Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memecah persoalan Koperasi dan UMKM yang semula berada di bawah lingkup Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM). Dengan demikian, nantinya akan ada Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

Politikus Golkar Maman Abdurrahman menjadi sosok yang disebut-sebut akan menduduki posisi sebagai Menteri UMKM era Prabowo. Hal ini diperkuat dengan kunjungannya bersama Budi Arie, calon Menteri Koperasi, menemui MenKop UKM Teten Masduki di kantornya hari ini, Jumat (18/10/2024).

Ditemui usai pertemuan, Maman enggan membeberkan secara rinci pembahasannya. Namun ia menekankan, Presiden Terpilih Prabowo Subianto punya harapan besar untuk pengembangan UMKM.

"Tunggu saja dulu 2-3 hari ke depan, baru nanti kita sampaikan (hasil pembahasan). Yang pasti ada harapan besar dari Pak Prabowo terkait optimalisasi, peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya di sektor UMKM," kata Maman, ditemui awak media di Kantor KemenKop UKM, Kuningan, Jakarta Selatan.

Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu alasan utama pemisahan persoalan Koperasi dan UMKM ke dalam dua kementerian berbeda. Dengan demikian, pekerjaannya bisa lebih fokus.

"Makanya ada kebijakan dipisahkan antara koperasi dan UMKM-nya, agar koperasi bisa fokus mengurusi koperasi dan UMKM fokus mengurus sektor UMKM yang kurang lebih ada 60 jutaan UMKM di seluruh Indonesia," ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa Prabowo memintanya untuk meneruskan apa yang sudah dibangun dan dijalankan di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Perintah dari Pak Prabowo, kita meneruskan apa yang sudah dibangun, dijalankan, dalam pemerintahan sebelumnya di bawah Pak Teten (MenKop UKM). Prinsipnya begitu," kata dia.

Maman menambahkan, dirinya bersama Budi Arie yang disebut-sebut akan menjadi Menteri Koperasi Era Prabowo itu baru akan mendiskusikan hal-hal lebih lanjut terkait pemisahan dua kementerian ini usai serah terima jabatan (sertijab).

"Sementara pembicaraan kita, nanti setelah pelantikan dan sertijab baru akan kita diskusikan," ujar Maman.

Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memecah persoalan Koperasi dan UMKM yang semula berada di bawah lingkup Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM). Dengan demikian, nantinya akan ada Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

Politikus Golkar Maman Abdurrahman menjadi sosok yang disebut-sebut akan menduduki posisi sebagai Menteri UMKM era Prabowo. Hal ini diperkuat dengan kunjungannya bersama Budi Arie, calon Menteri Koperasi, menemui MenKop UKM Teten Masduki di kantornya hari ini, Jumat (18/10/2024).

Ditemui usai pertemuan, Maman enggan membeberkan secara rinci pembahasannya. Namun ia menekankan, Presiden Terpilih Prabowo Subianto punya harapan besar untuk pengembangan UMKM.

"Tunggu saja dulu 2-3 hari ke depan, baru nanti kita sampaikan (hasil pembahasan). Yang pasti ada harapan besar dari Pak Prabowo terkait optimalisasi, peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya di sektor UMKM," kata Maman, ditemui awak media di Kantor KemenKop UKM, Kuningan, Jakarta Selatan.

Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu alasan utama pemisahan persoalan Koperasi dan UMKM ke dalam dua kementerian berbeda. Dengan demikian, pekerjaannya bisa lebih fokus.

"Makanya ada kebijakan dipisahkan antara koperasi dan UMKM-nya, agar koperasi bisa fokus mengurusi koperasi dan UMKM fokus mengurus sektor UMKM yang kurang lebih ada 60 jutaan UMKM di seluruh Indonesia," ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa Prabowo memintanya untuk meneruskan apa yang sudah dibangun dan dijalankan di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Perintah dari Pak Prabowo, kita meneruskan apa yang sudah dibangun, dijalankan, dalam pemerintahan sebelumnya di bawah Pak Teten (MenKop UKM). Prinsipnya begitu," kata dia.

Maman menambahkan, dirinya bersama Budi Arie yang disebut-sebut akan menjadi Menteri Koperasi Era Prabowo itu baru akan mendiskusikan hal-hal lebih lanjut terkait pemisahan dua kementerian ini usai serah terima jabatan (sertijab).

"Sementara pembicaraan kita, nanti setelah pelantikan dan sertijab baru akan kita diskusikan," ujar Maman.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Terpilih 2024, Prabowo Subianto bakal merombak banyak susunan kementerian, salah satunya pemisahan antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Pengamat Koperasi, Rully Indrawan menilai keputusan pemisahan Kementerian Koperasi dan UKM menjadi dua entitas yang berbeda ini hanya diwarnai oleh pertimbangan politik, daripada peruntukan mengembangkan UMKM ataupun koperasi dalam negeri.

"Sah-sah saja karena aturan undang-undangnya sudah membuka ruang untuk struktur gemuk," kata Rully pada Kontan.co.id, Selasa (15/10).

Rully yang juga Mantan Sesmenkop ini menilai setidaknya perlu alasan kuat untuk memisahkan Kementerian UKM dan Koperasi.

Selain itu, pihaknya juga berharap pemecahan ini bisa mengoptimalkan kerja-kerja di sektor UKM dan Koperasi kedepan.

Rully menilai setidaknya perlu ada tiga tindakan yang dilakukan usai pemisahan entitas ini. Pertama, meningkatkan level kementerian UKM dan koperasi menjadi salah satu prioritas di pemerintahan periode 2024-2029.

"Peningkatan ini akan berdampak lebuh luas, termasuk penguatan daya untuk koordinasi sumber daya yang saat ini ada di lintas kementerian/lembaga," urainya.

Kedua, peningkatan alokasi anggaran yang saat ini rata-rata hanya dikisaran Rp 1 triliun setiap tahunya. Anggaran ini menurutnya jauh dari cukup untuk memaksimalkan kerja-kerja program prioritas pengembangan UMKM dan Koperasi.

Anggaran untuk sektor UKM dan Koperasi juga dinilainya jauh lebih rendah daripada alokasi khusus untuk pendidikan yang mencapai Rp 400 triliun dan sektor kesehatan yang mencapai Rp 100 triliun.

"Padahal ketiganya sektor UKM, koperasi, pendidikan dan kesehatan penting untuk menaikan indeks pembangunan manusia (IPM)," urainya.

Ketiga, memastikan penempatkan menteri yang kapabel dibidangnya. Rully menegaskan sosok menteri penting untuk keberhasilan sektor UMKM dan koperasi kedepan.

"Jangan yang baru belajar, kemudian tahun awal melakukan banyak perubahan kurang taktis seolah di masa lalu tidak bekerja," tutupnya.

Muncul wacana pembentukan Kementerian Perumahan di era pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dengan demikian, persoalan perumahan akan terpisah dari Kementerian PUPR.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Zainal Fatah mengatakan, persoalan pemisahan kementerian belum terlalu banyak dibahas di lingkup Kementerian PUPR. Dalam masa transisi ini Prabowo sendiri telah menunjuk adiknya, Hashim Djojohadikusumo, sebagai Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih.

"Saya belum tau. Mungkin dengan pimpinan yang lain (sudah ada diskusi)," kata Zainal, ditemui usai RDP bersama Komisi V di Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Meski begitu, sudah ada skenario terkait dengan pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan Perumahan. Pemerintah sendiri nantinya juga akan merancang Rencana Strategis (Renstra) sebagai desain pembangunan untuk pemerintahan satu periode.

"Karena kan bagian pembangunan perumahan apa saja intervensinya, ada intervensi fisik membangun, ada pembiayaan. Karena tadi kan salah satu problem besar akses pembiayaan," ujarnya.

Di tengah isu pemisahan ini, anggaran Kementerian PUPR untuk 2025 turun menjadi Rp 75,63 triliun, dari Rp 140 triliun pada tahun 2024 ini. Zainal mengaku tidak tahu menahu apakah alasan penurunan anggaran ini ada hubungannya dengan rencana pemisahan kementerian atau tidak.

"Kita nggak tahu (ada hubungan atau tidak). Tapi seperti yang disampaikan Pak Menteri (Basuki) dulu, waktu kabinet baru 2014, angkanya kira-kira seperti itu. Tapi umumnya, biasanya, anggaran itu minimal. Pimpinan komisi 5 juga sama karena juga disiapkan untuk pemerintahan berikutnya, karena prioritasnya beda. Menurut saya ini mekanisme tata Kelola anggaran yang diperlukan," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, wacana pembentukan Kementerian Perumahan ini disinggung kembali oleh Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih, Hashim S. Djojohadikusumo. Katanya, Prabowo sudah menyetujui Langkah pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.

"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," kata Hashim, dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Menurutnya, hal ini sebagai bentuk komitmen Prabowo-Gibran untuk menggenjot pembangunan. Dalam rencana besarnya, pemerintahan berikutnya telah menyiapkan program 3 juta hunian per tahun. Program ini terdiri atas pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan.

"Kita akan membangun setiap tahun 2 juta unit rumah di pedesaan. Konstruksinya dipercayakan kepada UMKM Koperasi dan BUMDes. Perusahaan kontraktor konglomerat dilarang untuk masuk ke bidang ini!," ujarnya.

Sedangkan untuk mencapai target pembangunan 1 juta apartemen di kota setiap tahunnya, pemerintah akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Misalnya untuk di DKI Jakarta sendiri, program ini akan membidik kerja sama dengan PD Pasar Jaya.

"Kalau kita mau cepat bergerak, kita harus lihat mana ada lahan milik negara. Dan lahan milik negara akan nanti diutamakan untuk perumahan sosial, perumahan rakyat. Antara lain, 153 pasar milik PD Pasar jaya, milik DKI, itu nanti kita akan gandeng, kita akan bekerja sama, pemerintah pusat, Perumnas misalnya, kerjasama, kita akan nanti kita kembangkan," katanya.

Muncul wacana pembentukan Kementerian Perumahan di era pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dengan demikian, persoalan perumahan akan terpisah dari Kementerian PUPR.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Zainal Fatah mengatakan, persoalan pemisahan kementerian belum terlalu banyak dibahas di lingkup Kementerian PUPR. Dalam masa transisi ini Prabowo sendiri telah menunjuk adiknya, Hashim Djojohadikusumo, sebagai Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih.

"Saya belum tau. Mungkin dengan pimpinan yang lain (sudah ada diskusi)," kata Zainal, ditemui usai RDP bersama Komisi V di Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Meski begitu, sudah ada skenario terkait dengan pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan Perumahan. Pemerintah sendiri nantinya juga akan merancang Rencana Strategis (Renstra) sebagai desain pembangunan untuk pemerintahan satu periode.

"Karena kan bagian pembangunan perumahan apa saja intervensinya, ada intervensi fisik membangun, ada pembiayaan. Karena tadi kan salah satu problem besar akses pembiayaan," ujarnya.

Di tengah isu pemisahan ini, anggaran Kementerian PUPR untuk 2025 turun menjadi Rp 75,63 triliun, dari Rp 140 triliun pada tahun 2024 ini. Zainal mengaku tidak tahu menahu apakah alasan penurunan anggaran ini ada hubungannya dengan rencana pemisahan kementerian atau tidak.

"Kita nggak tahu (ada hubungan atau tidak). Tapi seperti yang disampaikan Pak Menteri (Basuki) dulu, waktu kabinet baru 2014, angkanya kira-kira seperti itu. Tapi umumnya, biasanya, anggaran itu minimal. Pimpinan komisi 5 juga sama karena juga disiapkan untuk pemerintahan berikutnya, karena prioritasnya beda. Menurut saya ini mekanisme tata Kelola anggaran yang diperlukan," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, wacana pembentukan Kementerian Perumahan ini disinggung kembali oleh Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih, Hashim S. Djojohadikusumo. Katanya, Prabowo sudah menyetujui Langkah pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.

"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," kata Hashim, dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Menurutnya, hal ini sebagai bentuk komitmen Prabowo-Gibran untuk menggenjot pembangunan. Dalam rencana besarnya, pemerintahan berikutnya telah menyiapkan program 3 juta hunian per tahun. Program ini terdiri atas pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan.

"Kita akan membangun setiap tahun 2 juta unit rumah di pedesaan. Konstruksinya dipercayakan kepada UMKM Koperasi dan BUMDes. Perusahaan kontraktor konglomerat dilarang untuk masuk ke bidang ini!," ujarnya.

Sedangkan untuk mencapai target pembangunan 1 juta apartemen di kota setiap tahunnya, pemerintah akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Misalnya untuk di DKI Jakarta sendiri, program ini akan membidik kerja sama dengan PD Pasar Jaya.

"Kalau kita mau cepat bergerak, kita harus lihat mana ada lahan milik negara. Dan lahan milik negara akan nanti diutamakan untuk perumahan sosial, perumahan rakyat. Antara lain, 153 pasar milik PD Pasar jaya, milik DKI, itu nanti kita akan gandeng, kita akan bekerja sama, pemerintah pusat, Perumnas misalnya, kerjasama, kita akan nanti kita kembangkan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Wacana Pemerintahan Prabowo-Gibran akan memiliki 40 kementerian menjadi polemik. Penambahan jumlah kementerian dari yang ada saat ini salah satunya dengan pemisahan.

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengamini bahwa hal itu sangat mungkin terjadi. Menurutnya, dibutuhkan fokus yang mendetil sehingga tak ada masalah apabila kementerian akan mengalami pemisahan atau penggabungan dengan lembaga Negara lainnya.

“Kalau Presiden berkepentingan dan menganggap bahwa itu harus hadir dalam rangka Indonesia lebih kuat, ada urusan apa? Ada pihak bilang bagi kursi atau bagi kue biar saja, makanya ikut politik supaya mengerti jangan hanya ngomong dan tidak mengerti apa-apa,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (2/8/2024).

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa isu pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan peleburan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menjadi pembahasan di Badan Legislasi DPR.

Meski begitu, dia mengatakan bahwa wacana pemisahan atau penggabungan kementerian/lembaga tersebut masih harus terus didiskusikan antara pihak eksekutif, legislatif, serta presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto.

“Itu kebutuhannya presiden terpilih, presiden Prabowo Subianto dan mas Gibran yang Wakil Presiden, jadi kalau itu [peleburan kementerian] diajukan untuk kepentingan kelancaran pemerintahan persiden terpilih apa yang salah dan itu dilakukan secara prosedur konstitusi yang benar,” pungkas Ngabalin

Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menegaskan bahwa sebenarnya pemerintahan Prabowo—Gibran tak perlu untuk melebur atau memisahkankan kementerian.

Menurutnya, peleburan kementerian atau menambahkan lembaga negara baru akan memberikan beban tambahan bagi Negara sehingga ke depannya justru berpotensi terjadinya tumpang tindih kebijakan antarkementerian.

“Itu lebih ke pemborosan anggaran, tidak efektif karena banyak urusan yang banyak bisa dipikirkan. Misalnya, urusan perumahan masih bisa diurus kok di PUPR. Sekarang saja sudah ada banyak lembang yang fokus di satu bidang. Jadi, kalau nanti dilebur akan ada tumpang tindih kebijakan dan visi pemerintah jadi tidak terimplementasi dengan baik,” tuturnya kepada Bisnis, Jumat (2/8/2024).

Trubus menekankan bahwa peleburan kementerian dan wacana penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 pada pemerintahan presiden terpilih 2024–2029 Prabowo Subianto merupakan urusan membalas jasa politik.

Padahal, dia menilai bahwa apabila tak ada penambahan kementerian akan memberikan penghematan anggaran sehingga tidak akan membebani keuangan Negara ke depan.

“Ini bagi-bagi jabatan karena ini persoalan politik. Justru tak boleh ditambah lebih baik diefisiensi saja, karena akan lebih menghemat, tetapi ya lebih ke politik, mereka yang menuntut kue jabatan sehingga akan tetap dilakukan oleh pak Prabowo. Dan saya melihat bahwa pak Prabowo kepentingan koalisi jadi 40 kementerian akan tetap dilaksanakan,” tandasnya.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai bahwa wacana tersebut akan menimbulkan terlalu banyak nomenklatur kementerian karena pemisahan fungsi.

Efeknya, kata Bhima pasti akan ada pelebaran belanja birokrasi. Padahal dengan jumlah kementerian lembaga yang ada sekarang. Mengingat, belanja pegawai tercatat mencapai Rp481,4 triliun dan belanja pegawai Rp410 triliun. Artinya basis belanja birokrasi pemerintah pusat lebih dari Rp890 triliun per tahun.

“Dengan adanya program populis seperti makan bergizi gratis maka ruang fiskal akan semakin sempit, bahkan bisa timbulkan masalah defisit APBN diatas 3%,” pungkas Bhima.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku tidak mempermasalahkan wacana apabila pemerintahan Prabowo-Gibran melebur Kementerian PUPR menjadi dua kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Dia menilai bahwa gagasan tersebut lumrah lantaran penggabungan atau pemisahan kementerian/lembaga negara sudah sering terjadi sejak dahulu.

"Kalau organisasi just vehicle, dulu saja bisa. Jadi ya enggak masalah," katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Apalagi, kata Basuki Kementerian PUPR sudah mengalami beberapa kali perubahan. Mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) pada 1968-1973. Lalu, berubah nama menjadi Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 1973-1999. Kemudian, pada 1999-2000, menjadi Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah.

Kendati demikian, Basuki belum mengetahui lebih lanjut apakah Kementerian PUPR jadi dipisah kembali atau sebaliknya di periode kepemimpinan selanjutnya.

"Saya belum tahu," tandas Basuki.

Adapun, gagasan pembentukan Kementerian Perumahan di pemerintahan Prabowo-Gibran mulanya disampaikan oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo.

Niatnya, bidang perumahan yang saat ini masih tergabung dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal dipisah. Hal ini seperti yang terjadi pada era orde baru.

Bahkan, Ketua MPR Bambang Soesatyo juga mengusulkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat (PR) dipisah di pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

Harapannya, Kementerian PUPR lebih mendominasi pembangunan infrastruktur jalan dibandingkan perumahan rakyat, padahal dua-duanya sama-sama penting.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diusulkan memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan PUPR sebaiknya dipecah menjadi dua kementerian yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.

Kementerian PUPR pun buka suara soal isu tersebut, Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja, menilai usulan tersebut tidak masalah jika dilontarkan. Sebab, setiap pemerintahan tentu mempunyai fokus tersendiri.

"Jadi, begini ya, kalau landscape kelembagaan itu tidak ada benar salah. Tergantung kebutuhan organisasi fokus dari pemerintahnya," kata Endra di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024).

Menurut Endra, salah satu bentuk nyata dari hal ini adalah perbedaan format Kementerian PUPR di berbagai negara. Ada yang menggabung Kementerian PU dengan Kementerian Tata Ruang, ada pula yang menggabung Kementerian PU dengan kementerian urusan lingkungan.

Oleh sebab itu, Endra mengaku enggan menilai wacana tersebut baik atau buruk. Semuanya tergantung terhadap kebutuhan dan fokus pemerintahan Prabowo-Gibran. "Jadi saya nggak lihat ini lebih bagus, tapi tergantung kebutuhan dan fokusnya apa," bebernya.

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengusulkan Kementerian PUPR dipisah. Hal ini disampaikan dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bekerja sama dengan Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPPERA), Rabu (29/5/2024).

Menurut Bamsoet, Kementerian PUPR baru dipecah karena instansi tersebut saat ini lebih mendominasi dalam pembangunan proyek infrastruktur jalan. Jika PUPR dipisah, ia meyakini pemerintah akan fokus untuk mewujudkan kebutuhan perumahan rakyat.

"Saya mendukung pemisahan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum, karena itu kebutuhan penting yang membutuhkan konsentrasi dari para menteri ke depan, tidak seperti hari ini yang leading adalah pekerjaan umumnya, pembangunan jalan segala macam infrastruktur tapi pembangunan perumahan rakyatnya akan sedikit terabaikan," jelasnya.