Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden Joko Widodo mengingatkan, 85 juta lapangan pekerjaan kemungkinan hilang pada tahun 2025 imbas kehadiran kecerdasan buatan (artificial intelligence) atau otomasi di berbagai sektor.

Hal ini selaras dengan prediksi Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) tahun 2020 dalam laporan Survei Pekerjaan Masa Depan.

"Kalau kita baca, 2025 pekerjaan yang akan hilang itu ada 85 juta. Pekerjaan akan hilang 85 juta. Sebuah jumlah yang tidak kecil," kata Jokowi dalam pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional 2024 di Surakarta, Jawa Tengah, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (19/9/2024).

Kepala Negara mengungkapkan, awalnya, hanya ada otomasi mekanik yang merambah ke berbagai sektor kerja, sehingga tenaga manusia masih diperlukan. Lalu, saat ini, muncul otomasi analytics yang sudah digunakan.

Tidak menutup kemungkinan, otomasi lainnya bakal diadopsi perusahaan.

Dia mengatakan, hal ini menjadi salah satu tantangan ketika dunia dihadapkan pada minimnya lapangan pekerjaan.

Pengembangan pasar kerja bisa terbentur dengan tantangan ini, selain karena pelemahan ekonomi global.

"Kita dituntut untuk membuka lapangan pekerjaan. Justru di 2025, 85 juta pekerjaan akan hilang karena tadi, adanya peningkatan otomasi di berbagai sektor," ucap Jokowi.

Tantangan lainnya yakni perlambatan ekonomi global yang tengah menghantui banyak negara. Seturut prediksi Bank Dunia (World Bank) pertumbuhan ekonomi tahun 2024 hanya mencapai 2,6 persen, dan tahun 2025 hanya 2,7 persen.

Angka ini masih jauh dari yang diharapkan banyak negara. Belum lagi, pengetatan kebijakan moneter oleh bank sentral di sejumlah negara demi menekan tingkat inflasi.

Kemudian, hadirnya gigs economy yang membuat perusahaan lebih memilih tenaga kerja serabutan maupun freelancer dibanding pekerja tetap.

"Artinya apa kalau moneter direm? Artinya industri pasti akan turun produksinya, otomatis perdagangan global juga akan turun kapasitasnya," ucap dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Ingatkan 85 Juta Pekerjaan Hilang Tahun Depan Imbas AI", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/09/19/16360181/jokowi-ingatkan-85-juta-pekerjaan-hilang-tahun-depan-imbas-ai.

SURAKARTA, investor.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional, Surakarta, Jawa Tengah, pada Kamis (19/9/2024). Dalam sambutannya, Jokowi menyinggung banyaknya negara yang telah masuk ke jurang resesi.

Mulanya, Jokowi menerangkan bahwa sekarang ini dunia menghadapi gejolak ketidakpastian. Ini adalah tantangan yang tidak mudah bagi semua negara, termasuk Indonesia. Tak pelak, terdapat puluhan negara yang kesusahan dan meminta pertolongan pendanaan kepada Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF).

“Bahkan negara maju kalau kita lihat sudah masuk, banyak yang masuk jurang resesi. Terakhir Inggris, sudah masuk ke jurang resesi. Terakhir, ada 96 negara sudah menjadi pasien IMF, ini juga sebuah angka yang kalau menurut saya sangat mengerikan,” kata Jokowi dalam kesempatan tersebut.

Enggan membawa Indonesia masuk ke jurang yang sama, Jokowi ingin pemerintah dan masyarakat fokus bekerja dalam mengelola ekonomi.

Menurut dia, fokus pemerintah saat ini dan di masa yang akan datang adalah menciptakan dan menggarap pasar kerja. Sebab, Jokowi mengatakan bahwa akan semakin sedikit peluang kerja di masa depan, sedangkan penduduk usia kerja akan semakin banyak.

“Too few jobs for too many people. Ini yang harus kita hindari,” ungkap Jokowi.

“Sehingga menurut saya, jangan sampai kita terlalu larut dengan situasi global. Meski kita ikuti, jangan terlalu terbawa oleh skenario ekonomi global. Meski kita harus selalu melihat angka-angka dan mengkalkulasi dengan perhitungan yang cermat,” jelas Kepala Negara.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti soal peluang kerja di Indonesia yang semakin sedikit dibandingkan jumlah pelamar kerja di masa depan. Karenanya, Indonesia harus fokus pada penyediaan pasar kerja.

Pernyataan itu Jokowi sampaikan saat memberikan pidato dalam pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional 2024 yang digelar di Hotel Alila, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (19/9).

"Ke depan terlalu sedikit peluang kerja untuk sangat banyak tenaga kerja yang membutuhkan," kata Jokowi dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (19/9).

"Too few jobs, for too many people, ini yang harus kita hindari," imbuhnya.

Oleh sebab itu, selain fokus pada penyediaan lapangan kerja bagi penduduk, Jokowi juga meminta agar masyarakat tidak larut dengan situasi global, meskipun harus tetap diikuti perkembangannya.

Jokowi mengimbau agar rakyat tidak terlalu terbawa oleh skenario ekonomi global. Sebab mengingat Indonesia yang diprediksi akan mengalami bonus demografi pada sekitar tahun 2030 mendatang.

"Bisa menjadi sebuah kekuatan, tapi bisa juga menjadi beban. Inilah tantangan paling besar yang akan melompatkan kita menjadi negara maju atau tidak," kata dia.

Jokowi kemudian berpesan agar bonus demografi itu menjadi saran membuka kesempatan kerja yang sebesar-besarnya. Kendati memang, harus diakui kini dunia lapangan pekerjaan menghadapi tantangan yang sangat berat.

"Semua negara mengalami tantangan ini," imbuhnya.

Jokowi kemudian membeberkan beberapa tantangannya. Pertama, karena perlambatan ekonomi global. Ia menyebut Bank Dunia mencatatkan pertumbuhan global hanya berada di 2,7 persen dan diprediksi pada 2024 turun menjadi 2,6 persen.

Kedua, peningkatan otomasi di berbagai sektor kerja seperti kecerdasan buatan (AI) yang bisa memangkas pekerja orang. Ia menyinggung prediksi 2025 yang menyebutkan 85 juta pekerjaan yang hilang.

Ketiga,gig economy atau ekonomi serabutan yang menurutnya perlu diwaspadai. Pasalnya, di masa depan, perusahaan menurutnya bisa saja lebih menyenangi freelancer ketimbang merekrut pekerja tetap.

"Sehingga, sekali lagi, kesempatan kerja semakin sempit dan semakin berkurang," ujar Jokowi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Angka pengangguran di kalangan penduduk muda berusia 15-24 tahun atau dikenal sebagai generasi Z sangat tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2023 terdapat 9,9 juta Gen Z yang menganggur.

Pakar ekonomi dan bisnis Universitas Indonesia, Prof Omas Bulan Samosa, mengatakan faktor utama tingginya tingkat pengangguran gen Z disebabkan ketidaksesuaian antara sistem pendidikan dan permintaan tenaga kerja. Akibatnya, kompetensi lulusan tidak sejalan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini.

Prof Omas menyebut dinamika pasar tenaga kerja berkembang lebih cepat dibandingkan dengan dinamika kapasitas input tenaga kerja. Karenanya lembaga pendidikan selayaknya memberi bekal pengetahuan bagi angkatan kerja, namun sayang mereka seringkali tertinggal dalam merespons kebutuhan pasar. Kurikulum yang dirancang boleh jadi tidak selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan di dunia industri.

“Angkatan kerja yang menganggur saat ini, akan menjadi beban apabila terjadi pengangguran dalam skala besar ke depannya. Akibatnya, Indonesia Emas akan berisiko tidak tercapai jika terdapat satu generasi yang menjadi sumbat pencapaian pembangunan. Sementara itu, angkatan kerja tersebut diharapkan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi untuk mencapai Indonesia Emas,” kata Prof Omas dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (19/7/2024).

Dalam menangani permasalahan ini, pihak-pihak yang terlibat dapat berkolaborasi dan bersinergi, di antaranya adalah institusi pendidikan dan pelatihan vokasional, tenaga kerja, dan pemerintah. Etos kerja juga harus dibangun untuk memastikan tenaga kerja siap menghadapi dinamika pasar kerja. Selain itu, institusi pendidikan perlu terus memperbarui kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan industri.

“Seorang tenaga kerja memang harus proaktif dalam meningkatkan keterampilan. Tapi di sisi lain, pemerintah harus berperan dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung dunia pendidikan, misalnya memperbaharui kurikulum,” kata Prof Omas.

Ia berpendapat, pendidikan formal saja tidak cukup. Sertifikasi vokasional dan pelatihan tambahan sangat diperlukan untuk melengkapi kompetensi lulusan. “Semakin banyak sertifikat yang dimiliki seorang pelamar kerja, semakin baik peluang mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berubah,” ujarnya.

Ia mengatakan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah bentuk formal dari pendidikan vokasi. Dunia pendidikan masih membutuhkan keahlian vokasional melalui sekolah kejuruan dan tetap relevan untuk menghasilkan angkatan kerja yang kompeten dalam industri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperluas koneksi langsung antara SMK dengan dunia industri sehingga dapat terlibat dalam membangun kurikulum SMK secara berkala.

Menurut dia, seharusnya industri dapat langsung bekerja sama dengan sekolah kejuruan dalam membuat atau sebagai manufaktur spare part dari industrinya. Sebagai contoh, industri sepeda BMW di Jerman, manufaktur spare part dari sepeda BMW diserahkan kepada sekolah kejuruan dengan cara melatih sekolah kejuruan untuk membuatnya dan harga yang ditawarkan adalah harga pasar.

"Namun, Indonesia belum melaksanakan hal dan kerja sama seperti ini, dan dunia pendidikan vokasi kita masih jauh dan sangat jauh dari dunia manufaktur atau industri,” kata dia.