Jakarta -

Komisi V DPR RI mengusulkan pembentukan panitia kerja (Panja) untuk mengawal keputusan kenaikan tarif jalan tol. Langkah ini menyusul sejumlah keluhan masyarakat tentang kenaikan tarif tol yang tak sejalan dengan pelayanannya.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan pihaknya menerima sejumlah keluhan dari masyarakat tentang banyaknya tarif tol yang naik. Padahal di sisi lain, masyarakat menilai pelayanan jalan tol terkait terbilang masih buruk.

"Komisi V sebagai tempat masyarakat mengadu sering kali mengeluh 'pak ketua, pak anggota Komisi V, bapak/ibu sekalian, ini tarif tol naik tapi pelayanannya buruk'. Ini PR ke depan yang akan kita perbaiki," kata Lasarus, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri PU di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Lasarus mengatakan, keputusan kenaikan tarif tol di Indonesia mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai salah satu poin utamanya. Namun untuk penilaian SPM sendiri hingga saat ini masih menuai perdebatan banyak pihak.

"Ke depan, kita ketika pemerintah mengajukan kenaikan tarif jalan tol, Komisi V kemungkinan bisa saja kita bentuk Panja. Di sini apakah ruas tol yang akan dinaikkan tersebut sudah memenuhi SPM atau belum sesuai undang-undang yang berlaku," ujarnya.

Ke depannya, pihaknya berencana akan membahas persoalan SPM dan kenaikan tarif tol ini lebih lanjut. Hal ini termasuk terkait siapa pihak yang boleh mengaudit dan menyatakan pemenuhan SPM ini.

"Siapa yg boleh mengaudit bahwa ini sudah memenuhi SPM atau belum ini nanti kita bicarakan. Ini bagian dari PR penting yang nanti kita lihat," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2/2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No 38/2004 tentang Jalan, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) boleh mengajukan kenaikan tarif tol setiap 2 tahun sekali.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan punya peran dalam persetujuan penyesuaian tarif jalan tol. Hal ini ditetapkan melalui penerbitan Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR, usai hasil identifikasi dan audit dilakukan dalam menilai apakah seluruh syarat dan ketentuan untuk naik tarif telah terpenuhi.

(kil/kil)

Lampung Geh, Bandar Lampung - Satu unit truk fuso berwarna hijau menabrak pembatas jalan di Jalan Soekarno Hatta tepatnya depan SMK Yadika, Bandar Lampung, Rabu (23/10). Berdasarkan video yang diterima Lampung Geh, terlihat truk fuso itu tidak hanya menabrak pembatas jalan, namun turut menabrak tiang lampu jalan. Salah satu pengendara yang melintas, Aldiansyah mengatakan kejadian itu menyebabkan kemacetan panjang. "Jam 06.45 WIB itu udah macet panjang, karena kan jam antar anak sekolah dan kerja, ditambah depan sekolahan juga," katanya kepada Lampung Geh. Lanjut Aldiansyah, petugas kepolisian sudah berada dilokasi untuk membantu mengatur arus lalulintas. "Sudah ada Polisi disana, untuk mengatur atur lalu lintas, karena kan kendaraan padet," pungkasnya. (Yul)

Jakarta -

Nasib proyek Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis (Getaci) hingga kini masih belum jelas. Adapun proyek yang digadang-gadang akan menjadi tol terpanjang di Indonesia ini telah dua kali gagal lelang.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Rachman Arief mengakui bahwa banyak Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang belum berani untuk mengambil proyek besar ini. Pihaknya masih akan melihat hasil dari proses lelang ketiga ini.

"Ya memang seperti itu yang Getaci (belum ada peminat). Jadi kita sudah buka lelang. Kita menunggu penawaran-penawaran dari BUJT yang berminat untuk melanjutkan Getaci itu," kata Rachman, ditemui di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Meski demikian, Rachman menyebut kalau belum ada rencana penyesuaian untuk proyek tersebut. Diketahui, sebelumnya panjang jalan Tol Getaci yang dilelang sempat disesuaikan usai kegagalan lelang pertama, dari yang semula 206,65 kilometer (km), menjadi hanya 108 km.

"Belum (ada rencana penyesuaian). Masih kita tawarkan seperti itu. Nanti kalau tidak ada peminatnya kita evaluasi lagi," ujarnya.

Adapun investasi yang ditawarkan untuk membangun jalan 108 km dari Gedebage hingga Ciamis ini mencapai Rp 37,64 triliun. Rachman mengatakan, proses lelang akan berlangsung selama 45 hari. Dengan demikian, dapat dipastikan lelang tidak dapat diselesaikan di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pemerintahan Presiden Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober ini. Artinya, proyek yang masuk ke dalam proyek strategis nasional (PSN) ini akan menjadi warisan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, ia berharap pemenang lelang dapat segera ditentukan.

"Rampung nggak bisa dong kalau rampung pemerintahan berakhir. Kan 20 Oktober kan, terlalu mepet sekali," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, Tol Getaci didesain memiliki panjang 206,65 kilometer (km), menghubungkan dua provinsi yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tol Getaci terdiri dari 4 seksi yakni Junction Gedebage-Garut Utara (45,20 km), Garut Utara-Tasikmalaya (50,32 km), Tasikmalaya-Patimuan (76,78 km), dan Patimuan-Cilacap (34,35 km).

Mempertimbangkan biaya yang bakal diperlukan, pemerintah memutuskan untuk memangkas prioritas penyelesaian proyek Tol Getaci hanya sampai Ciamis sepanjang 108,3 km. Angka investasi yang dibutuhkan berkurang dari semula Rp 56,2 triliun menjadi Rp 37,64 triliun.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN, Rustanto mengatakan Tol Getaci akan dilelang ulang. Sampai saat ini belum ada investor yang minat masuk untuk menggarap Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.

"Getaci memang informasi masih valid, bahwa memang dilelang ulang dan sampai sekarang belum ada BUJT-nya yang berani atau mengambil itu," kata Rustanto dalam media briefing di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Rustanto menyebut saat ini pihaknya terus koordinasi dengan Kementerian PUPR dalam hal ini Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

"Hasil koordinasi kami dengan PUPR itu nanti kami akan terus update. Jadi kalau dilihat dari ininya, kita harus menunggu BPJT apakah memang terus atau nggak. Jadi LMAN dalam hal ini lebih pada koordinasi lebih dahulu BPJT terkait dengan petunjuk teknisnya untuk BPJT nantinya," tuturnya.

Kementerian PUPR menargetkan Tol Getaci sudah bisa mendapatkan investor pada 2025. Proyek tersebut terus didorong agar bisa dilakukan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

(shc/kil)

Jakarta -

Nasib proyek Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis (Getaci) hingga kini masih belum jelas. Adapun proyek yang digadang-gadang akan menjadi tol terpanjang di Indonesia ini telah dua kali gagal lelang.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Rachman Arief mengakui bahwa banyak Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang belum berani untuk mengambil proyek besar ini. Pihaknya masih akan melihat hasil dari proses lelang ketiga ini.

"Ya memang seperti itu yang Getaci (belum ada peminat). Jadi kita sudah buka lelang. Kita menunggu penawaran-penawaran dari BUJT yang berminat untuk melanjutkan Getaci itu," kata Rachman, ditemui di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Meski demikian, Rachman menyebut kalau belum ada rencana penyesuaian untuk proyek tersebut. Diketahui, sebelumnya panjang jalan Tol Getaci yang dilelang sempat disesuaikan usai kegagalan lelang pertama, dari yang semula 206,65 kilometer (km), menjadi hanya 108 km.

"Belum (ada rencana penyesuaian). Masih kita tawarkan seperti itu. Nanti kalau tidak ada peminatnya kita evaluasi lagi," ujarnya.

Adapun investasi yang ditawarkan untuk membangun jalan 108 km dari Gedebage hingga Ciamis ini mencapai Rp 37,64 triliun. Rachman mengatakan, proses lelang akan berlangsung selama 45 hari. Dengan demikian, dapat dipastikan lelang tidak dapat diselesaikan di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pemerintahan Presiden Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober ini. Artinya, proyek yang masuk ke dalam proyek strategis nasional (PSN) ini akan menjadi warisan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, ia berharap pemenang lelang dapat segera ditentukan.

"Rampung nggak bisa dong kalau rampung pemerintahan berakhir. Kan 20 Oktober kan, terlalu mepet sekali," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, Tol Getaci didesain memiliki panjang 206,65 kilometer (km), menghubungkan dua provinsi yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tol Getaci terdiri dari 4 seksi yakni Junction Gedebage-Garut Utara (45,20 km), Garut Utara-Tasikmalaya (50,32 km), Tasikmalaya-Patimuan (76,78 km), dan Patimuan-Cilacap (34,35 km).

Mempertimbangkan biaya yang bakal diperlukan, pemerintah memutuskan untuk memangkas prioritas penyelesaian proyek Tol Getaci hanya sampai Ciamis sepanjang 108,3 km. Angka investasi yang dibutuhkan berkurang dari semula Rp 56,2 triliun menjadi Rp 37,64 triliun.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN, Rustanto mengatakan Tol Getaci akan dilelang ulang. Sampai saat ini belum ada investor yang minat masuk untuk menggarap Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.

"Getaci memang informasi masih valid, bahwa memang dilelang ulang dan sampai sekarang belum ada BUJT-nya yang berani atau mengambil itu," kata Rustanto dalam media briefing di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Rustanto menyebut saat ini pihaknya terus koordinasi dengan Kementerian PUPR dalam hal ini Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

"Hasil koordinasi kami dengan PUPR itu nanti kami akan terus update. Jadi kalau dilihat dari ininya, kita harus menunggu BPJT apakah memang terus atau nggak. Jadi LMAN dalam hal ini lebih pada koordinasi lebih dahulu BPJT terkait dengan petunjuk teknisnya untuk BPJT nantinya," tuturnya.

Kementerian PUPR menargetkan Tol Getaci sudah bisa mendapatkan investor pada 2025. Proyek tersebut terus didorong agar bisa dilakukan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

(shc/kil)

Jakarta: Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan menyampaikan, keberadaan Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan komisi tersebut dipastikan berlanjut ke masa sidang berikutnya. Panja Pembiayaan Pendidikan akan melanjutkan kerja di masa sidang berikutnya, karena masih terdapat sejumlah pemangku kepentingan yang belum dimintai tanggapannya.

"Jadi, dalam rapat internal Komisi X kemarin (Kamis, 11/7) Panja Pembiayaan Pendidikan, kita putuskan untuk dilanjutkan sampai masa sidang berikutnya," kata Putra dalam video singkat, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube TVR Parlemen di Jakarta, Jumat, 12 Juli 2024.

Ia menjelaskan, Panja Pembiayaan Pendidikan akan melanjutkan kerja di masa sidang berikutnya, karena masih terdapat sejumlah pemangku kepentingan yang belum dimintai tanggapannya mengenai sumber masalah ataupun saran solusi dalam menghadapi pembiayaan pendidikan yang dinilai mahal saat ini. Meskipun begitu, Putra tidak menyampaikan lebih lanjut pemangku kepentingan yang belum dimintai tanggapan itu.

"Masih banyak stakeholders yang belum kita mintai pendapat dan tanggapannya," ucapnya.

Putra menyampaikan, berlanjutnya kerja Panja Pembiayaan Pendidikan pada masa sidang berikutnya itu menunjukkan komitmen Komisi X DPR RI dalam mengatasi masalah dunia pendidikan saat ini.

"Jadi, ini adalah satu komitmen dari Komisi X DPR bagaimana kita lihat karut marut di dunia pendidikan, baik itu UKT maupun PPDB," ujar dia.

Keberadaan Panja Pembiayaan Pendidikan, kata dia, diharapkan dapat membuat biaya pendidikan Tanah Air terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan, terutama pendidikan tinggi.

Sebelumnya, diberitakan bahwa sejumlah kampus memberikan lompatan biaya UKT yang besar, seperti kenaikan dari UKT golongan empat ke golongan lima dan seterusnya dengan besaran rata-rata lima sampai 10 persen. Hal tersebut menjadi polemik hingga terjadi gelombang demonstrasi mahasiswa perguruan tinggi negeri di sejumlah daerah.

Komisi X DPR RI menindaklanjuti permasalahan itu dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan untuk mengetahui penyebab kenaikan uang kuliah tunggal pada beberapa waktu belakangan ini.

"Kami dalam dua hari kemarin langsung memutuskan bikin Panja Pembiayaan Pendidikan. Kita ingin tahu kenapa naik, kenapa harus naik signifikan dalam waktu yang tiba-tiba," kata Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf Macan Effendi.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dengan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024.

Ke depannya, kata Dede, Panja Pembiayaan Pendidikan diperkirakan membutuhkan waktu kerja selama 3–4 bulan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT itu. Dede menyampaikan, panja tersebut akan memanggil sejumlah pihak untuk menggali akar masalah kenaikan UKT itu.
Menurutnya, upaya itu bernilai penting agar Komisi X DPR bisa memperoleh rekomendasi yang tepat untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Baca juga: Cegah Pengangkatan Guru Besar Tak Sesuai Syarat, Perlu Ada Sistem Terbuka

(CEU)