JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyatakan, sebanyak 30 layanan publik yang terdampak serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pulihkan.

Hadi menjelaskan, pemulihan tersebut dilakukan dengan strategi dekripsi (decrypt). Hingga Selasa 9 Juli 2024 pukul 19.00 WIB, terdapat total 30 layanan dari 12 K/L/D yang telah berhasil dipulihkan atau Go Live.

Berdasarkan hasil pemetaan dan validasi yang dilakukan terhadap 282 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah PDNS 2, terdapat sebanyak 167 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang terdampak.

“Masih berjalan, saat ini terdapat sekitar 7 layanan dari 6 kementerian, lembaga dan daerah yang diupayakan akan segera pulih,” tuturnya, Selasas (9/7/24).

Menurut Menko Hadi Tjahjanto, percepatan pemulihan layanan PDNS 2 dilakukan dengan memaksimalkan ketersediaan backup data di PDNS 3 (Cold Site) di Batam dan backup lokal di PDNS 2 Surabaya.

“Kemenkominfo juga mengambil strategi decrypt (dekripsi) untuk memulihkan aset atau layanan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang terdampak, dan kini secara gradual kita atasi dengan hati-hati,” ujarnya.

Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Ismail menjelaskan pemerintah menerapkan strategi jangka pendek, menengah dan panjang untuk pemulihan layanan publik di PDNS 2.

“Untuk jangka pendek sebagai langkah emergency recovery yang berlangsung selama Juli-Agustus 2024. Pemulihan ditaregetkan untuk layanan publik prioritas seperti layanan imigrasi menjadi salah satu bagian dari pemulihan darurat ini,” jelasnya.

Menurut Dirjen Ismail. dalam strategi jangka pendek ini proses forensik juga berjalan dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Selanjutnya untuk jangka menengah, pemerintah menargetkan untuk melakukan redeploy tenant, melakukan perbaikan tata kelola dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diharapkan berlangsung pada Agustus hingga September 2024.

“Terakhir, untuk strategi jangka panjang atau normalisasi, pemerintah melakukan audit keamanan pada PDNS 1 dan PDNS 2 oleh pihak ketiga yang independen dan dijadwalkan berlangsung hingga September 2024. Dan selanjutnya setelah itu, diharapkan implementasi audit bisa dilakukan dengan tenggat waktu November 2024,” ujar Plt. Dirjen Aptika Kementerian Kominfo.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pembentukan satuan tugas (satgas) nasional dinilai perlu untuk mengatasi masalah gangguan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) akibat serangan ransomware. Anggota Komisi I DPR, Bobby Adithyo Rizaldi mengatakan, pembentukan satgas ini menyertakan unit dari masing-masing stakeholder terkait untuk bisa berkoordinasi secara intensif.

Desakan pembentukan satgas nasional PDNS ini disampaikan Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid untuk mempercepat penanganan gangguan siber yang terjadi.

“Satgas ini kan bukan membentuk suatu formasi baru, tetapi dari masing masing stakeholder ini memberikan unitnya untuk bisa berkoordinasi secara lebih intensif yang tadinya rapatnya bulanan itu bisa dari jam ke jam dari hari ke hari,” ujar Bobby dalam acara “Investor Market Today” di IDTV, Rabu (10/7/2024).

Dikatakan Bobby, pembentukan satgas ini merupakan upaya paling efektif untuk memulihkan serangan ransomware yang mengganggu berbagai layanan penting, termasuk pelayanan imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dengan begitu, pemerintah tidak perlu menunggu bentuk hukum lainnya.

Saat dikonfirmasi terkait kabar pembentukan satgas tersebut, Bobby mengungkapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan stakeholder lainnya telah melakukan rapat terbatas (ratas) bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Ratas tersebut dilakukan usai rapat kerja Komisi I DPR dengan Menkominfo, Budi Arie Setiadi dan Kepala BSSN Hinsa Siburian di kompleks parlemen, Jakarta Pusat pada Kamis (27/6/2024).

Dalam ratas tersebut, ada sejumlah poin penting yang dibahas, seperti upaya pemulihan, pelaksanaan audit secara bersamaan, dan memastikan upaya mitigasi sebelum Pusat Data Nasional (PDN) yang full kapasitasnya dioperasikan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id - Pakar keamanan siber menilai kelalaian pemerintah hingga pihak vendor dalam menjaga keamanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) telah melanggar Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Ada pun pihak pemerintah yang paling bertanggung jawab dalam kasus pembobolan sistem PDNS ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo). Sementara, dari pihak vendor PDNS adalah PT Telkom Indonesia, melalui anak usahanya Telkomsigma dan PT Indosat Tbk melalui anak usahanya, Lintasarta.

Menurut Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha, pelanggaran terhadap UU tersebut dapat terancam sanksi pidana, sanksi perdata, hingga sanksi administratif.

"Itu bisa dilakukan setelah kita tahu sebenarnya apa yang terjadi. Siapa yang lalai, siapa yang bersalah dalam pengelolaan data pribadi masyarakat karena di PDN itu isinya adalah data-data pribadi masyarakat. Ada data imigrasi, data LKPP, data KIP kuliah, kemudian ada data sertifikat halal dan lain-lain," jelas Pratama, kepada B-Universe, Senin (8/7/2024).

Pratama menilai, perlu ada audit dan investigasi lebih lanjut terkait kasus PDN ini. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga dinilai harus turun tangan mengusut penyebab dan pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum dalam permasalahan ini.

"Yang paling penting adalah dilakukan pengusutan investigasi yang benar, mungkin Polri bisa masuk, apakah ada unsur-unsur pidana yang kira-kira menyebabkan pusat data nasional ini bisa diretas sampai seperti ini, karena kelalaian yang sangat luar biasa pusat data nasional ini bisa diretas," kata Pratama.

Pratama juga menekankan agar akar masalah dari kasus ini harus segera ditemukan. Dia menilai, permasalahan dari kasus pembobolan data PDNS ini bisa dari tata kelola hingga pengadaan dan lainnya.

"Perlu dicari tahu masalahnya di mana, apakah masalahnya hanya masalah tata kelola atau ada masalah misalnya di pengadaan atau ada masalah yang tidak melaksanakan perintah dan lain-lain. Itu yang menurut saya perlu didalami," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News