Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan insentif pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) 100 persen untuk pembelian rumah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berlanjut hingga 31 Desember 2024.

"Penguatan insentif fiskal untuk sektor perumahan, dalam hal ini APBN, kembali melakukan relaksasi PPN yang ditanggung pemerintah atau DTP PPN untuk sektor perumahan yang tadinya hanya 50 persen dari harga beli rumah, sekarang ditanggung pemerintahnya adalah 100 persen sampai dengan akhir 2024," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (18/10).

Selain itu, Bendahara Negara menambahkan pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk MBR dari 166 ribu unit rumah menjadi 200 ribu unit rumah.

"Ini kita harapkan akan menjaga stimulasi kebijakan tersebut, tentu dalam rangka untuk memberikan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah," imbuhnya.

Menurutnya, sektor konstruksi perumahan memberikan multiplier efek yang cukup besar sehingga pertumbuhan ekonomi tetap bisa terjaga.

Kelanjutan kebijakan gratis pajak beli rumah bagi masyarakat tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

Artinya, bagi masyarakat yang ingin membeli rumah tapak atau susun akan mendapatkan harga lebih murah karena tidak perlu membayar PPN sebesar 11 persen.

Insentif pajak sektor perumahan diberikan pemerintah sejak pandemi covid. Tujuannya untuk membantu sektor konstruksi yang terdampak pandemi.

Saat ini, program kembali dilanjutkan dan berlaku sampai masa pajak akhir 2024. Diharapkan hal ini bisa membantu sektor konstruksi bangkit kembali.

Bisnis.com, JAKARTA – Konsumen properti yang membeli hunian hingga periode Desember 2024 akan mendapat insentif bebas pajak lewat penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

Kebijakan tersebut mengatur pembebasan pajak untuk pembelian rumah tapak maupun hunian vertikal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 120/2023 dan dilanjutkan oleh PMK No.61/2024 tentang Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah TA 2024.

Dalam beleid tersebut, ditetapkan bahwa konsumen yang membeli rumah pada periode 1 September 2024 hingga 31 Desember 2024 bakal dibebaskan dari kewajiban pembayaran PPN. Lantas, bagaimana cara untuk mendapatkan PPN DTP?

Berikut perincian syarat hingga manfaat insentif PPN DTP:

1. Manfaat PPN DTP

Insentif PPN DTP diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat untuk memiliki hunian yang layak. Seperti namanya, konsumen yang membeli rumah pada periode yang telah ditetapkan akan terbebas 100% dari kewajiban membayar PPN.

Adapun, insentif PPN DTP diberikan untuk pembelian rumah maksimal senilai Rp5 miliar. Di mana, konsumen akan diberikan 100% dari PPN terutang dari bagian dasar pengenaan pajak maksimal Rp2 miliar.

Singkatnya, pembeli rumah Rp5 miliar bakal mendapat potongan PPN hingga Rp220 juta. Dengan demikian, pembeli rumah Rp5 miliar hanya dikenakan biaya pembayaran PPN Rp330 juta.

Sementara itu, untuk pembeli rumah dengan harga maksimal Rp2 miliar akan benar-benar 100% dibebaskan dari kewajiban pembayaran pajak pertambahan nilai sebesar Rp220 juta.

Selain dirasakan manfaatnya oleh konsumen, insentif PPN DTP ini juga diharapkan dapat memantik pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya, sektor properti sendiri memiliki multiplier effect yang luas pada sejumlah sektor industri lain.

2. Syarat PPN DTP

Dalam PMK No.61/2024 tentang Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah TA 2024, terdapat sejumlah persyaratan dan ketentuan yang diatur.

Ketentuan pertama, PPN DTP hanya akan diberikan untuk warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau nomor identitas kependudukan.

Di samping itu, PPN DTP juga dapat dirasakan oleh warga negara asing (WNA) yang memiliki nomor pokok wajib pajak sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepemilikan rumah tapak atau rusun.

PPN DTP bakal diberikan kepada pembeli hunian yang telah melakukan penandatanganan akta jual beli serta perjanjian pengikatan jual beli lunas di hadapan notaris pada periode 1 September 2024 hingga 31 Desember 2024.

Apabila syarat tersebut telah terpenuhi, maka developer bersama dengan konsumen diminta untuk membuat berita acara yang memuat nama dan nomor pokok wajib pajak pengusaha kena pajak penjual; nama dan nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan pembeli; tanggal serah terima; kode identitas rumah yang diserahterimakan; pernyataan bermaterai telah dilakukan serah terima bangunan; dan nomor berita acara serah terima.

Berita acara serah terima tersebut kemudian cara serah terima harus didaftarkan oleh Pengusaha Kena Pajak penjual dalam aplikasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya serah terima.

Kemudian, secara lebih lanjut pelaksanaan dan pertanggungjawaban subsidi pajak ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024 terhadap PPN ditanggung Pemerintah atas penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ini akan menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang menyampaikan data rumah tapak serta satuan rumah susun termasuk data berupa berita acara serah terima sebagaimana dijelaskan di atas.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten properti PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) menargetkan capaian penjualan bakal meningkat seiring dengan pemerintah resmi memperpanjang periode implementasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

Direktur BSDE, Hermawan Wijaya menuturkan bahwa pihaknya memproyeksi akan meraup penjualan mencapai Rp2 triliun seiring dengan diperpanjangnya relaksasi pemerintah.

“Kami memproyeksikan untuk angka sekitar Rp2 triliun dari kontribusi penjualan properti kami yang terkait implementasi PPN DTP sampai dengan akhir Desember 2024,” kata Hermawan kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

Sementara itu, terkait dengan bocoran capaian marketing sales sepanjang kuartal III/2024, Hermawan enggan merinci.

Dirinya menjelaskan bahwa pihaknya baru akan melakukan rilis kinerja selambat-lambatnya pada minggu ketiga bulan ini.

Adapun, hingga akhir 2024 BSDE menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan capaian marketing sales dapat mencapai Rp9,5 triliun. Di mana, angka tersebut tak berubah bila dibandingkan dengan realisasi prapenjualan pada tahun lalu.

“Target Rp9,50 triliun merupakan refleksi konservatif yang moderat apabila dibandingkan dengan pencapaian prapenjualan 2023,” jelas Hermawan.

Sementara itu, pemerintah resmi memperpanjang periode insentif PPN DTP 100% di sektor properti hingga akhir tahun.

Keputusan tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/2024 tentang Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024 yang diteken pada 11 September 2024.

Adapun, ketentuan pemberian insentif ini hanya berlaku mulai 1 September 2024 hingga 31 Desember 2024. Bukan sejak 1 Juli 2024 sebagaimana kebijakan awal PPN DTP 100% berakhir.

PPN DTP diberikan sebesar 100% dari PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2 miliar dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan alias pajak beli rumah hingga Desember 2024.

Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2024 yang diteken Sri Mulyani pada 11 September 2024. Beleid ini sudah berlaku efektif sejak Kamis (19/9).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan insentif ini merupakan bantalan untuk mengantisipasi dinamika global. Ia menegaskan perlu akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui penguatan kinerja sektor-sektor strategis, termasuk konstruksi dan perumahan.

"Kita berikan dukungan perumahan ini (PPN DTP) secara inklusif untuk semua kalangan. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan multiplier effect yang signifikan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta memperkuat resiliensi ekonomi nasional di tengah memburuknya dinamika global," kata Febrio dalam keterangan resminya usai PMK Nomor 61 Tahun 2024 terbit.

PPN DTP berlaku atas harga jual rumah paling tinggi Rp5 miliar. Gratis pajak 100 persen ini diberikan untuk pembelian rumah mulai 1 September 2024 hingga 31 Desember 2024.

Insentif ini sejatinya bukan hal baru. Presiden Joko Widodo dan jajarannya sudah memberikan PPN DTP 100 persen pada November 2023 dan Desember 2023, lalu dilanjutkan di Januari 2024-Juni 2024.

Di lain sisi, Kemenkeu menambah alokasi kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 34 ribu unit. Ini membuat alokasi KPR untuk masyarakat miskin bertambah dari 166 ribu keluarga ke 200 ribu keluarga.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI), Joko Suranto menilai implementasi insentif Pajak Pertambahan Nilai Properti Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) perlu dilanjutkan hingga 2025.

Dia menjelaskan, hal itu diperlukan untuk menstimulasi pasar properti tetap bergerak positif. REI berpandangan, PPN DTP yang dapat diterapkan pada 2025 setidaknya cukup sebesar 50% saja.

“Sektor properti tetap membutuhkan stimulus yang memadai sehingga dapat bergerak positif. Terlebih sektor ini diproyeksikan akan mengalami reborn pada semester II/2025, sehingga perlu didorong terus dengan keberadaan PPN DTP di tahun depan, setidaknya sebesar 50%” kata Joko dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (29/8/2024).

Usulan implementasi PPN DTP 50% pada 2025 tersebut melanjutkan keputusan pemerintah yang memperpanjang insentif PPN DTP 100% hingga akhir 2024.

Joko Suranto menilai, keputusan pemerintah memperpanjang pembelian rumah bebas PPN ini diklaim bakal mendorong daya beli masyarakat.

Pasalnya, usai diskon PPN DTP sebesar 100% rampung pada Juli 2024, terjadi penurunan penjualan rumah sekitar 30%-35% dibandingkan dengan periode Januari – Juni yang masih diberlakukan PPN 100%.

Pada saat yang sama, Joko memprediksi penjualan dapat kembali meningkat seperti periode Januari-Juni 2024 lalu dengan rata-rata penyerapan anggaran PPN DTP sekitar Rp160 miliar – Rp170 miliar setiap bulannya.

“Berdasarkan data yang diterima REI, rumah yang paling banyak terserap lewat program PPN DTP adalah rumah seharga di bawah Rp1 miliar dengan persentase sekitar 70%,” jelas Joko.

Sementara sisanya sebesar 30% merupakan rumah di atas Rp1 miliar. Dengan data tersebut, diprediksi pasar hunian di harga Rp1 miliar ke bawah masih akan mendominasi penyerapan PPN DTP.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah kembali memberikan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian rumah.

Pemberian insentif pemerintah tersebut diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Selasa (27/8/2024).

Notabenenya, insentif PPN DTP 100% untuk pembelian rumah sudah berakhir pada Juni 2024. Meski demikian, Airlangga mengungkapkan insentif tersebut kembali akan berlaku pada 1 September hingga 31 Desember 2024.

Pemberian PPN DTP tersebut akan berlaku untuk unit rumah berharga di bawah Rp5 miliar serta dengan batasan pemberian insensif sebesar Rp2 miliar.

"Insentif PPN DTP akan [kembali] diberikan sebesar 100%, ini sampai dengan bulan Desember 2024 di mana PMK-nya [Peraturan Menteri Keuangan] akan disiapkan Ibu Menteri Keuangan [Sri Mulyani]," jelas Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA - Konsultan properti Jones Lang LaSalle (JLL) Indonesia mencatat pasar rumah tapak berada di level stabil sepanjang Semester I/2024. Salah satunya, didorong oleh implementasi PPN Properti Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

Head of Advisory JLL, Vivin Harsanto menjelaskan serapan positif rumah tapak pada paruh pertama 2024 ini terjadi meskipun unit yang diluncurkan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan periode semester I/2023.

"Faktor yang mempengaruhi hal ini, termasuk pemilihan presiden, bulan puasa Ramadan, kenaikan suku bunga acuan menjadi 6,25% hingga adanya pemberian insentif bebas pajak bersyarat 100% untuk properti dengan harga Rp2 miliar yang berakhir Juni 2024," kata Vivin dalam Media Briefing di Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Adapun, serapan rumah tapak paling laku di pasaran yakni rumah senilai Rp600 juta hingga Rp1,3 miliar sebesar 32%. Kemudian, rumah dengan harga di bawah Rp600 juta menempati posisi kedua yaitu mencapai 30%.

Kemudian, JLL mencatat tingkat penjualan rumah tapak dilaporkan mencapai 88% dari total pasokan. Di mana, sepanjang paruh pertama 2024 total pasokan baru rumah tapak mencapai 6.000 unit.

Sementara itu, total permintaan yang tercatat oleh JLL dilaporkan mencapai 6.800 unit. Seiring dengan hal itu, JLL optimis tren rumah tapak bakal tetap berjalan positif.

Head of Research JLL, Yunus Karim, menjelaskan bahwa meskipun besaran insentif yang diberikan jauh lebih kecil. Namun, kualitas serapan rumah tapak di sisa 2024 akan tetap terakselerasi.

"Penyerapan tetap sehat untuk semester II/2024. Ini terdorong kondisi pemerintah bahwa tetap memberikan 50% insentif dengan kondisi regulasi sampai saat ini," pungkas Yunus.

Bisnis.com, JAKARTA – Pertumbuhan pasar properti sepanjang kuartal II/2024 tidak bergerak signifikan meskipun pemerintah telah mengguyurkan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan realestate pada kuartal II/2024 hanya sebesar 2,16% secara tahunan (year-on-year/yoy) berdistribusi sebesar 2,33% ke Produk Domestik Bruto (PDB).

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai insentif PPN DTP yang diberikan pemerintah belum efektif dalam mendorong minat pembelian rumah masyarakat.

“PPN DTP kelihatannya belum tentu efektif karena faktanya biaya-biaya yang cukup banyak itu dalam pembelian rumah terutama rumah primer itu biaya yang terkait dengan notaris gitu ya,” kata Bhima dalam konferensi per secara virtual, Senin (6/8/2024).

Alhasil, Bhima berpandangan wacana memperpanjang pemberian insentif PPN DTP perlu dikaji ulang. Bahkan dia menilai hal itu tidak perlu untuk dilanjutkan.

Pada kesempatan yang sama, Ekonom Celios, Nailul Huda, mengungkap faktor lain mengapa serapan PPN DTP tahun ini dinilai tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Huda menyebut, adanya tren pengembang menaikkan harga rumah pada pembeli yang menggunakan insentif PPN DTP.

“PPN DTP tak akan efektif, karena di situ ada praktik yang namanya dia [pengembang] meningkatkan dulu harganya sebelum dikasih diskon PPN DTP perumahan. Ini yang terjadi di lapangan ini yang menyebabkan insentif PPN DTP ini patut dikaji ulang,” tambahnya.

Atas dasar hal itu, Huda meminta pemerintah untuk dapat benar-benar mengkaji pemberian insentif pada sektor perumahan. Pasalnya, sektor perumahan memiliki efek ekonomi yang luas.

“Memang kalau perumahan multiplier effect bisa ke beberapa sektor, tapi satu sisi yang jadi pertanyaan realestate tumbuhnya hanya 2%,” pungkasnya.