Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah dikabarkan akan membatasi penjualan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, yakni BBM jenis Pertalite dan Biosolar mulai 1 Oktober 2024.

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet memperkirakan, inflasi bisa berada di kisaran 2,5% hingga 3,5% secara tahunan atau year on year (yoy), apabila pembatasan BBM bersubsidi ini dilakukan.

Perkiraan tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan target pemerintah dalam asumsi dasar ekonomi makro, yakni inflasi ditargetkan sebesar 2,8% yoy.

Yusuf bilang, dampak yang dirasakan terhadap inflasi hampir mirip jika pemerintah meningkatkan harga BBM bersubsidi.

“Ini mirip mengingat permintaan terhadap produk BBM akan relatif tetap sama, namun asumsinya produk tersebut akan relatif terbatas pada harga yang dinikmati sebelumnya,” tutur Yusuf kepada Kontan, Senin (16/9).

Adapun pembatasan BBM bersubsidi ini juga bisa menyebabkan kenaikan harga BBM itu sendiri, dan juga meningkatkan harga dari produk-produk yang berkaitan dengan penggunaan BBM, baik secara langsung dan tidak langsung.

Yusuf mencatat, kontribusi BBM terhadap pembentukan inflasi secara umum berada di Kisaran 1% hingga 2% terhadap total komoditas yang dihitung dari pembentukan inflasi secara keseluruhan.

Angka ini relatif besar, terutama jika dibandingkan dengan beberapa sub komoditas lain. Angka kontribusi BBM terhadap pembentukan inflasi merupakan salah satu yang terbesar setelah komoditas makanan dan minuman.

Sehingga apabila BBM ini mengalami pembatasan ataupun mengalami kenaikan harga, maka dampaknya akan cukup signifikan dalam mengerek inflasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menolak wacana pemerintah untuk membatasi pembelian BBM subsidi jenis Pertalite, karena meski menghemat anggaran fiskal namun akan turunkan daya beli masyarakat.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menjelaskan, pihaknya sudah melakukan kajian pada tahun lalu terkait dampak pembatasan pertalite. Hasilnya, jika mobil dengan kapasitas di atas 1.400 CC yang dibatasi membeli pertalite maka anggaran fiskal bisa dihemat hingga Rp14,81 triliun.

"Tentu saja pembatasan pertalite ini bisa menghemat anggaran fiskal dari APBN, namun kalau kita cermati lagi ini akan berangkat kepada penurunan daya beli masyarakat dan perekonomian akan semakin terkontraksi," ujar Esther dalam Diskusi Publik Indef secara daring, Kamis (12/9/2024).

Dia mencontohkan, saat ini kondisi perekonomian menunjukkan bahwa daya beli masyarakat relatif menurun, jutaan kelas menengah turun kasta, penciptaan lapangan pekerjaan lebih terbatas, dan kenaikan inflasi tidak sebanding dengan kenaikan upah.

"Nah alangkah baiknya jika policy ini [kebijakan pembatasan pertalite] seharusnya dipertimbangkan lagi," jelas Esther.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan kebijakan pembatasan penerima BBM subsidi direncanakan mulai diaplikasikan pada bulan depan.

Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membocorkan kisi-kisi dafta kendaraan yang tidak boleh isi pertalite, yakni semua jenis motor di atas 250 cc dan kendaraan mobil pelat hitam yang memiliki spesifikasi di atas 1.400 cc.

Berikut daftar mobil dengan kapasitas mesin di atas 1.400 CC dan motor 250 CC:

Mobil

Toyota:

1. All New Kijang Innova G Diesel (2.494 cc)
2. GR Yaris 1.6 (1.618 cc)
3. All New Avanza 1.5 G CVT (1.497 cc)
4. All New Veloz 1.5 CVT (1.497 cc)
5. New Rush 1.5 G (1.496 cc)

Daihatsu

1. All New Terios IDS (1.496 cc)
2. Luxio 1.5 D (1.495 cc)
3. Luxio 1.5 X (1.495 cc)
4. Gran Max Pick Up 1.5 STD (1.495 cc)
5. Gran Max Pick Up 1.5 STD 3-Way (1.495 cc)
   

Honda

1. All New City (1.497 cc)
2. All New Civic (1.500 cc)
3. New HR-V (1.497 cc)
4. WR-V (1.500 cc)
5. BR-V (1.500 cc)
   

Mitsubishi Motors

1. Xpander 1.5 (1.499 cc)
2. XForce 1.5 (1.499 cc)
3. Pajero Sport 2.4 (2.442 cc)
4. Triton 2.5L (2.477 cc)
5. L300 (2.500 cc)
   

Suzuki

1. XL-7 Zeta (1.462 cc)
2. Ertiga (1.462 cc)
3. APV-GE (1.495 cc)
4. New Baleno AT (1.490 cc)
5. Grand Vitara (1.462 cc)
   

Sepeda Motor

Yamaha

1. Yamaha XMAX 250 (250 cc)
2. Yamaha R25 (250 cc)
3. Yamaha MT-25 (250 cc)
   

Honda

1. Honda CBR 250RR (250 cc)
2. Honda Forza (250 cc)
3. Honda CRF 250 (250 cc)
   

Vespa

1. Vespa GTS 250 (250 cc)
2. Vespa GTS 300 (300 cc)
3. Vespa GTV (278 cc)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengungkapkan rencana pengurangan subsidi energi dalam APBN 2025 senilai Rp1,1 triliun, dari Rp204,5 menjadi Rp203,4 triliun, murni karena perubahan asumsi nilai tukar atau kurs rupiah.

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKF Wahyu Utomo menegaskan rancangan tersebut tidak mengarah terhadap rencana pembatasan pembelian pertalite dan solar subsidi.

"2025 itu kan hanya karena faktor penyesuaian kurs saja. Belum ada arah ke sana [pembatasan pembelian BBM]," ujarnya usai Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Kementerian Keuangan, Rabu (4/9/2024).

Sebagaimana asumsi nilai tukar yang telah disepakati, terjadi perubahan dari Rp16.100 per dolar AS menjadi Rp16.000 per dolar AS.

Wahyu menegaskan bahwa bila mana ada pembatasan yang terjadi, dimaksudkan untuk mendorong agar subsidi tepat sasaran.

Sebagaimana diketahui, pada akhir Agustus lalu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membenarkan adanya pembatasan kriteria penerima BBM bersubsidi Pertalite dan Solar rencananya bakal diterapkan mulai 1 Oktober 2024.

Adapun dalam Raker Banggar tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan terdapat sedikit perubahan dari perhitungan subsidi energi dalam RAPBN 2025 dan Kesepakatan Panja A pekan lalu.

"Kalau kita lihat subsidi energi BBM tertentu dan LPG 3 kg terjadi penurunan dari Rp114,3 triliun menjadi Rp113,7 triliun, Ini terutama untuk jenis BBM tertentu ada penurunan Rp40 miliar, karena tadi perubahan dari kurs," ungkapnya.

Sementara subsidi LPG 3 kg turun Rp0,6 triliun atau Rp60 miliar, yang juga dipengaruhi oleh perubahan kurs dalam APBN 2025.

Untuk subsidi listrik, terjadi penurunan dari Rp90,2 triliun ke Rp89,7 triliun atau turun Rp0,5 triliun.

"Dengan demikian untuk total subsidi energi kesepakatan di Panja A adalah Rp203,4 triliun. Ini turun Rp1,1 triliun dari yang kami usulkan di dalam RAPBN 2025. Ini lebih karena tadi kursnya Rp16.100 menjadi Rp16.000," tegasnya.

Nilai tukar rupiah hari ini, Rabu (4/9/2024) dibuka menguat 0,12% ke level Rp15.508 per dolar AS. Penguatan berlanjut hingga pukul 14.00 WIB, yakni kurs rupiah menjadi Rp15.490 per dolar AS.

Namun demikian, adanya dinamika ekonomi global hingga berbagai ketidakpastian membuat pemerintah mematok asumsi nilai tukar rupiah di Rp16.000 per dolar AS untuk tahun depan. Asumsi itu nantinya dapat diubah sesuai perkembangan kondisi.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, tak ada perubahan terkait sistem pembelian maupun harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

"Saya sudah pernah ngomong, saya mau ulangi lagi, tidak akan ada perubahan mengenai pembelian atau harga Pertalite kepada 130 jutaan sepeda motor," ujar Luhut ditemui usai acara Launching Golden Visa, Kamis (25/7).

Meski begitu, Luhut mengatakan adanya kemungkinan pembatasan subsidi BBM untuk masyarakat yang mampu. Hal ini agar negara mampu menghemat anggaran.

"Itu kan rugi kita banyak. Mestinya kita hemat Rp 45 triliun atau lebih. Jadi kita lagi mikir hitung sekarang bagaimana," ucap Luhut.

Lebih lanjut Luhut mengatakan, tidak ada rencana produksi BBM baru. Yang ada adalah rencana memperbaiki kualitas BBM yang mengikuti standar emisi Euro 4 atau Euro 5. Sebab, BBM yang ada di Indonesia saat ini memiliki kadar 500 ppm.

"Pilihannya bioetanol atau nanti (refinery unit) Pertamina direfurbished (diperbaharui) sehingga nanti mereka memproduksi bensin yang low sulfur," terang Luhut.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah menegaskan rencana pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi pada Agustus mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pembatasan pembelian BBM Subsidi akan dilakukan pada 17 Agustus 2024.

Pendistribusian BBM Subsidi yang belum tepat sasaran menjadi salah satu pertimbangan kebijakan ini. Upaya pengetatan penjualan BBM Subsidi pun diharapkan dapat menghemat keuangan negara.

"Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin," kata Luhut dikutip dari laman Instagramnya, Rabu (10/7).

VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, pihaknya menyiapkan sejumlah persiapan untuk mendukung pelaksanaan subsidi tepat sasaran.

"Pertamina akan menjalankan arahan pemerintah. Beberapa upaya sudah dan terus dijalankan Pertamina untuk subsidi tepat," ujar Fadjar kepada Kontan, Rabu (10/7).

Fadjar menjelaskan, Pertamina menggunakan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM Bersubsidi di SPBU-SPBU secara real time untuk memastikan konsumen yang membeli adalah masyarakat yang berhak.

Kedua, program penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi di SPBU. Melalui skema ini, Pertamina melakukan digitalisasi di seluruh SPBU Pertamina yang mencapai lebih dari 8000 SPBU, termasuk SPBU yang berada di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

"Hasilnya, hingga saat ini 82% SPBU telah terkoneksi secara nasional. Semakin banyak SPBU yang terkoneksi dengan sistem digitalisasi Pertamina, akan semakin memudahkan monitoring dan pengawasan atas penyaluran BBM bersubsidi," jelas Fadjar.

Strategi ketiga, Pertamina terus meningkatkan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan kegiatan penyalahgunaan BBM Bersubsidi yang tidak sesuai peruntukannya.

Sementara itu, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengatakan, sejauh ini upaya pelaksanaan subsidi tepat sasaran berjalan untuk pembelian solar subsidi.

"Kalau saat ini yang sudah ada kan pengendalian untuk solar dengan batasan 60 liter, 80 liter dan 200 liter per hari," kata Saleh kepada Kontan, Rabu (10/7).

Saleh menjelaskan, dalam pelaksanaan subsidi tepat sasaran, digitalisasi menjadi salah satu faktor utama. Pertamina pun dinilai siap mengimplementasikan kebijakan ini.

"Salah satu mekanisme pengendalian subsidi tepat melalui perluasan penerapan digitalisasi lewat pemberian barcode untuk konsumen yang berhak termasuk untuk Pertalite. Saya kira pengalaman dari penerapan barcode di solar, pertamina mestinya sudah lebih siap," pungkas Saleh.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Tanda-tanda kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tampaknya sudah terlihat, mulai dari harga minyak global yang meningkat, pemerintah juga berencana membatasi pembelian BBM bersubsidi pada Agustus 2024.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyarankan agar pemerintah tidak menaikan harga BBM, karena akan berdampak pada menurunnya konsumsi masyarakat.

Masalahnya, setelah momentum Ramadan dan Idul Fitri selesai, tidak ada lagi dorongan masyarakat untuk melakukan konsumsi lebih banyak. Pun dalam waktu yang sama, kenaikan harga pangan juga mengakibatkan menurunnya konsumsi masyarakat.

Memang ketika pemerintah membatasi pembelian BBM bersubsidi, masyarakat kelas bawah akan mendapat bantuan sosial dari pemerintah.

Akan tetapi, ia menilai kebijakan ini justru akan berdampak pada kelompok menengah yang tidak tersentuh kebijakan fiskal pemerintah alias tidak mendapatkan bantuan sosial.

“Sejauh ini belum ada indikasi pemerintah akan melakukan atau memberikan bantuan yang sebenarnya bisa membantu daya beli mereka (kelas menengah) ketika pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan subsidi di Agustus nanti,” tutur Yusuf kepada Kontan.co.id, Rabu (10/7).

Di samping itu, Yusuf juga tak setuju jika pemerintah melakukan pembatasan BBM bersubsidi atau menaikkan harga BBM, sebab belum saja kebijakan itu diterapkan, sejumlah indikator sudah menunjukan daya beli masyarakat sedang dalam tren melambat.

Ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang semakin menurun, yakni pada Juni 2024 berada di level 123,3, atau turun dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 125,2.

“Ataupun misalnya PMI manufaktur yang mengindikasikan pelaku usaha menahan laju untuk melakukan ekspansi karena permintaan yang tidak setinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya,” ungkapnya.

Berdasarkan data-data tersebut, Yusuf meyakini tingkat konsumsi kedepan akan semakin menurun.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.C0.ID - JAKARTA. Ekonom Senior Faisal Basri buka suara soal pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait rencana pengetatan pembelian subsidi bahan bakar minyak (BBM) mulai 17 Agustus 2024.

Faisal menyebut, rencana tersebut memberikan sinyal bahwa pemerintah akan mengerak harga BBM subsidi seperti pertalite dan solar.

"Artinya, sinyal kemungkinan besar pemerintah akan menaikkan harga BBM yang selama ini disubsidi yaitu pertalite dan solar," ujar Faisal kepada awak media di Gedung DPR RI, Rabu (10/7).

Ia mengungkap, rencana tersebut juga menandakan bahwa pemerintah sudah tidak mampu lagi untuk menahan subsidi tidak dinaikkan mengingat anggaran subsidi energi yang terus meningkat. Apalagi jika harga minyak menyentuh ke level US$ 90 per barel, maka dana kompensasi juga akan menggelembung.

"Kan sudah mulai, pemerintah ngak mampu lagi menahan subsidi tidak lagi dinaikkan. Ini naik terus, misalnya sekarang sih harga minyak anteng di US$ 80 per barel, kalau naik lagi ke US$ 90 per barel artinya subsidinya naik," katanya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keungan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu enggan berkomentar banyak terkait rencana pembatasan pembelian BBM subsidi tersebut. "Saya belum terupdate," kata Febrio singkat.

Wacana tersebut disampaikan Luhut dalam unggahan di instagram pribadinya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Adapun aturannya ini sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

"Dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu Pertamina sekarang sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak mendapat subsidi akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan di instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).

Pernyataan tersebut muncul ketika Luhut membahas pengunaan BBM sehubungan dengan defisit APBN 2024. Ia meyakini, dengan pembatasan tersebut maka pemerintah dapat melakukan penghematan dalam APBN 2024.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan anggaran subsidi energi pada tahun ini akan membengkak.

Hal ini berdasarkan beberapa parameter perubahan mulai dari harga minyak dunia, lifting minyak dan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS).

"Belanja dari subsidi dan kompensasi yang diperkirakan juga akan mengalami kenaikan karena adanya faktor tadi volume maupun kurs dan harga," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (8/7).

Hingga semester I 2024, Kementerian Keuangan telah merealisasikan pembayaran subsidi energi sebesar Rp 42,9 triliun hingga semester I-2024.

Subsidi energi ini di antaranya untuk bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 7,16 juta kiloliter atau sebesar Rp 8,7 triliun. Kemudian subsidi LPG 3 Kg sebanyak 3,4 juta kiloliter atau sebesar Rp 34,2 triliun.