Padang: Mantan Ketua DPD RI Irman Gusman yang pernah tersangkut kasus korupsi, terpilih menjadi satu dari empat 'senator' atau anggota DPD RI asal Sumatra Barat dalam pemungutan suara ulang (PSU)untuk pemilihan calon anggota DPD RI yang dilaksanakan pada 13 Juli 2024. Irman berada di posisi keempat dengan raihan 176.987 suara.

"KPU telah menetapkan hasil PSU DPD RI melalui rekapitulasi dari 19 kabupaten dan kota," ujar Ketua KPU Provinsi Sumbar, Surya Efitrimen, Minggu, 21 Juli 2024.

Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat provinsi, calon nomor urut 2, Cerint Iralloza Tasya, menempati peringkat teratas dengan perolehan 283.020 suara. Posisi kedua ditempati Muslim Yatim yang meraih 199.919 suara, disusul calon nomor urut 8, Jelita Donal, dengan 187.765 suara di peringkat ketiga. Mantan Ketua DPD RI, Irman Gusman, berada di urutan keempat dengan 176.987 suara.
Sisi lain, PSU ini menjadi celaka bagi petahana Emma Yohanna, karena hanya memperoleh 122.547 suara. Ia gagal masuk empat besar. Ketua KPU Sumbar menegaskan pada tahapan ini, KPU Sumbar hanya menetapkan hasil perolehan suara, sementara penetapan calon terpilih akan dilakukan oleh KPU RI.

Surya menyatakan hasil rekapitulasi dan penetapan suara tersebut diperoleh dari jumlah suara sah sebanyak 1.439.145 suara dan suara tidak sah sebanyak 21.913 suara. Surya menyampaikan sebelum dilakukan rekapitulasi tingkat Provinsi Sumbar, tahapan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan nantinya lanjut ke tingkat nasional.

Ia menjelaskan, rekapitulasi suara PSU DPD RI ini berdasarkan putusan MK tentang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024, kemudian KPU melakukan PSU DPD RI Dapil Sumbar pada 13 Juli 2024 kemarin.

"Hari ini rekapitulasi tingkat provinsi dilakukan selama dua hari Jumat-Sabtu (19-20) Juli 2024, yang terdiri dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatra Barat," jelasnya.

Surya mengatakan, dalam rekapitulasi suara PSU ini turut dihadiri saksi dari masing-masing calon DPD RI, Bawaslu Provinsi dan stakeholder terkait lainnya. Kemudian, Kapolda, Kejati, Danrem, Danlantamal, Danlanud, kabinda, Kesbangpol, Dinas Dukcapil Sumbar, Diskominfo Sumbar, Ketua dan anggota KPU Kabupaten dan Kota, sekretariat, serta Bawaslu Kabupaten dan Kota.

"Dalam proses ini ada hal yang diatur yang akan disampaikan dalam tata tertib, berkaitan dengan rekapitulasi berlangsung akan dijabarkan dimulai dengan pemaparan KPU kabupaten dan kota hasil rekapitulasi masing-masing daerah. Dilanjutkan ke saksi diminta tanggapan, dan meminta Bawaslu untuk menanggapi hasil tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Irman Gusman memastikan telah memenuhi persyaratan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk Sumbar yang digelar 13 Juli.

Persyaratan tersebut berupa mengiklankan diri atau memberitahu ke khalayak soal status dia sebagai mantan terpidana korupsi, sebagaimana ditegaskan dalam Amar Putusan Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo pada Senin (10 Juni) di Ruang Sidang Pleno MK.

"Hari ini sudah kita masukkan (iklan) itu. Sesuai aturan kita sudah iklankan. Kemarin konsultasi, materi iklan sudah sesuai aturan KPU," ujar Irman.

Iklan tersebut sudah terbit di salah satu media cetak lokal di Sumbar Jumat ini. Ia menjelaskan dalam iklan itu, memang benar pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan PK Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019. Pada Februari 2017, Irman Gusman divonis 4 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Selain divonis penjara, Irman dicabut hak politiknya selama 3 tahun sebagai hukuman tambahan karena dinilai terbukti menerima Rp100 juta dari pemilik CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto dan Memi.

Lalu pada 2019, Mahkamah Agung (MA) mengurangi hukuman mantan Ketua DPD Irman Gusman menjadi 3 tahun penjara pada tingkat Peninjauan Kembali (PK). Dan ditambah denda Rp 50 juta subsider 1 (satu) bulan kurungan. Irman menegaskan, bahwasannya orang tahu kalau dia tak bersalah dalam kasus tersebut.

"Orang tahu prosesnya seperti apa. Saya sudah capek juga menjawab itu (terpidana korupsi). Bukan isu baru. Kita lihat tanggal 13 Juli, dipilih gak saya," bilang Irman.

(WHS)

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar rekapitulasi nasional hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Legislatif pada 25 Juli 2024.

Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan lini masa proses pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut pada 22 hingga 28 Juli.

“Kami akan melakukan proses rekapitulasi hingga [tingkat] nasional, timeline-nya antara 22 sampai 28 [Juli]. Kemungkinan akan kita lakukan pada tanggal 25, kalau tidak ada perubahan jadwal,” katanya di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2024).

Dia menjelaskan, rekapitulasi itu dilakukan untuk menyelisik apakah terdapat perubahan perolehan suara yang ada di masing-masing daerah.

Lebih lanjut, Afifuddin mengungkapkan bahwa proses pemungutan suara ulang itu masih berlangsung di sejumlah daerah.

“Jadi misalnya di Sumatera Barat, mudah-mudahan sudah selesai semua PSU DPD. Kemudian di Kalimantan Utara ada, di Jayawijaya ada, kemudian di Gorontalo, di dapil 2 provinsi dan 2 kabupaten lagi, dan juga di Riau,” sambungnya.

Dengan demikian, dirinya berharap agar proses tersebut dapat segera selesai pada hari ini. Pasalnya, KPU disebutnya juga tengah menyiapkan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak.

Sebagai informasi, MK memerintahkan pemungutan suara ulang di berbagai daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024 beberapa waktu lalu.

Salah satu permohonan PSU yang dikabulkan menyangkut pemilihan anggota DPD Sumatra Barat, yang diajukan oleh Irman Gusman.

Berdasarkan catatan Bisnis, KPU Provinsi Sumatra Barat akhirnya melangsungkan PSU tersebut pada Sabtu (13/7/2024) lalu di 17.569 tempat pemungutan suara (TPS).

Padang: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten dan Kota di Sumatra Barat merekap hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD RI Sumatra Barat. Di Kota Padang tingkat partisipasi pemilih sangat rendah dan menjadi sorotan publik. Dari total 666.178 Data Pemilih Tetap (DPT), hanya 207.555 atau 31,1 persen yang ikut menggunakan hak suara, pada Sabtu, 13 Juli 2024.

KPU Kota Padang merekapitulasi hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Calon Legeslatif (Caleg) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumatra Barat, Kamis, 18 Juli 2024. Rekapitulasi ini hasil penghitungan di 11 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Padang.

Hasil rekap, angka pertisipasi pemilih pada PSU DPD Sumbar, pada 13 Juli 2024, sangat rendan. Dari 666.178 DPT hanya 31,1 persen atau 207.555 orang yang memilih.
Angka 31,1 persen tersebut dinilai sangat rendah atau lebih dari setengah jumlah DPT tidak memilih, jika dibandingkan dengan 73,32 persen angka partisipasi pemilih Kota Padang pada Pemilu serentak 14 Februari 2024 untuk pemilihan anggota DPD RI.

Angka tersebut merupakan total rekapitulasi suara di 2.681 TPS yang tersebar di 114 kelurahan dalam 11 kecamatan di Kota Padang.

Baca juga: Sepi Peminat, Pemungutan Suara Ulang Tak Semeriah Februari Lalu

Ketua KPU Kota Padang, Dorri Putra, menyebutkan, rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) calon anggota DPD RI daerah pemilihan Sumatra Barat (Sumbar) tingkat kecamatan di Kota Padang telah rampung.

“Kemudian hasil rekapituslasi tingkat kota Padang, akan dibawa pada pleno rekapitulasi suara PSU DPD RI tingkat provinsi Sumbar. Hasil rekapitulasi suara PSU DPD RI pemilihan Sumbar barulah akan ditetapkan oleh KPU RI,” ujarnya, Kamis.

Diketahui, PSU digelar lantaran Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan eks Ketua DPD RI Irman Gusman. Dalam putusannya MK memerintahkan KPU Sumbar untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) dengan mengikutsertakan Irman.

"Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mengkutersertakan Pemohon sebagai peserta pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat," kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang, Jakarta, Senin, 10 Juli 2024.

Perolehan suara di posisi empat besar, masing-masing, Muslim M Yatim 38.568, Jelita Donal 36.672, Cerint 34.628 dan Irman Gusman 26.444.

(MEL)

PADANG, iNews.id - Polda Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan apel pengamanan untuk pemungutan suara ulang (PSU) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 2024, Sabtu (13/7/2024). Pelaksanaan PSU ini digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Apel tersebut dikuuti ratusan personel gabungan yang terlibat dalam Operasi Mantap Brata Singgalang 2024 dari berbagai satker di bawah koordinasi Biro Operasi Polda Sumbar.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan mengatakan, apel ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan keamanan proses PSU DPD RI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kehadiran personel sebagai bentuk kesiapan dalam mengantisipasi segala potensi gangguan keamanan.

Dwi menegaskan pentingnya menjaga netralitas serta profesionalisme dalam menjalankan tugas pengamanan tersebut.

"Kami harus memastikan setiap proses pemungutan suara berjalan dengan aman, tertib dan adil untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas," ujarnya, Sabtu (13/7/2024).

Menurutnya, Polda Sumbar siap memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh proses demokrasi dalam PSU hari ini.

Sebelumnya, 165 personel Polda Sumbar terdiri atas Satbrimobda dan Ditsamapta yang tergabung dalam Operasi Mantap Brata Singgalang 2024 bertugas mengamankan PSU DPD RI di Sumbar. Personel diberangkatkan ke jajaran Polres di wilayah hukum Polda Sumbar pada Jumat (12/7/2024) pagi.

Editor: Donald Karouw

GORONTALO, KOMPAS.com - Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan pihaknya akan melakukan patroli untuk mengawasi pemungutan suara ulang (PSU) yang akan digelar di Dapil VI Gorontalo, yakni di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato, Gorontalo pada Sabtu (13/7/2024) besok.

Puadi menjelaskan, patroli akan dimulai malam ini untuk mencegah terjadinya suap dan politik uang.

Total terdapat 863 TPS di Gorontalo yang akan melaksanakan PSU besok.

"Kita ingin memastikan persiapan ini agar kesiapan teman-teman melakukan pengawasan, karena ini juga rentan akan kaitannya dengan apa yang disebut politik uang, kemudian juga suap," ujar Puadi saat ditemui di kantor Bawaslu Kabupaten Boalemo, Gorontalo, Jumat (12/7/2024).

"Secara kebetulan juga nanti malam kita akan lakukan patroli. Jadi kita patroli ke pos-pos TPS, jadi kita ingin memastikan kesiapan teman-teman KPU dan kita juga siapkan perangkat-perangkat pengawasannya agar besok begitu hari H untuk melakukan pemungutan ulang sudah siap," sambungnya.

Puadi menjelaskan, pada PSU kali ini, Bawaslu akan menerapkan pola pengawasan melekat.

Dia menyebut tidak ingin ada pihak-pihak tertentu yang menggelar kampanye untuk memengaruhi keputusan pemilih besok.

Apalagi, pada H-1 seperti ini, biasanya politik uang akan gencar dilakukan.

"Jangan sampai nanti ada kampanye yang kemudian akan mempengaruhi para pemilih untuk melakukan politik uang," ucap Puadi.

"Karena ini biasanya H-1 ini biasanya rentan ini akan politik uang. Nah jadi seluruh jajaran kita di tingkat provinsi, kemudian kabupaten/kota, kecamatan, untuk terus memantau perkembangan ini. Agar besok itu kita agar dilakukan pengawasan melekat," lanjut dia.

Sementara itu, jika ada informasi yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap pelaksanaan PSU di Gorontalo, kata dia, Bawaslu akan langsung melakukan penelusuran untuk membuktikannya.

Puadi menegaskan Bawaslu masih memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap para pelanggar pemilu.

"Karena perlu diketahui, berkaitan tentang karena ini ruangnya masih pemilu, pasca perintah MK untuk dilakukan pemungutan suara ulang, maka hukum di sentra penegakan hukum terpadu itu masih berlaku sampai nanti bulan Oktober," katanya.

Diberitakan sebelumnya, MK memerintahkan digelarnya 20 PSU Pileg 2024 berdasarkan putusan sengketa yang dibacakan pada 6-10 Juni lalu, baik Pileg DPRD, DPR, maupun DPD.

Terdapat dua perkara yang harus dilakukan PSU dalam rentang 21 hari atau maksimum pada 26-27 Juni 2024. Lalu, 11 perkara yang wajib PSU dalam 30 hari atau maksimum pada 5-9 Juli 2024.

Kemudian, tujuh perkara yang mesti dilakukan PSU dalam 45 hari atau maksimum pada 20 dan 24 Juli 2024.

Di luar PSU, MK juga mengabulkan 24 gugatan lain dengan perintah beragam, mulai dari penghitungan ulang surat suara, penyandingan suara, rekapitulasi ulang suara, maupun menetapkan langsung suara hasil hitungan MK.

KPU RI mengeklaim bahwa mereka siap menjalankan putusan-putusan yang telah berlaku final dan mengikat itu. Mereka juga telah menerbitkan jadwal pelaksanaan tindak lanjut putusan MK.

Untuk PSU, KPU menjadwalkan pileg ulang pada 22, 29, dan 13 Juli 2024. Sementara itu, penghitungan ulang suara dijadwalkan pada 19, 26, dan 6 Juli 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeklaim persiapan pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPRD Gorontalo daerah pemilihan (dapil) Gorontalo VI tidak terganggu bencana banjir bandang yang tengah melanda provinsi itu.

Adapun PSU tersebut bakal digelar pada Sabtu (13/7/2024) besok.

"Kami sudah terima laporan dari teman-teman (jajaran) dan sudah pasti diupayakan langkah-langkah yang memungkinkan untuk menggelar PSU di daerah yang terkena musibah," kata Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin kepada wartawan pada Jumat (12/7/2024).

"Kami sudah dapatkan update semuanya dan berbagi tugas untuk tim yang datang ke daerah-daerah PSU tersebut. Insya Allah sudah siap semua," imbuhnya.

Afif mengakui, ada beberapa daerah yang seharusnya menggelar PSU kini dilanda banjir. KPU RI disebut telah mendapatkan laporan tentang hal itu.

Namun, Afif tak merinci sejauh mana kendala yang terjadi akibat musibah jelang PSU ini, semisal apakah mengganggu akses distribusi logistik atau membuat gudang turut terendam.

"Kami sudah pastikan teman-teman di sana untuk segera menanggulangi, koordinasi dengan para pihak, dengan pemda dan seterusnya untuk kemudian bisa dilakukan (PSU)," pungkasnya.

PSU ini dilakukan karena adanya 5 partai politik yang kekurangan caleg perempuan pada pileg 14 Februari lalu di dapil VI Pileg DPRD Gorontalo, yaitu Partai Demokrat, Nasdem, PKB, Gerindra, dan PBB.

Meski tak memenuhi kewajiban afirmatif itu, KPU tetap mengesahkan DCT (daftar calon tetap) mereka dan mempersilahkan mereka ikut kompetisi.

PKS yang memenuhi kuota caleg perempuan namun tak mendapatkan kursi akhirnya mengajukan sengketa dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Terlebih, 4 partai politik yang gagal memenuhi keterwakilan caleg perempuan selain PBB berhasil menggondol kursi.

MK pun memerintahkan dilakukannya PSU dan semua partai politik yang berpartisipasi wajib memenuhi kewajiban afirmatif terhadap caleg perempuan.

Gorontalo: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo menyebut pendistribusian logistik ke lokasi terjauh untuk pemungutan suara ulang (PSU) pada Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 di Daerah Pemilihan Gorontalo 6, telah rampung.

"Alhamdulillah distribusi logistik untuk PSU di daerah pemilihan Gorontalo 6 di Kabupaten Boalemo dan Pohuwato telah dilakukan sejak Kamis, 11 Juli 2024. Beberapa lokasi terjauh dan harus melalui medan yang sulit telah selesai proses pendistribusian. Sisanya akan dilanjutkan hari ini termasuk pendistribusian di seluruh TPS terdekat," kata Komisioner KPU Provinsi Gorontalo Divisi Teknis Penyelenggaraan Hendrik Imran di Gorontalo, Jumat, 12 Juli 2024.

Pendistribusian tersebut dilakukan oleh KPU kabupaten masing-masing, berkoordinasi dengan pihak keamanan baik TNI maupun Polri serta dengan instansi terkait. Selain distribusi logistik, pembangunan TPS pun sudah selesai dilaksanakan.
"Untuk mengantisipasi cuaca ekstrem maupun bencana alam yang rawan terjadi, pembangunan TPS dilakukan dengan melihat kondisi di lapangan agar aman dari hal-hal yang tidak diinginkan," ucap Hendrik.

Baca juga: 289 TPS Disiapkan untuk Pemungutan Suara Ulang DPD di Kota Pariaman

Pihaknya memastikan seluruh logistik telah diterima kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) pada Jumat, 12 Juli 2024.

Sosialisasi PSU pun tetap intensif dilakukan baik secara langsung maupun menggunakan beragam platform digital milik KPU.

Ia mengatakan pemilih PSU adalah semua warga yang menggunakan hak pilih pada 14 Februari 2024, baik yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTb), maupun daftar pemilih khusus (DPK).

"Kecuali kalau kondisi seperti pemilih yang telah berubah status dari warga sipil ke TNI dan Polri, atau pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat lagi untuk memilih di PSU," terang dia.

Pihaknya mengajak seluruh masyarakat pemilih di Kabupaten Boalemo dan Pohuwato atau dapil Gorontalo 6 agar menggunakan hak suaranya dalam PSU pada Sabtu, 13 Juli 2024 untuk memilih calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo.

(MEL)

Pariaman: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman, Sumatra Barat, menyiapkan 289 tempat pemungutan suara (TPS) guna menyukseskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang dilaksanakan pada 13 Juli 2024.

"TPS yang akan kami gunakan ialah TPS yang digunakan pada Pemilu 14 Februari 2024," kata Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Pemilih Masyarakat dan SDM KPU Kota Pariaman Fitra Yandi di Pariaman, Kamis, 11 Juli 2024.

Ia merincikan 289 TPS tersebut terdiri dari 287 TPS reguler dan dua TPS khusus untuk Lembaga Pemasyarakatan Pariaman. KPU juga telah menyiapkan badan ad hoc untuk PSU pada Sabtu besok, 13 Juli 2024, tersebut dengan menggunakan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada pemilu yang lalu.
"Jika ada yang tidak bersedia maka kami minta buat pernyataan, lalu kami lakukan penunjuk langsung melalui pemerintah desa dan kelurahan," ujarnya.

Yandi mengatakan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membantu pengamanan pelaksanaan PSU tersebut.

Baca juga: Sejumlah Pantarlih di Kulon Progo Diduga Bekerja 'di Balik Layar'

Ia menyampaikan juga telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk membantu menyosialisasikan PSU tersebut selain dari sosialisasi yang dilakukan oleh KPU.

Fitra mengimbau warga di daerah itu meluangkan waktu untuk datang ke TPS pada 13 Juli 2024 guna memberikan suara untuk pemilihan DPD RI.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman, Sumatera Barat meningkatkan sosialisasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan provinsi setempat yang akan dilaksanakan 13 Juli 2024.

"Kami melakukan sosialisasi PSU DPD RI, yang pertama dengan menjalin kerja sama dengan Kementerian Agama agar bisa memberdayakan para mubaligh," ucap Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Pemilih Masyarakat dan SDM KPU Kota Pariaman Fitra Yandi di Pariaman.

Mubaligh tersebut, lanjutnya akan menyampaikan terkait dengan PSU DPD RI kepada jamaah saat ceramah dan bertemu dengan masyarakat.

Ia mengatakan pihaknya juga telah meminta badan ad hoc yang ada di KPU Pariaman agar bekerjasama dengan pemerintah desa serta pengurus masjid dan mushala untuk menyosialisasikan terkait dengan PSU.

(MEL)

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) fokus menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024. Pernyataan ini menyikapi isu KPU berencana kunjungan ke Eropa.

"KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024 dan laksanakan tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak Nasional 2024," kata Anggota KPU RI Idham kepada Media Indonesia, Selasa, 9 Juli 2024.

Idham mengaku bakal berangkat ke Riau, Rabu, 10 Juli 2024. Agendanya, mengisi bimbingan teknis (bimtek) mengenai pencalonan kepala daerah sekaligus melihat persiapan PSU di Rokan Hulu, Riau.

Baca juga: Mahfud MD Minta Seluruh Komisioner KPU Diganti, Begini Respons Komisi II

Selain PSU di Rokan Hulu, Idham menyebut masih ada PSU di tempat lain, yakni daerah pemillihan (dapil) 1 DPRD Kota Tarakan, dapil 6 DPRD Provinsi Gorontalo, DPD dapil Sumatera Barat, dan DPR dapil 1 Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
"13 Juli saya monitoring di Kota Tarakan selanjutnya saya juga akan memberikan bimbingan teknis di KPU provinsi lainnya," ujar Idham.

Isu rencana anggota KPU kunjungan ke Eropa disampaikan anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang. Sekretaris Jenderal KPU Bernad Hermawan menyebut belum ada rencana jajaran KPU melaksanakan kunjungan kerja ke Eropa.

"Saat ini semua komisioner KPU berada di dalam negeri, melakukan monitoring pelaksanaan putusan MK dan supervisi tahapan Pilkada 2024," ujar Bernard.

(AGA)