Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menggelar pertemuan Komite Aids to Navigation Fund (ANF) ke-31 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 6-7 November lalu. Pertemuan ini melibatkan sejumlah negara, seperti Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan hingga Arab Saudi.

Chairman sekaligus Kepala Distrik Navigasi Type B Tanjung Priok Mugen S Sartoto mengatakan forum ini dibentuk oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk mendorong kolaborasi antar negara dan para pemangku kepentingan dalam rangka memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di sepanjang Selat Malaka dan Singapura. Dia juga menekankan pentingnya peran ANF dalam memastikan keselamatan navigasi di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia.

Lebih lanjut, pertemuan ini merupakan bagian dari Cooperative Mechanism yang dibentuk pada tahun 2007 dan melibatkan pertemuan rutin untuk meningkatkan keselamatan navigasi di selat tersebut.

"Untuk itu, kami memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh negara kontributor atas kehadiran dan komitmennya untuk terus meningkatkan keselamatan navigasi di Selat Malaka sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia," kata Mugen dalam keterangannya, dikutip Kamis (7/11/2024).

Mugen mengatakan bahwa dalam pertemuan Komite ANF ini, Indonesia menyatakan komitmennya untuk mendukung ANF dan membahas proyek pemeliharaan serta penggantian sarana navigasi di selat tersebut.

Pada kesempatan tersebut, setiap perwakilan negara juga menyampaikan laporan pemeliharaan dan rencana kerja untuk tahun 2025. Selain itu, laporan work performance auditor terkait performa Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran di sepanjang Traffic Separation Scheme di Selat Malaka dan Singapura tahun 2024 juga turut dibahas.

"Dalam Sidang Komite ANF ini, Indonesia yang telah menjadi Sekretariat ANF sejak tahun 2022 hingga 2024, akan menyerahkan peran ini kepada Singapura untuk periode 2025-2026," imbuh Mugen.

Sebagai informasi, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan ANF ke-30 yang sebelumnya dilaksanakan di Labuan Bajo. Kesempatan itu dihadiri oleh perwakilan dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Malacca Strait Council, The Nippon Foundation, dan Witherby Publishing Group.

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet emiten pelayaran tengah karam seiring dengan kinerja laba yang jeblok PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) dan PT Temas Tbk (TMAS) per kuartal III/2024. Harga sahamnya pun sedang dalam tren merosot.

Berdasarkan laporan keuangan, kinerja laba SMDR turun 35,01% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi US$41,34 juta atau Rp651,14 miliar (asumsi kurs Rp15.748 per dolar AS) per kuartal III/2024. Pendapatan SMDR juga turun 7,12% yoy menjadi US$529,49 juta atau Rp8,33 triliun per kuartal III/2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Adapun kebijakan yang disahkan pada (28/10/2024) ini merevisi undang-undang pelayaran sebelumnya bertujuan untuk memperjelas keberlakuan asas pengangkutan barang atau penumpang atau asas cabotage demi menegakan kedaulatan pelayaran Indonesia.

"Sebagai respons dari perkembangan transportasi di bidang Pelayaran di Indonesia yang dinamis, dirasa perlu untuk melakukan revisi kembali terhadap Undang-Undang tentang Pelayaran dalam rangka sinkronisasi dengan materi Undang-Undang tentang Cipta Kerja serta untuk menjawab perkembangan, dan kebutuhan hukum di masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pelayaran," demikian beleid yang tertuang dalam ketentuan Umum, dikutip Senin (4/11/2024).

Selain itu, Undang-undang ini juga mengatur upaya pemerintah dalam mewujudkan biaya logistik yang efisien dan efektif, pemberdayaan terhadap pelayaran hingga rakyat.

Termasuk dalam meningkatkan daya saing dalam penyelenggaraan pelayaran Indonesia, hingga meningkatkan nilai logistik performance index (LPI), serta untuk memperjelas kelembagaan di bidang pelayaran.

Dalam beleid aturan itu juga tertuang, sejumlah pasal baru mulai dari aturan pemberdayaan angkutan laut hingga rakyat, pembinaan angkutan laut pelayaran hingga rakyat, hingga kegiatan pelayaran perintis yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Bahkan, terdapat 68 perubahan dengan 66 pasal yang baru pada revisi undang-undang pelayaran. Seperti asas cabotage dalam rangka keberpihakan pada angkutan laut nasional, usaha jasa terkait, tarif jasa kepelabuhan, efisiensi biaya angkut, pelayaran rakyat, pelayaran perintis, penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik.

Kemudian, penyediaan sarana dan prasarana Pelayaran-Perintis, Perlindungan Lingkungan Maritim, penyelenggara pelabuhan, kelembagaan yang berwenang melakukan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran, tata cara penahanan Kapal di Pelabuhan, penguatan pidana, dan pengaturan terkait ketentuan peralihan.

Tak hanya itu, terdapat perubahan juga terkait perizinan berusaha angkutan laut yang tertulis dalam pasal 29, yaitu badan usaha wajib memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran paling rendah GT 175.

Selain itu, untuk badan usaha yang khusus didirikan untuk melaksanakan kegiatan angkutan di perairan yang seluruh sahamnya dimiliki warga negara Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing dan membentuk perusahaan patungan atau melalui skema Joint Venture

Nantinya, skema ini bakal berjalan dengan berbentuk perusahaan angkutan di perairan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh badan usaha yang khusus didirikan untuk melaksanakan kegiatan di perairan.

Selain itu, perusahaan juga harus memiliki dan mengoperasikan kapal berbendera Indonesia dengan ukuran paling rendah GT 50.000 per kapal dan diawaki oleh awak warga negara Indonesia.

"Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (21 dapat dilakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing, badan hukum asing, atau warga negara asing," demikian isi pasal 33A.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Adapun kebijakan yang disahkan pada (28/10/2024) ini merevisi undang-undang pelayaran sebelumnya bertujuan untuk memperjelas keberlakuan asas pengangkutan barang atau penumpang atau asas cabotage demi menegakan kedaulatan pelayaran Indonesia.

"Sebagai respons dari perkembangan transportasi di bidang Pelayaran di Indonesia yang dinamis, dirasa perlu untuk melakukan revisi kembali terhadap Undang-Undang tentang Pelayaran dalam rangka sinkronisasi dengan materi Undang-Undang tentang Cipta Kerja serta untuk menjawab perkembangan, dan kebutuhan hukum di masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pelayaran," demikian beleid yang tertuang dalam ketentuan Umum, dikutip Senin (4/11/2024).

Selain itu, Undang-undang ini juga mengatur upaya pemerintah dalam mewujudkan biaya logistik yang efisien dan efektif, pemberdayaan terhadap pelayaran hingga rakyat.

Termasuk dalam meningkatkan daya saing dalam penyelenggaraan pelayaran Indonesia, hingga meningkatkan nilai logistik performance index (LPI), serta untuk memperjelas kelembagaan di bidang pelayaran.

Dalam beleid aturan itu juga tertuang, sejumlah pasal baru mulai dari aturan pemberdayaan angkutan laut hingga rakyat, pembinaan angkutan laut pelayaran hingga rakyat, hingga kegiatan pelayaran perintis yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Bahkan, terdapat 68 perubahan dengan 66 pasal yang baru pada revisi undang-undang pelayaran. Seperti asas cabotage dalam rangka keberpihakan pada angkutan laut nasional, usaha jasa terkait, tarif jasa kepelabuhan, efisiensi biaya angkut, pelayaran rakyat, pelayaran perintis, penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik.

Kemudian, penyediaan sarana dan prasarana Pelayaran-Perintis, Perlindungan Lingkungan Maritim, penyelenggara pelabuhan, kelembagaan yang berwenang melakukan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran, tata cara penahanan Kapal di Pelabuhan, penguatan pidana, dan pengaturan terkait ketentuan peralihan.

Tak hanya itu, terdapat perubahan juga terkait perizinan berusaha angkutan laut yang tertulis dalam pasal 29, yaitu badan usaha wajib memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran paling rendah GT 175.

Selain itu, untuk badan usaha yang khusus didirikan untuk melaksanakan kegiatan angkutan di perairan yang seluruh sahamnya dimiliki warga negara Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing dan membentuk perusahaan patungan atau melalui skema Joint Venture

Nantinya, skema ini bakal berjalan dengan berbentuk perusahaan angkutan di perairan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh badan usaha yang khusus didirikan untuk melaksanakan kegiatan di perairan.

Selain itu, perusahaan juga harus memiliki dan mengoperasikan kapal berbendera Indonesia dengan ukuran paling rendah GT 50.000 per kapal dan diawaki oleh awak warga negara Indonesia.

"Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (21 dapat dilakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing, badan hukum asing, atau warga negara asing," demikian isi pasal 33A.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Emiten penyedia layanan transportasi laut dan jasa pendukungnya, PT Temas Tbk (TMAS) menargetkan bisa mencetak laba sebesar Rp 1 triliun hingga akhir tahun ini.

Sekretaris Perusahaan Temas Marthalia Vigita mengungkapkan target laba ini seiring dengan target pendapatan sebesar Rp 5 triliun.

"Target pendapatan tahun 2024 sebesar Rp 5 triliun dengan dan target laba sebesar Rp 1 triliun, kurang lebih hampir sama dengan tahun lalu," ungkap Marthalia kepada Kontan, Selasa (29/10).

Marthalia menambahkan, untuk belanja modal, hingga saat ini TMAS telah menyerap 39% dari alokasi capital expenditure (capex).

"Capex yang dialokasikan tahun ini sebesar Rp 1,3 triliun. Hingga saat ini sudah terserap 39%, dialokasikan untuk pembelian kapal dan alat berat penunjang kegiatan operasional," tambah Marthalia.

Ia juga menambahkan menjelang tutup tahun, TMAS tetap optimistis prospek industri jasa kepelabuhanan dan maritim cukup baik.

Dengan faktor penyokong terkuat adalah situasi politik yang cukup stabil setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Dibandingkan pada semester I-2024, para pemilik barang cenderung menahan barang karena masih melihat situasi politik setelah pemilu," ungkapnya.

Menyambut tahun 2025, Marthalia juga bilang bahwa TMAS optimistis keadaan ekonomi Indonesia akan lebih baik dari tahun sebelumnya.

Untuk menangkap peluang di tahun 2025, perseroan sudah menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya kembali melakukan ekspansi armada.

"Kami berencana menambah beberapa kapal baru di tahun depan. Kemudian melakukan efisiensi operasional, dengan terus mengoptimalkan rute, memanfaatkan teknologi digital dan mengoptimalkan kegiatan bongkar muat di pelabuhan," jelasnya.

Dari sisi investasi, TMAS tambahnya juga sangat terbuka untuk bekerjasama dengan berbagai pihak agar dapat menambah nilai ekonomi pada produk atau jasa yang saat ini dimiliki perseroan.

"Kami selalu terbuka untuk invest di project yang menguntungkan, menambah value added terhadap bisnis Temas group dan sustainable untuk jangka panjang," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pelayaran Grup Humpuss milik Tommy Soeharto PT GTS Internasional Tbk. (GTSI) menorekhkan kinerja moncer sepanjang kuartal III/2024 usai membukukan kenaikan pendapatan dan laba bersih.

Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2024, yang dikutip Selasa (29/10/2024), GTSI melaporkan pendapatan usaha sebesar US$23,71 juta atau setara dengan Rp359,09 miliar (kurs jisdor Rp15.144 per dolar AS). Capaian tersebut naik 39,53% year on year dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US$16,99 juta.

Pendapatan usaha GTSI ditopang oleh pelanggan pihak ketiga sebesar US$23,65 juta dengan jasa sewa kapal paling banyak adalah gas alam cair. Sementara itu, pendapatan dari pihak berelasi hanya sebesar US$58,19 ribu .

Seiring dengan meningkatnya pendapatan, beban pokok perseroan sepanjang kuartal III/2024 juga meningkat 37,43% menjadi US$14,89 juta dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$10,83 juta.

Beban usaha GTSI juga turut meningkat dari sebelumnya sebesar US$345,08 ribu menjadi US$2,21 juta. Hal tersebut disumbang oleh peningkatan beban operasi dan kenaikan pendapatan operasi lainnya.

Adapun, laba kotor GTSI tercatat naik 43,22% menjadi US$8,81 juta atau setara Rp133,51 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$6,15 juta.

Setelah dikurangi berbagai macam beban yang dapat diefisiensikan, GTSI membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk senilai US$6,07 juta atau setara Rp92,01 miliar. Laba bersih tersebut naik 14,51% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya senilai US$5,30 juta.

Di sisi lain, GTSI membukukan total liabilitas sebesar US$46,18 juta atau turun dari posisi Desember 2023 yang tercatat sebesar US$46,18 juta. Rinciannya liabilitas jangka panjang tercatat sebesar US$31,61 juta dan liabilitas jangka pendek sebesar US$14,56 juta.

Adapun, ekuitas GTSI sepanjang 9 bulan 2024 tercatat naik menjadi US$66,71 juta, dibandingkan dengan posisi akhir tahun lalu sebesar US$61,63 juta. Kemudian total aset GTSI juga terpantau meningkat menjadi US$112,89 juta dibandingkan raihan kuartal III/2023 sebesar US$107,84 juta.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, investor.id – Sebagai media online yang kredibel di bidang ekonomi, terutama investasi dan keuangan, investor.id telah menjadi inspirasi bagi banyak orang dalam berinvestasi. Berikut 5 berita paling populer hingga Senin (28/10/2024):

1. Emiten Ini Laba Bersihnya Melonjak 603%, Ada Dividen Interim

Wintermar (WINS) laba bersihnya melonjak 603% di kuartal III. WINS juga umumkan pembagian dividen interim, berapa?

2. Harga Emas Antam (ANTM) Hari Ini Turun Signifikan

Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam pada Senin (28/10/2024) pukul 08.01 WIB turun signifikan, jadi berapa?

3. Harga CPO Bakal Terus Meroket, Apa Penyebabnya?

Harga CPO di Bursa Malaysia Derivatives diperkirakan akan terus meroket pada pekan depan, apa penyebabnya?

4. Hindari Dulu Saham Unilever (UNVR)

Saham Unilever (UNVR) terus bergerak dalam fase strong downtrend. Hindari saham UNVR sementara waktu, mengapa?

5. Target Harga Saham Sido Muncul (SIDO) Direvisi, Ada Apa?

Estimasi laba Sido Muncul (SIDO) direvisi, ada apa? Target harga saham SIDO juga direvisi. Simak penjelasannya.

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni buka suara soal gugatan 64 pensiunan di pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal upah dengan nilai total Rp 24,68 miliar. Gugatan tentang Perselisihan Upah yang Tidak Sesuai itu terdaftar dengan nomor perkara 279/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst.

“Karena akan berproses di pengadilan, hal-hal yang berkaitan dengan tuntutan tersebut akan kami sampaikan di muka pengadilan,” kata Manajer Komunikasi Korporasi Ditto Pappilanda saat dihubungi pada Ahad, 27 Oktober 2024.

Ditto mengatakan BUMN yang bergerak di bidang pelayaran itu akan menghormati gugatan dari 64 karyawan itu. Dia mengatakan perseroan akan mengikuti proses ini dengan baik.

“Kami menghormati proses hukum yang berjalan,” kata dia.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara gugatan ini akan disidangkan pada Kamis, 7 November 2024.

“Menyatakan Para Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian hak, dan uang pisah sesuai PKB PT. PELNI (Persero),” tulis isi gugatan 64 karyawan itu dalam SIPP, dikutip Senin, 28 Oktober 2024.

Adapun, 64 karyawan itu meminta PT Pelni membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian hak atas istirahat tahunan, 15 persen x pesangon, dan uang pisah kepada Para Penggugat total seluruhnya sejumlah Rp 24,684,602,407,00.

Rincian total upah 64 karyawan itu seperti berikut:

1. F in casu Penggugat 1 Rp594.170.130

2. MG in casu Penggugat 2 Rp343.279.540

3. RFS in casu Penggugat 3 Rp482.268.718

4. S in casu Penggugat 4 Rp1.169.162.033

5. Ml in casu Penggugat 5 Rp515.458.441

6. AES in casu Penggugat 6 Rp359.160.901

7. R in casu Penggugat 7 Rp299.634.074

8. AN in casu Penggugat 8 Rp602.391.912

9. HS in casu Penggugat 9 Rp303.151.621

10. M in casu Penggugat 10 Rp377.230.630

11. ER in casu Penggugat 11 Rp266.349.848

12. HP in casu Penggugat 12 Rp256.216.062

13. AJ in casu Penggugat 13 Rp337.504.465

14. KG in casu Penggugat 14 Rp304.796.600

15. YS in casu Penggugat 15 Rp301.402.733

16. K in casu Penggugat 16 Rp249.157.538

17. KA in casu Penggugat 17 Rp567.724.533

18. ES in casu Penggugat 18 Rp301.402.767

19. R in casu Penggugat 19 Rp301.402.733

20. W in casu Penggugat 20 Rp318.562.651

21. H in casu Penggugat 21 Rp299.634.074

22. BSP in casu Penggugat 22 Rp594.695.939

23. D in casu Penggugat 23 Rp301.402.733

24. IM, in casu Penggugat 24 Rp504.727.545

25. S in casu Penggugat 25 Rp334.158.414

26. AN in casu Penggugat 26 Rp409797.851

27. M in casu Penggugat 27 Rp475.385.385

28. JH in casu Penggugat 28 Rp373.243.299

29. S in casu Penggugat 29 Rp373.836.763

30. DS in casu Penggugat 30 Rp306.804.238

31. D in casu Penggugat 31 Rp583.445.515

32. ER in casu Penggugat 32 Rp337.504.465

33. SI in casu Penggugat 33 Rp304.796.600

34. TJ in casu Penggugat 34 Rp304.796.600

35. NN in casu Penggugat 35 Rp482.794.527

36. AP in casu Penggugat 36 Rp258.128.101

37. J in casu Penggugat 37 Rp355.575.802

38. AS in casu Penggugat 28 Rp1.024.097.269

39. I in casu Penggugat 39 Rp305.279.484

40. AZ in casu Penggugat 40 Rp301.402.733

41. AJK in casu Penggugat 41 Rp525.209.833

42. JP in casu Penggugat 42 Rp377.613.024

43. N in casu Penggugat 43 Rp266.827.874

44. RI in casu Penggugat 44 Rp249.715.122

45. IHS in casu Penggugat 45 Rp447.512.821

46. G in casu Penggugat 46 Rp377.230.630

47. PH T in casu Penggugat 47 Rp323.141.188

48. SW in casu Penggugat 48 Rp404.136.639

49. IS in casu Penggugat 49 Rp303.601.567

50. WMe in casu Penggugat 50 Rp278.600.551

51. AA in casu Penggugat 51 Rp299.634.074

52. ME in casu Penggugat 52 Rp299.634.074

53. BW in casu Penggugat 53 Rp592.210.275

54. II in casu Penggugat 54 Rp320.761.486

55. B in casu Penggugat 55 Rp383.759.514

56. N in casu Penggugat 56 Rp375.653.203

57. AH in casu Penggugat 57 Rp316.793.993

58. M in casu Penggugat 58 Rp258.128.101

59. AS in casu Penggugat 59 Rp317.128.605

60. AY in casu Penggugat 60 Rp241.604.981

61. AS in casu Penggugat 61 Rp304.796.600

62. S in casu Penggugat 62 Rp278.600.551

63. W in casu Penggugat 63 Rp304.796.634

64. S in casu Penggugat 64 Rp355.575.802

Tuzla, Istanbul (ANTARA) - Dalam dunia pelayaran, kapal yang mengarungi lautan luas seringkali dianggap berjenis kelamin perempuan. Bahkan dalam bahasa Inggris, kapal disebut dengan kata ganti "she" atau "her."

“Misalnya, orang akan berkata, she will depart atau her sail,” kata Wakil Presiden Technical Fleet Management Pertamina, I Gusti Ngurah Handiyana, saat mengunjungi Kapal Gamsunoro di Pelabuhan Tuzla, Istanbul, Jumat.

Sebagai pakar industri perkapalan, Ngurah berbagi alasan di balik tradisi ini.

“Setiap kali saya mengajar atau menyampaikan presentasi tentang kapal, saya sering memulai dengan kuis: Mengapa kapal dianggap seperti perempuan?” ujar alumnus Teknik Perkapalan ITS ini.

Ada beberapa alasan menarik di balik anggapan tersebut. Kapal, layaknya perempuan, membutuhkan perawatan dan perhatian agar selalu terlihat cantik.

Ia juga memiliki periode problem atau siklus tertentu, seperti jadwal docking setiap 2,5 atau lima tahun sekali yang tidak boleh diabaikan.

Maka, kru kapal dituntut untuk selalu menjaga kebersihan dan "memperindah" kapal agar tampil bersih dan anggun. Bentuk kapal yang ramping dan berlekuk feminin pun turut memperkuat asosiasi ini.

Lebih unik lagi, awak kapal yang selesai bertugas kadang menyebut kapal yang pernah berlayar bersama mereka sebagai “widow” atau "janda."

“Misalnya, mereka akan berkata ‘Itu janda Gamsunoro, atau janda Gunung Geulis,’” tambah Ngurah, merujuk pada hubungan kedekatan awak kapal dengan kapal yang pernah mereka nahkodai.

Ngurah visitasi ke Turki untuk memastikan docking Kapal Gamsunoro milik PT Pertamina International Shipping (PIS) berjalan dengan baik.

Kapal Gamsunoro merupakan salah satu kapal tanker atau kapal angkut minyak mentah berkapasitas 105.000 DWT andalan Pertamina yang melayani rute internasional.

Kapal yang pernah membelah laut merah dengan aman beberapa waktu lalu ini memasuki siklus perawatan rutin 5 tahun termasuk untuk upgrade teknologi agar semakin ramah lingkungan dan selalu dapat memenuhi standar internasional.

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Tripartite Technical Experts Group (TTEG) Meeting on the Safety of Navigation in the Straits of Malacca and Singapore, di Hotel Merusaka Nusa Dua, Bali dari 23 sampai dengan 24 Oktober 2024. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari 3 negara pantai, Indonesia, Malaysia dan Singapura, serta organisasi lainnya.

Pimpinan delegasi Indonesia yakni Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Captain Budi Mantoro menekankan pentingnya Selat Malaka dan Selat Singapura bagi pelayaran internasional sehingga pada tahun 1975, Indonesia, Malaysia dan Singapura membentuk forum TTEG.

Forum ini sebagai salah satu wujud komitmen ketiga negara pantai tersebut dalam menjamin keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim, serta untuk memfasilitasi pergerakan lalu lintas kapal di kedua Selat tersebut.

Sejak terbentuknya TTEG, menurut Budi, ketiga negara telah bekerja sama menghasilkan berbagai inisiatif, seperti aturan bagi pergerakan kapal di kedua Selat, Sistem Rute kapal yang tergabung dengan Skema Pemisahan Lalu Lintas/Traffic Separation Scheme (TSS), dan juga Sistem pelaporan kapal wajib/mandatory ship reporting system (STRAITREP).

"Inisiatif-inisiatif kunci tersebut sekarang ini telah diimplementasikan lebih lanjut di Selat Malaka dan Selat Singapura serta mendapatkan pengakuan dari komunitas pelayaran global," kata Budi, dalam keterangan tertulis, Kamis (25/10/2024).

Budi mengatakan, pada pertemuan ini Indonesia turut serta secara aktif membahas dan memberi masukan terkait keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan agenda lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Salah satunya, masukan tentang hasil studi untuk revitalisasi Data Center Marine Electronic Highway (MEH) yang telah diselesaikan pada tahun 2023.

"Adapun pekerjaan revitalisasi akan dimulai pada kuartal 1 tahun 2025. Selain itu, kami juga menyampaikan bahwa terdapat tantangan terkait dengan peralatan yang sudah ketinggalan zaman mengingat MEH Data Centre didirikan pada tahun 2012," ujar Budi.

Selain itu, Indonesia juga menyampaikan laporan penyelenggaraan Pertemuan Aids to Navigation Fund Committee ke 29 dan 30 hingga laporan penyelenggaraan pertemuan Co-operation Forum ke-15. Selepas pertemuan, acara dilanjutkan The 15th Meeting of the Project Coordination Committee Meeting (PCC) under the Co-operative Mechanism on the Straits of Malacca and Singapore.

Pada pertemuan ini, Indonesia melaporkan Straits Project 5 tentang kegiatan penggantian dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura. Sedangkan Malaysia melaporkan Straits Project 11 tentang Pengembangan Pedoman untuk Tempat Pengungsian bagi Kapal yang Membutuhkan Bantuan di Selat Malaka dan Singapura.

Selain itu, Singapura juga memberikan laporan tentang Straits Project 14, yakni Pengembangan Standar Operasi Prosedur (SOP) untuk penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Virtual di Selat Malaka dan Selat Singapura.

Budi mengatakan, proyek-proyek ini menunjukkan komitmen dan kolaborasi yang kuat antara tiga negara Pantai dan stakeholder terkait dalam menjaga keselamatan navigasi pelayaran dan melindungi lingkungan laut di Selat Malaka dan Selat Singapura.

"Pada kesempatan ini, saya tekankan kembali komitmen dan tekad Indonesia dalam meningkatkan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura, termasuk dalam mengembangkan proyek-proyek yang telah diinisiasi dalam forum ini," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Tripartite Technical Experts Group (TTEG) Meeting on the Safety of Navigation in the Straits of Malacca and Singapore, yang diselenggarakan di Bali pada Rabu (23/10/2024) hingga Kamis (24/10/2024).

Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari tiga negara pantai, yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura, dan sejumlah lembaga maritim.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Kenavigasian Budi Mantoro. Budi menekankan kembali pentingnya Selat Malaka dan Selat Singapura bagi pelayaran internasional.

Dengan demikian, pada tahun 1975, Indonesia, Malaysia dan Singapura membentuk forum TTEG sebagai salah satu wujud komitmen ketiga negara pantai tersebut dalam menjamin keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim, serta untuk memfasilitasi pergerakan lalu lintas kapal di kedua selat itu.

Dia menyatakan, sejak terbentuknya TTEG, ketiga negara pantai telah bekerja sama dengan baik menghasilkan berbagai inisiatif, seperti aturan bagi pergerakan kapal di kedua selat, Sistem Rute kapal yang tergabung dengan Skema Pemisahan Lalu Lintas/Traffic Separation Scheme (TSS), dan juga Sistem pelaporan kapal wajib/mandatory ship reporting system (STRAITREP).

“Inisiatif-inisiatif kunci tersebut sekarang ini telah diimplementasikan lebih lanjut di Selat Malaka dan Selat Singapura serta mendapatkan pengakuan dari komunitas pelayaran global,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Kamis.

Menurut Budi, pada pertemuan TTEG ini, Indonesia turut serta secara aktif membahas dan memberi masukan terkait keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan agenda lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

"Kami memberikan beberapa masukan antara lain tentang hasil studi untuk revitalisasi Data Center Marine Electronic Highway (MEH) yang telah diselesaikan pada tahun 2023. Adapun pekerjaan revitalisasi akan dimulai pada kuartal 1 tahun 2025. Selain itu, kami juga menyampaikan bahwa terdapat tantangan terkait dengan peralatan yang sudah ketinggalan zaman mengingat MEH Data Centre didirikan pada tahun 2012," terang Budi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Tripartite Technical Experts Group (TTEG) Meeting on the Safety of Navigation in the Straits of Malacca and Singapore, yang diselenggarakan di Bali pada Rabu (23/10/2024) hingga Kamis (24/10/2024).

Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari tiga negara pantai, yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura, dan sejumlah lembaga maritim.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Kenavigasian Budi Mantoro. Budi menekankan kembali pentingnya Selat Malaka dan Selat Singapura bagi pelayaran internasional.

Dengan demikian, pada tahun 1975, Indonesia, Malaysia dan Singapura membentuk forum TTEG sebagai salah satu wujud komitmen ketiga negara pantai tersebut dalam menjamin keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim, serta untuk memfasilitasi pergerakan lalu lintas kapal di kedua selat itu.

Dia menyatakan, sejak terbentuknya TTEG, ketiga negara pantai telah bekerja sama dengan baik menghasilkan berbagai inisiatif, seperti aturan bagi pergerakan kapal di kedua selat, Sistem Rute kapal yang tergabung dengan Skema Pemisahan Lalu Lintas/Traffic Separation Scheme (TSS), dan juga Sistem pelaporan kapal wajib/mandatory ship reporting system (STRAITREP).

“Inisiatif-inisiatif kunci tersebut sekarang ini telah diimplementasikan lebih lanjut di Selat Malaka dan Selat Singapura serta mendapatkan pengakuan dari komunitas pelayaran global,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Kamis.

Menurut Budi, pada pertemuan TTEG ini, Indonesia turut serta secara aktif membahas dan memberi masukan terkait keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan agenda lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

"Kami memberikan beberapa masukan antara lain tentang hasil studi untuk revitalisasi Data Center Marine Electronic Highway (MEH) yang telah diselesaikan pada tahun 2023. Adapun pekerjaan revitalisasi akan dimulai pada kuartal 1 tahun 2025. Selain itu, kami juga menyampaikan bahwa terdapat tantangan terkait dengan peralatan yang sudah ketinggalan zaman mengingat MEH Data Centre didirikan pada tahun 2012," terang Budi.

Selain itu, Budi menambahkan, Indonesia juga manyampaikan laporan penyelenggaraan Pertemuan Aids to Navigation Fund Committee ke 29 dan 30, laporan penyelenggaraan pertemuan Co-operation Forum ke-15, dan juga menjadi Chair pada Working Group yang membahas Inisiatif Baru tentang Sistem Rute dan Pelaporan Kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, bahwa selepas pertemuan TTEG, seluruh delegasi melanjutkan dengan mengikuti Pertemuan The 15th Meeting of the Project Coordination Committee Meeting (PCC) under the Co-operative Mechanism on the Straits of Malacca and Singapore.

“Pertemuan PCC ini dilaksanakan untuk melaporkan update dan mengkoordinasikan implementasi berbagai kegiatan proyek yang dilaksanakan dalam kerangka Co-operative Mechanism,” jelasnya.

Pada pertemuan ini, lanjutnya, Indonesia melaporkan Straits Project 5, yakni tentang kegiatan penggantian dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura.

Adapun Malaysia akan melaporkan Straits Project 11 tentang Pengembangan Pedoman untuk Tempat Pengungsian bagi Kapal yang Membutuhkan Bantuan di Selat Malaka dan Singapura, serta Straits Project 15 tentang Memastikan Keselamatan Maritim: Mitigasi Kecelakan Kapal Kontainer di Area Kritis di Selat Malaka dan Selat Singapura melalui Langkah-Langkah Efektif dan Kesiapsiagaan.

Selain itu, Singapura memberikan laporan tentang Straits Project 14, yakni tentang Pengembangan Standar Operasi Prosedur (SOP) untuk penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Virtual di Selat Malaka dan Selat Singapura.

Budi mengatakan, proyek-proyek ini menunjukkan komitmen yang kuat dan kolaborasi yang luar biasa antara tiga negara pantai dan stakeholder terkait dalam menjaga keselamatan navigasi pelayaran dan melindungi lingkungan laut di Selat Malaka dan Selat Singapura.

“Pada kesempatan ini, saya tekankan kembali komitmen dan tekad Indonesia dalam meningkatkan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura, termasuk dalam mengembangkan proyek-proyek yang telah diinisiasi dalam forum ini. Oleh karenanya, saya mengajak semua pihak yang terlibat untuk memberikan masukan yang berhargra dan bersungguh-sungguh dalam mensukseskan proyek-proyek yang ada,” tuturnya.