IDXChannel - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) melakukan kunjungan kerja bersama ke Kanada dalam kegiatan The Canadian Institutional Investors Roundtable on the Indo-Pacific (CIIRIP), Senin (28/10/2024) lalu.

Keikutsertaan ketiga lembaga Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Indonesia Investment Authority (INA) tersebut pada gelaran CIIRIP dalam rangka menjajaki berbagai potensi kerja sama investasi di Indonesia di berbagai sektor, khususnya pada pengembangan infrastruktur berkelanjutan yang strategis.

Melalui pertumbuhan ekonomi rata-rata lima persen selama 10 tahun terakhir, penghasilan Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp5.536,5 pada Triwulan II-2024 hingga bonus demografi, menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi yang menjanjikan.

"Partisipasi ini merupakan kesempatan berharga bagi IIF untuk mempromosikan potensi investasi di Indonesia pada kancah Internasional. Partisipasi ini merupakan kesempatan berharga bagi IIF untuk mempromosikan potensi investasi di Indonesia," ujar Interim Chief Executive Officer/Chief Financial Officer IIF, Rizki Pribadi Hasan, dalam keterangan resminya, Jumat (1/11/2024).

CIIRIP sendiri diselenggarakan oleh Canada’s Indo-Pacific Trade Representative (CIPTR) untuk memungkinkan komunitas investor institusional Kanada berkumpul dan terlibat dalam isu-isu kunci terkait investasi di kawasan Indo-Pasifik termasuk Indonesia.

Dengan nilai total aset investasi lebih dari USD1 triliun (CAD), CIIRIP membuka peluang investasi yang sangat besar di kawasan Indo-Pasifik, khususnya Indonesia.

"IIF meyakini bahwa kerja sama antara Indonesia dan Kanada akan semakin memperkuat hubungan bilateral kedua negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya dari sektor Infrastruktur," ujar Rizki.

(taufan sukma)

JAKARTA, investor.id – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII sepanjang tahun 2023 lalu mencatatkan pendapatan sebesar Rp 1,32 triliun dengan laba bersih sebesar Rp 836 miliar.

Dalam laporan tahunan 2023, salah satu Special Mission Vehicles (SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut mencatatkan kinerja positif yang terlihat dari hasil score assessment GCG dengan nilai 90 (Sangat Baik).

Direktur Utama PT PII M. Wahid Sutopo mengatakan pendapatan dan laba tersebut merupakan capaian tertinggi semenjak didirikan pada 30 Desember 2009. Selain itu, efisiensi kinerja PT PII juga ditunjukkan perseroan dengan marjin laba bersih yang mencapai 63% dan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 37%.

“Dengan pencapaian ini, kami akan terus berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaporan kinerja tahunan maupun kinerja keberlanjutan kami,” kata Sutopo dalam keterangan rilisnya dikutip Jumat (11/10/2024).

Dalam upaya perseroan menunjukkan komitmen melalui tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan, Annual Report Award (ARA) 2023 memberikan penghargaan kepada PT PII. PT PII berhasil menjadi satu-satunya pemenang pada kategori Non Go Publik Keuangan bersaing dengan 167 perusahaan dari 10 kategori.

Penyelenggaraan ARA merupakan penghargaan tahunan yang diberikan kepada perusahaan BUMD, BUMN maupun swasta, yang berstatus publik maupun non-publik, atas keterbukaan informasi dan keberlanjutan dalam Laporan Tahunan.

Adapun pelaksanaan ARA 2023 yang merupakan pelaksanaan ke-19 kalinya sejak tahun 2002 lalu tersebut terselenggara melalui kerja sama dari tujuh instansi penyelenggara, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governansi serta Ikatan Akuntan Indonesia.

Kegiatan ARA bertujuan untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip governansi korporat perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui keterbukaan informasi dan praktik governansi, termasuk keberlanjutan yang dilakukan melalui penilaian terhadap laporan tahunan dan keberlanjutan perusahaan serta pemberian rekomendasi perbaikan terhadap seluruh peserta ARA.

Penilaian dilakukan terhadap keterbukaan informasi laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku dan disajikan secara relevan dan wajar.

Sutopo menyampaikan bahwa sejalan dengan tema ARA 2023, yaitu Internalizing Integrated Mindset Toward Sustainable Long Term Value Creation, keikutsertaan PT PII dalam ajang ini merupakan bentuk komitmen perseroan dalam implementasi praktik governansi serta integrasi aspek keberlanjutan dalam perencanaan strategis dan proses bisnis perseroan dalam rangka penciptaan nilai jangka panjang yang serta diungkapkan di dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan, khususnya di tahun buku 2023.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, SEMARANG – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII telah melakukan penjaminan untuk berbagai proyek dengan nilai investasinya Rp534 triliun per Juni 2024.

Deputi Direktur III PT PII Muhammad Ridho menyampaikan bahwa dari jumlah tersebut, penjaminan dilakukan pada proyek infrastruktur dengan nilai investasi yang mencapai Rp471 triliun.

Di samping itu, penjaminan untuk proyek non-infrastruktur juga dilakukan dengan nilai investasi mencapai 63 triliun.

“Kami di PII sudah menjamin proyek dengan nilai investasi Rp 471 triliun untuk proyek infrastruktur dan Rp63 triliun proyek non-infrastruktur, dan total nilai investasi di Rp534 triliun,” katanya dalam acara Press Tour Kementerian Keuangan, Kamis (19/7/2024).

Ridho menjelaskan, PT PII melakukan penjaminan senilai Rp99 triliun untuk total sebanyak 53 proyek, termasuk diantaranya proyek sistem penyediaan air minum (SPAM).

“Selain itu juga kami melakukan penjaminan untuk korporasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dulu, kita ada penjaminan sebesar Rp2,3 triliun,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ridho mengatakan bahwa PT PII saat ini tercatat memiliki ekuitas sebesar Rp16 triliun, tapi penjaminan proyek yang dilakukan senilai Rp534 triliun.

“Artinya kita bisa me-leverage atas PMN [penyertaan modal negara] yang diberikan kepada PT PII sebagai enabler untuk proyek yang nilainya Rp534 triliun,” jelasnya.

Dia mencontohkan, lima proyek di Jawa Tengah yang dijamin oleh PT PII, di antaranya PLTU Batang, Tol Batang-Semarang, SPAM Semarang Barat, Tol Semarang-Demak, dan Tol Bawen-Jogja.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengangkat Hadiyanto sebagai Komisaris Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII lima tahun ke depan.

Hadiyanto merupakan mantan pejabat eselon I Kementerian Keuangan. Dia pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Sekretaris Jenderal, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald Silaban mengatakan, pemilihan komisaris merupakan amanah dan wujud kepercayaan pemegang saham yang seyogyanya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan komitmen tinggi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu tersebut.

Menurutnya, PII memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur.

“Pemerintah memiliki ekspektasi yang cukup tinggi kepada PII, sehingga kita berharap dewan komisaris harus mampu menjalankan peran pengawasan yang optimal, sehingga tugas SMV ke depan dapat berjalan dengan baik,” kata Rionald dalam keterangan resmi, Jumat (19/7).

Pengangkatan tersebut sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No 297 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia yang disahkan pada 17 Juli 2024.

Dalam KMK tersebut, pemegang saham juga memberhentikan dengan hormat Rina Widiyani Wahyuningdyah sebagai Komisaris Utama PII yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2023.

Rionald berharap agar seluruh SMV Kemenkeu yang memiliki peran penting sebagai fiscal tools, merepresentasikan reputasi Kemenkeu untuk saling bersinergi untuk memberikan yang terbaik bagi negeri.

Sementara itu, Direktur Utama PII, M. Wahid Sutopo mengatakan, dengan diangkatnya Hadiyanto sebagai Komisaris Utama PII ini diharapkan dapat semakin meningkatkan profesionalisme perseroan dalam menjalankan mandatnya sebagai SMV Kementerian Keuangan yang mendukung pembangunan infrastruktur lewat skema innovative financing.

“Kami yakin sebagai Komisaris Utama Perseroan, Bapak Hadiyanto dapat menjalankan fungsi pengawasan yang optimal dan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga kinerja PII dapat terus meningkat sesuai dengan visi misi dan rencana jangka pendek maupun jangka panjang Perusahaan," tutur Sutopo.

(FAY)

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – SEMARANG. PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sudah melakukan penjaminan infrastruktur dengan nilai investasi sebesar Rp 534 triliun, dan nilai penjaminan sebesar Rp 99 triliun.

Deputi Direktur III PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Muhammad Ridho menyampaikan, dari total realisasi tersebut, terdiri dari investasi Rp 471 triliun merupakan proyek infrastruktur, dan Rp 63 triliun non infrastruktur.

Ridho menyebut, jumlah proyek infrastruktur yang telah dijamin mencapai 53 proyek dengan nilai penjaminan sebesar Rp 91 triliun.

Ridho mengatakan, salah satu proyek yang dijamin di wilayah Semarang diantaranya, Sistem penyediaan air minum (SPAM) Semarang Barat dengan nilai penjaminan sebesar 400 miliar, PLTU Batang dengan nilai penjaminan Rp 70 triliun, tol Batang-Semarang Rp 14 triliun, tol Jogja Bawen Rp 14,3 triliun, dan tol Semarang-Demak Rp 5,4 triliun.

“Selain itu juga kami melakukan penjaminan untuk korporasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, kita ada penjaminan sebesar Rp 2,3 triliun,” tutur Ridho dalam media briefing, Kamis (19/7).

Kemudian, proyek non infrastruktur yang sudah dijamin mencapai 8 proyek dengan nilai penjaminan sebesar Rp 8 triliun, dan menghasilkan penjaminan korporasi pemulihan ekonomi nasional sebanyak 23 sertifikat.

Untuk diketahui, PT PII merupakan BUMN dengan kepemilikan 100% oleh pemerintah Indonesia, dalam hal nini diawasi langsung oleh Kementerian Keuangan dan menjadi salah satu anggota kantor bersama.

SEMARANG,investor.id - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII)  telah melakukan penjaminan untuk proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 534 triliun hingga Juni 2024. Nilai ini terbagi dalam proyek investasi untuk infrastruktur dan non infrastruktur.

“Kami di  PT PII sudah  menjamin proyek dengan nilai investasi adalah Rp 471 triliun, untuk proyek infrastruktur dan  Rp 63 triliun untuk proyek non infrastruktur,  total nilai investasi di Rp 534 triliun,” ucap Deputi Direktur III PT PII Muhammad Ridho  dalam acara Press Tour Kemenkeu di Kantor Perumda Air Minum Tirta, Semarang pada Kamis (18/7/2024).

Dari nilai investasi Rp 534 triliun, PT PII melakukan penjaminan sebesar Rp 99 triliun dengan nilai penjaminan sebesar  Rp 91 triliun untuk proyek infrastruktur dan Rp 8 triliun untuk non infrastruktur. Dari sisi jumlah proyek, tercatat ada 53 proyek yang dijamin oleh PT PII. Adapun proyek infrastruktur yang dijamin sebanyak  45 proyek  dan non infrastruktur sebanyak 8 proyek.

“Untuk jumlah penjaminan proyek infrastruktur, kita total ada 53 proyek, salah satunya untuk proyek yang ada di SPAM(sistem Penyediaan Air Minum) sekarang ini dan total nilai penjaminannya itu Rp 99 triliun,” tutur Ridho.

Dia mengatakan PT PII sendiri  memiliki ekuitas sekitar Rp 16 triliun namun bisa  bisa melakukan penjaminan proyek yang senilai Rp 534 triliun. “Artinya kita bisa me-leverage atas PMN (Penyertaan Modal Negara) yang diberikan kepada PT PII sampai dengan sebagai enabler untuk proyek yang nilainya Rp 534 triliun,” terang dia.

Khusus untuk di Jawa Tengah PT PII melakukan penjaminan lima proyek yaitu proyek PLTU Batang, Tol Batang - Semarang, SPAM Semarang Barat, Tol Semarang - Demak, dan Tol Jogja - Bawen.

Selain itu PT PII juga melakukan penjaminan untuk korporasi sebesar Rp 2,3 triliun terhadap 23 sertifikat. Hal ini merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional yang dijalankan sejak awal pandemi Covid-19.  

Sesditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Ubaidi S Hamidi Kementerian Keuangan mengatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pemerintah  memproyeksikan kebutuhan investasi infrastruktur sebesar Rp 6.445 triliun. Dari target tersebut, APBN hanya akan mengakomodasi sebesar 37% atau sebesar Rp 2.385 triliun.

“Sisanya sebesar Rp 1.353 triliun diproyeksikan akan dipenuhi dari BUMN/BUMD dan sebesar Rp 2.707 triliun diharapkan dapat dipenuhi dari badan usaha swasta,” kata Ubaidi.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News