Jakarta -

Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) mendorong keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan di desa-desa tertinggal. Hal ini berkaca pada anggaran kementerian yang terbatas.

Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto menilai, kolaborasi dengan pihak luar perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pembangunan dan pengembangan potensi di desa. Setidaknya, ada 400 perusahaan yang akan dilibatkan dalam mendorong pembangunan desa di Indonesia.

"Kami sudah membuka forum kemarin, dua minggu lalu juga, ada 400 perusahaan CSR yang akan kita libatkan dalam pembangunan, khususnya daerah tertinggal," kata Yandri, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Peningkatan investasi desa dan kerja sama dengan korporasi merupakan salah satu di antara delapan rencana aksi yang menjadi fokusnya dalam beberapa waktu ke depan. Yandri mengatakan, dalam dua pekan ke depan ia bertemu dengan sejumlah mitra strategis.

"Dua minggu ke depan kami akan banyak pertemuan dengan pihak-pihak yang ingin men-support pembangunan desa, baik dari dalam maupun luar negeri. Jadi kami sudah banyak yang antre hasil komunikasi kami yang berguna untuk membangun desa," ujarnya.

Yandri mengatakan, saat ini tercatat baru ada 6.000 BUMDes yang mengelola wisata, sedangkan potensinya mencapai 27.000. Menurutnya, pengembangan potensi itu tidak bisa mengandalkan APBN mengingat anggaran yang sangat sedikit.

"Jangan hanya terpaku dengan dana desa, APBN, tapi kita diberi akal pikiran, teman yang banyak, itu bisa kita jadikan solusi terbaik," kata dia.

Inisiasi untuk menggeber kerja sama dengan swasta ini juga didukung dengan hasil kunjungannya dua pekan terakhir ke sejumlah daerah dalam rangka belanja masalah. Di sana, ia menemukan banyak desa-desa wisata yang berhasil mengembangkan ekonomi tanpa mengandalkan APBN.

Misalnya saja Desa Ngoran di Nglegok, Blitar, yang memproduksi Kendang Jimbe hingga bisa diekspor ke China dengan nilai Rp 17,5 miliar per tahun. Desa ini mendapat dukungan pemberdayaan dari Astra Internasional.

Kemudian ada juga Desa Kembangbelor di Mojokerto, Jawa Timur yang berkembang sebagai desa wisata Bernah De Vallei. Desa ini mampu berkembang tanpa mengandalkan uang negara.

"Mereka menggunakan patungan seluruh kepala keluarga di desa itu sehingga tiap bulan mereka mendapat dividen. Ada yang Rp 1,5 juta, Rp 2 juta per rumah. Bahkan saya sampaikan ke Pak Kades untuk kunjungan ke rumah orang miskin atau panti jompo, katanya nggak ada pak. Rumahnya bagus semua karena desa wisata," ujarnya.

Hal ini menurutnya menjadi bukti bahwa desa punya potensi besar yang bila dikembangkan oleh pihak yang tepat hasilnya luar biasa. Menurutnya, cara-cara seperti di desa-desa tersebut patut untuk direplikasi untuk pengembangan di desa lainnya.

"Saya sedang mapping apa yang bisa direplikasi potensi yang ada Indonesia. Tentu saya mohon bantuan, ayo kita guyub bagaimana memaksimalkan potensi yang terpendam. Saya dalam 2-3 bulan ini akan tidak banyak di Jakarta, besok kami ke Bengkulu, lanjut Lampung, Bangka Belitung, terus ingin kami belanja masalah dulu sehingga ketika ambil keputusan, langkah strategis diikuti politik anggaran, saya kira kita nggak salah," kata Yandri.

(shc/ara)

Jakarta -

Pengumuman! Harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi PT Pertamina (Persero) naik mulai hari ini Jumat 1 November 2024.

Harga BBM yang naik adalah Pertamax Green, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Sementara, harga Pertamax tetap.

Dikutip dari situs resmi Pertamina, harga Pertamax di DKI Jakarta, provinsi-provinsi di Pulau Jawa, hingga Bali dan Nusa Tenggara tetap Rp 12.100 per liter.

Sementara, untuk Pertamax Green naik dari Rp 12.700 menjadi Rp 13.150 per liter, Pertamax Turbo dari Rp 13.250 naik menjadi Rp 13.500 per liter. Selanjutnya, Dexlite dari Rp 12.700 naik menjadi Rp 13.050 per liter, dan Pertamina Dex dari harga Rp 13.150 menjadi Rp 13.440 per liter.

"Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," dikutip dari situs resmi Pertamina, Jumat (1/11)

Sementara harga BBM Subsidi yaitu Pertalite tetap Rp 10.000/liter, dan Solar subsidi (Biosolar) Rp 6.800/liter.

Berikut daftar harga baru BBM nonsubsidi Pertamina mulai 1 November 2024:

Aceh

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Pertamax: Rp 11,100
Dexlite: Rp 11.900

Sumatera Utara

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Sumatera Barat

Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 14.100
Dexlite: Rp 13.650
Pertamina Dex: Rp 14.020

Riau

Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 14.100
Dexlite: Rp 13.650
Pertamina Dex: Rp 14.020

Kepulauan Riau

Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 14.100
Dexlite: Rp 13.650
Pertamina Dex: Rp 14.020

Free Trade Zone (FTZ) Batam

Pertamax: Rp 11.500
Pertamax Turbo: Rp 12.800
Dexlite: Rp 12.450
Pertamina Dex: Rp 12.750

Jambi

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Bengkulu

Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 14.100
Dexlite: Rp 13.650
Pertamina Dex: Rp 14.020

Sumatera Selatan

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Bangka Belitung

Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 14.100
Dexlite: Rp 13.650
Pertamina Dex: Rp 14.020

Lampung

Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 14.100
Dexlite: Rp 13.650
Pertamina Dex: Rp 14.020

Jakarta

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Banten

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Jawa Barat

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Jawa Tengah

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Yogyakarta

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Jawa Timur

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Bali

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Nusa Tenggara Barat

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Nusa Tenggara Timur

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Kalimantan Barat

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Kalimantan Tengah

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Kalimantan Selatan

Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 14.100
Dexlite: Rp 13.650
Pertamina Dex: Rp 14.020

Kalimantan Timur

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Kalimantan Utara

Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 14.100
Dexlite: Rp 13.650
Pertamina Dex: Rp 14.020

Sulawesi Utara

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Gorontalo

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Sulawesi Tengah

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Sulawesi Barat

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Maluku

Pertamax: Rp 12.400
Pertamina Dex: Rp 13.730

Maluku Utara

Pertamax: Rp 12.400
Pertamina Dex: Rp 13.730

Papua

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Papua Barat

Pertamax: Rp 12.400
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Papua Selatan

Pertamax Rp 12.400
Dexlite: Rp 13.350

Papua Pegunungan

Pertamax Rp 12.400
Dexlite: Rp 13.350

Papua Tengah

Pertamax Rp 12.400
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Papua Barat Daya

Pertamax Rp 12.400
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

(hns/hns)

Jakarta -

Harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi keluaran PT Pertamina (Persero) resmi naik mulai 1 November 2024. Adapun harga BBM yang mengalami penyesuaian harga, yakni Pertamax Green, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Sementara, harga Pertamax tetap.

Dikutip dari laman resmi Pertamina, Kamis (31/10/2024), harga Pertamax di DKI Jakarta, provinsi-provinsi di Pulau Jawa, hingga Bali dan Nusa Tenggara tetap Rp 12.100 per liter. Sementara, untuk Pertamax Green naik dari Rp 12.700 menjadi Rp 13.150 per liter, Pertamax Turbo dari Rp 13.250 naik menjadi Rp 13.500 per liter. Selanjutnya, Dexlite dari Rp 12.700 naik menjadi Rp 13.050 per liter, dan Pertamina Dex dari harga Rp 13.150 menjadi Rp 13.440 per liter.

Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Sementara harga BBM Subsidi yaitu Pertalite tetap Rp 10.000/liter, dan Solar subsidi (Biosolar) Rp 6.800/liter.

Berikut daftar harga BBM nonsubsidi Pertamina mulai 1 November 2024:

Aceh

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Pertamax: Rp 11,100
Dexlite: Rp 11.900

Sumatera Utara

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Sumatera Barat

Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 14.100
Dexlite: Rp 13.650
Pertamina Dex: Rp 14.020

Riau

Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 14.100
Dexlite: Rp 13.650
Pertamina Dex: Rp 14.020

Kepulauan Riau

Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 14.100
Dexlite: Rp 13.650
Pertamina Dex: Rp 14.020

Free Trade Zone (FTZ) Batam

Pertamax: Rp 11.500
Pertamax Turbo: Rp 12.800
Dexlite: Rp 12.450
Pertamina Dex: Rp 12.750

Jambi

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Bengkulu

Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 14.100
Dexlite: Rp 13.650
Pertamina Dex: Rp 14.020

Sumatera Selatan

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Bangka Belitung

Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 14.100
Dexlite: Rp 13.650
Pertamina Dex: Rp 14.020

Lampung

Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 14.100
Dexlite: Rp 13.650
Pertamina Dex: Rp 14.020

Jakarta

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Banten

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Jawa Barat

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Jawa Tengah

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Yogyakarta

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Jawa Timur

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Bali

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Nusa Tenggara Barat

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Nusa Tenggara Timur

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Kalimantan Barat

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Kalimantan Tengah

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Kalimantan Selatan

Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 14.100
Dexlite: Rp 13.650
Pertamina Dex: Rp 14.020

Kalimantan Timur

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Kalimantan Utara

Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 14.100
Dexlite: Rp 13.650
Pertamina Dex: Rp 14.020

Sulawesi Utara

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Gorontalo

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Sulawesi Tengah

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Sulawesi Barat

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Maluku

Pertamax: Rp 12.400
Pertamina Dex: Rp 13.730

Maluku Utara

Pertamax: Rp 12.400
Pertamina Dex: Rp 13.730

Papua

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Papua Barat

Pertamax: Rp 12.400
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Papua Selatan

Pertamax Rp 12.400
Dexlite: Rp 13.350

Papua Pegunungan

Pertamax Rp 12.400
Dexlite: Rp 13.350

Papua Tengah

Pertamax Rp 12.400
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Papua Barat Daya

Pertamax Rp 12.400
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

(kil/kil)

Jakarta -

PT Timah Tbk (TINS) akan melakukan operasi dan produksi timah di Laut Beriga, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Timah sudah mengantongin Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk menjalankan kegiatan pertambangan.

Kementerian Kelauatan Perikanan (KKP) mengungkapkan Perairan Beriga masuk zona tambang, karena merupakan Kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.

"Ketika kawasan tersebut masuk zona pertambangan, pemilik IUP bisa mengajukan izin untuk mengelola kawasan tersebut dengan mengikuti aturan yang berlaku," kata Direktur Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Krishna Samudra, dikutip dari Antara, Selasa (22/10/2024).

Sebagai pemilik IUP, PT Timah kata dia bisa melaksanakan operasi dan produksi jika sudah memenuhi izin formil yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kalau perusahaan sudah memiliki izin usaha yang didalamnya sudah termasuk Amdal dan perizinan lainnya, tentu perusahaan bisa melaksanakan proses bisnis perusahaan," kata Wasekejen Dewan Pengurus Pusat Ikatan Advokat Indonesia, Penta Peturun, dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, terkait rencana penambangan timah yang dilakukan PT Timah masih mengalami dinamika. Hal ini harus disikapi secara bijak. Karena PT Timah yang merupakan perusahaan negara berkepentingan untuk mengelola sumber daya alam timah.

"Jika masyarakat takut terjadi pencemaran lingkungan, harus ada pembuktian dulu bentuk pencemaran lingkungan yang terjadi. Jika benar-benar terjadi maka masyarakat bisa melaporkannya. Nantinya Pemerintah sebagai pemberi izin akan memberikan evaluasi atau sanksi kepada PT Timah," ucapnya.

Menurutnya, PT Timah bisa membangun kemitraan dengan masyarakat untuk melaksanakan proses penambangan timah sehingga semua pihak bisa merasakan manfaat dari sumber daya alam yang dimiliki di kawasan tersebut.

Terkait konflik sosial yang terjadi di masyarakat, menurutnya PT Timah bisa membangun kemitraan dengan masyarakat agar bisa dilibatkan dalam proses bisnis penambangan timah.

Idealnya dalam kondisi ini, pihak-pihak terkait memberikan dukungan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata niaga penambangan timah yang sehat dan program-program kemitraan jasa penambangan antara pemegang IUP dengan masyarakat penambang.

"Harus dibangun komunikasi yang strategis dengan stakeholder, pemangku kepentingan, baik itu Pemerintah, masyarakat, maupun komunitas. Sehingga nantinya bisa menemukan kesepakatan bersama, karena secara aspek legal sudah dipenuhi," pesannya.

Lebih lanjut, Ia menyampaikan penambangan Timah di kepulauan Bangka Belitung, harus disikapi dengan semua pihak dapat menempatkan persoalan pada kepentingan publik dan kepentingan penyelamatan Aset Sumberdaya alam Indonesia.

Simak Video: Geliat Ekonomi Meningkat, PT Timah Bantu Membangun Negeri

[Gambas:Video 20detik]

(rrd/rir)

Jakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut masih ada satu Provinsi yang belum menyerahkan data lingkungan soal pertambangan. Koordinator Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara, Horas Pasaribu menjelaskan setelah UU No 3 Tahun 2020 berlaku, kewenangan IUP PMDN dialihkan ke pemerintah pusat.

Lalu, sejak tahun 2022 data pengelolaan lingkungan pun dialihkan ke pemerintah pusat. "Sejatinya sejak UU 3 ditetapkan di Juni 2020, pengalihan data itu seharusnya otomatis, tapi ya mohon maaf rata-rata provinsi belum siap mengalihkan data, kita tergantung kesiapan provinsi dan dimulai sejak 2022 sampai dengan November 2023," kata dia di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Dia menyebut, saat ini masih ada satu provinsi yang belum menyerahkan data. Lalu, dia menyebut, pihaknya tengah mendata perusahaan yang belum menempatkan jaminan reklamasi.

"Dan sampai sekarang, masih ada 1 provinsi yang belum mengalihkan data, belum siap. Jadi apakah dari IUP PMDN masih ada yang belum menempatkan jaminan reklamasi? Ini yang sedang kita sedang inventarisir," terangnya.

Ia mengatakan, provinsi yang belum menyetorkan data itu adalah Provinsi Bangka Belitung. "Provinsi Bangka Belitung. Dinasnya menyatakan belum siap," ungkapnya.

Pemerintah juga mengatur, perusahaan tambang mesti menempatkan jaminan reklamasi dalam kegiatan pertambangannya. Dana tersebut akan kembali ke perusahaan jika perusahaan telah melaksanakan reklamasi. Lantas, apakah ada perusahaan yang belum menempatkan dana tersebut.

Dia menjelaskan perlunya dibagi menjadi dua era yakni sebelum era Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 dan sesudah era UU No 3 Tahun 2020.

Sebelum era UU No 3 Tahun 2020, izin usaha pertambangan (IUP) dalam kategori Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Kontrak Karya (KK) beserta perpanjangannya yakni Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUP BUMN dan IUP Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Sedangkan IUP PMDN yang jumlahnya sangat banyak yang 3.000 lebih itu kewenangan provinsi," katanya.

Dia memastikan, untuk IUP yang berada di bawah pemerintah pusat telah melakukan kegiatan operasi produksi dan pembukaan lahan, telah menempatkan jaminan reklamasi.

(acd/kil)

Jakarta -

Kasus dugaan korupsi tata niaga timah masih terus bergulir. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mendakwa suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 300 triliun.

Berdasarkan surat dakwaan, kerugian negara ratusan triliun ini timbul dari pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Hingga kini, dasar perhitungan kerugian negara dalam kasus tersebut bisa dibilang masih jadi perdebatan.

Ketua Harian Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI), Eka Mulya Putra dengan tegas menyatakan, ada ketidakadilan dalam menghitung nilai kerugian negara, termasuk kerusakan lingkungan yang diperkirakan mencapai Rp 300 triliun, yang saat ini dibebankan kepada para terdakwa yang tengah menjalani persidangan.

Menurut Eka, hal ini sangat tidak adil karena beban kerugian tersebut tidak seharusnya sepenuhnya ditanggung oleh mereka yang kini sedang dalam proses hukum. Padahal, lanjut dia, penambangan timah di Bangka Belitung (Babel) sudah berlangsung sejak lama.

"Penambangan timah yang telah berlangsung bertahun-tahun di Bangka Belitung seharusnya tidak menjadi beban semata bagi mereka yang baru terlibat dalam pengusutannya dari tahun 2015 hingga 2022," ungkap Eka dalam keterangannya, Jumat (6/9/2024).

Ia menambahkan, meskipun ada persoalan dalam mengatasi dampak kerusakan lingkungan imbas aktivitas pertambangan, tidak adil jika seluruh tanggung jawab dibebankan di pundak para terdakwa saat ini.

Eka menggarisbawahi penambangan timah di wilayah tersebut telah dilakukan sejak zaman kerajaan Sriwijaya hingga zaman kolonial, yang menunjukkan bahwa masalah ini jauh lebih kompleks dengan sejarah yang panjang.

Sehingga, keberadaan penambang rakyat yang melakukan aktivitas penambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambanagn (IUP) milik PT Timah, tidak bisa serta merta dipandang sebagai aktivitas ilegal yang merugikan negara.

Mengenai kerja sama antara PT Timah dan pihak swasta, Eka menjelaskan bahwa MoU (Memorandum of Understanding) yang terjalin pasti didasarkan pada prinsip saling menguntungkan.

"Kerja sama yang telah bertahan lama pasti memiliki dasar keuntungan bagi semua pihak. Jika ada pihak yang dirugikan, kerja sama tersebut tidak mungkin bertahan selama ini," tegas Eka.

Ia menduga adanya masalah dalam tata kelola yang mungkin menyebabkan persoalan-persoalan baru seperti yang terjadi saat ini. Namun, Eka menegaskan bahwa kesalahan dalam tata kelola tidak bisa sepenuhnya dilimpahkan pada individu atau pihak tertentu.

"Masalah tata kelola menyangkut aturan dan regulasi yang berlaku, dan ini tidak bisa hanya disandangkan pada mereka yang saat ini terlibat dalam kasus tersebut," jelasnya.

Hal itu sejalan dengan pernyataan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan perkara tersebut sejauh ini.

Salah satunya datang dari eks Direktur Operasi dan Produksi PT Timah, Agung Pratama dalam persidangan yang menyatakan bahwa penambang ilegal itu sudah terjadi di wilayah Izin Usaha Penambangan (IUP) PT Timah jauh sebelum adanya kerja sama mitra smelter.

Agung mengatakan, pemerintah dan PT Timah selaku pemilik IUP pada sejumlah lokasi pertambangan di sana sebenarnya bukannya tinggal diam dan tak melakukan penertiban.

Diakui Agung, upaya penertiban terus menerus dilakukan. Bahkan proses hukum terhadap penambang liar juga terus dilakukan. Sayang, upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

Menjawab permasalahan tersebut, PT Timah membuat Langkah kemitraan kerja dengan para penambang tersebut dalam bentuk badan usaha berupa PT, CV, dan koperasi. Dalam menjalankan mitra kerja tersebut, sambung dia, kelompok penambang bekerja berdasarkan surat perjanjian kemitraan, serta surat perintah kerja dari PT Timah.

Sementara itu, untuk Izin Usaha Jasa Penambangan (IUJP), Agung berkata, hal tersebut berasal dari pemerintah daerah (pemda), yaitu gubernur Kepulauan Bangka Belitung. IUJP ini digunakan oleh para smelter, baik PT maupun CV dalam menjalankan kemitraan kerja dengan PT Timah.

Berkat kerja sama dengan smelter swasta ini, terungkap dalam persidangan bahawa sebenarnya kerja sama dengan smelter swasta tersebut secara nyata mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat dan perusahaan.

Data ini mengacu pada laporan ekspor logam dunia dari International Tin Association (ITA). Data menunjukkan bahwa ekspor logam Indonesia tetap stabil sekitar 80.000 ton pada tahun 2017 dan menurun sedikit menjadi sekitar 79.000 ton pada tahun 2019.

Ichwan Zuwardi menjelaskan perusahaan memiliki Program SHP (Sisa Hasil Pengolahan) adalah upaya untuk mengambil sisa hasil dari bekas tambang.

"Program SHP tidak melibatkan kegiatan penambangan baru. Hasil dari SHP berupa pasir timah dengan kadar rendah," ungkap Ichwan.

Ia menambahkan bahwa pasir timah dengan kadar rendah tersebut memerlukan proses tambahan untuk meningkatkan kadarnya, yang dikenal dengan istilah washing.

"Proses washing untuk meningkatkan kadar timah dalam pasir memerlukan biaya sekitar US$ 100-200 per ton," kata Ichwan.

Biaya ini mencerminkan tantangan dalam mengolah pasir timah yang dihasilkan dari Program SHP sebelum dapat digunakan dalam produksi logam timah.

Ketika ditanya tentang rencana reklamasi area bekas tambang, Ichwan menyebutkan, reklamasi tidak bisa serta merta langsung dilakukan. Ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan reklamasi area bekas tambang rakyat.

"Saya tidak dapat memastikan apakah seluruh area reklamasi seluas 400 hektar merupakan area yang ditambang oleh mitra penambangan PT Timah atau area SHP."

Ia menjelaskan bahwa alasan area SHP belum diprioritaskan untuk reklamasi adalah karena masih terdapat nilai keekonomian dari pasir timah yang dihasilkan.

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa jika area SHP direklamasi terlalu cepat, masyarakat mungkin akan membuka kembali area tersebut untuk mendapatkan sisa timah yang belum diolah.

Dengan fakta tersebut, tak heran banyak yang meragukan kebernaran soal perhitungan kerugian negara yang bernilai fantastis mencapai Rp 300 triliun itu.

(rrd/rir)

JAKARTA - Pj Gubernur Bangka Belitung, Safrizal, mengusulkan adanya kenaikan royalti timah dari 3% menjadi 5% kepada Presiden Jokowi. Usulan kenaikan royalti timah ini disampaikan usai pengarahan kepada gubernur seluruh Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) belum lama ini.

"Royalti hasil tambang timah yang hanya sebesar 3% sebagaimana diatur dalam PP Nomor 26 Tahun 2022 dirasakan belum proporsional. Sehingga tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan khususnya terkait lingkungan dan daya ungkit bagi kesejahteraan masyarakat Babel," ujar Safrizal pernyataan resmi, Kamis (15/8/2024).

Menurut dia, tata kelola niaga timah merupakan sektor utama yang sangat berpengaruh pada aktivitas perekonomian masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung. Sebaliknya, royalti hasil penambangan timah yang selama ini diterima dengan persentase 3 persen dirasa jauh dari angka ideal.

Berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah pusat selain menerima dividen atas saham 65 persen juga menerima 20 persen royalti dari besaran 3 persen hasil penjualan logam timah. Sisanya, terang Safrizal, sebesar 16 persen untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 32 persen untuk daerah penghasil, dan 32 persen untuk daerah yang berdekatan.

Dia berujar nilai itu sangat tidak sebanding dengan hasil penambangan yang diperoleh. Sebagai contoh, PT Timah yang menggarap 284.288,82 hektar atau meliputi 17,3% wilayah Bangka Belitung belum lagi bicara sektor swasta.

"Artinya, sebenarnya hanya 0,48% dari persentase 3% terhadap nilai total penjualan logam timah tiap tahunnya yang dibagikan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," jelasnya.

Dengan meningkatnya persentase royalti timah, diharapkan dapat menjadi faktor penyeimbang guna merealisasikan program-program rehabilitasi dan konservasi lingkungan. Demikian pula, hal ini dapat dijadikan faktor pendorong bagi stimulus perekonomian rakyat. Mengingat secara statistik, pertumbuhan ekonomi di Babel hanya tumbuh di kisaran angka 1,03 persen.

"Kesempatan bertemu ini kami manfaatkan betul untuk mengupdate kondisi riil di Bangka Belitung, termasuk penyampaian usulan kenaikan royalti timah di angka 5%. Respons sangat positif, dan insyaAllah dapat ditindaklanjuti di tataran kementerian dan dinas terkait," kata dia.

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Safrizal ZA mendukung penuh upaya dalam mengembalikan kejayaan lada dari Babel yang telah terkenal kualitasnya hingga seantero mancanegara.

"Lada dari Babel ini kan sudah dikenal oleh dunia dengan kualitasnya yang terbaik. Hal seperti ini harus kita galakkan untuk mengembalikan kejayaan lada. Kita dari pemerintah daerah harus mendukung dengan memberikan bantuan pupuk, obat-obatnya dan bibit lada yang berkualitas supaya hasilnya meningkat," ujar dia, dalam pernyataannya, Rabu (7/8/2024).



Dalam rangkaian kegiatan ini juga dilakukan penyerahan bantuan dari Pemprov Babel kepada Gapoktan Makmur Jaya Desa Nyelanding, berupa pupuk organik sebanyak 30.000 kg, fungisida 75 liter, serta Gapoktan Tani Makmur Desa Nyalanding berupa bibit lada sebanyak 12.000 batang dan pupuk organik 6000 kg.