Jakarta -

Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) mendorong keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan di desa-desa tertinggal. Hal ini berkaca pada anggaran kementerian yang terbatas.

Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto menilai, kolaborasi dengan pihak luar perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pembangunan dan pengembangan potensi di desa. Setidaknya, ada 400 perusahaan yang akan dilibatkan dalam mendorong pembangunan desa di Indonesia.

"Kami sudah membuka forum kemarin, dua minggu lalu juga, ada 400 perusahaan CSR yang akan kita libatkan dalam pembangunan, khususnya daerah tertinggal," kata Yandri, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Peningkatan investasi desa dan kerja sama dengan korporasi merupakan salah satu di antara delapan rencana aksi yang menjadi fokusnya dalam beberapa waktu ke depan. Yandri mengatakan, dalam dua pekan ke depan ia bertemu dengan sejumlah mitra strategis.

"Dua minggu ke depan kami akan banyak pertemuan dengan pihak-pihak yang ingin men-support pembangunan desa, baik dari dalam maupun luar negeri. Jadi kami sudah banyak yang antre hasil komunikasi kami yang berguna untuk membangun desa," ujarnya.

Yandri mengatakan, saat ini tercatat baru ada 6.000 BUMDes yang mengelola wisata, sedangkan potensinya mencapai 27.000. Menurutnya, pengembangan potensi itu tidak bisa mengandalkan APBN mengingat anggaran yang sangat sedikit.

"Jangan hanya terpaku dengan dana desa, APBN, tapi kita diberi akal pikiran, teman yang banyak, itu bisa kita jadikan solusi terbaik," kata dia.

Inisiasi untuk menggeber kerja sama dengan swasta ini juga didukung dengan hasil kunjungannya dua pekan terakhir ke sejumlah daerah dalam rangka belanja masalah. Di sana, ia menemukan banyak desa-desa wisata yang berhasil mengembangkan ekonomi tanpa mengandalkan APBN.

Misalnya saja Desa Ngoran di Nglegok, Blitar, yang memproduksi Kendang Jimbe hingga bisa diekspor ke China dengan nilai Rp 17,5 miliar per tahun. Desa ini mendapat dukungan pemberdayaan dari Astra Internasional.

Kemudian ada juga Desa Kembangbelor di Mojokerto, Jawa Timur yang berkembang sebagai desa wisata Bernah De Vallei. Desa ini mampu berkembang tanpa mengandalkan uang negara.

"Mereka menggunakan patungan seluruh kepala keluarga di desa itu sehingga tiap bulan mereka mendapat dividen. Ada yang Rp 1,5 juta, Rp 2 juta per rumah. Bahkan saya sampaikan ke Pak Kades untuk kunjungan ke rumah orang miskin atau panti jompo, katanya nggak ada pak. Rumahnya bagus semua karena desa wisata," ujarnya.

Hal ini menurutnya menjadi bukti bahwa desa punya potensi besar yang bila dikembangkan oleh pihak yang tepat hasilnya luar biasa. Menurutnya, cara-cara seperti di desa-desa tersebut patut untuk direplikasi untuk pengembangan di desa lainnya.

"Saya sedang mapping apa yang bisa direplikasi potensi yang ada Indonesia. Tentu saya mohon bantuan, ayo kita guyub bagaimana memaksimalkan potensi yang terpendam. Saya dalam 2-3 bulan ini akan tidak banyak di Jakarta, besok kami ke Bengkulu, lanjut Lampung, Bangka Belitung, terus ingin kami belanja masalah dulu sehingga ketika ambil keputusan, langkah strategis diikuti politik anggaran, saya kira kita nggak salah," kata Yandri.

(shc/ara)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan tanggal 15 Januari sebagai Hari Desa. Ketentuan itu termaktub dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 23 Tahun 2024.

Keppres ini diteken Jokowi pada 31 Juli 2024. Hanya saja, penetapan Hari Desa tak menambah jatah hari libur bagi masyarakat.

"Namun hari desa bukan merupakan hari libur," tulis isi Keppres 23/2024 itu dikutip pada Jumat (2/8/2024).

Dalam Keppres itu, Presiden menyebut tiga hal dalam mempertimbangkan Hari Desa. Pertama, desa yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang langsung melayani masyarakat dengan segala keanekaragaman adat istiadat dan budayanya.

"Desa dianggap memiliki peran penting dalam pemerataan kesejahteraan dan memperkokoh bingkai NKRI," tulis isi Keppres 23/2024.

Pertimbangan kedua atas Hari Desa disebut memperkuat peran desa dan membangun pemahaman masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya agar menjadikan desa sebagai subjek pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pusat pertumbuhan dan kebudayaan daerah serta untuk mempublikasikan kemajuan desa.

"Dikatakan juga, perlunya ditetapkan Hari Desa untuk mengingatkan seluruh elemen bangsa bahwa desa merupakan unsur pemerintahan terdepan dan terdekat dengan masyarakat dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia," tulis isi Keppres 23/2024.

Dalan pertimbangan ketiga disebutkan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur secara komprehensif mengenai peran dan kedudukan desa pada tanggal 15 Januari 2014, merupakan momentum yang memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Hari Desa," tulis isi Keppres 23/2024.

Bandar Lampung: Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin mengatakan bahwa di Provinsi Lampung saat ini sudah tidak ada desa dengan status sangat tertinggal.

"Desa adalah faktor penunjang ekonomi daerah, dan salah satu fokus utama yang dilakukan dalam strategi pembangunan pedesaan adalah dengan mendorong perkembangan desa secara berkelanjutan," ujar Samsudin berdasarkan keterangannya di Bandar Lampung, Senin, 29 Juli 2024.

Ia mengatakan dari total 2.446 desa yang ada di Provinsi Lampung saat ini tidak ada lagi desa yang berstatus sangat tertinggal.

"Sebagian besar desa di sini sudah mengalami kemajuan signifikan, dengan status berkembang, maju, bahkan mandiri," ucap dia.

Samsudin mengatakan pihaknya memahami bahwa desa menjadi tulang punggung perekonomian dan sosial masyarakat di daerahnya. Sehingga, desa akan tetap menjadi fokus pembangunan sekaligus melakukan peningkatan sumber daya yang ada di desa.

Baca juga: Benyamin-Pilar Paparkan Keberlanjutan Pembangunan Tangsel di DPW NasDem Banten

"Untuk mendukung terus perkembangan desa, pada 2024, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan 100 persen desa di Provinsi Lampung menerapkan program smart village atau desa pintar," ucap dia.

Menurut dia, dengan penerapan program smart village sebagai sarana pelayanan publik di desa berbasis elektronik serta digital. Diharapkan bisa menciptakan sumber daya manusia di desa semakin mumpuni.

Perkembangan program smart village pada akhir 2023, sudah mencapai 97 persen dari total jumlah desa yang ada di Provinsi Lampung sebanyak 2.446 desa yang tersebar di 13 kabupaten, dan hanya tersisa 61 desa yang belum menerapkan smart village.

Desa-desa tersebut ada di Kabupaten Pesisir Barat, Tanggamus, dan Lampung Utara. Kendala 61 desa belum dapat maksimal menerapkan smart village, karena adanya kendala sinyal internet yang menghambat penerapan pelayanan desa berbasis digital.

Untuk mendukung penerapan smart village pemerintah daerah juga telah memberikan bantuan sebanyak Rp15,9 miliar. Dari bantuan tersebut, setiap desa akan memperoleh dana bantuan pengembangan program smart village sebesar Rp6 juta.

(MEL)