REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Kasus kematian dua sejoli di Cirebon pada 2016, Vina dan Muhammad Rizky atau Eky, hingga kini masih menyisakan misteri. Sejumlah kejanggalan maupun saksi dan bukti baru pun terus bermunculan.

Untuk mengungkap kasus itu, Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit, bahkan dikabarkan telah membentuk dan mengirim tim khusus atau tim pencari fakta ke Cirebon. Hal itu disampaikan kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyach. Seperti diketahui, Liga Akbar merupakan salah satu saksi kunci kasus Vina, yang telah mencabut kesaksiannya dalam kasus tersebut.

Menurut Yudia, tim khusus tersebut telah bekerja hampir satu bulan. Tim itu menggali keterangan dari kliennya, Liga Akbar.

"Tim tersebut meminta kami, sebagai kuasa hukum dari Liga Akbar, untuk berkomunikasi terkait pengungkapan permasalahan ini dari awal, dimana pintu masuknya yaitu dari Liga Akbar," kata Yudia, saat ditemui di kantornya di Kabupaten Cirebon, Sabtu (3/8/2024).

Selain Liga Akbar, lanjut Yudia, ada empat saksi lain yang menguatkan Liga Akbar, yang juga dimintai keterangan oleh tim khusus. Saksi-saksi tersebut sebelumnya pernah terungkap dalam pemeriksaan Liga Akbar oleh Polda Jabar, namun belum ditindaklanjuti.

"Akan tetapi oleh tim khusus ini, empat orang itu sudah diminta keterangannya," ungkap Yudia.

Yudia menambahkan, dari keempat saksi itu, tim khusus bentukan kapolri juga telah mengembangkannya ke saksi-saksi lainnya. Dari empat ini, berkembang sampai totalnya yang dihadirkan atau diminta keterangannya ada sekitar 20 orang lebih,’’ jelas Yudia.

Yudia menyatakan, saksi-saksi yang dipanggil dan diminta keterangan oleh tim khusus itu untuk menguatkan kronologis yang sebenarnya. Yakni, apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Vina dan Eky sebelum kejadian tragis tersebut.

"Dan Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu, tim khusus ini sudah mendapatkan kronologis yang sebenarnya, sebelum kejadian Vina dan Eky ditemukan tewas," tukas Yudia.

Yudia menambahkan, kronologi yang diperoleh oleh tim khusus itu telah didukung oleh data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Keterangan saksi-saksi itu juga sudah disinkronkan dengan jejak digitalnya.

"Inilah penyidik yang benar-benar mencari suatu pengungkapan dari awal. Karena bila kita terus melihat kronologi yang tertuang dalam BAP dan putusan, ini akan selamanya buntu," kata Yudia.

Yudia pun menyampaikan terima kasih kepada kapolri yang telah menurunkan tim khusus tersebut. Dia berharap, pembentukan tim khusus itu dapat sesegera mungkin menuntaskan perkara Vina dan Eky.

Agar mendapatkan kepastian hukum dan tidak menjadi bola liar di masyarakat," ujar Yudia.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Menyusul sidang peninjauan kembali (PK) Saka Tatal yang kini tengah bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Cirebon, penyebab kematian Vina dan Muhammad Rizky atau Eky di Cirebon pada 2016 kembali menjadi perdebatan. Kini muncul lagi pendapat bahwa kematian kedua sejoli itu akibat kecelakaan lalu lintas.

Menanggapi pendapat kuasa hukum Saka Tatal mengenai penyebab kematian Eky dan Vina karena kecelakaan, ayah kandung Eky, Iptu Rudiana, membantahnya. Dia yakin anaknya itu tewas akibat pembunuhan.

Hal itu disampaikan Rudiana, yang ikut hadir saat Hotman Paris, selaku kuasa hukum keluarga Vina, mengadakan konferensi pers di Keraton Kacirebonan, Kota Cirebon, Selasa (30/7/2024) sore. Rudiana mengatakan, keyakinannya mengenai penyebab kematian Eky akibat pembunuhan itu didapat setelah melihat kondisi jenazah anaknya.

"Itu dianaya. Saya melihat langsung, mulai dari luka dahi ke dalam, terus gigi hancur, rahang patah, di belakang kanan kiri biru seperti bekas pukulan, pergelangan kaki sebelah kanan patah," terang Rudiana.

Dalam kesempatan itu, Hotman kembali menegaskan keyakinan Rudiana mengenai penyebab kematian Eky. "Ada perbuatan pidana," tegas pria yang juga menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan jajaran Polres Cirebon Kota tersebut.

Keyakinan itupula yang akhirnya mendorong Rudiana untuk mencari tahu penyebab kematian anaknya. Meskipun saat pertama kali menerima kabar kematian anaknya disebutkan bahwa anaknya ada di kamar mayat karena kecelakaan.

"Saya adalah orang tua dari korban, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup dari pada anak saya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal, dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah untuk mencari penyebab meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin ada perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya," kata Rudiana.

Tak hanya Rudiana, pihak keluarga Vina juga meyakini bahwa Vina meninggal akibat pembunuhan. "Saya sebagai keluarga korban sangat mempercayai ini adalah pembunuhan, karena jauh kalau dibilang laka lantas," cetus Marliyana, yang juga hadir saat konferensi pers Hotman Paris di Keraton Kacirebonan.

Meski demikian, Marliyana menghormati pendapat dari kuasa hukum Saka Tatal. Itu hak mereka mau memprediksi itu kecelakaan," kata Marliyana.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016, memberikan kesimpulan terkait kasus itu. Mereka menyebutkan bahwa Vina dan Eky meninggal akibat kecelakaan, dan bukan karena pembunuhan dan perkosaan.

Hal itu disampaikan tim kuasa hukum Saka Tatal, saat ditemui usai sidang Peninjauan Kembali (SK) kasus pembunuhan Vina dan Eky, yang digelar di Pengadian Negeri Cirebon, Rabu (24/7/2024).

Sidang perdana itu mengagendakan pembacaan Memori Peninjauan Kembali dan Tambahan Memori Peninjauan Kembali dari tim kuasa hukum Saka Tatal. Setelah sempat diskors, sidang yang dimulai pukul 10.30 WIB itu selesai sekitar pukul 15.30 WIB.

"Dan hari ini jelas kesimpulan sidangnya bahwa kematian ini (Vina dan Eky) bukan karena pembunuhan atau pemerkosaan, tapi murni karena kecelakaan, sesuai dengan olah TKP pertama di Polsek Talun. Demikian itu kesimpulan kita," ujar Farhat Abbas, salah satu tim kuasa hukum Saka Tatal.

Farhat menyatakan, dengan kesimpulan tersebut, pihaknya menunggu jawaban dari jaksa. Dia yakin, jaksa akan kesulitan dalam menjawab Memori PK yang disampaikan tim kuasa hukum Saka Tatal.

"Kita tunggu jawaban jaksa. Selama ini kan jaksanya nggak pernah nongol. Dan mereka mem-P21-kan. Dan dampak dari pencabutan beberapa saksi itu otomatis pasti mereka akan keteteran untuk menjawab kontra memori Peninjauan Kembali kami," tukas Farhat.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Sidang perdana Peninjauan Kembali (PK) kasus pembunuhan Vina dan Eky, telah digelar di Pengadilan Negeri (PN) Cirebon, Rabu (24/7/2024). Sidang tersebut mengagendakan pembacaan memori PK dan penambahan memori PK.

Berkas memori PK dan penambahan memori PK itu kemudian diterima oleh majelis hakim PN Cirebon. Selanjutnya, berkas tersebut akan dikirimkan kepada Mahkamah Agung (MA).

Tim kuasa hukum Saka Tatal juga mengajukan sepuluh novum atau bukti baru dalam kasus tersebut. Mereka yakin Vina dan Eky meninggal akibat kecelakaan lalu lintas, dan bukan akibat pembunuhan dan perkosaan.

"Ada sepuluh novum, bukti terbaru yang kita ajukan, kita yakinkan ini adalah kecelakaan," kata salah satu tim kuasa hukum Saka Tatal, Krisna Murti, saat ditemui usai persidangan,.

Adapun novum-novum itu di antaranya adalah :

Pertama: Foto almarhum Muhammad Rizky Rudiana (Eky) saat di Rumah Sakit Daerah (RSD) Gunung Jati, pada 27 Agustus 2016. Dari foto dan hasil visum serta autopsi, tidak menunjukkan adanya luka akibat penusukan senjata tajam maupun samurai.

Kedua: Foto kedua, gambar Vina di RSD Gunung Jati pada pukul 22.30 WIB. Hal itu bertentangan dengan hasil putusan hakim yang menyatakan Andi (DPO) menyabetkan samurai pada bagian kaki dan badan Vina.

Ketiga: Hasil visum Vina di RSD Gunung Jati.

Keempat: Foto serpihan daging korban di baut penopang jalan pada pukul 24.00 WIB, 27 Agustus 2016.

Kelima: Motor korban Muhammad Rizky Rudiana (Eky) yang dipakai membonceng korban Vina. Bukti foto menunjukkan sepeda motor Yamaha Xeon itu terdapat kerusakan pada cover body-nya.

Keenam: File keterangan Liga Akbar yang menyatakan bahwa Liga Akbar tidak menjadi saksi untuk Saka Tatal. Kesaksian Liga Akbar diperintahkan oleh Iptu Rudiana yang faktanya Liga Akbar tidak berada di sekitar area tempat kejadian. File rekaman itu menunjukkan pencabutan keterangan Liga Akbar sebagai saksi.

Selain itu, adapula keterangan dari Dede Riswanto. Baik keterangan baru Liga Akbar maupun Dede Riswanto membuat fakta persidangan tentang peristiwa pengejaran pelaku yang berakhir dengan tewasnya Eky dan Vina menjadi tidak benar. Sehingga peristiwa sebagaimana dituduhkan tidak benar dan tidak pernah ada.

Ketujuh: File keterangan pidato kapolri yang menyatakan bahwa pihak kepolisian dalam pelaksanaan penangkapan para terdakwa tidak menerapkan sistem scientific crime investigation dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa meninggalnya Vina dan Eky. Sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan dalam melakukan penangkapan.

Kedelapan: File keterangan Dedi Mulyadi bahwa ada saksi lain yang tidak dilakukan pemeriksaan sebagai saksi di kepolisian dan di pengadilan.

Kesembilan: Saka Tatal adalah korban pemaksaan keterangan at penyiksaan. Kesimpulan novum kesembilan adalah pada prinsipnya hakim harus menolak keterangan Saka Tatal yang diperoleh dari tindakan penyiksaan.

Kesepuluh: Penghapusan dua DPO oleh Polda Jawa Barat dan dibatalkannya penetapan tersangka Pegi Setiawan melalui sidang pra peradilan di PN Bandung beberapa waktu lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Negeri (PN) Cirebon menggelar sidang perdana terkait dengan upaya Peninjauan Kembali (PK) dari Saka Tatal, seorang yang telah divonis bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat pada 2016. Sidang dibuka terbuka untuk umum.

“Sidang terkait perkara ini adalah soal PK dari pihak pemohon (Saka Tatal), dan hal ini bukan rangkaian dari perkara sebelumnya. Hanya PK,” kata Hakim Ketua PN Cirebon Rizqa Yunia saat memimpin jalannya persidangan di PN Cirebon, Rabu (24/7/2024).

Saka mengatakan sidang tersebut dilaksanakan untuk menindaklanjuti adanya upaya PK, yang diajukan oleh pihak kuasa hukum Saka Tatal sejak tanggal 8 Juli 2024 ke PN Cirebon. Sidang ini, kata Rizqa, terbuka untuk umum karena pemohon kini sudah berusia dewasa dan statusnya bukan lagi sebagai anak berhadapan dengan hukum.

“Jadi sidang ini terbuka untuk umum. Kemudian di dalam perkara ini, tidak ada unsur kesusilaan. Pemohon yang saat ini juga sudah berusia dewasa,” ujarnya.

Rizqa menambahkan bahwa agenda utama dalam pelaksanaan sidang kali ini, yaitu pembacaan memori PK serta bukti baru atau novum yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal.

Sementara itu Farhat Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, mengatakan pengajuan PK dilakukan untuk memulihkan nama baik dari pemohon karena merasa tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky. Walaupun kliennya sudah dinyatakan bebas murni, pihaknya tetap mendorong agar proses PK terus dilakukan.

Farhat menjelaskan dalam sidang ini pihaknya melibatkan sekitar 13 pengacara, untuk membantu Saka Tatal agar pengajuan PK tersebut dikabulkan.

“Sidang ini sebagian besar telah menyelesaikan pembacaan memori PK yang mana akan ada penambahan. Isinya terkait penerapan hukum dan sebagainya,” ujar dia.

Selain itu, ia juga menyebutkan terdapat lebih dari 10 novum yang disampaikan dalam sidang tersebut untuk membuktikan kalau Saka Tatal tidak terlibat pada kasus pembunuhan Vina dan Eky. Farhat menyatakan novum tersebut berisi beberapa poin penting, yang salah satunya adalah mempertegas kalau penyebab kematian Vina dan Eki karena kecelakaan lalu lintas, bukan akibat pembunuhan.

“Kemudian ada juga novum yang mempertanyakan kekeliruan hakim sebelumnya saat menangani atau memvonis Saka Tatal. Kemudian berkaitan juga dengan penghapusan dua Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polda Jabar. Artinya perbuatan yang melanggar Pasal 340 KUHP tidak pernah ada,” ucap dia.

CIREBON, iNews.id - Kuasa Hukum Pegi Setiawan, Toni RM berharap sidang peninjauan kembali (PK) Saka Tatal akan bisa mengungkap kebenaran di balik kasus pembunuhan Eky dan Vina di Cirebon pada 2016 silam. Sidang PK ini berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Kota Cirebon, Rabu (24/7/2024) siang.

"Jadi kami berharap sidang PK Saka tatal ini akan terungkap kebenaran. Apakah benar pelaku-pelakunya itu 8 orang yang sudah divonis bersalah itu apakah tidak. Kami berharap kebenaran ini terungkap di sidang Saka Tatal," ujarnya saat menghadiri sidang PK tersebut, Rabu (24/7/2024).

Toni meminta masyarakat jika memiliki informasi mengenai kasus pembunuhan tersebut untuk tidak ragu menghubungi para kuasa hukum Saka Tatal.

Baca Juga

Jelang Sidang PK, Saka Tatal Dapat Dukungan Para Teman Semasa Kecil

"Makanya masyarakat kalau mempunyai info silakan disampaikan. Kemudian kami dari tim penasihat hukum Pegi Setiawan selalu dukung. Saling memberikan informasi apabila ada bukti-bukti baru atau informasi-informasi baru mengenai yang terkait dengan peristiwa pembunuan Vina-Eky," katanya.

Hal sama diungkapkan Sugianti Iriani, tim kuasa hukum Pegi Setiawan yang turut hadir pada sidang PK Saka Tatal. Menurutnya, kehadiran timnya untuk memberikan dukungan kepada Saka Tatal.

"Mau kasih support, doa aja buat Saka Tatal dan juga tim kuasa hukumnya semoga mereka optimistis PK-nya bisa dikabulkan dan kami pun ikut optimistis," ucapnya.

Sugianti meyakini Saka Tatal tidak bersalah dalam perkara ini.

"Ya kalau kita yakin dengan keterangan Saka Tatal, Saka Tatal tidak bersalah," ujarnya.

Editor: Donald Karouw

CIREBON, iNews.id - Tim kuasa hukum Pegi Setiawan turut menghadiri sidang Peninjauan Kembali (PK) Saka Tatal. Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Kota Cirebon, Rabu (24/7/2024).

Tim kuasa hukum Pegi Setiawan, Toni RM mengatakan, kehadiran di sidang ini untuk memberikan dukungan kepada Saka Tatal dan para tim penasihat hukum.

"Kami dari tim pengacara Pegi Setiawan hadir untuk mendukung, men-support secara morel untuk mengungkap kebenaran," ujar Toni.

Dia berharap, melalui Sidang PK ini bisa mengungkap kebenaran di balik kasus pembunuhan Eky dan Vina di Cirebon pada 2016.

"Jadi kami berharap di sidang PK Saka tatal ini akan terungkap kebeneran, apakah benar pelaku-pelakunya itu 8 orang yang sudah divonis bersalah itu apakah tidak, kami berharap kebeneran ini terungkap di sidang Saka Tatal," katanya.

Selain itu, dia meminta kepada masyarakat jika memiliki informasi mengenai kasus pembunuhan tersebut agar jangan ragu menghubungi para penasihan hukum Saka Tatal.

"Makanya masyarakat kalau mempunyai info silakan disampaikan. Kemudian kami dari tim penasihat hukum Pegi Setiawan selalu men-support, selalu memberikan informasi apabila ada bukti-bukti baru atau informasi-informasi baru mengenai yang terkait dengan peristiwa pembunuan Vina-Eky pada 2016 silam," ucapnya.

Hal yang sama juga disampaikan tim kuasa hukum Pegi Setiawan lainnya, Sugianti Iriani. Kehadirannya ini untuk memberikan dukungan kepada Saka Tatal.

"Mau kasih support, doa aja buat Saka Tatal dan juga tim kuasa hukumnya semoga mereka optimis PK-nya bisa dikabulkan dan kita pun ikut optimis," katanya.

Dia meyakini, Saka Tatal tidak bersalah dalam perkara Vina dan Eky. "Ya kalau kita yakin dengan keterangan Saka Tatal bahwa Saka Tatal tidak bersalah," capnya.

Editor: Kurnia Illahi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menemukan adanya cacat prosedur hukum. Bahkan, terjadi proses penganiayaan yang dilakukan penyidik kepada para tersangka selama proses penyidikan kasus kematian Vina dan Eky di Kota Cirebon, Jawa Barat (Jabar) pada 2016.

Ketua LPSK Brigjen (Purn) Achmadi mengatakan, temuan lembaganya itu setelah melakukan telaah dan interview langsung terhadap 15 nama yang mengajukan suaka dan perlindungan kepada LPSK. Adapun LPSK tidak menjelaskan secara detail siapa saja 15 orang tersebut.

"Berdasarkan penelaahan yang telah dilakukan (oleh LPSK), terdapat temuan-temuan kejanggalan. (Seperti) adanya pelanggaran ketentuan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dalam proses penyidikan, dan adanya indikasi kuat, atas dugaan penganiyaan dan penyiksaan atau perlakuan yang tidak seharusnya pada 2016," kata Achmadi di kantor LPSK, Jakarta Timur, Selasa (23/7/2024).

Menurut Achmadi, LPSK juga menemukan kuat informasi tumpang tindih atas kesaksian sejumlah pihak yang terlibat, yang memberikan informasi terkait kasus kematian sepasang kekasih sewindu yang lalu itu. "Terdapat inkonsistensi atau ketidaksesuaian antara keterangan beberapa terdakwa berkaitan dengan peran serta para pelaku," ujar Achmadi.

Dia mengatakan, dua temuan kejanggalan utama dalam pengusutan kasus kematian Vina dan Eky tersebut setelah LPSK melalui menelaah 15 pengajuan permohonan perlindungan dari pihak yang terkait kasus kematian Vina. Dari telaah dan wawancara langsung dari 15 pengaju suaka dan perlindungan tersebut, kata Achmadi, LPSK menerima permohonan terhadap Saka Tatal (ST), mantan terpidana kasus kematian Vina dan Eky.

LPSK dalam putusan majelis internal juga menerima permohonan perlindungan terhadap lima orang anggota keluarga Vina. Di sisi lain, LPSK menolak permohonan yang diajukan oleh sembilan nama lainnya.

Achmadi menyampaikan, majelis internalnya sudah bersidang dua kali pada Rabu (17/7/2024) dan Senin (22/7/2024). Dari 15 pengajuan permohonan tersebut, LPSK menyetujui memberikan perlindungan terhadap WO, MR, SA, SK, dan SL. "Menerima permohonan dari keluarga V (Vina), yakni WO, MR, SA, SK, dan SL dengan mendapatkan program bantuan rehabilitasi psikologis yang dikerjasamakan dengan DP3AKB Provinsi Jawa Barat melalui UPTD PPA Provinsi Jawa Barat," kata Achmadi.

Persetujuan perlindungan serupa, kata Achmadi, juga diputuskan untuk Saka Tatal. "Terkait permohonan ST, LPSK memutuskan untuk menerima permohonan pemenuhan hak prosedural, dan hak rehabilitasi psikologis," kata Achmad.

Saka Tatal adalah satu dari delapan yang dipidana dalam kasus kematian Vina dan Eky. Tujuh yang dipidana tersebut, saat ini masih mendekam di sel penjara untuk menjalani hukuman seumur hidup lantaran dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan. Sedangkan Saka Tatal, satu terpidana lainnya sudah bebas setelah menjalani hukuman delapan tahun penjara. Hal itu karena statusnya saat menjadi tersangka masih di bawah umur.

Selanjutnya, LPSK dalam putusannya juga menolak permohonan perlindungan terhadap sembilan pemohon. Tujuh orang yang ditolak permohonan perlindungannya adalah AR, SU, PS, MK, RU, TM, dan FR. Achmadi mengatakan, penolakan pemberian perlindungan terhadap tujuh orang tersebut lantaran dinilai tak memenuhi syarat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang LPSK.

"Para pemohon dalam memberikan keterangan dan informasi tidak konsisten, berubah-ubah, bersifat normatif, dan cenderung menutup-nutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa (kematian Vina dan Eky)," kata Achmad.

Adapun dua nama lain yang ditolak permohonan perlindungannya oleh LPSK, adalah LA dan SD. Achmadi menjelaskan, penolakan terhadap dua nama tersebut, lantaran dinilai belum adanya proses hukum terhadap keduanya. "Menolak permohonan LA dan SD dengan pertimbangan ketiadaan proses hukum saat ini, karena permohonan praperadilan atas Pegi Setiawan telah dinyatakan diterima oleh PN Bandung," ujar Achmad.

Permohonan perlindungan...

Namun LPSK memastikan, jika dilakukan pemeriksaan kembali terhadap LA dan SD dalam proses pemidanaan, keduanya dapat mengajukan permohonan perlindungan ulang. Kasus kematian Vina dan Eky di Cirebon 2016 masih menjadi isu penegakan hukum yang belum tuntas hingga sekarang.

Bahkan, kasusnya semakin 'runyam' setelah sejumlah pihak dari masing-masing kubu melakukan aksi saling lapor ke kepolisian, Hal itu terkait dugaan pidana lain-lain, seperti kesaksian palsu, dan penganiayaan, serta kekerasan.

Namun dalam proses hukum kelanjutan kasus tersebut memasuki tahap baru setelah salah-satu tersangka yang sempat masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) alias buronan, yakni Pegi Setiawan dibebaskan dari jerat hukum setelah gugatan praperadilannya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Kota Bandung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan suaka-perlindungan terhadap Saka Tatal (ST) mantan terpidana kasus kematian Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat (Jabar) 2016 lalu. LPSK dalam putusan majelis internal, juga menerima permohonan perlindungan terhadap lima anggota keluarga Vina.

Dalam putusannya, LPSK menolak permohonan yang diajukan oleh sembilan nama lain terkait kasus kematian sepasang kekasih sewindu lalu itu. Ketua LPSK Achmadi dalam siaran pers, Selasa (23/7/2024) menyampaikan, majelis internalnya sudah bersidang dua kali pada Rabu (17/7/2024), dan Senin (22/7/2024) atas 15 pengajuan permohonan perlindungan terkait kasus kematian Vina dan Eky.

Dari 15 pengajuan permohonan tersebut, LPSK menyetujui memberikan perlindungan terhadap WO, MR, SA, SK, dan SL yang merupakan anggota keluarga Vina. “Menerima permohonan dari keluarga V (Vina), yakni WO, MR, SA, SK, dan SL dengan mendapatkan program bantuan rehabilitasi psikologis yang dikerjasamakan dengan DP3AKB Provinsi Jawa Barat melalui UPTD PPA Provinsi Jawa Barat,” kata Achmad.

Persetujuan perlindungan serupa, kata Achmad, juga diputuskan untuk Saka Tatal (ST). “Terkait permohonan ST, LPSK memutuskan untuk menerima permohonan pemenuhan hak prosedural, dan hak rehabilitasi psikologis,” kata Achmad.

Saka Tatal adalah satu dari delapan yang dipidana dalam kasus kematian Vina dan Eky. Tujuh yang dipidana tersebut, saat ini masih mendekam di sel penjara untuk menjalani hukuman seumur hidup lantaran dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan. Sedangkan Saka Tatal, satu terpidana lainnya, sudah bebas setelah menjalani hukuman delapan tahun penjara karena statusnya saat menjadi tersangka masih di bawah umur.

Selanjutnya, LPSK dalam keputusannya juga menolak permohonan perlindungan terhadap sembilan pengaju. Tujuh orang yang ditolak permohonan perlindungannya adalah AR, SU, PS, MK, RU, TM, dan FR. Achmad mengatakan, penolakan pemberian perlindungan terhadap tujuh orang tersebut lantaran dinilai tak memenuhi syarat dalam pasal 28 ayat (1) UU 31/2014 tentang LPSK.

“Para pemohon dalam memberikan keterangan dan informasi tidak konsisten, berubah-ubah, bersifat normatif, dan cenderung menutup-nutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa (kematian Vina dan Eky),” kata Achmad.

Sidang perdana PK yang diajukan Saka Tatal, dijadwalkan mulai digelar pada Rabu (24/7/2024). Hal itu terungkap dari terbitnya surat panggilan sidang PK Nomor 1/Akta.Pid.PK/2024/PN.Cbn lo Nomor : /Pid.Sus-Anak/2016/Pn.Cbn, dari Mahkamah Agung RI.

Dalam surat itu disebutkan, sidang PK akan digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo Nomor 18, Kota Cirebon, pada Rabu, 24 Juli 2024 pukul 10.00 WIB. Salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhat Abas, menyatakan, akan menghadirkan sejumlah saksi dalam sidang pertama PK Saka Tatal tersebut. Dia juga mengajak masyarakat untuk hadir.

"Kami mengajak seluruh masyarakat Cirebon dan pencari keadilan untuk datang mendukung upaya Saka Tatal," ujar Farhat, pekan lalu.

Farhat mengungkapkan, melalui langkah PK, pihaknya berupaya untuk memulihkan kembali nama baik Saka Tatal. Begitu juga dengan harkat dan martabatnya, serta melepaskan Saka Tatal dari segala tuntutan dan hukuman.

Tak hanya itu, Farhat juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menangguhkan penahanan semua terpidana, yang divonis seumur hidup dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky.

"Kami menuntut dan meminta kepada Presiden RI untuk menangguhkan penahanan para terpidana yang dihukum seumur hidup semua, untuk dapat mengajukan PK pasca-dikabulkannya praperadilan Pegi," kata Farhat.

Jakarta: Pakar Hukum Boris Tampubolon memberikan pandangan terkait nasib Pegi Setiawan, mantan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat. Banyak pertanyaan muncul, bisakah Pegi menjadi tersangka lagi setelah menang praperadilan baru-baru ini?

Menjawab pertanyaan itu, Boris menyatakan sulit bagi penegak hukum menetapkan kembali Pegi sebagai tersangka. Dia merujuk Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

"Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah. Berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara," kata Boris melalui keterangan tertulis, Senin, 22 Juli 2024.
Meski begitu, Boris mengatakan tak menutup kemungkinan Pegi menjadi tersangka lagi. Dengan catatan, penyidik kepolisian memiliki bukti-bukti baru yang sah.

"Artinya, buktinya tidak boleh sama. Harus baru dan berbeda serta sah dari bukti-bukti yang sudah ada atau diperiksa sebelumnya,” kata penulis Panduan Memahami Masalah (Hukum) di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban itu.

Kritisi peradilan

Di kasus Vina ini, Boris juga mengkritisi peradilan yang seolah menetapkan keterangan saksi-saksi harus sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). "Secara hukum keterangan saksi sebagai bukti adalah keterangan yang saksi berikan secara bebas di sidang pengadilan dan di bawah sumpah. Bukan yang ada di BAP," kata dia.

Menurut Boris, keterangan para saksi itu harus sesuai dengan apa yang dia lihat, dengar, dan alami. Bukan sesuai dengan BAP.

"Jika benar saksi-saksi itu harus mengatakan sesuai BAP, maka tidak usah ada proses pengadilan dan pemeriksaan saksi-saksi lagi di pengadilan. Tersangka langsung saja divonis, tidak perlu ada proses pengadilan," kata pendiri kantor hukum Dalimunthe and Tampubolon Lawyers (DNT Lawyers) itu.

Pegi sempat ditetapkan sebagai tersangka dan juga otak dari pemerkosaan hingga pembunuhan Vina dan Eky. Pegi lantas mengajukan gugatan praperadilan dan dikabulkan PN Bandung, Jawa Barat. Alhasil, status tersangkanya dibatalkan demi hukum. Pegi kini telah dibebaskan dari tahanan.

Pakar hukum Boris Tampubolon. Foto: Dok Pribadi

Boris Tampubolon merupakan praktisi hukum dan pengacara berpengalaman. Dia dikenal sebagai pengacara para pengusaha, direksi perusahaan-perusahaan baik swasta maupun BUMN dalam kasus-kasus pidana umum, pidana korupsi, dan sengketa bisnis. Kiprahnya di dunia hukum semakin dikenal karena sering menangani perkara pidana besar dan rumit.

Dia mengawali kariernya sebagai asisten pengacara di LBH Jakarta, lembaga bantuan hukum yang didirikan oleh Alm Adnan Buyung Nasution. Kemudian, Boris menjadi pengacara di kantor milik pengacara senior Hotma Sitompoel LBH Mawar Saron. Setelah itu mendirikan kantor hukumnya sendiri, yakni Dalimunthe and Tampubolon Lawyers (DNT Lawyers).

(UWA)

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Lilis Sri Handayani, Muhammad Fauzi Ridwan

Salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky, Saka Tatal, telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) kasus tersebut. Jadwal sidang PK pun sudah ditentukan akan digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo Nomor 18, Kota Cirebon, pada Rabu, 24 Juli 2024 pukul 10.00 WIB.

Saka dalam berbagai kesempatan mengatakan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky. Dia mengungkapkan terpaksa mengaku karena sudah tak kuat menahan tindakan intimidasi dan kekerasan yang dilakukan polisi.

Untuk itu, meski sudah keluar dari penjara usai divonis delapan tahun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky, Saka dan tim kuasa hukumnya mengajukan PK kasus tersebut. Salah seorang tim kuasa hukum Saka, Titin Prialianti, mengatakan, kliennya itu sebelumnya pernah mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Menurut Titin, LPSK pun sudah beberapa kali melakukan wawancara dengan Saka. Jadwal terbaru wawancara adalah pada Jumat (19/7/2024).

"Dan baru saja saya terima undangan dari LPSK untuk Saka menjalani tes pemeriksaan psikologi besok (Jumat) di Bandung. Jadi saya akan mengantar Saka Tatal ke Bandung,’’ ujar Titin, Kamis (18/7/2024).

"Kenapa ini harus dilakukan? Karena Saka, dengan mohon maaf, perlakuan yang diterima di 2016 saat dia ditersangkakan sebagai pelaku pembunuhan dan pemerkosaan, kadang kalau diajak bicara masa lalunya itu, emosinya langsung naik, aura kemarahannya terlihat," kata Titin, menambahkan.

Padahal, dalam sidang PK nanti, pihaknya membutuhkan Saka Tatal dalam kondisi yang sangat tenang. Hal itu agar Saka bisa menuturkan dengan baik kesaksiannya.

"Kalau sekarang, kadang-kadang kalau diingatkan (peristiwa 2016), sudah emosi. Saya juga harus menenangkan dia dulu," ucap Titin.

Titin mengatakan, saat ditanyakan mengenai peristiwa 2016, kemarahan Saka kerap tersulut dan emosinya menjadi tidak stabil. Karenanya, penjelasan Saka terkadang sulit dicerna oleh orang lain.

"Itulah sebabnya kita meminta bantuan LPSK dan LPSK terbuka menerima Saka Tatal," jelas Titin.

Titin menambahkan, penanganan psikologis Saka Tatal tidak hanya dibutuhkan untuk keperluan sidang PK. Namun, juga untuk pemulihan psikologi Saka Tatal kedepannya supaya bisa lebih tenang dan mengontrol emosinya.

LPSK bakal melakukan asesmen terhadap Saka Tatal eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon tahun 2016 silam. Assesmen dilakukan dalam rangka tahapan permohonan perlindungan terhadap yang bersangkutan.

"Iya assesmen (Saka Tatal)," ucap Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati saat dikonfirmasi, Jumat (19/7/2024).

Sri menyebut pihaknya masih memproses permohonan perlindungan yang diajukan oleh Saka Tatal. Informasi yang dihimpun, proses asesmen akan dilakukan di Kota Bandung pada pukul 10.00 WIB.

Kuasa hukum Saka Tatal lainnya, Krisna Murti, menambahkan, dikabulkannya pra peradilan Pegi Setiawan, menjadi novum atau bukti baru dalam pengajuan PK Saka Tatal. Saka Tatal pun mengaku senang gugatan praperadilan Pegi dikabulkan oleh PN Bandung.

"Kami melihat bebasnya Pegi ini semakin terang buat kami. Akan ada kejutan-kejutan buat rakyat Indonesia terutama terkait novum PK kami," kata Krisna, pekan lalu.

Krisna menilai, kronologi peristiwa pembunuhan terhadap Vina nerupakan rangkaian yang sudah diatur oleh pihak kepolisian. "Di sini disebutkan adanya perkosaan, adanya pembunuhan, seperti yang diberitakan selama ini bahwa kejadiannya tidak seperti yang disampaikan dalam kronologis yang dirangkai," ucapnya.

Krisna mengatakan, dari awal proses penyidikan terdapat kejanggalan yang dilakukan oleh penyidik. Dia berharap, pengajuan Peninjauan Kembali Saka Tatal akan dikabulkan.

"Dengan dibebaskannya Pegi, bagaimana terhadap kasus 2016? Karena ini berkaitan dengan Saka yang sudah menjalani pidana ini dan itu ada dalam putusan hakim. Kami meragukan dari awal proses penyidikan ini sampai dengan adanya putusan, itu pasti sudah terencana dengan baik," ungkapnya.

Saka mengaku senang atas dikabulkannya pra peradilan yang diajukan Pegi Setiawan. "Ketika mendengar Pegi bebas, Alhamdulillah, Saka sangat senang. Karena melihat peristiwanya saja enggak jelas," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan tersangka pembunuhan Vina dan Eki di Kota Cirebon, Jawa Barat (Jabar) pada 2016, membongkar perilaku penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar yang menahannya. Sejak ditangkap dan ditahan pada 21 Mei 2024, Pegi harus berada di dalam jeruji sel Markas Polda Metro Jaya selama 49 hari.

Pegi yang bebas akibat putusan hakim Pengadilan Negeri Kota Bandung, karena penetapan tersangka tidak sah, pun membongkar perlakuan tidak manusiawi yang ia terima selama ditahan. Dia mengaku, bahkan untuk menunaikan sholat pun sangat sulit.

"Bahkan saya mau sholat juga, 'ya udah nanti sholatnya gini-gini'. Bahkan saya maksain, maksain diri buat sholat," kata Pegi dalam pengakuannya dalam siniar Akbar Faizal Uncensored dikutip Republika.co.id di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Pegi mengaku, terpaksa harus tayamum agar bisa sholat lima waktu. Hal itu karena ia dilarang untuk sekadar mengambil air wudhu. "Sholat itu seadanya, mau ngambil wudhu saya nggak dibolehin keluar. Jadi saya ngambil wudhu pakai debu saja yang dibawa, pakai debu terus," ujar Pegi.

Belum lagi, celana yang dipakainya sempat dirobek oleh petugas. Dia pun kesulitan untuk menunaikan sholat karena auratnya terbuka. Tidak kehilangan akal, Pegi mencari-cari kain demi bisa menutupi badan bagian bawah agar sholatnya sah.

"Pakai celana disobek, baju disobek, dibuang, sobek semua. Terus ya saya kan celana pendek bawahnya Pak, jadi saya terpaksa nyari kain yang tidak kepakai tuh. Saya terpaksa dilipatin buat nutupin dengkul, buat sholat gitu," kata Pegi.

Karena kondisi di dalam penjara juga tidak kondusif, Pegi pun lebih meniatkan diri untuk tetap bisa menunaikan sholat. Dia memasrahkan semuanya kepada Yang di Atas. "Ya saya sholat terbatas Pak. Saya nggak tahu kiblat arah mana, tapi saya yang terpenting hati saya saja Pak 'bismillah' gitu," ujar Pegi.

Barang Pegi masih disita...

Kuasa hukum Pegi Setiawan meminta sejumlah dokumen dan ponsel milik kliennya yang disita penyidik Polda Jabar agar dikembalikan. Pasalnya gugatan praperadilan atas penetapan tersangka Pegi di Pengadilan Negeri Kota Bandung telah dikabulkan pada Senin (8/7/2024).

"Dikembalikan barang bukti kepada pihak kami seiring dengan diputusnya persidangan praperadilan, dimana dalam persidangan pihak kami gugatan dikabulkan," ucap kuasa hukum Pegi, Muhtar Effendy kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, pascaputusan praperadilan, penyidik sudah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Namun, penyidik belum mengembalikan sejumlah barang bukti yang disita milik Pegi.

"Harusnya gak menunggu permohonan kami, oke kami tim akan merumuskan mengajukan permohonan tersebut kalau dalam beberapa hari ini polda tidak ada menghubungi kami," kata Muhtar.

Menurut dia, barang bukti yang disita milik Pegi, yaitu ijazah dua lembar, kartu tanda penduduk (KTP), surat izin mengemudi (SIM), dan kartu keluarga (KK). Selain itu, satu unit ponsel milik kliennya masih dibawa penyidik.

"Barang bukti yang diketahui bersama Polda Jabar melakukan konferensi pers pertama setelah ditangkap ijazah dua lembar, KTP, SIM dan kartu keluarga. Handphone belum menerima kabar bahwa handphone Pegi dikembalikan," ucap Muhtar.

Hakim tunggal Eman Sulaeman mengabulkan gugatan praperadilan terhadap penetapan tersangka Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon tahun 2016 silam. Total berkas putusan yang dibacakan hakim tunggal mencapai 115 halaman. "Mengadili, memutuskan mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan," ucap dia di ruang satu sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (8/7/2024).

Dia mengatakan penetapan tersangka Pegi dalam kasus tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Eman pun memerintahkan penyidik Polda Jabar untuk menghentikan penyidikan. "Membebaskan pemohon dari tahanan dan memulihkan hak pemohon," kata Eman.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) telah menerima pemberitahuan dari Polda Jabar terkait surat perintah penghentian penyidikan atau (SP3) kasus Pegi Setiawan pada 12 Juli lalu. SP3 tersebut tertanggal 8 Juli, persis di hari yang sama saat pembacaan putusan permohonan praperadilan Pegi Setiawan.

Seperti diketahui, gugatan praperadilan atas penetapan tersangka Pegi Setiawan dikabulkan Pengadilan Negeri Bandung. Hakim Eman Sulaeman memerintahkan Polda Jabar membebaskan Pegi Setiawan dan menghentikan penyidikan.

"Pada tanggal 12 Juli tahun 2024 tim jaksa telah menerima surat pemberitahuan penghentian penyidikan dari teman-teman penyidik polda tertanggal 8 Juli surat tersebut," ucap Kasipenkum Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya, Kamis (18/7/2024).

Setelah mendapatkan pemberitahun SP3 kasus Pegi Setiawan, kasipenkum mengatakan, jaksa penuntut umum akan memberikan pendapat. Selanjutnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) akan dikembalikan ke Polda Jabar.

"Penyidikan dari penyidik sudah memberhentikannya tapi pemberitahuannya baru diberitahukan kepada kami," kata dia.

Pihaknya akan menyerahkan SPDP kepada penyidik Polda Jabar dalam waktu dekat ini. "Kami akan memberikan nota pendapat membuat nota pendapat dari tim sehingga sikap kami dikembalikan ke teman penyidik," kata dia.

Sricahyawijaya mengatakan, keenam jaksa yang ditunjuk dalam kasus Pegi Setiawan masih bekerja dan baru mendapatkan surat SP3 dari Polda Jabar. Apabila para jaksa setuju kasus dihentikan, maka selanjutnya SPDP akan dikembalikan ke Polda Jabar.

"(Berkas) masih berada di teman penyidik," kata dia. Ia berharap masyarakat dapat mengetahui informasi proses tiap tahapan kasus Pegi Setiawan.

Euforia kebebasan Pegi pun terlihat dari banyaknya warga yang menyambut kepulangan Pegi ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Selasa (9/7/2024). Masyarakat bahkan ada yang sengaja datang dari luar Jawa Barat.

Namun, di tengah euforia atas kebebasan Pegi Setiawan, Hotman Paris, menyatakan, ada kemungkinan Pegi Setiawan bisa ditetapkan lagi sebagai tersangka. Pasalnya, Pegi belum bebas dari pokok perkara.

Menanggapi pernyataan Hotman Paris, salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Toni RM, menyatakan, kliennya itu tidak dapat ditersangkakan lagi. Dia menjelaskan, penetapan tersangka kliennya batal berdasarkan putusan praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024.PNBdg.

Toni menjelaskan, di dalam amar putusan pra peradilan Pegi Setiawan, pada poin lima menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon, yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon.

‘’Jadi berdasarkan amar putusan nomor lima itu berarti ini sudah tekunci. Berarti Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Eky tidak dapat ditersangkakan lagi, karena sudah terkunci di dalam amar putusan nomor lima tadi,’’ tegas Toni, Jumat (12/7/2024).

‘’Jadi segala keputusan atau penetapan lebih lanjut yang dilakukan oleh penyidik Polda Jabar nanti dinyatakan tidak sah, sudah terkunci,’’ ucap Toni.

Toni menambahkan, di dalam Pasal 83 KUHAP, putusan pra peradilan juga tidak dapat dilakukan upaya hukum. Dengan demikian, putusan pra peradilan atas nama Pegi Setiawan, yang menyatakan penetapan tersangkanya batal demi hukum, sudah final dan berkekuatan hukum tetap.

Toni mengungkapkan, berdasarkan putsuan praperadilan atas nama Pegi Setiawan, pihaknya selaku penasihat hukum Pegi Setiawan, telah mendapatkan tiga surat. Pertama, surat perintah penghentian penyidikan (SP3). ‘’Jadi penyidikan terhadap pemohon (Pegi Setiawan) itu dihentikan,’’ jelas Toni.

Kedua, surat pencabutan tersangka. Dengan adanya surat pencabutan tersangka, itu berarti status tersangka yang disandang oleh Pegi Setiawan telah dicabut. ‘’Jadi Pegi Setiawan bukan tersangka lagi,’’ terang Toni.

Ketiga, lanjut Toni, pihaknya juga mendapat surat perintah pengeluaran tahanan. ‘’Kami juga mendapatkan salinan bahwa penyidik telah memberitahukan kepada Kejati Jabar bahwa status tersangka (Pegi) telah dicabut, perkaranya untuk penyidikan tersangka Pegi Setiawan telah dihentikan,’’ katanya.

Toni pun mempersilakan penyidik Polda Jabar jika ingin melanjutkan pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eky. Namun, dia meminta agar penyidik menelusuri dan mengusut kasus tersebut dari awal lagi.

‘’Silakan penyidik kalau mau membuka lagi atau melanjutkan kasus Vina Eky, silakan telusuri lagi dari nol, silakan usut lagi, selidiki lagi dari nol karena banyak sekali kejanggalan pada putusan pengadilan atas nama delapan terpidana itu,’’ tukas Toni.