses pengusungan untuk Pilkada Jakarta masih berproses di Desk Pilkada yang diketuai oleh Abdul Halim Iskandar.

"Perkembangan tiap hari berubah. Sudah dukung A, tahu-tahu peta koalisinya berubah. Sudah mendukung B, tahu-tahu wakilnya sama-sama enggak cocok. Nah, itu semua menjadi problematika pilkada yang tidak bisa saya sampaikan karena Desk Pilkada bisa berkembang," ujarnya.

Ia melanjutkan, "Misalnya calon gubernur A koalisi mintanya wakilnya ini, tetapi PKB enggak mau, bubar lagi itu, banyak sekali di kabupaten/kota maupun provinsi. Oleh karena itu, secara resmi akan ada bertahap semua pilkada akan diumumkan satu per satu, tidak bisa cepat."

Jakarta: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) hari ini. Sejumlah hal bakal dibahas, antara lain evaluasi pelaksaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

"Mukernas akan membahas isu-isu yang sampai hari ini dirasa membutuhkan solusi dari pemerintah, termasuk isu-isu politik yang lain dari evaluasi pelaksanaan pemilu, pilpres dan pemilu legislatif 14 Februari yang lalu," ujar Wakil Sekjen PKB, Syaiful Huda, di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa, 23 Juli 2024.

Selain itu, Mukernas bakal membahas persiapan pencalonan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Namun, ia enggan untuk membeberkan sosok-sosok yang bakal diusung.
Terkait Pilkada Jakarta, Huda memastikan PKB belum mengambil sikap. Saat ini, baru Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PKB Jakarta yang memutuskan mengusung Anies Baswedan.

"Di level DPP kami belum memutuskan itu, tapi kita hormati kita hargai aspirasi teman-teman DPW PKB Jakarta," jelasnya.

Baca juga: Gelar Mukernas, PKB Kawal Transisi Pemerintahan

Huda menambahkan PKB membutuhkan pertimbangan yang matang untuk mengusung calon di Pilkada Jakarta. PKB ingin mengusung sosok yang memiliki komitmen kuat terhadap kesejahteraan rakyat.

"Karena dalam kompetisi pilkada kalau kita mau mensejahterakan rakyat harus punya figur yang komit untuk perjuangan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

(AGA)

Jakarta: Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB. Cak Imin menyebut acara ini bakal membahas perkembangan politik ke depan.

"Mengantisipasi perkembangan PKB hari ini dan ke depan," ujar Cak Imin, di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa, 23 Juli 2024.

Cak Imin belum dapat memastikan apakah PKB akan mengumumkan sikap politiknya terhadap pemerintahan ke depan di Mukernas ini. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada anggota Mukernas.
"Nanti kita lihat, kita serahkan sepenuhnya kepada pengurus-pengurus se-Indonesia," ujar dia.

Baca Juga: Harlah PKB, Cak Imin: Fokus Silaturahmi Internal dan Kolega Partai

Sementara itu, Wakil Sekjen PKB, Syaiful Huda, mengatakan upaya menjaga kondisi perekenomian di tengah transisi pemerintahan akan dibahas dalam Mukernas. PKB, kata Huda, tidak ingin kesejahteraan mayarakat menurun.

"Forum Mukernas lebih kepada sampai pemerintahan baru ekonomi kita masih berjalan dengan baik, kesejahtraan rakyat tetap terjaga sampai peralihan pemerintahan yang baru," jelas dia.

(AZF)