Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Mufti Anam, geram dengan kebijakan Apple, perusahaan pembuat iPhone, yang mensyaratkan adanya tax holiday atau pembebasan pajak korporasi selama 50 tahun jika ingin berinvestasi di Indonesia. Mufti menilai ketentuan ini keterlaluan.

Hal tersebut disampaikan Mufti dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Senin (4/11/2024). Mufti menyebut sudah layak iPhone diblokir dari Indonesia.

"Hari ini sedang ramai di media sosial soal bagaimana ternyata iPhone 16 dilarang masuk Indonesia Pak. Tapi, setelah kemudian kita buka alasan dari pemerintah, yaitu karena iPhone minta tax holiday 50 tahun. Emang gila ini Pak, iPhone ini Pak, memang sudah layak diblokir dari negara kita Pak," ujar Mufti dalam rapat.

Mufti berharap Kementerian BUMN dapat turun tangan mengatasi hal itu. Ia menyinggung Erick Thohir memiliki pengalaman berbasis internasional.

"Maka harapan kami, kami minta kepada Menteri BUMN, bapak ini kan jaringan luar biasa pernah menangani sepak bola kelas internasional. Maka kami harap bapak bisa turun tangan dalam hal ini agar kita tidak tergantung dengan namanya iPhone Pak," kata dia.

Ia menyayangkan ketentuan itu, padahal lanjut Mufti, iPhone telah meraup begitu banyak keuntungan dari masyarakat RI. Ia menekankan Indonesia jangan tanggung-tanggung untuk memblokir iPhone.

"Kita ini kemarin mikir Masyaallah mereka sudah menikmati begitu banyak duit dari rakyat Indonesia, tapi ternyata mereka mau investasi di sini saja minta syarat namanya tax holiday 50 tahun" ujar Mufti.

"Kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita Pak. Ini pelecehan kepada negara kita Pak," imbuhnya.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sriwijaya (UNSRI) telah mengambil langkah tegas terhadap MFR yang merupakan Wakil Ketua BEM Unsri 2024, yang diduga telah melakukan pelecehan verbal terhadap mahasiswi. Kepala Departemen Eksternal BEM UNSRI, Malik mengonfirmasi surat pemecatan dikeluarkan pada Sabtu 26 Oktober 2024 pukul 01.00 WIB setelah viral kasus pelecehan seksual pada Jumat 25 Oktober 2024 malam pukul 21.00 WIB. "Kami dari BEM UNSRI menolak keras segala bentuk kekerasan seksual, dan oleh karena itu, kami memutuskan untuk memecat yang bersangkutan dari posisi Wakil Ketua BEM," ujar Malik, saat dikonfirmasi, Sabtu 26 Oktober 2024. Ia menjelaskan bahwa pemecatan ini didasari oleh laporan yang diterima BEM terkait adanya kekerasan seksual secara verbal melalui media pesan dan panggilan video. "Saat ini juga Departemen Advokasi Mahasiswa BEM UNSRI juga sedang mendalami laporan dari korban yang mengaku mengalami kekerasan seksual tersebut, " kata dia. Untuk sementara, BEM berupaya melindungi korban yang juga merupakan mahasiswi UNSRI. Menurut Malik, langkah selanjutnya adalah menunggu keputusan dari pihak rektorat terkait apakah kasus ini akan diproses lebih lanjut secara hukum. "Kasus ini masih dalam penyelidikan. Kami juga terus menghubungi pihak rektorat dan para korban untuk menentukan langkah selanjutnya. Saat ini, kami sudah menerima pengaduan dari beberapa korban dan sedang mengumpulkan informasi lebih lanjut agar ke depannya kasus ini dapat ditangani dengan benar," kata dia. Malik juga menyebut departemennya akan terus mengupayakan perlindungan bagi korban, mengingat pelaku memiliki lingkaran pertemanan yang cukup kuat. "Kami berharap kasus ini bisa segera diselesaikan secara transparan dan memberikan keadilan bagi para korban," tambahnya. Dalam surat pemberhentian tersebut menyatakan bahwa keputusan ini diambil atas beberapa pertimbangan, diantaranya: 1. Pelanggaran berat kode etik: MFA dituding melakukan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi, yang dinilai sebagai pelanggaran berat terhadap norma dan aturan organisasi kampus. 2. Penyalahgunaan jabatan: Sebagai Wakil Ketua BEM, MFA dianggap menggunakan posisinya untuk melakukan tindakan yang merugikan anggota organisasi. 3. Pencemaran nama baik organisasi: Tindakan yang dilakukan MFA dinilai mencoreng nama baik BEM Unsri, sehingga diambil langkah tegas untuk menegakkan aturan. Keputusan pemberhentian ini juga disertai dengan pencabutan keanggotaan MFA dari organisasi serta penghapusan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari BEM Unsri. Pihak BEM juga menegaskan setelah keputusan ini berlaku, organisasi tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan oleh MFA.

Seorang pria diduga ODGJ melakukan pelecehan terhadap dua wanita di Kota Semarang. Ia sempat menjadi sasaran amukan massa sebelumnya diserahkan ke polisi.

Peristiwa itu terjadi di pinggir Jalan Prof dr Hamka tepatnya di sebelah kiri perum BPI Ngaliyan pada Kamis (24/10) sekitar pukul 20.00 WIB. Saat kedua korban bersama teman-temannya sedang berjalan kaki.

"Yang bersangkutan berpapasan dengan kelompok perempuan tersebut dan langsung mencolek pantat dan payudara dua perempuan dalam kelompok itu," ujar Kapolsek Ngaliyan, Kompol Indra Romantika, Jumat (25/10).

Korban kemudian berteriak dan langsung melarikan diri, namun pelaku justru terlihat santai. Dua orang saksi yang melihat peristiwa itu kemudian meminta bantuan warga.

"Pelaku berlari ke tengah jalan hingga tiba di depan Bank Mandiri Jrakah, tempat ia akhirnya berhasil diamankan oleh warga," jelas dia.

Petugas kemudian melakukan penggeledahan, dan ditemukan pisau yang terikat pada paha dengan tali rafia, serta sebuah sabit di karung yang dibawa pelaku. Pelaku juga menggenggam plastik berisi uang pecahan Rp 10.000 dan Rp 2.000 yang sudah dalam kondisi sobek-sobek.

"Saat dimintai keterangan, pelaku menjawab dengan tidak jelas dan sering berbicara ngelantur, sehingga pihak berwenang menduga kuat bahwa pelaku mengalami gangguan kejiwaan," kata Andre.

Saat ini pelaku diserahkan ke UPTD Among Jiwo Ngaliyan Semarang, untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil (RK), menegaskan komitmen apabila terpilih. Dia ingin fokus mengatasi masalah perundungan hingga pelecehan seksual yang terjadi Jakarta.

Dia mengaku permasalahan itu akan menjadi isu utama di 100 hari pertama bila terpilih jadi gubernur Jakarta.

Awalnya, Ridwan Kamil mendapat curhatan dari seorang pemuda saat acara kegiatan BARK (Bongkar Aspirasi Ridwan Kamil) di GOR Tanjung Priok, Sunter, Jakarta Utara, Sabtu (12/11). Pemuda itu menyampaikan kekhawatirannya perihal kasus pelecehan seksual di sekolah yang terjadi belakangan ini di Jakarta Utara.

"Mengenai kasus yang terjadi kemarin di SMK yang ada di Jakarta di daerah Pluit yang ada hampir 19, hampir 20 korban pelecehan seksual dari seorang guru," ujar pemuda tersebut kepada Ridwan Kamil.

Pemuda itu juga menyinggung soal data DPRD bahwa tahun 2023 ada 1.600 kasus pelecehan seksual. Ridwan Kamil lantas menjawab keluhan itu.

Ridwan Kamil mengatakan bahwa akan ada sistem pelaporan yang akan memberikan respons cepat dalam kurun waktu tak lebih dari 24 jam.

"Nanti kita ada sistem pelaporan yang cepat ya. Maksimal 24 jam harus ada respons jangan berlarut-larut. Yang namanya tadi stopper itu kan, yang bisa sampai ke meja gubernur," kata Ridwan Kamil.

Sementara untuk upaya pencegahannya, kader Golkar ini menyinggung program Car Free Night yang akan menyibukkan anak muda dalam mempersiapkannya serta anggaran Rp 200 juta per RW untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing, termasuk potensi kepemudaannya.

Lebih lanjut, Ridwan Kamil menuturkan akan mengadaptasi program lainnya. Misalnya seperti saat dia menjadi Gubernur Jawa Barat ada program Kemah Kebangsaan. Kemah itu diisi dengan materi tentang pancasila, tentang menghormati kemanusiaan, golongan.

"Semua pemuda yang jumlah organisasinya banyak itu, saya ajak camping 2 malam lah kira-kira," ujarnya.

Stopper adalah fitur aplikasi berbentuk pelaporan. Baik teman atau pihak mana pun yang melihat bisa melaporkan lewat itu. Ridwan Kamil mengeklaim fitur itu sukses di Jawa Barat.

Sebanyak 15 siswi SMKN 56 Jakarta Utara yang diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh guru mata pelajaran Seni Budaya berinisial H (40) telah membuat Laporan Polisi (LP) ke Polres Metro Jakarta Utara.

Para siswi itu kini sudah menjalani visum di rumah sakit.

"Itu kan kemarin kan baru bikin LP habis itu kan langsung visum di RSCM semua kurang lebih 15 orang," kata Kanit PPA Polres Metro Jakarta Utara, AKP Girhat Sijabat, kepada wartawan pada Rabu (9/10).

Girhat menambahkan, polisi sudah mulai melakukan rangkaian penyelidikan terkait kasus itu. Dalam waktu dekat, H pun bakal turut dimintai keterangan oleh polisi.

Selain itu, dalam proses penyelidikan, polisi sudah mendatangi SMKN 56 Jakarta Utara.

"Masih penyelidikan yang SMK," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, H berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). H sudah mengajar di SMKN 56 Jakarta selama sekitar 5 tahun.

Usai diduga melakukan pelecehan, H dipindah tugas ke Kantor Kecamatan Tanjung Priok.

Yandi Supriyadi (28), pengasuh Panti Asuhan Darussalam An'nur, Kunciran Indah, Pinang, Tangerang Kota, ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan/pelecehan seksual ke anak-anak asuh di sana.

Yandi kini masuk daftar pencarian orang (DPO). Polres Metro Tangerang Kota mengatakan pelaku masuk dalam DPO setelah proses pemanggilan yang dilakukan petugas kepolisian diabaikan sebanyak dua kali.

"Yandi Supriyadi telah dilakukan pemanggilan dua kali, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga, kami tetapkan dan dimasukkan ke Daftar Pencarian Orang. Saat ini sudah disebarkan untuk surat permohonan pencarian Saudara Yandi Supriyadi," kata Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, Selasa, (8/10).

Dalam kasus ini, polisi telah menangkap dan mengamankan dua pelaku lainnya yakni atas nama Sudirman dan Yusuf Baktiar setelah adanya pemeriksaan seorang korban dan 11 saksi. Sudirman merupakan ketua yayasan sedangkan Yusuf pengasuh di panti.

"Dua pelaku sudah kami amankan pada 30 September 2024, setelah petugas melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan pemeriksaan korban dan 11 saksi," ujarnya.

Atas kasus tersebut, para tersangka disangkakan Pasal 76 huruf e Jo Pasal 82 Undang-undang nomor 17, Tahun 2016, Tentang Penetapan PERPPU nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Mereka terancam penjara maksimal 15 tahun dan denda Rp 15 miliar.

Saat ini, total ada 7 korban yang melapor ke polisi. Pencabulan yang dilakukan pelaku adalah dengan melakukan sodomi dan menyuruh oral sex. Ada korban yang dicabuli sejak kecil/remaja.

Remaja laki-laki berusia 14 tahun di Kabupaten Gunungkidul diduga melakukan pelecehan kepada siswi SMP berusia 14 tahun.

Kasus ini terkuak setelah korban bercerita pada ayahnya tentang kejadian yang dialaminya di sebuah jalan di Kapanewon Ponjong pada 10 September lalu.

Pengakuan korban, dia dirangkul dan dipegang alat vitalnya oleh pelaku.

"Korban cerita ke bapaknya 1 Oktober," kata Kasat Reskrim Polres Gunungkidul, AKP Achmad Mirza, kepada wartawan, Selasa (8/10).

Lanjutnya pelaku dan korban ini diketahui tak saling mengenal.

"Tidak saling kenal," jelasnya.

Kasus ini telah dilaporkan ke kepolisian oleh orang tua korban. Polisi saat ini masih memeriksa sejumlah saksi terkait kasus ini.

Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul, Nunuk Setyowati, menyebut korban bukan pelajar SD tetapi sudah setingkat SMP.

Seorang guru mata pelajaran Seni Budaya di SMKN 56 Jakarta berinisial H (40) diduga melakukan pelecehan seksual kepada 15 siswinya. Belasan siswi itu melapor telah dilecehkan dengan cara dipegang tangan, bahu, paha, hingga mengusap kepala.

"Sesuai dengan pelaporan dari siswa, itu memegang tangan, memegang bahu, memegang paha, dan mengusap kepala," kata Kepala SMKN 56 Jakarta, Ngadina, kepada wartawan, Selasa (8/10).

Sementara dari hasil pemeriksaan, Ngadina menyebut pelaku hanya mengakui memegang tangan para korban. Pelaku memegang tangan korban dengan modus mengajarkan bermain alat musik angklung.

"Misalnya (saat) dia sedang mengajarkan memegang angklung. Nah, saat mengajarkan memegang angklung itu, memposisikan tangannya, tangan si anak-anak, dan tangan anak-anak dipegang," ucap dia.

Kini, H sudah tak lagi mengajar di SMKN 56 Jakarta dan sudah dipindahtugaskan ke Kantor Kecamatan Tanjung Priok. Sementara itu, siswi yang menjadi korban sudah diberi trauma healing.

Ngadina berharap kasus itu tak mengganggu kegiatan belajar mengajar di SMKN 56 Jakarta.

"Tetap belajar seperti biasa," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, H berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). H sudah mengajar di SMKN 56 Jakarta selama sekitar 5 tahun. Pasca diduga melakukan pelecehan, H dipindah tugas ke Kantor Kecamatan Tanjung Priok.

Guru Seni Budaya di SMKN 56 Jakarta berinisial H (40) diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 15 siswi. Aksi dugaan pelecehan seksual itu diduga dilakukan oleh pelaku di ruang kelas.

"Di lantai 2 (dilakukannya) di ruang kelas Seni Budaya," kata Kepala SMKN 56 Jakarta, Ngadina, kepada wartawan pada Selasa (8/10).

Adapun dugaan pelecehan seksual itu terungkap usai salah seorang siswi melapor pada seorang guru pada 3 Oktober 2024 lalu. Berdasarkan laporan itu, pihak sekolah melakukan penelurusan dan berujung pada penonaktifan H sebagai pengajar.

"Yang bersangkutan, tidak lagi mengajar di SMK Negeri 56 Jakarta," ucap dia.

Ngadina menambahkan, H sudah mengajar sebagai guru di SMKN 56 Jakarta selama sekitar 5 tahun. H berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Kurang lebih 5 tahun," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, kasus itu viral di media sosial X usai para siswa sekolah menuntut keadilan. Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta, Purwosusilo, menyebut H sudah dipindahtugaskan ke Kantor Kecamatan Tanjung Priok.

"Itu yang bersangkutan dinonaktifkan jadi guru, ditempatkan di Kantor Kecamatan Tanjung Priok. Jadi sudah ditangani, sedang berproses," kata dia.

Seorang guru mata pelajaran Seni Budaya di SMK 56 Jakarta Utara berinisial H (40), diduga melakukan aksi pelecehan seksual. Dari informasi yang dihimpun, terdapat sekitar 11 siswi di sekolah itu yang melapor menjadi korban.

Kasus itu pun viral di media sosial X usai para siswa sekolah menuntut keadilan.

Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta, Purwosusilo, memastikan pihak sekolah telah memanggil H untuk dimintai keterangan terkait kasus itu.

Hasilnya, H telah dinonaktifkan jadi guru dan dipindahtugaskan ke Kantor Kecamatan Tanjung Priok.

"Itu yang bersangkutan dinonaktifkan jadi guru, ditempatkan di Kantor Kecamatan Tanjung Priok. Jadi sudah ditangani sedang berproses," kata dia melalui sambungan telepon pada Selasa (8/10).

Purwosusilo menambahkan, H berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Belum diketahui H sudah dilaporkan ke polisi ataukah belum terkait kasus itu.

"Gurunya sekarang sedang ditempatkan di Tanjung Priok," ujar dia.

Sebanyak 12 laki-laki berusia 3 hingga 22 tahun menjadi korban pencabulan di Yayasan Panti Asuhan Darussalam An'nur, Kunciran Indah, Pinang, Tangerang Kota.

Pelakunya berjumlah 3 orang, yakni Sudirman (49) yang merupakan ketua yayasan panti asuhan, Yusuf Baktiar (30) pengasuh, dan YS alias Yandi atau Alif, pengasuh. Para pelaku merupakan homoseksual dan paedofil.

Korban yang sudah dewasa mendapat perlakuan biadab dari pelaku sejak masih kecil/remaja.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zaim Nugroho, mengatakan, tiga orang itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sudirman dan Yusuf sudah ditahan, sedangkan Yandi (YS) masih buron.

"Inisial YS yang juga pengasuh di panti tersebut dalam pengejaran. Telah kita tetapkan status daftar pencarian orang atau DPO," katanya di Rumah Perlindungan Sosial (RPS), Tangerang, Selasa, (8/10).

Para tersangka dijerat Pasal 76E Juncto Pasal 82 UU Perlindungan Anak dengan ancaman pidana minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun atau denda paling banyak Rp 5 miliar.

Kasus terkuak setelah salah satu korban bercerita kepada orang tua asuhnya. Orang tua asuh itu lalu melaporkan kasus ke polisi.

Kini belasan anak laki-laki itu dibawa ke Rumah Perlindungan Sosial (RPS) milik Dinas Sosial Kota Tangerang di Kecamatan Neglasari.

"Kita bisa tindak lanjut, menyelamatkan anak-anak kita setelah ada proses lanjut baik secara aturan dan hukum. Kita amankan mereka ke RPS Dinas Sosial," kata Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin, dalam keterangan tertulis, Minggu, (6/10).

Para korban nantinya akan menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan psikologis untuk mengetahui kondisi fisik dan psikis para korban.

"Pemeriksaan kesehatan kita periksa darah tentunya kemudian juga cek fisik, tentu nanti untuk melihat keseluruhan kesehatan anak-anak, mungkin ada hal-hal yang perlu penanganan lebih lanjut setelah pemeriksaan ini nanti akan kita tentukan langkah-langkahnya dan tentu tim medis yang akan menyampaikan," ujarnya.

Menurut korban, mereka disuruh melakukan oral seks oleh para kriminil dan disodomi.

Bocah perempuan berusia 11 tahun menjadi korban pelecehan dua kakek yang merawatnya di Cimahi, Jawa Barat. Ayah korban sudah meninggal dunia, sedangkan ibunya bekerja sebagai TKW.

Pelaku berinisial M (68 tahun) dan L (53 tahun). Perbuatan bejat mereka dilakukan rentang waktu 2022 hingga 2024.

“Antara korban dengan para pelaku ini tergolong masih saudara, ya. Kalau kita anggap masih sebagai kakek," kata Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto dalam keterangannya, Senin (10/7).

Aksi mereka terbongkar setelah korban mengadu kepada kakak dan gurunya. Keduanya langsung melaporkan kasus tersebut ke polisi pada Sabtu (5/10). Laporannya tercatat dengan nomor LP.B / 44 / X / 2024/ SPKT / POLSEK CILILIN / POLRES CIMAHI/POLDA JABAR.

"Korban tinggal di rumah mereka karena dititipi ibunya. Bapaknya sudah meninggal, sedang ibunya menjadi TKW. Yang melaporkan kakaknya,” ucapnya.

Tri mengatakan, korban mengalami pelecehan lebih dari sekali. Tersangka M melakukan perbuatan biadabnya sejak November tahun lalu, sementara L sejak akhir tahun 2022.

Keduanya beraksi di kediaman pelaku M, yang berlokasi di Kampung Tambakan Dusun Rt. 03 Rw. 04 Desa Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat.

Mengenai modus pelaku, L melakukan aksinya dengan meminjamkan telepon genggam kepada korban, dan dia menyuruh korban memainkan handphone itu di kamar sehingga bisa melakukan aksinya. Sementara M, melakukannya dengan modus mengiming-imingi uang kepada korban.

“Motif para pelaku ini tergiur dengan kemolekan tubuh korban. Korban sendiri berusia 11 tahun masih kelas 4 SD. Saat ini korban telah diamankan keluarganya,” ucap Tri.

Akibat perbuatannya, M dan L dijerat Pasal 81 dan atau 82 Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.