Jakarta -

Penghentian sementara layanan InterActive QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) menyebabkan saldo milik para pelaku UMKM tertahan selama lebih dari 10 hari. Menanggapi hal ini, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan para pelaku UMKM tetap mendapat haknya terkait hal tersebut.

"Kami ingin mendengarkan klarifikasi dari InterActive QRIS, seperti apa terkait kendala teknis dalam layanan QRIS tersebut," kata Maman dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Hal ini disampaikannya pada Rapat Koordinasi dengan pihak PT Interaktif Internasional (InterActive QRIS) yang diadakan di Smesco Indonesia, Jakarta, Rabu (6/11). Rapat koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka memberikan penjelasan dan klarifikasi dari PT Interaktif Internasional kepada Menteri UMKM mengenai kendala teknis dalam layanan QRIS Interactive, yang sempat menghebohkan media sosial.

Sebelumnya, Maman secara personal juga sudah membahas dengan Kapolri terkait permasalahan penghentian sementara layanan InterActive QRIS.

Maman mengatakan Kementerian UMKM ingin menjaga dan melindungi pelaku UMKM agar tidak dirugikan. Sebab, mereka sudah dikenakan tarif MDR (Merchant Discount Rate) sebesar 0,7 persen pada penggunaan QRIS.

"Sehingga setelah pelaku usaha mengeluarkan kewajiban mereka, maka selayaknya mereka mendapatkan haknya (pencairan uangnya dengan cepat) dan mendapat pelayanan maksimal," katanya.

Maman menekankan sisi positif penggunaan QRIS bagi pelaku UMKM sangatlah besar dalam transaksi jual beli. Namun, ia meminta agar pencairan dana tidak terlambat.

Ke depan, ia berharap jika ada kendala, pemblokiran rekening Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) dapat dilakukan hanya kepada yang terindikasi saja, tidak semua rekening. Dengan begitu, hal tersebut tidak menyebabkan kerugian kepada pihak lain.

"Perlu juga dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak, agar permasalahan ini tidak terjadi lagi ke depan," katanya.

Di kesempatan yang sama, CEO InterActive QRIS Alex Surya Rahardjo menjelaskan kronologi penghentian sementara layanan InterActive QRIS tersebut.

Pada 16 Oktober lalu, PT Interaktif Internasional menerima surat pemberitahuan pelaksanaan pemblokiran rekening simpanan oleh Bank Mandiri atas dasar surat Polda Metro Jaya No.R/4310/X/Res.2./2024/Ditreskrimsus perihal Permintaan Penundaan Transaksi Debit milik PT Interaktif Internasional.

Rekening tersebut merupakan rekening tampungan dana mitra Merchant InterActive QRIS sebelum dilakukan settlement ke mitra Merchant. Indikasi pemberhentian layanan Open API QRIS dengan alasan ditemukan adanya aktivitas ilegal transfer dana oleh beberapa mitra Merchant InterActive QRIS.

Menurut Surat Klarifikasi dari PT InterAktif Internasional, InterActive QRIS bersama dengan PT FINNET INDONESIA terus berupaya memperjuangkan hak-hak Merchant InterActive QRIS agar dapat segera dilakukan settlement.

"Saat ini, rekening bank perusahaan telah dibuka kembali. Kami didampingi pengacara telah memenuhi panggilan dari Polda Metrojaya," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan pemeriksaan, dipastikan bahwa InterActive tidak terlibat dalam judi online dan menjalankan operasional sesuai hukum Indonesia. Pemblokiran sementara pada 16 Oktober 2024 telah dicabut dan mulai melakukan disbursement kepada seluruh merchant QRIS bertahap, mulai Senin 4 November hingga Selasa, 5 November 2024.

(akn/ega)

Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani menyesalkan insiden pemberhentian seratusan guru honorer di Jakarta secara sepihak melalui sistem ‘cleansing’ atau ‘pembersihan’. Puan minta pemerintah melakukan audiensi untuk mencari solusi adil.

“Saya sangat menyayangkan dengan adanya pemutusan kerja sama ratusan guru honorer DKI ini. Kami harap ada koordinasi yang intensif dari pemerintah untuk memberikan penjelasan dan solusi yang adil terhadap masalah tersebut,” kata Puan melalui keterangan tertulis, Kamis, 18 Juli 2024.

Pemerintah pusat, lanjut dia, bisa menjadi fasilitator demi keadilan bagi semua. Sebab, kata Puan, hal ini menyangkut nasib lebih dari 100 orang guru honorer yang telah berkontribusi terhadap pendidikan anak.
"Saya harap segera ada titik temu yang berkeadilan dan pembicaraan dapat dilakukan secara demokratis agar semua pihak dapat memahami posisi dan peran masing-masing,” ujar Puan.

Baca juga: P2G Bantah Disdik: Lebih dari Setengah Guru Honorer yang Dipecat Memiliki Dapodik

Puan mengatakan guru honorer merupakan tenaga pendidik yang memiliki keistimewaan sama dengan guru ASN. Ketua DPP PDIP itu juga mengingatkan bahwa jangan sampai hal ini berdampak pada kurangnya guru.

"Jangan sampai karena pemutusan kerja sama secara mendadak ini, sekolah akhirnya kekurangan tenaga pengajar yang pada akhirnya berdampak pada anak-anak kita,” ucap Puan.

Pemecatan guru honorer dengan istilah ‘cleansing’ itu juga tidak sesuai dengan semangat yang tengah dilakukan negara terkait perbaikan nasib guru honorer. Apalagi, lanjut Puan, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN.

“Artinya seharusnya nasib tenaga honorer, termasuk guru honorer, bisa membaik. Bukan justru mengalami kemunduran," tegas Puan.

(ABK)

Jakarta: Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar merespons kritikan mantan Menko Polhukam, Mahfud MD usai Hasyim Asy'ari diberhentikan sebagai Ketua KPU. Keputusan tersebut jangan sampai mengganggu tahapan Pilkada 2024.

"Itu (pemberhentian Hasyim) tidak mengganggu pelaksanaan Pilkada,” kara Muhaimin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyampaikan pemberhentian Hasyim harus menjadi pembelajaran. Komisioner KPU diminta berhati-hati.
“Ya masukan penting untuk KPU supaya betul-betul berhati-hati," ungkap dia.

Baca juga:Mahfud MD Minta Seluruh Komisioner KPU Diganti, Begini Respons Komisi II

Sebelumnya, Plt. Ketua KPU, Mochamad Afifuddin sudah memberikan respons atas kritik Mahfud. Ia menilai pernyataan Mahfud sebagai kritik bagi KPU.

“Ya kita semua menerima masukan ya kita berbenah dan kita pasti akan melakukan langkah-langkah lebih konkret nantinya untuk kegiatan pilkada ini,” tegas Afif.

Sebelumnya, mantan calon wakil presiden Mahfud MD menyoroti kualitas KPU setelah terungkapnya perbuatan asusila Hasyim Asy'ari. Ia menilai jajaran KPU tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada 2024.

"Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia," tulis Mahfud dalam akun X @mohmahfudmd, Senin, 8 Juli 2024.





(ABK)