Pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meniadakan nomenklatur Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian yang sebelumnya dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sebagian tugas Kemenko Marves yang mengkoordinasikan bidang energi, investasi, dan pariwisata akan beralih di bawah kementeriannya.

"Alhamdulillah dapat amanat yang berat jadi kita perlu bekerja lebih keras. Apalagi ada perubahan konsentrasi dari kantor Kemenko karena saat ini energi, investasi juga masuk di bawah Kemenko (Perekonomian) dan pariwisata," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Dengan demikian tugas Airlangga saat ini bertambah mengkoordinasikan pengumpulan devisa hingga peningkatan investasi di Indonesia.

"Pesannya jelas harus mengumpulkan devisa, harus meningkatkan investasi, harus membuka lebih banyak lapangan kerja," tuturnya.

Perubahan itu akan membuat pergantian cakupan koordinasi di Kemenko Perekonomian sebagaimana dulu ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Dalam Perpres itu disebutkan bahwa Kemenko Perekonomian mengoordinasikan Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM).

Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki buka-bukaan tentang pemisahan kementeriannya menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM. Ia juga telah mengkonfirmasi nama-nama yang akan menduduki posisi sebagai pimpinan kementerian terkait.

Teten membenarkan bahwa Budi Arie Setiadi yang akan menggantikannya sebagai Menteri Koperasi. Sedangkan Maman Abdurrahman yang akan menduduki posisi sebagai Menteri UMKM.

Ia juga telah berkomunikasi dengan para calon menteri, baik Budi Arie maupun Maman Abdurahman menyangkut pemisahan Kementerian Koperasi dan UKM ini. Komunikasi ini diharapkan dapat memastikan kelancaran transisi sekaligus sinergi ke depannya.

"Tadi pagi saya sudah bicara dengan Pak Budi Arie yang akan ditempatkan di Menteri Kooperasi. Beberapa hari sebelumnya saya juga sudah bicara dengan Pak Maman dari yang akan di UMKM," kata Teten, di Kantor KemenKop UKM, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2024).

Teten juga menyatakan, akan membantu keduanya selama proses transisi dalam memisahkan sektor koperasi dan UKM. Hal ini termasuk juga dengan membawa keduanya bersinergi, meski sektor terkait kini dipisah.

Sementara itu, menurutnya, langkah perombakan struktur kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo, termasuk pemecahan kementerian. Hal ini menjadi bagian dari persoalan politik di pemerintahan yang akan datang.

"Presiden terpilih itu kan punya hak prerogatif," ujarnya.

Langkah ini sejalan dengan fokus Prabowo yang disebut-sebut punya cita-cita besar untuk memperbesar koperasi. Hal ini juga berkaitan dengan kakek Prabowo, Margono Djojohadikusumo, yang merupakan pelopor gerakan koperasi di Indonesia.

"Kita tahulah kakeknya beliau itu Pak Margono kan itu dulu ada buku yang ditulis oleh kakeknya. Itu antara perkembangan kooperasi antara tahun 1930 sampai tahun 40, saya sudah baca dan beliau dulu sebagai pengawas kooperasi," ujar Teten.

Selain itu, menurut Teten, koperasi merupakan alat konsolidasi agregasi bagi usaha-usaha mikro seperti pertanian. Dengan demikian, koperasi punya potensi besar untuk turut serta menggeber pertumbuhan ekonomi.

"Selama ini kita menggunakan kooperasi itu sebagai alat konsolidasi agregasi bagi usaha-usaha mikro, terutama misalnya di sektor pertanian, di agrikultur, di jaringan retail juga. Saya lihat di dunia benar-benar bisa lewat kooperasi. Jadi potensinya itu saya kira meskipun dipecah saya kira akan bisa disinergikan," kata Teten.

Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memecah persoalan Koperasi dan UMKM yang semula berada di bawah lingkup Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM). Dengan demikian, nantinya akan ada Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

Politikus Golkar Maman Abdurrahman menjadi sosok yang disebut-sebut akan menduduki posisi sebagai Menteri UMKM era Prabowo. Hal ini diperkuat dengan kunjungannya bersama Budi Arie, calon Menteri Koperasi, menemui MenKop UKM Teten Masduki di kantornya hari ini, Jumat (18/10/2024).

Ditemui usai pertemuan, Maman enggan membeberkan secara rinci pembahasannya. Namun ia menekankan, Presiden Terpilih Prabowo Subianto punya harapan besar untuk pengembangan UMKM.

"Tunggu saja dulu 2-3 hari ke depan, baru nanti kita sampaikan (hasil pembahasan). Yang pasti ada harapan besar dari Pak Prabowo terkait optimalisasi, peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya di sektor UMKM," kata Maman, ditemui awak media di Kantor KemenKop UKM, Kuningan, Jakarta Selatan.

Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu alasan utama pemisahan persoalan Koperasi dan UMKM ke dalam dua kementerian berbeda. Dengan demikian, pekerjaannya bisa lebih fokus.

"Makanya ada kebijakan dipisahkan antara koperasi dan UMKM-nya, agar koperasi bisa fokus mengurusi koperasi dan UMKM fokus mengurus sektor UMKM yang kurang lebih ada 60 jutaan UMKM di seluruh Indonesia," ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa Prabowo memintanya untuk meneruskan apa yang sudah dibangun dan dijalankan di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Perintah dari Pak Prabowo, kita meneruskan apa yang sudah dibangun, dijalankan, dalam pemerintahan sebelumnya di bawah Pak Teten (MenKop UKM). Prinsipnya begitu," kata dia.

Maman menambahkan, dirinya bersama Budi Arie yang disebut-sebut akan menjadi Menteri Koperasi Era Prabowo itu baru akan mendiskusikan hal-hal lebih lanjut terkait pemisahan dua kementerian ini usai serah terima jabatan (sertijab).

"Sementara pembicaraan kita, nanti setelah pelantikan dan sertijab baru akan kita diskusikan," ujar Maman.

Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memecah persoalan Koperasi dan UMKM yang semula berada di bawah lingkup Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM). Dengan demikian, nantinya akan ada Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

Politikus Golkar Maman Abdurrahman menjadi sosok yang disebut-sebut akan menduduki posisi sebagai Menteri UMKM era Prabowo. Hal ini diperkuat dengan kunjungannya bersama Budi Arie, calon Menteri Koperasi, menemui MenKop UKM Teten Masduki di kantornya hari ini, Jumat (18/10/2024).

Ditemui usai pertemuan, Maman enggan membeberkan secara rinci pembahasannya. Namun ia menekankan, Presiden Terpilih Prabowo Subianto punya harapan besar untuk pengembangan UMKM.

"Tunggu saja dulu 2-3 hari ke depan, baru nanti kita sampaikan (hasil pembahasan). Yang pasti ada harapan besar dari Pak Prabowo terkait optimalisasi, peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya di sektor UMKM," kata Maman, ditemui awak media di Kantor KemenKop UKM, Kuningan, Jakarta Selatan.

Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu alasan utama pemisahan persoalan Koperasi dan UMKM ke dalam dua kementerian berbeda. Dengan demikian, pekerjaannya bisa lebih fokus.

"Makanya ada kebijakan dipisahkan antara koperasi dan UMKM-nya, agar koperasi bisa fokus mengurusi koperasi dan UMKM fokus mengurus sektor UMKM yang kurang lebih ada 60 jutaan UMKM di seluruh Indonesia," ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa Prabowo memintanya untuk meneruskan apa yang sudah dibangun dan dijalankan di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Perintah dari Pak Prabowo, kita meneruskan apa yang sudah dibangun, dijalankan, dalam pemerintahan sebelumnya di bawah Pak Teten (MenKop UKM). Prinsipnya begitu," kata dia.

Maman menambahkan, dirinya bersama Budi Arie yang disebut-sebut akan menjadi Menteri Koperasi Era Prabowo itu baru akan mendiskusikan hal-hal lebih lanjut terkait pemisahan dua kementerian ini usai serah terima jabatan (sertijab).

"Sementara pembicaraan kita, nanti setelah pelantikan dan sertijab baru akan kita diskusikan," ujar Maman.

Indonesia bercita-cita menjadi negara berpenghasilan tinggi atau negara maju. Kementerian Koperasi dan UKM menyebut salah satu syaratnya adalah rasio wirausaha mencapai 4% dari jumlah angkatan kerja negara.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Siti Azizah mengatakan Indonesia sampai saat ini rasio wirausaha baru 3,35% atau 4,9 juta dari jumlah angkatan kerja nasional.

Untuk mencapai 4%, maka membutuhkan 800 ribu wirausaha lagi. Dengan begitu, Indonesia memenuhi syarat negara maju dengan rasio wirausaha 4%.

"Saat ini ada 4,9 juta wirausaha, untuk menaikkan 4%, kita membutuhkan 800.000. Itu yang saya punya optimisme. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh semua kementerian bergabung insyaallah tercapai," kata dia dalam konferensi pers Inovasi dan Kolaborasi untuk Kemandirian Menuju Indonesia Maju, di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Azizah mengatakan, rasio kewirausahaan Indonesia masih kalah dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi kementerian dan lembaga (K/L) untuk mendorong terciptanya kewirausahaan.

"Kita bandingkan Singapura atau Malaysia itu sudah jauh di atas kita. Kalau di US 12%, jadi 12% dari populasi angkatan kerja mereka itu pengusaha atau wirausaha. Artinya memang mereka telah menciptakan lapangan kerja yang lebih besar itu yang kita harapkan," terangnya.

Dalam paparannya, Azizah menyebut rasio kewirausahaan di Indonesia telah meningkat sejak 2019 yang tercatat 3,12% dengan pertumbuhan 1,71%.

Pertumbuhan kewirausahaan sempat menurun tajam pada masa COVID-19 mnejadi 2,93% atau minus 7,16%. Lalu pada 2023 meningkat kembali 9,13% menjadi 3,04%. Kemudian pada 2024 ini telah tercatat 3,3% rasio wirausaha atau naik 2,5%.

Menuju pergantian pemerintahan ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto, beredar daftar 46 kementerian di pemerintahan. Salah satu kementerian yang akan dipisah adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Dalam kabar yang beredar, kementerian itu akan dipisah menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. Merespons hal tersebut, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah menyebut sebenarnya tidak perlu dipisah.

"Mengenai kementerian saya lihatnya agak berbeda bahwa semua itu adalah wirausaha. Nantinya, bentuk dari usahanya itu apa apakah mereka akan membentuk koperasi atau mereka akan membentuk PT, CV dan sebagainya, tapi saya lihat itu tidak perlu kok kalau misalnya dipecah dan sebagainya. Itu pendapat saya pribadi. Saya belum tahu arahan presiden berikutnya gimana," kata dia di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Dia mencontohkan negara lain yang memiliki kementerian serupa terkait kewirausahaan digabung dengan UKM. Menurutnya kementerian yang digabung selama sejalan tetap akan bisa berlanjut.

"Kita ambil contoh di beberapa negara paling deket Korsel memang satu menteri itu startup dan SME. Jadi, isinya wirausaha dan usaha kecil mikro menengah. Artinya bisa aja," terangnya.

Sebelumnya, beredar kabar jumlah kementerian Prabowo akan gemuk hingga 46. Sejumlah kementerian yang saat ini tergabung akan dipisah pada pemerintahan Prabowo.

Prabowo sempat menjawab pihak yang nyinyir tentang kabinetnya yang gemuk karena akan banyak kementerian dan lembaga (K/L) baru. Menurutnya, hal itu wajar karena Indonesia negara besar. Prabowo ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat, oleh karena itu koalisinya akan besar.

"Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat, terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang oh kabinet Prabowo kabinet gemuk, banyak, ya negara kita besar bung!" kata Prabowo dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Kementerian Koperasi dan UKM terus mengawasi proses penyelesaian kasus delapan koperasi bermasalah. Pasca berakhirnya masa tugas Satgas Koperasi Bermasalah, Kementerian Koperasi dan UKM telah menggantinya dengan Tim Pendamping dan Pemantau Koperasi Bermasalah.

Deputi Bidang Perkoperasian KemenkopUKM Ahmad Zabadi mengatakan utang atau penggantian dana kepada anggota kedelapan koperasi itu mencapai Rp 26 triliun. Namun, baru dibayarkan Rp 3,4 triliun.

"Melalui tim tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM mendampingi dan memantau proses pembayaran pada tiap kasus, di mana dari total tagihan sebesar Rp 26 triliun telah dibayarkan sebesar Rp 3,4 triliun," kata dia dalam konferensi pers di Kantor KemenkopUKM, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Ahmad mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Bermasalah memang telah diselesaikan tugasnya sejak dua tahun lalu. Untuk diketahui Satgas Koperasi Bermasalah itu bertugas mengurusi kedelapan koperasi yang bermasalah.

"Terkait dengan Satgas Koperasi Bermasalah, itu sudah selesai tugas Satgas itu sejak dua tahun lalu, sudah tutup Satgas itu," jelasnya.

Ahmad mengatakan, saat ini Satgas tersebut tugasnya menjadi tim yang memantau berlangsungnya proses hukum yang berjalan sampai saat ini. Apalagi, beberapa koperasi tercatat mengalami kerugian yang harus digantikan kepada anggotanya hingga triliunan.

"Tetapi tugas satgas tetap kami lanjutkan terhadap koperasi bermasalah. Kita bentuk tim monitoring, pendampingan terhadap koperasi bermasalah dari 8 koperasi bermasalah yang sudah diputus homologasi pada sidang PKPU ini kita kawal," terangnya.

Untuk diketahui Satgas Koperasi Bermasalah itu bertugas mengurus 8 koperasi. Selain itu satgas juga bertugas membantu menampung keluhan dari anggota atau korban dari koperasi bermasalah itu

Adapun 8 koperasi bermasalah di antaranya, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, KSP Sejahtera Bersama, KSP Pracico Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Intidana, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Lima Garuda.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) telah membubarkan 82.000 koperasi sepanjang 2014 sampai 2019. Deputi Bidang Perkoperasian KemenkopUKM Ahmad Zabadi mengatakan pada 2014 koperasi aktif yang tercatat sebanyak 209.000.

"Sekarang 130.119 unit koperasi aktif. Artinya dari sisi jumlah entitas terjadi penurunan karena memang pada tahap periode 2014-2019 kita melalukan pembubaran 82.000 koperasi," kata Ahmad dalam konferensi pers, di Kantor KemenkopUKM, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Setelah pembubaran, jumlah koperasi aktif hingga 2019 tinggal 127.000. Kemudian terjadi kenaikan jumlah koperasi hingga 2024 mencapai 130.119.

"Yang tidak aktif sudah kita bubarkan pada 2019-2024 sehingga jumlah koperasi 127.000. Hari ini tinggal 130.000. Artinya jumlah koperasi lima tahun terakhir terjadi peningkatan," jelasnya.

Menurut Ahmad, selama KemenkopUKM membubarkan koperasi puluhan ribu itu, tidak ada yang protes.

"Artinya yang dibubarkan benar-benar mati. Pada waktu itu, koperasi tercatat tidak berbadan hukum, sebagai koperasi tidak pernah dilakukan verifikasi terhadap yang masih aktif atau tidak aktif," pungkasnya.

Jika TEMU sampai masuk ke Indonesia, ini akan sangat membahayakan UMKM dalam negeri

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) memastikan aplikasi TEMU tidak masuk ke Indonesia karena menjadi ancaman yang membahayakan bagi UMKM dalam negeri.

“Jika TEMU sampai masuk ke Indonesia, ini akan sangat membahayakan UMKM dalam negeri. Apalagi platform digital dari Cina ini bisa memfasilitasi transaksi secara langsung antara pabrik di Cina dengan konsumen di negara tujuan ini akan mematikan UMKM,” ujar Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Fiki Satari di Jakarta, Rabu.

Eksistensi aplikasi TEMU kembali menjadi perbincangan di media sosial X setelah adanya cuitan yang mengulas presentasi salah satu narasumber pada acara E-Commerce Expo tentang bahaya aplikasi TEMU.

Menanggapi isu tersebut, Fiki Satari menegaskan bahwa Pemerintah saat ini terus berkomitmen untuk mengawal dan memastikan agar aplikasi TEMU tidak masuk ke Indonesia.

Aplikasi TEMU memiliki konsep menjual barang langsung dari pabrik ke konsumen tanpa adanya seller, reseller, dropshipper maupun afiliator sehingga tidak ada komisi berjenjang. Hal tersebut ditambah dengan adanya subsidi yang diberikan platform membuat produk di aplikasi dihargai dengan sangat murah.

“Mereka sudah masuk ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa, bahkan sekarang sudah mulai ekspansi ke Kawasan Asia Tenggara, khususnya di negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Maka kita harus terus kawal agar tidak masuk ke Indonesia,” kata Fiki.

Dirinya mengungkapkan, sejak September 2022 lalu aplikasi TEMU telah berupaya mendaftarkan merek sebanyak tiga kali di Indonesia. Bahkan pada 22 Juli 2024, aplikasi TEMU sempat mengajukan ulang pendaftarannya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia(KemenkumHAM).

"Aplikasi TEMU dari China ini sudah coba mendaftarkan merk, desain, dan lainnya ke DJKI, tapi tidak bisa karena sudah ada perusahaan asal Indonesia dengan nama serupa dan dengan KBLI yang mayoritas sama. Tapi kita tidak boleh lengah, harus kita kawal terus," ujarnya.

Fiki berharap agar KemenkumHAM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta para pemangku kepentingan terkait dapat bersinergi mencegah masuknya marketplace TEMU ke Indonesia.

“Hal ini diperlukan semata-mata demi melindungi pelaku usaha di dalam negeri khususnya UMKM,” katanya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024