Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkunjung ke Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siang hari ini, Rabu (23/10/2024). Kementerian PU menjadi salah satu kementerian di bawah naungan Kemenko Infrastruktur.

AHY mengadakan pertemuan dengan Menteri PU Dody Hanggodo dan Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti. Nampak hadir pula mendampinginya, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Dalam kesempatan itu, AHY mengatakan, ada sejumlah hal yang dibahas, utamanya terkait pembangunan infrastruktur berkelanjutan ke depan, serta pembangunan yang telah dijalankan di 5-10 tahun ke belakang.

"Bagaimana menghadirkan pembangunan yang berkeadilan dan merata. Kita tahu tidak semua wilayah Indonesia sudah terbangun dengan sangat optimal. Kalau Jawa misalnya sudah jauh lebih advance, lebih terhubung satu sama lain, tetapi wilayah-wilayah di pulau-pulau lainnya masih cukup banyak tantangan," kata AHY di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

AHY juga mengungkapkan bocoran rencana kerja untuk 100 hari pertamanya sebagai Menko Infrastruktur. Ditargetkan, akan ada sejumlah proyek yang diresmikan. Sebab, ada beberapa proyek yang saat ini progresnya telah mencapai 90%.

"Ada beberapa on going projects yang sebetulnya 80, 85, 90%. Artinya tinggal dikawal sedikit lagi, tuntas. Itu ada beberapa yang bisa dilakukan sampai dengan Desember tahun 2024 ini," ungkapnya.

Begitu pula dengan tahun 2025 mendatang. Akan ada beberapa proyek yang diresmikan, mulai dari bendungan, jalan, hingga irigasi. AHY menekankan, hal ini juga bukan hanya sekedar peresmian seremonial tetapi juga bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Pendek kata adalah 100 hari kerja akan ada sejumlah proyek infrastruktur apakah itu waduk, apakah itu jalan, irigasi, dan lain sebagainya yang bisa segera diresmikan," ujar dia.

Di samping itu, secara paralel, pihaknya juga akan merencanakan dan menyempurnakan rancangan satu tahun ke depan. AHY memastikan, akan mengumumkan perencanaan itu ke publik di waktu yang tepat. Hal ini termasuk rencana pembangunan pasar, stadion, pusat-pusat pendidikan, hingga air minum.

"Yang jelas tidak keluar dari semangat visi-misi Pak Presiden Prabowo Subianto, keberlanjutan dari Pak Presiden Jokowi, dan tentunya dengan terobosan-terobosan yang lain. Termasuk bagaimana mencegah bencana alam, bagaimana kita ingin meyakinkan masyarakat kita juga hidupnya lebih baik, lebih berkualitas, lebih nyaman," kata AHY.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Transmigrasi Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, Muhammad Iftitah Sulaiman menyoroti pagu anggaran tahun 2025 kementeriannya sebesar Rp92 miliar.

Menurutnya, anggaran tersebut jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pagu anggaran yang diterima Kementerian Transmigrasi era Orde Baru (Orba) yang tembus Rp5,4 triliun.

"Pada saat dulu, zaman waktu Orde Baru itu kementerian transmigrasi anggarannya itu sampai mencapai puncaknya anggarannya itu sekitar Rp5,4 triliun," jelas Iftitah di Kantor Kementerian Transmigrasi, Selasa (22/10/2024).

Dia melanjutkan, apabila anggaran pagu Kementerian Transmigrasi era Orde Baru tersebut dikonversi dengan nilai rupiah saat ini, maka nilainya berkisar Rp37,5 triliun.

Sementara itu pada tahun ini, anggaran Kementerian Transmigrasi mencapai Rp192 miliar. Dengan demikian, Iftitah menyebut anggaran TA 2025 disebut tak dapat signifikan mendorong program transmigrasi.

"Beda dengan pada tahun 1995 dulu, itu memberangkatkan sekitar hampir 50.000 kepala keluarga," tambahnya.

Padahal, tambah Ifititah, berdasarkan visi-misi Presiden Prabowo Subianto terkait dengan ketahanan pangan, maka diperlukan peran para transmigran.

"Bahkan Pak Prabowo juga bertekad, untuk [mewujudkan] ketahanan pangan, sampai dengan paling telat 4 tahun ke depan, maka para transmigran ini, juga menjadi penopang," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Transmigrasi Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, Muhammad Iftitah Sulaiman menyoroti pagu anggaran tahun 2025 kementeriannya sebesar Rp92 miliar.

Menurutnya, anggaran tersebut jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pagu anggaran yang diterima Kementerian Transmigrasi era Orde Baru (Orba) yang tembus Rp5,4 triliun.

"Pada saat dulu, zaman waktu Orde Baru itu kementerian transmigrasi anggarannya itu sampai mencapai puncaknya anggarannya itu sekitar Rp5,4 triliun," jelas Iftitah di Kantor Kementerian Transmigrasi, Selasa (22/10/2024).

Dia melanjutkan, apabila anggaran pagu Kementerian Transmigrasi era Orde Baru tersebut dikonversi dengan nilai rupiah saat ini, maka nilainya berkisar Rp37,5 triliun.

Sementara itu pada tahun ini, anggaran Kementerian Transmigrasi mencapai Rp192 miliar. Dengan demikian, Iftitah menyebut anggaran TA 2025 disebut tak dapat signifikan mendorong program transmigrasi.

"Beda dengan pada tahun 1995 dulu, itu memberangkatkan sekitar hampir 50.000 kepala keluarga," tambahnya.

Padahal, tambah Ifititah, berdasarkan visi-misi Presiden Prabowo Subianto terkait dengan ketahanan pangan, maka diperlukan peran para transmigran.

"Bahkan Pak Prabowo juga bertekad, untuk [mewujudkan] ketahanan pangan, sampai dengan paling telat 4 tahun ke depan, maka para transmigran ini, juga menjadi penopang," pungkasnya.

Kementerian Transmigrasi mendapat pagu anggaran 2025 sebesar Rp 92 miliar. Menurut Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara anggaran ini sangat kecil.

Bahkan, sang Menteri membandingkannya dengan era orde baru.

"Dulu zaman Orde Baru Kementerian Transmigrasi waktu itu sendiri mencapai puncaknya anggarannya itu sekitar Rp 5,4 triliun. Kalau misalkan dikurskan dengan US$ pada saat itu, dengan kurs sekarang itu sekitar Rp 37,5 triliun," kata Iftitah, di Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

"Di tahun 2024 sekitar Rp 192 miliar, dan rencananya pagu 2025 itu hanya sekitar Rp 92 miliar," sambungnya.

Sebagai informasi, dalam pembahasan APBN 2025, sebelum kepastian pemisahan transmigrasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), angka Rp 92 miliar itu merupakan anggaran Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans).

Iftitah sendiri menilai, jumlah anggaran 2025 tersebut sangatlah kecil untuk kementeriannya. Bahkan menurutnya, anggaran Rp 92 miliar itu hanya mampu mengangkut beberapa puluk kepala keluarga untuk bermigrasi.

"Paling hanya beberapa puluh kepala keluarga saja. Beda dengan pada tahun 1995 dulu kita memberangkatkan hampir 50 ribu kepala keluarga," ujarnya.

Padahal, keberadaan transmigran sangat penting menurutnya untuk membantu mencapai target Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan dalam 4 tahun. Transmigran menjadi penopang untuk keperluan ketahanan pangan.

"Kami akan laporkan langsung kepada Bapak Presiden hanya saya memang menitip pesan kepada para staf Kementerian Transmigrasi, jangan pernah kita mengeluh dengan anggaran. Jadi kita buktikan, kita nyatakan dulu bahwa dengan anggaran sekecil apapun kita bisa tingkatkan valuasinya lebih besar," ujar Iftitah.

Selain itu, Iftitah menambahkan, melalui sinergi dengan kementerian teknis lainnya yang sama-sama berada di Bawah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, anggaran kecil itu bisa dimaksimalkan.

Misalnya penyiapan lahan terkait dengan Kementerian ATR/BPN, kemudian juga Kementerian Pekerjaan Umum PU terkait jalan akses, lalu Kementerian Perumahan Rakyat untuk perumahan bagi para transmigran, serta perhubungan untuk transportasi.

Sebagai tambahan informasi, Kementerian Keuangan memberikan ruang fiskal dalam APBN 2025. Hal ini dilakukan agar ketika pemerintahan telah berganti, maka Presiden Prabowo Subianto punya ruang untuk melakukan penyesuaian maupun menambah alokasi anggaran bagi kementeriannya.