Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Transmigrasi Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, Muhammad Iftitah Sulaiman menyoroti pagu anggaran tahun 2025 kementeriannya sebesar Rp92 miliar.

Menurutnya, anggaran tersebut jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pagu anggaran yang diterima Kementerian Transmigrasi era Orde Baru (Orba) yang tembus Rp5,4 triliun.

"Pada saat dulu, zaman waktu Orde Baru itu kementerian transmigrasi anggarannya itu sampai mencapai puncaknya anggarannya itu sekitar Rp5,4 triliun," jelas Iftitah di Kantor Kementerian Transmigrasi, Selasa (22/10/2024).

Dia melanjutkan, apabila anggaran pagu Kementerian Transmigrasi era Orde Baru tersebut dikonversi dengan nilai rupiah saat ini, maka nilainya berkisar Rp37,5 triliun.

Sementara itu pada tahun ini, anggaran Kementerian Transmigrasi mencapai Rp192 miliar. Dengan demikian, Iftitah menyebut anggaran TA 2025 disebut tak dapat signifikan mendorong program transmigrasi.

"Beda dengan pada tahun 1995 dulu, itu memberangkatkan sekitar hampir 50.000 kepala keluarga," tambahnya.

Padahal, tambah Ifititah, berdasarkan visi-misi Presiden Prabowo Subianto terkait dengan ketahanan pangan, maka diperlukan peran para transmigran.

"Bahkan Pak Prabowo juga bertekad, untuk [mewujudkan] ketahanan pangan, sampai dengan paling telat 4 tahun ke depan, maka para transmigran ini, juga menjadi penopang," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Transmigrasi Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, Muhammad Iftitah Sulaiman menyoroti pagu anggaran tahun 2025 kementeriannya sebesar Rp92 miliar.

Menurutnya, anggaran tersebut jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pagu anggaran yang diterima Kementerian Transmigrasi era Orde Baru (Orba) yang tembus Rp5,4 triliun.

"Pada saat dulu, zaman waktu Orde Baru itu kementerian transmigrasi anggarannya itu sampai mencapai puncaknya anggarannya itu sekitar Rp5,4 triliun," jelas Iftitah di Kantor Kementerian Transmigrasi, Selasa (22/10/2024).

Dia melanjutkan, apabila anggaran pagu Kementerian Transmigrasi era Orde Baru tersebut dikonversi dengan nilai rupiah saat ini, maka nilainya berkisar Rp37,5 triliun.

Sementara itu pada tahun ini, anggaran Kementerian Transmigrasi mencapai Rp192 miliar. Dengan demikian, Iftitah menyebut anggaran TA 2025 disebut tak dapat signifikan mendorong program transmigrasi.

"Beda dengan pada tahun 1995 dulu, itu memberangkatkan sekitar hampir 50.000 kepala keluarga," tambahnya.

Padahal, tambah Ifititah, berdasarkan visi-misi Presiden Prabowo Subianto terkait dengan ketahanan pangan, maka diperlukan peran para transmigran.

"Bahkan Pak Prabowo juga bertekad, untuk [mewujudkan] ketahanan pangan, sampai dengan paling telat 4 tahun ke depan, maka para transmigran ini, juga menjadi penopang," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — DPP Partai Golkar tak mempersoalkan wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan bergabung dalam kepengurusan partai berlambang beringin tersebut. Ketua DPP Golkar Dave Laksono mengatakan, partainya adalah faksi politik terbuka. Kata dia, siapapun yang berwarga negara Indonesia, boleh bergabung dan menjadi pemimpin Partai Golkar, termasuk Jokowi.

“Golkar itu partai terbuka, siapapun kalau mau masuk silakan. Tidak ada larangan bagi siapapun setiap warga Indonesia masuk ke dalam partai,” begitu kata Dave di Kompleks MPR/DPR, di Jakarta, pada Jumat (16/8/2024).

Kata dia, wacana di publik yang merecoki Jokowi bakal bergabung ke Partai Golkar, semestinya tak menjadi permasalahan yang serius. Sebab kata dia, pun Jokowi berhak untuk bergabung dengan partai manapun yang sesuai dengan visi-misi politiknya.

“Memang ada masalah dengan Jokowi? Tadi kan sudah saya bilang, siapapun boleh masuk ke Golkar,” begitu ujar Dave.

Namun begitu, kata Dave, tentu saja seseorang yang akan bergabung dengan tujuan memimpin Partai Golkar, tentunya akan ditentukan oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang sudah diputuskan akan digelar 20 Agustus 2024 mendatang. Kata dia, dalam munaslub itu nantinya yang akan menentukan.

“Jadi dalam munas atau munaslub, semua hal bisa diambil, karena itu adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di dalam Partai Golkar. Segala hal akan diputuskan dalam munaslub Partai Golkar nanti,” ujar Dave.

Termasuk, kata dia, apakah dalam munaslub itu nantinya akan membahas soal perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar. Juga masalah-masalah lain menyangkut ketua umum defenitif.

Munaslub Partai Golkar sudah diputuskan akan digelar pada 20 Agustus 2024 mendatang. Forum tertinggi partai tersebut, digelar menyusul pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Saat ini, Agus Gumiwang Kartasasmita didapuk sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum sampai gelaran munaslub kelar.

Menuju ke tanggal main munaslub, sejumlah spekulasi beredar terkait dengan nama-nama yang akan dijagokan untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Seperti Bahlil Lahadalia, pun juga Agus Gumiwang sendiri.

Namun, ada juga spekulasi yang beredar tentang nama Presiden Jokowi yang akan didorong untuk menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Bahkan beredar pula partai pohon beringin tersebut akan menggaet Gibran Rakabuming untuk bergabung dalam kepengurusan partai.

Namun wacana bapak-anak untuk bergabung dan mengambil alih Partai Golkar disebut-sebut terganjal dengan aturan internal kepartaian. Sebab itu, muncul juga desakan agar pada munaslub, terlebih dahulu akan mengubah AD/ART yang mengakomodir masuknya Jokowi atuapun Gibran ke Partai Golkar.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menilai kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 5 tahun terakhir jauh lebih merusak tatanan demokrasi dan hukum daripada 32 tahun rezim Orde Baru (Orba) Presiden Soeharto.

Pernyataan itu Deddy sampaikan usai Jokowi menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat jelang akhir masa jabatannya pada 20 Oktober nanti. Dia menilai, sekadar ucapan maaf tidak bisa memperbaiki kerusakan demokrasi dan hukum.

"Jujur saja, 5 tahun rezim Jokowi itu daya rusaknya terhadap hukum dan demokrasi melampaui 32 tahun kekuasaan Orba," kata Deddy kepada Bisnis, Jumat (2/8/2024).

Anggota Komisi VI DPR ini menjelaskan, jika Jokowi serius mau meminta maaf kepada rakyat Indonesia maka harus melalui tindakan konkret. Dia meminta orang nomor satu di Indonesia itu mencabut semua aturan yang memberatkan masyarakat.

Dia mencontohkan, Jokowi bisa membatalkan usulan pembentukan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang Rancangan Undang-undang-nya sedang digodok di DPR. Lalu, pasal-pasal yang berpotensi merusak semangat Reformasi '98 juga harus dihapus dalam Revisi UU TNI-Polri.

"Kalau hal-hal itu dilakukan, baru kita belajar percaya kalau beliau serius minta maaf pada rakyat," jelasnya.

Deddy pun mendorong Jokowi menggunakan sisa waktunya untuk memperbaiki kerusakan semua lembaga yg terkait demokrasi, penegakan hukum, HAM, lingkungan hidup, dan distribusi keadilan-kesejahteraan.

Sebagai informasi, Jokowi menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Kamis (1/8/2024) malam.

"Saya dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini. Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Jokowi.

Dia mengaku belum bisa menyenangkan semua pihak sepanjang 10 tahun memimpin bersama dengan Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin. Menurutnya, tidak ada manusia yang sempurna menjalin hidup.