REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) K.H. Said Aqil Siroj menilai tidak perlu ada penyeragaman bagi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) karena berhijab merupakan manifestasi dari nilai filosofi Bhinneka Tunggal Ika.

"Menurut saya, itu justru manifestasi dari kebhinnekaan … jangan diseragamkanlah, kita jangan diseragamkan, kita ini bineka, jangan diseragamkan, malah membikin kita jadi eksklusif jadinya," ucap Said ditemui usai acara Konsolidasi Kebangsaan di Kuningan, Jakarta, Kamis.

Said menyayangkan ketiadaan opsi bagi Paskibraka 2024 untuk mengenakan hijab. Menurut dia, memfasilitasi Paskibraka putri untuk menggunakan hijab merupakan bagian dari toleransi.

"Umat Islam toleran dengan teman yang tidak pakai jilbab, yang enggak berjilbabnya harus menghargai yang pakai jilbab. Itulah yang namanya kebinekaan yang harus kita pelihara, kita jaga. Ada yang pakai jilbab, ada yang tidak jilbab, luar biasa sebenarnya,” ucapnya.

Meski menjabat sebagai anggota Dewan Pengarah BPIP, Said Aqil mengaku tidak ikut menentukan dalam pembentukan aturan terkait dengan hijab Paskibraka tersebut.

"Ya dewan pengarah 'kan tidak menentukan. Memberikan pengarahan, bukan teknis, ya," katanya.

Lebih lanjut, Said mengatakan bahwa aturan yang menimbulkan polemik itu sudah diminta agar dicabut oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.

"Saya dengar dari Istana, Wakil Presiden Kiai Ma’ruf Amin sudah meminta agar itu dicabut, dari Istana Wakil Presiden saya tahu," tutur Said.

Sebelumnya, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan bahwa pelepasan hijab sejumlah anggota Paskibraka 2024 bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera.

"Karena memang 'kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam)," ujar Yudian ketika memberi pernyataan pers di Hunian Polri IKN, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024).

Pada tahun-tahun sebelumnya, anggota Paskibraka boleh menggunakan hijab dalam upacara pengukuhan maupun pengibaran bendera pada tanggal 17 Agustus.

Namun, BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada tahun 2024, sebagaimana Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024. Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan hijab.

Yudi menjelaskan bahwa penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa, yakni Ir. Soekarno.

Nilai-nilai yang dibawa oleh Soekarno, kata Yudi, adalah ketunggalan dalam keseragaman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Aturan melepas jilbab bagi anggota putri Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 saat pengukuhan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (13/8/2024) lalu seharusnya dipertimbangkan secara matang supaya tidak menimbulkan diskriminasi.

Menurut Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM, Dhahana Putra, kebijakan yang dibuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terakait penyeragaman pelepasan jilbab anggota Pasukan Paskibraka 2024 justru menimbulkan kecurigaan publik.

"Kebijakan semacam ini seyogyanya ditimbang matang-matang agar tidak menimbulkan adanya asumsi negatif masyarakat terhadap panitia pelaksanaan pengibaran bendera pada 17 Agustus mendatang," kata Dhahana dalam keterangan tertulis, seperti dikutip dari Kompas TV, Kamis (15/8/2024).

Dhahana meyakini pengenaan jilbab sebagai bagian dari seragam Paskibraka dalam upacara pengibaran bendera di IKN tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

"Justru adanya Paskibraka yang mengenakan jilbab ini menunjukan keberagaman atau semangat Bhineka Tunggal Ika yang menjadi filosofi kehidupan berbangsa kita," ujar Dhahana.

Selain itu, Dhahana juga menilai diperkenankannya anggota putri Paskibraka mengenakan jilbab pada tahun-tahun sebelumnya merupakan praktik baik dalam penerapan HAM bagi muslimah di Tanah Air.

Sebab menurut Dhahana, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) sejak 4 dekade silam.

"Sebagai negara pihak dalam CEDAW, pemerintah berkomitmen untuk menghapus praktik-praktik diskriminatif terhadap perempuan," ucap Dhahana.

Dhahana berharap BPIP menimbang ulang aturan penyeragaman pelepasan jilbab bagi anggota Paskibraka 2024.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi meminta maaf soal adanya 18 orang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri Nasional 2024 yang lepas jilbab saat pengukuhan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Selasa (13/8/2024).

Yudian juga mengapresiasi seluruh atensi masyarakat soal pemberitaan tentang jilbab tersebut.

"BPIP menyampaikan terima kasih atas peran media memberitakan Paskibraka selama ini. BPIP juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang. BPIP mengapresiasi seluruh aspirasi masyarakat yang berkembang tersebut," ujar Yudian dilansir siaran pers BPIP.

Yudian juga menegaskan bahwa BPIP tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab.

"Penampilan Paskibraka putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada," ujarnya.

Ia memastikan, paskibraka putri hanya melepas hijab saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja.

Dalam kesempatan lain, Paskibraka yang berhijab bisa mengenakan jilbabnya. Yudian menambahkan, BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menilai penggunaan jilbab dalam upacara pengibaran bendera tidak bertentangan dengan nilai Pancasila.

Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra mengaku heran saat ini penggunaan jilbab bagi pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) saat ini bisa menjadi persoalan.

Dengan demikian, dia meminta agar pihak terkait agar mempertimbangkan kebijakan pelarangan jilbab saat menjadi Paskibraka, termasuk pada hari raya ulang atau HUT RI.

"Direktur Jenderal HAM meyakini pengenaan jilbab dalam upacara pengibaran bendera di IKN tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di Pancasila," ujar Dhahana dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024).

Dhahana menambahkan, pengenaan jilbab pada paskibraka justru menunjukan keberagaman sesuai semboyan bangsa Indonesia, yakni bhineka tunggal ika.

Terlebih, menurutnya, mengesahkan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW).

"Hemat kami kebijakan semacam ini seyogyanya ditimbang matang-matang agar tidak menimbulkan adanya asumsi negatif masyarakat terhadap panitia pelaksanaan pengibaran bendera pada 17 Agustus mendatang," tambahnya.

Sebelumnya, BPIP dituding memaksa Paskibraka putri untuk melepas jilbab saat bertugas dalam acara pengukuhan dan pengibaran di Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 RI.

Namun, hal tersebut telah dibantah oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi, yang menyebut pelepasan hijab atau jilbab merupakan tindakan yang sukarela dilakukan oleh petugas.

"Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," ujarnya dalam keterangan pers di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024).

Dia menegaskan setiap pengenaan pakaian, atribut, dan sikap, tampang Paskibraka saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka merupakan tindakan sukarela.

Sikap tersebut dilaksanakan oleh para petugas untuk mematuhi aturan dan dilakukan saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan.

Adapun, sebagai antisipasi petugas yang mengenakan jilbab, BPIP telah menerbitkan Peraturan BPIP No. 3/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 51/2022 tentang program Paskibraka yang mengatur mengenai tata cara pakaian dan sikap tampang Paskibraka.

Dia menjelaskan bahwa aturan tersebut untuk tahun ini telah ditegaskan dalam Surat Keputusan Kepala BPIP No. 35/2024 tentang standar pakaian, atribut, dan sikap, tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Hal itu menandakan Paskibraka memahami konsekuensi mereka mendaftar.

"Pada saat pendaftaran, setiap calon Paskibraka Tahun 2024 mendaftar secara sukarela untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Ikatan Alumni Pondok Pesantren Ibadurrahman YLPI Tegallega Sukabumi , Jawa Barat , Toto Izul Fatah, menyebut,Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, tak punya sensitivitas. Kebijakannya sudah merusak semangat Pancasila.

Hal ini disampaikan Toto memprotes kebijakan Kepala BPIP yang dikemas melalui SK tentang Standar Pakaian, Atribut dan Sikap Tampang Paskibraka. menyebut kebijakan Yudian,melalui SK Nomor 35 Tahun 2024 yang berbuntut pada arahan pencopotan jilbab sejumlah peserta putri Paskibraka Nasional, sangat menodai spirit kemerdekaan dan keberagaman.

“Sampai pada SK tersebut mungkin belum ada masalah. Tapi begitu SK tersebutditafsirkan dalam bentuk arahan agarPaskibraka putri harus menampakan rambutnya yang berarti melepas jilbab saat bertugas, persoalan menjadi lain,” kata Toto, Kamis (14/8/2024).

Saat ini, kata Toto, bangsa Indonesia sedang butuh-butuhnya merawat semangat kebangsaan, kebersamaan, persatuan dan toleransi antar sesama bangsa.

“Kenapa di tengah-tengah itu Pak Yudian harus bikin masalah dengan isu jilbab yang sensitif itu. Polisi wanita aja sekarang sudah banyak yang memakai jilbab, tetap boleh ucapara. Begitu juga tentara wanita. Pak Yudian mungkin tak tahu sejarah, jika pada momen pengibaran Merah Putih 17 Agustus 1945 dulu, Ibu Fatmawati saja mengenakan kerudung,” ungkapnya.

Menurut Toto, jika Yudian Wahyudi sebagai kepala BPIP paham semangat kemerdekaan, keberagaman dan atau kebhinekaan, kasus itu seharusnya tidak perlu terjadi. “Apa yang dilakukan Yudian benar-benar tidak mencerminkan sebagai pimpinan sebuah lembaga yang membawa nama besar Pancasila,” ungkap Toto.

Toto mengaku heran, sebagai kepala yang membina ideologi Pancasila, tapi Yudian tak paham spirit Pancasila yang di dalamnya ada semangat Bhineka Tunggal Ika alias keberagaman sesuai dengan realitas khas bangsa ini yang terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, ras dan golongan.

Apalagi, lanjut Toto yang juga Direktur EksekutifCitra Komunikasi LSI Denny JA ini, kasus tersebut justru terjadi pada saat seluruh rakyat Indonesia sedang menyambut gembira HUT Kemerdekaan RI yang ke 79. Lebih-lebih lagi, pada saat peringatan HUT tersebut untuk pertama kali akan digelar di IKN.

“Buat saya, kasus ini sungguh Ironis. Apalagi, baru terjadi sepanjang HUT RI selama ini. Karena itu wajar kalau kasus ini menjadi tontonan buruk yang menggelikan dari seorang kepala badan yang mendapat tugas melakukan pembinaan ideologi Pancasila,” tandasnya

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menanggapi kabar Paskibraka putri 2024 yang diminta tak berjilbab saat pengukuhan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di IKN, Selasa (13/8/2024).

Dia mendorong hal itu tak boleh terjadi saat upacara HUT ke-79 RI pada 17 Agustus nanti.

"Jadi, kita minta supaya tradisi yang sudah itu tetap diterapkan bahwa pasukan Paskibra bagi yang berjilbab, ya dia tetap menggunakan jilbabnya," kata Syaiful dalam keterangan resminya, Kamis (15/8/2024).

Dia mendorong agar polemik tersebut segera dihentikan. Caranya, mereka yang berjilbab tetap diperbolehkan menggunakan jilbabnya.

Menurutnya, hal tersebut sudah berjalan sejak lama. Menjaga tradisi untuk merawat Nilai Pancasila baginya sangat penting.

"Karena ini sudah tradisi yang sudah berjalan, dan menurut saya ini bagian dari semangat kita menjaga pluralisme, menjaga dan merawat value Pancasilais"

Dia pun mendorong BPIP klarifikasi isu ini sebagai pihak yang bertanggung jawab.

"Di BPIP, saya khawatir ada standar yang mungkin multiinterpretasi menjadikan mereka harus melepas jilbab itu patut ditelusuri itu," tutup dia.

Total ada 18 anggota Paskibraka yang sejak seleksi memakai jilbab. Namun saat pengukuhan kemarin, tak ada di antara mereka yang terlihat berjilbab.

Menurut pelusuran, anggota Paskibraka yang berjilbab tetap memakai jilbab saat latihan. Namun, saat pengukuhan oleh Presiden Jokowi tak ada yang memakai jilbab. Saat gladi resik yang diadakan pada hari ini (Rabu, 14/8) atau sehari setelah pengukuhan, mereka kembali memakai jilbab.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi pun berasalan calon Paskibraka yang mengikuti seleksi menandatangani surat pernyataan di atas meterai Rp 10.000, salah satunya tentang aturan tata pakaian.

Yudian mengatakan aturan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang standar pakaian, atribut, dan sikap, tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

"Pada saat pendaftaran, setiap calon Paskibraka tahun 2024 mendaftar secara sukarela untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 10 ribu," ujar Yudian di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2028).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH M Cholil Nafis menyebut larangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak Pancasilais dan melanggar konstitusi. BPIP juga dianggap telah melanggar aturannya sendiri dalam pelarangan penggunaan jilbab bagi Paskibraka.

"BPIP telah melanggar aturan BPIP sendiri yaitu Peraturan BPIP RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Bab VII Tata Pakaian dan Sikap Tampang Paskibraka," kata Kiai Cholil dalam keterangannya, Rabu (14/8/2024).

Kiai Cholil menerangkan, dalam poin tersebut dijelaskan tentang kelengkapan dan atribut Paskibraka sebagaimana berikut:

1. Setangan leher merah putih

2. Sarung tangan warna putih

3. Kaos kaki warna putih

4. Ciput warna hitam (untuk putri berhijab);

5. Sepatu pantofel warna hitam sebagaimana gambar di bawah

6. Tanda Kecakapan/Kendit (dikenakan saat pengukuhan Paskibraka).

Namun, tegasnya, Peraturan BPIP ini 'disunat' oleh Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut dan Tampang Paskibraka.

"Bahwa pada poin 4 ditegaskan pakaian ciput bagi yang berjilbab dihilangkan sehingga poin kelengkapan dan atribut Paskibraka hanya 5 poin," tuturnya.

Kelima poin tersebut sebagaimana berikut:

1. Setangan leher merah putih

2. Sarung tangan warna putih

3. Kaos kaki warna putih

4. Sepatu pantofel warna hitam, dan

5. Kecakapan /Kendit berwarna hijau (dikenakan saat Tanda pengukuhan Paskibraka).

"Sungguh tak bernilai dan tak sensitif keagamaan. Dalam pernyataan Kepala BPIP yang menyebutkan pelepasan jilbab hanya pada saat mengibarkan bendera," sambungnya.

Menurutnya, pernyataan yang disampaikan Kepala BPIP Yudian Wahyudi tersebut sangat menyakitkan karena telah bermain-main dengan ajaran agama.

Selain itu, tegasnya, pernyataan tersebut juga bukan untuk kebhinekaan, tetapi merupakan bentuk pemaksaan untuk penyeragaman.

"Adik-adik Paskibraka yang bertanda tangan persetujuan tak memakai jilbab berarti tak boleh ikut mengibarkan bendera kalau masih menggunakan pakaian atribut keagamaan. Ini diskriminasi kepada umat Islam di negeri mayoritas Muslim," tegasnya.

Padahal, kata Pengasuh Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat, sila pertama Pancasila itu Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya seluruh anak bangsa berhak untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing.

Hal itu sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan jaminan kebebasan beragama, dalam Pasal 28E ayat (1).

Kiai Cholil menyebut, aturan BPIP yang melarang penggunaan jilbab bagi Paskibraka tidak bijak, tidak adil dan tidak beradab.

"BPIP ini tak patuh melanggar aturan, konstitusi dan Pancasila. Buat apa bikin aturan melepas jilbab saat upacara saja. Sungguh ini aturan dan kebijakan yang tak bijak, tak adil, dan tak beradab," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri tetap menggunakan jilbab saat bertugas dalam upacara peringatan HUT ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2024.

“Kami meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab, tetap gunakan itu,” kata Heru di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sudah menyaksikan Paskibraka putri yang beragama Islam tetap mengenakan jilbab dalam gladi bersih di IKN Rabu pagi. Heru juga menyebut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak melaporkan terkait perintah Paskibraka putri melepas jilbab kepada pihaknya.

Heru menegaskan, BPIP sendiri telah berkoordinasi dengan Sekretariat Presiden Joko Widodo. Hasilnya, para Paskibraka putri yang berjilbab bisa tetap mengenakan jilbab sebagaimana saat mereka mendaftar.

Sebelumnya, sempat viral di kalangan masyarakat terkait dugaan pasukan Paskibraka 2024 putri yang beragama Islam harus mencopot jilbab ketika dikukuhkan pada Selasa (14/8).

Hal ini diketahui dari sejumlah foto yang beredar di media sosial, tak ada Paskibraka putri 2024 yang berjilbab dalam momen pengukuhan tersebut. Padahal di foto-foto lainnya terdapat anggota Paskibraka putri yang mengenakan jilbab dalam kesehariannya.

Pernyataan kepala BPIP..

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta BPIP agar meninjau ulang SK standar pakaian Paskibraka dengan menyertakan contoh pakaian berhijab sehingga dapat menjadi pilihan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024.

"BPIP dalam menyusun dan menetapkan standar pakaian Paskibraka harus mengakomodasi prinsip dasar perlindungan anak, nondiskriminasi, serta nilai keberagaman yang merupakan pengamalan nilai Pancasila," kata Anggota KPAI Aris Adi Leksono saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Hal ini dikatakannya menanggapi informasi bahwa perempuan Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, diwajibkan melepas jilbab.

Pihaknya menduga terdapat 18 perwakilan paskibra perempuan yang mengenakan jilbab yang berpotensi mengalami kekerasan dipaksa melepas jilbab, padahal mereka sejak kecil memakai jilbab sebagai bentuk pengamalan atas ajaran agama yang diyakini.

"Jika benar mereka dipaksa mencopot jilbab, maka ini merupakan tindakan intoleransi, dan diskriminasi, berpeluang melanggar hak anak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak," kata Aris Adi Leksono.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Anggota DPR RI asal Aceh, M Nasir Djamil, mempertanyakan informasi dan polemik soal anggota paskibraka perempuan yang tidak diperbolehkanmemakai jilbab.

“Jika benar informasi soal larangan berjilbab tersebut sangat disesalkan dan saya meminta kepada Presiden Jokowi agar larangan itu segera dicabut,” kata Nasir, Rabu (14/8/2024).

Adapun alasan agar larangan berjilbab itu dicabut, menurut Nasir, karenatidak pernah sebelumnya ada larangan itu, baik di nasional maupun daerah. “Tidak ada dasar hukum pelarangan pemakaian jilbab tersebut,” ungkap Nasir.

Bagi Nasir,⁠pelarangan pengenaan jilbab bagi Paskibraka itu terkesan mengada-ngada. Aturan itu juga sangat menyakitkan perasaan umat Islam.“Pelarangan itu bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pancasila. Hal itu juga bertentangan dengan tujuanpendidikan yang ingin menghadirkan anak didik yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah,” ungkap Nasir.

Nasir meminta BPIP jangan membuat aturan yang diskriminatif terkait polemik lepas jilbab bagi paskibraka perempuan.

Sebelumnya ada 18 perwakilan Paskibraka perempuan yang mengenakan jilbab. Namun, semuanya harus mencopot penutup kepala tersebut karena aturan yang dikenakan BPIP. “Bahkan ada yang sudah sejak SD dan SMP memakai jilbab harus dicopot karena ikut Paskibraka 2024,” kata Pembina Paskibraka Nasional 2021, Irwan Indra.

Dia menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang sebelumnya bertanggung jawab atas Paskibraka pasti tidak terlibat dalam urusan itu. Karena Irwan mendesak agar BPIP bisa menjelaskan ke publik atas kebijakan diskriminasi copot jilbab bagi Paskibraka perempuan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Sebanyak 18 anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibraka) Nasional 2024 diduga dipaksa melepas hijab. Bagaimana Islam memandang mereka yang memakai hijab lalu melepaskannya?

Dikutip Republika.co.id, Rabu (14/8/2024), Direktur Departemen Penelitian Syariah dan Sekretaris Fatwa di Dewan Ifta Mesir, Dr Ahmed Mamdouh, mengatakan bahwa hijab adalah salah satu dari sekian syiar Islam dan ketaatan kepada Allah SWT, dan diwajibkan kepada para Muslimah yang telah mencapai usia baligh, sehingga mereka harus menutupi tubuh mereka kecuali wajah dan telapak tangan.

Mamdouh menambahkan, dalam jawabannya atas pertanyaan ‘Hukum melepas hijab setelah memakainya?’, bahwa hijab adalah kewajiban dan dibebankan kepada setiap Muslimah dan gadis, karena hijab adalah penjagaan, kesucian dan tanda kesucian bagi wanita, karena melindungi wanita dari pandangan orang lain.

Dia memperingatkan para Muslimah untuk tidak mengabaikan pemakaian hijab, dan meminta mereka untuk berhati-hati dalam memakainya, karena adalah bentuk kedekatan dengan Tuhan Yang Maha Esa dan tanda takut kepada Allah SWT. Hijab itu wajib dan tidak boleh dilepas karena melepaskannya adalah haram.

Dia menjelaskan melepas hijab setelah memakainya adalah dosa yang tidak diragukan lagi, karena hijab itu wajib, dan Nabi SAW berlindung kepada Allah dari kekurangan yang justru muncul setelah terpenuhinya kesempurnaan.

Dia menegaskan bahwa hijab itu wajib atas wanita, meskipun kata hijab tidak disebutkan dalam Alquran dalam kaitannya dengan menutup aurat, dan tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwa hijab itu tidak wajib, dan mereka yang mengatakannya adalah orang yang setengah-setengah.

Dia membantah mereka yang menyangkal kewajiban hijab yaitu ayat وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ "Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya." (QS an-Nur: 31)

Ayat tersebut ditafsirkan oleh beberapa orang sebagai makna bahwa lengan baju hanyalah penutup dan bukan penutup kepala, dengan menunjukkan bahwa mereka yang menyangkal kewajiban hijab tidak pernah puas dengan dalil ayat-ayat Alquran tentang hijab, dan tidak ada gunanya berdebat dengan mereka.

Dia menjelaskan bahwa ada kesepakatan dan konsensus di antara para ulama tentang kewajiban hijab. Dia menunjukkan siapa siapa yang mengatakan bahwa sholat itu wajib? Siapa yang mengatakan bahwa khamr itu haram? Siapa yang mengatakan bahwa wudhu itu harus dilakukan sebelum sholat?”

Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa ayat seperti perintah sholat, Al-Maidah ayat 31 adalah perintah anjuran dan tidak dimaksudkan untuk diwajibkan, dan firman Allah SWT dan al-Maidah ayat 6, seakan tampak bahwa wudhu itu setelah sholat, bukan sebelumnya, maka yang menjelaskan dan menerangkan ayat-ayat tersebut adalah para ulama dan kesepakatan mereka bahwa shalat itu wajib, khamr itu haram, dan wudhu itu sebelum shalat, maka ijma' itu memindahkan dalil yang eksplisit kepada yang pasti.

Dia menegaskan, kesepakatan para ulama itulah yang mewajibkan hijab bagi wanita adalah wajib, sebagaimana ayat-ayat dan hadits-hadits yang telah disepakati oleh para ulama umat dalam menunjukkan hal tersebut, maka tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwa hijab itu tidak wajib.

Baca juga:Coba Cari Kesalahan Alquran, Mualaf Lamaan Ball: Tuhan Jika Engkau Ada, Bimbinglah Aku

Yang ada hanyalah pendapat-pendapat yang tidak jelas dan kurang jelas, akan tetapi banyak kaum wanita yang terpengaruh dengan pendapat-pendapat tersebut, dan mereka mengatakan bahwa hijab itu merupakan kewajiban, dan tidak termasuk dalam rukun Islam, dan melepaskan hijab itu bukanlah dosa besar, akan tetapi termasuk maksiat biasa.

Dia pun mengirimkan pesan nasihat untuk para wanita, “Jika Anda tidak dapat mengenakan hijab dan memutuskan untuk melepaskannya, berdoalah kepada Allah untuk mendapatkan hidayah dan jangan mencoba mencari pembenaran palsu mengapa hijab tidak wajib untuk membungkam hati nurani Anda.”

Dugaan..

Sementara itu, terdapat 18 delegasi Paskibraka 2024 yang bertugas mengibarkan bendera pusaka di IKN, Kalimantan Timur pada 18 Agustus 2024, harus mencopot jilbabnya. Mereka sebelumnya sudah memakai jilbab sejak SD hingga SMP. Dalam penelurusan Republika.co.id, 18 delegasi tersebut berasal berasal dari Aceh hingga Papua.

REPUBLIKA.CO.ID, IKN —Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menjelaskan, pelepasan jilbab belasan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera.

“Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam),” ujar Yudian ketika memberi pernyataan pers di Hunian Polri Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024).

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika menjelaskan alasan penyesuaian ketentuan seragam untuk anggota Paskibraka yang menggunakan hijab.Pada tahun-tahun sebelumnya, anggota Paskibraka diperbolehkan menggunakan hijab dalam upacara pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus.

Namun, BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024.Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan jilbab.

Yudi menjelaskan, penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa, yakni Ir. Soekarno.Nilai-nilai yang dibawa oleh Soekarno, kata Yudi, adalah ketunggalan dalam keseragaman. Ketunggalan tersebut diterjemahkan oleh BPIP dalam wujud pakaian yang seragam.Terlebih, kata dia, nantinya para anggota Paskibraka akan bertugas sebagai pasukan.

“Dia (anggota Paskibraka yang berhijab) bertugas sebagai pasukan yang menyimbolkan kebersatuan dalam kemajemukan,” kata Yudi.

Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan pelepasan hijab tersebut dilakukan secara sukarela, berdasarkan tanda tangan yang mereka berikan dalam surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka Tahun 2025.

Para anggota Paskibraka memberikan tanda tangan mereka di atas materai Rp10.000 yang menandakan pernyataan tersebut resmi dan mengikat di mata hukum.“(Pelepasan jilbab) hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja,” kata Yudi.

Sebelumnya, ramai diberitakan terkait anggota Paskibraka putri yang tidak menggunakan hijab pada saat pengukuhan, padahal dalam keseharian, sejumlah anggota Paskibraka putri terlihat menggunakan hijab.

Kesaksian eks pembina Paskibraka...

Wakil Sekretaris Jenderal Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pusat, Irwan Indra mengungkapkan kejadian dilepasnya jilbab bagi Paskibraka baru terjadi di masa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memegang kendali.

Irwan menjelaskan Paskibraka semula berada di bawah naungan Kemenpora. Selama ini, Paskibraka yang berjilbab tidak dipaksa untuk dilepas. "Jadi sebelum-sebelumnya tidak ada ya, tahun 2022 ini kan baru di BPIP. Sebelumnya kan di bawah naungan Kemenpora," kata Irwan dalam konferensi pers pada Rabu (14/8/2024).

Irwan mengaku pernah menjadi Pembina Paskibraka Nasional saat di bawah naungan Kemenpora pada tahun 2016 hingga 2021. Saat itu, Paskibraka tak dipaksakan menggunakan atau melepas jilbab.

"Kami tidak pernah memaksakan keyakinan adek-adek baik yang pakai jilbab maupun yang nggak make jilbab. Yang nggak pake jilbab juga gak pernah kita paksakan suruh pake jilbab. Yang make nggak pernah kita paksakan suruh lepas. Itu sampai 2021," ujar Irwan.

Irwan mengingat pada 2022 saat baru pindah ke BPIP juga masih belum ada hal seperti ini. "Baru kemarin kami kaget di 2024 ini pada saat pengukuhan baru kelihatan, mungkin teman media juga pernah melihat di youtube atau di media, tidak ada satupun Capaskibraka yang putri mengenakan jilbab. Padahal ada 18 dari utusan provinsi yang sejak awal mereka datang mengenakan jilbab," ujar Irwan.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengukuhkan sebanyak 76 putra-putri Indonesia dari 38 provinsi menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 yang akan bertugas pada HUT ke-79 RI tanggal 17 Agustus 2024 di Istana Negara IKN, Provinsi Kalimantan Timur. Upacara pengukuhan digelar di Istana Garuda IKN, Selasa (13/8/2024).

Hanya saja, hal itu tercoreng dengan 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab karena ketentuan melarangnya. Dalam foto-foto yang didapatkan Republika, sebanyak 18 Paskibraka perempuan tersebut memang kesehariannya memakai jilbab.

Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya. Hal itu terlihat dari foto-foto yang dibagikan pihak Istana kala Presiden Jokowi beserta sejumlah menteri plus Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Istana IKN, Selasa (14/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menjelang HUT Indonesia 17 Agustus, dunia maya dihebohkan dengan pemberitaan paskibraka diduga dilarang mengenakan jilbab saat membawa dan mengibarkan bendera merah putih. Hal ini mengundang respons negatif berbagai kalangan, sebab Indonesia yang mayoritas umat Islam, ternyata untuk sekadar mengibarkan bendera merah putih, harus membuka aurat pada bagian kepala.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengatakan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab di luar acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan. Tetapi dalam dua acara tersebut, kata Yudian, Paskibraka putra maupun putri harus mengikuti aturan.

“Penampilan Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan saja,” kata Yudian dalam keterangan tertulisnya yang diterima Republika, Rabu (14/8/2024).

Sebenarnya bagaimana aturan seragam paskibra?

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengeluarkan keputusan yang ditandatangani kepala badan tersebut pada 1 Juli 2024 yang ditandatangani kepala, Yudian Wahyudi. Keputusan itu bernomor 35 Tahun 2024 Tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Dalam lampiran keputusan tersebut tertulis sebagai berikut:

1. Paskibraka putra mengenakan pakaian berupa celana panjang dan baju lengan panjang warna putih.

2. Paskibraka putri mengenakan pakaian berupa rok dengan panjang 5 (lima) sentimeter di bawah lutut, baju lengan panjang warna putih, dan kaos kaki hingga lutut.

Lihat halaman berikutnya >>>

3. Kelengkapan pakaian dan atribut paskibraka:

a) kelengkapan pakaian Paskibraka sebagai berikut: setangan leher merah putih; sarung tangan warna putih; kaos kaki warna putih; sepatu pantofel warna hitam; dan tanda kecakapan/kendit berwarna hijau (dikenakan saat pengukuhan paskibraka).

b) Atribut pakaian paskibraka sebagai berikut: peci; pin Garuda Pancasila; Lambang korps paskibraka; lencana kepemimpinan merah putih garuda warna hijau; nama dan lambang daerah; papan nama; dan epolet.

4. Sikap tampang paskibraka sebagai berikut: kebersihan badan; kerapian dan kebersihan pakaian; rambut dicukur rapi dan tidak diwarnai, dengan ukuran rambut bagi paskibraka putra dengan perbandingan 3:2:1 dalam ukuran sentimeter dan paskibraka putri 1 (satu) sentimeter di atas kerah baju bagian belakang; tidak memelihara jambang, jenggot, kumis, poni, dan kuncir bagi paskibraka putra; khusus paskibraka putri mengenakan riasan (make up) yang wajar, pantas, dan tidak mencolok, serta menggunakan warna natural; dan kuku pendek, dipotong rapi, dan tidak diwarnai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) selaku koordinator penyelenggaraan program Paskibraka Nasional angkat bicara terkait polemik jilbab. Menurut Kepala BPIP Yudian Wahyudi, sejak awal berdirinya Paskibraka telah memiliki seragam dan beserta atributnya yang memiliki makna "Bhinneka Tunggal Ika."

Demi menjaga dan merawat tradisi tersebut, lanjut Yudian, pihaknya telah menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022. Begitu pula dengan Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 dan Surat Edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP Nomor 1 Tahun 2024.

Peraturan BPIP Nomor 3/2022 mengatur pelaksanaan Perpres Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Berdasar peraturan presiden (perpres) itu pula, Yudian menetapkan SK Nomor 35/2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Paskibraka.

Dalam lampiran SK tersebut dijelaskan, "Paskibraka putri mengenakan pakaian berupa rok dengan panjang 5 (lima) sentimeter di bawah lutut, baju lengan panjang warna putih, dan kaos kaki hingga lutut."

Pada butir keempat, lampiran SK itu menyebutkan perihal sikap tampang Paskibraka. Di antaranya berkaitan dengan penampilan rambut untuk Paskibraka putri. "(Ukuran rambut) bagi Paskibraka putri 1 (satu) sentimeter di atas kerah baju bagian belakang," demikian kutipan SK itu.

Khusus Paskibraka putri juga diharuskan mengenakan riasan (make up) yang wajar, pantas dan tidak mencolok, serta menggunakan warna natural.

Baca juga: Muhammadiyah Imbau BPIP Cabut Aturan yang 'Memaksa' Paskibraka Lepas Jilbab

Dalam SK yang sama, dijelaskan pula penampilan standar pakaian Paskibraka putra maupun putri. Tidak ada gambar yang menampilkan standar pakaian Paskibraka putri yang berjilbab.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan, pada saat pendaftaran, setiap calon Paskibraka tahun 2024 mendaftar secara sukarela. Untuk mengikuti seleksi administrasi, mereka menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 10 ribu mengenai kesediaan mematuhi peraturan yang ada. Termasuk peraturan tentang tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka.

Karena itu, lanjut Yudian, pihaknya menegaskan tidak ada pemaksaan lepas jilbab bagi Paskibraka. Ia mengingatkan, tiap mereka sudah menandatangani pernyataan kesediaan.

Aturan tentang pakaian, atribut dan sikap tampang, sebagaimana termuat dalam SK Kepala BPIP Nomor 35/2024 dan SE Deputi Bidang Diklat BPIP Nomor 1/2024, mesti dipatuhi mereka, khususnya pada saat Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan.

Di luar kedua momen itu, Paskibraka perempuan bebas berjilbab.

"Di luar acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut," ujar Yudian Wahyudi dalam keterangan pers yang diterima Republika, Rabu (14/8/2024) sore.