Kyiv: Pasukan Ukraina mengaku berhasil menghalau salah satu serangan Rusia yang paling besar sejak dimulainya invasi Negeri Beruang Merah pada Februari 2022, kata komandan senior pasukan militer Kyiv pada Sabtu kemarin.

Laju tercepat pasukan Rusia di wilayah Ukraina terjadi pada September lalu. Satu bulan sebelumnya, Ukraina mengambil alih sebagian wilayah Kursk milik Rusia.

"Angkatan Bersenjata Ukraina menahan salah satu serangan Rusia yang paling dahsyat di tengah invasi besar-besaran mereka,” sebut Jenderal Oleksandr Syrskyi di aplikasi Telegram dan dikutip AsiaOne, Minggu, 3 November 2024.
Setelah gagal merebut ibu kota Kyiv di awal perang untuk memperoleh kemenangan akhir, Putin mengurangi ambisi perangnya untuk merebut jantung industri Donbas di timur Ukraina, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk.

Sejak saat itu, Donbas telah menjadi medan perang utama, tempat terjadinya sejumlah pertempuran terbesar di Eropa selama beberapa generasi dan tempat ribuan pasukan di masing-masing pihak tewas.

Pada hari Sabtu, Moskow mengatakan telah merebut dua permukiman lagi di sepanjang garis depan Donbas. Dalam periode 20-27 Oktober saja, Rusia merebut hampir 200 km persegi wilayah Ukraina, menurut kelompok media Rusia Agentstvo, yang menganalisis peta sumber terbuka Ukraina.

Perang memasuki apa yang menurut analis Rusia merupakan fase paling berbahaya, di saat pasukan Moskow terus meningkatkan laju, Korea Utara mengirim pasukan ke Rusia, dan negara-negara Barat membayangkan bagaimana konflik ini akan berakhir.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah berkeliling dunia dalam melobi negara-negara NATO untuk mengizinkan Kyiv menggunakan rudal jarak jauh untuk menyerang target jauh di dalam wilayah Rusia.

Baca juga: AS Khawatir Rusia Akan Gunakan Tentara Korut untuk Perangi Ukraina


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - Pemerintah Kota Moskow menaikkan honor tentara kontrak demi meningkatkan minat warga untuk ikut berperang di Ukraina.

Mengutip Reuters, warga Moskow yang mendaftar untuk berperang di Ukraina akan menerima uang muka sebesar 1,9 juta rubel atau sekitar Rp 358 juta dari pemerintah kota.

"Total pembayaran akan mencakup uang muka, gaji dari kementerian pertahanan, serta bantuan regional dan federal. Pembayaran baru ini akan segera berlaku," kata kantor Wali Kota Moskow Sergei Sobyanin dalam sebuah pernyataan hari Selasa (23/7).

Kenaikan gaji itu akan membuat gaji tahunan untuk tentara kontrak Rusia dari Moskow lima kali lipat lebih tinggi dari upah nominal rata-rata Rusia.

Program ini diharapkan bisa mengatasi masalah eksodus massal Rusia ke negara-negara tetangga karena enggan dikirim ke medan perang.

Data otoritas terkait menunjukkan sekitar 190.000 telah menjadi sukarelawan untuk berperang di Ukraina tahun ini. Pada tahun 2023, jumlah tentara kontrak mencapai 490.000.

Di sisi lain, beberapa ekonom mengatakan bahwa kenaikan honor itu dapat menciptakan ketidakseimbangan.

Mereka berpendapat bahwa upah tinggi bagi tentara yang bertugas di Ukraina telah menjadi tolok ukur perekonomian negara-negara lain.

Situasi itu dapat memicu spiral pertumbuhan upah di berbagai sektor, karena tuntutan pekerja meningkat agar upah mereka lebih sesuai dengan apa yang dibayar oleh tentara.

Kota Moskow menjadi tempat sebagian besar tenaga kerja terdidik di Rusia terkonsentrasi. Meski begitu, kota ini dipandang tertinggal dibandingkan wilayah lain dalam hal jumlah sukarelawan yang bergabung dengan tentara sebagai persentase dari total populasi.

Pejabat Kota Moskow menyebutkan jumlah total warganya yang bertempur di Ukraina hingga 13 Juni 2024 adalah 45.000 orang.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - LONDON. Empat dekade lalu, Amerika Serikat (AS) mengerahkan rudal jelajah dan nuklir Pershing II di Eropa untuk melawan SS-20 Soviet. Langkah ini memicu ketegangan Perang Dingin, tetapi akhirnya menghasilkan kesepakatan perlucutan senjata bersejarah.

Pada Desember 1987, pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev dan Presiden AS Ronald Reagan sepakat untuk menghapus semua senjata nuklir dan konvensional berbasis jarak pendek dan menengah (INF) dengan jangkauan 500-5.500 km.

Namun, pada tahun 2019, Presiden AS saat itu, Donald Trump, keluar dari perjanjian tersebut, dengan alasan dugaan pelanggaran yang dibantah oleh Rusia. Dampak pembatalan perjanjian tersebut mulai terlihat ketika kedua negara kembali merencanakan penempatan senjata baru.

Pada 28 Juni, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan rencana produksi kembali rudal berbasis darat jarak pendek dan menengah. Pakar keamanan berasumsi rudal-rudal ini mampu membawa hulu ledak konvensional atau nuklir.

Pada 10 Juli, Amerika Serikat mengumumkan rencana mengerahkan senjata di Jerman mulai tahun 2026, termasuk SM-6, Tomahawk, dan rudal hipersonik baru. Meskipun sistem ini konvensional, beberapa di antaranya bisa dilengkapi dengan alat nuklir, yang menambah komplikasi bagi perencanaan keamanan Rusia.

Keputusan ini diambil di tengah ketegangan terkait perang Rusia di Ukraina dan ancaman retorika nuklir Putin. Hal ini juga merupakan bagian dari perlombaan senjata INF yang lebih luas dengan Tiongkok.

Jon Wolfsthal, direktur risiko global di Federasi Ilmuwan Amerika, mengatakan bahwa setiap langkah yang diambil oleh AS atau Rusia memberikan tekanan pada musuh untuk merespons secara politik atau militer, yang merupakan definisi perlombaan senjata.

Skenario Serangan

Andrey Baklitskiy, peneliti senior di Institut Penelitian Perlucutan Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyatakan bahwa pengerahan ini menciptakan skenario konfrontasi militer langsung antara Rusia dan negara-negara NATO.

Hal ini termasuk kemungkinan serangan Rusia terhadap pangkalan Polandia atau serangan AS terhadap radar atau pos komando dan kendali Rusia. Senjata berbasis darat akan memberi lebih banyak pilihan untuk serangan dan menahan respons musuh, meskipun berisiko memicu ketegangan lebih lanjut.

Wolfsthal melihat rencana penempatan AS di Jerman sebagai sinyal kepastian bagi sekutu Eropa, bukan langkah yang memberikan keuntungan militer signifikan. Ia khawatir sistem ini tidak benar-benar menambah kemampuan militer, tetapi menambah risiko krisis yang cepat dan tak terkendali.

Ulrich Kuehn, spesialis pengendalian senjata di Institut Penelitian Perdamaian dan Kebijakan Keamanan di Hamburg, mengatakan bahwa penyebaran senjata di Eropa dapat menimbulkan efek ancaman strategis bagi Rusia.

Rusia mungkin akan merespons dengan mengerahkan lebih banyak rudal strategis yang mengarah ke daratan Amerika Serikat.

Respons China

Pengerahan rudal jarak menengah Rusia dan AS dapat mendorong peningkatan persenjataan China, yang tidak terikat oleh perjanjian tahun 1987.

Departemen Pertahanan AS melaporkan bahwa kekuatan roket China memiliki 2.300 rudal dengan jangkauan 300-3.000 km dan 500 rudal dengan jangkauan 3.000-5.500 km.

Kekhawatiran terhadap rudal China merupakan faktor di balik keputusan Trump untuk keluar dari perjanjian dengan Rusia. AS kini mengambil langkah awal untuk menempatkan senjata jarak menengahnya di negara-negara sekutu di Asia, yang pertama kali diluncurkan pada April lalu.