JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengaku telah menandatangani izin rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terkait penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Penyelenggaraan haji tahun ini disebut terindikasi adanya korupsi karena pengalihan kuota haji tambahan dengan angka 50 persen ke program haji plus.

“Pada dasarnya izin untuk rapat sudah saya tandatangani pelaksanaan rapat,” kata Cak Imin saat ditemui awak media di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (21/7/2024).

Meski demikian, menurut Cak Imin, jadwal rapat masih menunggu banyak anggota DPR RI yang saat ini sedang di daerah karena masa reses.

Ia berharap para anggota DPR RI mengagendakan rapat dengan mengatur jadwal mereka.

“Kalau reses ini pada sibuk, ya diatur waktunya,” ujar Cak Imin.

Cak Imin mengaku tidak ikut campur dalam proses penunjukan Ketua Pansus Haji. Pimpinan DPR RI menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut ke anggota Pansus Haji.

Nantinya, kata Cak Imin, pansus haji akan fokus penggunaan dokumen izin kedatangan yang tidak sesuai undang-undang.

“Akan fokus kayaknya pada yang namanya visa yang tidak tepat sesuai undang-undang, fokus di situ,” tutur Ketua Umum PKB itu.

Sebelumnya, anggota Pansus Haji Luluk Nur Hamidah menyebutkan bahwa rapat perdana hari ini diundur ke pekan depan karena masalah teknis.

Luluk menjelaskan, masalah teknis itu terkait pelaksanaan rapat yang digelar di tengah masa reses.

Politikus PKB itu mengaku ada masalah yang membuat rapat mesti ditunda meski sudah mengantongi izin dari Ketua DPR Puan Maharani.

Luluk menyebut, dalam pelaksanaan haji tahun ini ditemukan indikasi korupsi karena adanya pengalihan kuota 10 haji plus..

“Seharusnya hanya 8 persen atau sekitar 1.600," ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) disebut tidak pernah berkoordinasi dengan DPR terkait pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Wisnu Wijaya berpandangan seharusnya Kemenag tetap berkoordinasi dengan DPR terkait dengan pengalihan kuota haji tersebut meskipun sudah mendapatkan izin dari Pemerintah Arab Saudi.

"Ya, jadi kan begini kan untuk kuota itu ada undang-undangnya. Ketika Kemenag sudah mendapatkan izin dari Pemerintahan Arab Saudi, tapi harus berkoordinasi dengan DPR RI," tuturnya di Jakarta, Selasa (16/7.2024).

Dia menjelaskan bahwa saat ini ada 5,3 juta calon jamaah haji asal Indonesia yang kini belum berangkat, lantaran terganjal kuota haji khusus.

"Kita mengingat ada antrean yang begitu panjang jumlahnya 5,3 juta jemaah kan, jadi mestinya dibahas dan dikonsultasikan mana yang harus reguler dan mana yang untuk haji plus," katanya.

Menurut Wisnu, aturan kuota haji tersebut telah diatur dan ditandatangani Presiden RI. Maka dari itu, segala perubahan yang ada di lapangan tetap harus dikonsultasikan ke DPR.

"Untuk kuota haji plus dalam UU itu sudah disebutkan maksimal 8 persen. Menteri itu tidak boleh menabrak aturan yang sudah ditandatangani presiden," ujarnya.

Jakarta: Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji, Luluk Nur Hamidah, mengeklaim menemukan indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus. Pansus tengah mendalami indikasi ini.

“Ada informasi yang kami terima jika pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus sebanyak 50 persen itu terindikasi ada korupsi. Kami akan dalami dan selidiki apakah benar informasi yang kami terima itu. Kami akan panggil para pihak terkait dengan hal ini nanti," kata Luluk dikutip melalui keterangan tertulis, Rabu, 10 Juli 2024.

Luluk mengatakan pengalihan kuota jemaah untuk haji plus telah mencederai nilai-nilai keadilan. Padahal, antrean jemaah haji reguler masih panjang.
Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR juga sempat mempersoalkan 20 ribu kuota haji tambahan. Kuota untuk haji reguler itu dialihkan ke ONH Plus.

"Ada rasa keadilan yang diabaikan oleh Pemerintah/Kemenag dari pengalihan kuota ini. Apalagi antrean jemaah yang sangat panjang. Khususnya antrean jemaah lansia reguler yang bisa kita prioritaskan melalui tambahan kuota 20 ribu tersebut," ujar Luluk.

Baca Juga: Usut Penetapan Kuota Haji yang Tidak Sesuai, DPR Bentuk Pansus

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyoroti tentang layanan Armuzna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina yang belum ada perubahan. Mulai dari ketersediaan tenda maupun toilet yang melebihi kapasitas.

Pansus Angket Haji dipastikan bakal mendalami semua temuan itu. Luluk mengatakan pansus tersebut dibentuk untuk mengevaluasi kebijakan yang ada dan memberikan rekomendasi guna meningkatkan kualitas pelayanan haji. Sekaligus meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana haji.

“Kita ingin membangun ekosistem Haji yang jauh lebih baik, transparan, komprehensif hulu hilir, ramah lansia dan perempuan serta memperkuat dimensi lain yang seharusnya juga diperkuat," ujar Luluk.

(AZF)