Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melakukan pengalihan pengelolaan layanan dan penyelenggaraan BisKita Trans Pakuan kepada pemerintah Kota Bogor.

BisKita Trans Pakuan merupakan layanan bus dengan skema buy the service (BTS) pertama di kawasan Bodebek. Layanan transportasi umum ini diresmikan pada 2 November 2021 lalu.

Pengalihan operasional tersebut ditandai dengan penandatanganan adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Plt. Direktur Angkutan BPTJ Solihin Purwantara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Marse Hendra Saputra pada Kamis (7/11) kemarin di Kemayoran, Jakarta.

"Kami sangat mengapresiasi atas dukungan Dinas Perhubungan Kota Bogor selama lebih dari 3 tahun ini. Tantangan dan kendala yang dihadapi di lapangan tentunya tidak dapat BPTJ hadapi sendiri, peran Walikota dan Dinas Perhubungan Kota Bogor sangat luar biasa," kata Solihin dalam keterangan resminya, Jumat (8/11/2024).

Solihin menegaskan bahwa penyelenggaraan layanan angkutan umum massal di perkotaan akan didorong oleh PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk itu ke depannya BPTJ juga berencana menyusun buku pedoman mengenai tata cara pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian, monitoring dan integrasinya, serta perbedaan antara gratis dan berbayar agar pemerintah daerah dapat lebih mudah dalam menyelenggarakan layanan BTS.

"Kami juga mengapresiasi langkah besar dari Pak Walikota dan Pak Kadishub untuk dapat menyediakan layanan angkutan umum massal di Kota Bogor secara mandiri, sehingga pada hari ini dapat terselenggara penandatanganan adendum PKS ini," lanjut Solihin.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Marse Hendra Saputra menyambut baik peralihan operasional ini. Namun menurutnya yang terpenting saat ini adalah bagaimana menyelesaikan perpindahan atau transisi pengelolaan ini.

Karenanya ia juga sangat menyambut baik rencana penyusunan pedoman yang dapat dijadikan rujukan agar proses transfer dari pemerintah pusat ke daerah dapat berjalan dengan baik, bisa diterima dan dapat diimlementasikan oleh pemerintah daerah.

"Yang menjadi tantangan kami saat ini adalah bagaimana menyediakan pembiayaan untuk subsidi angkutan. Karena saat ini subsidi yang di-state di Permendagri hanya untuk kemiskinan dan pendidikan. Sementara aturan tentang pengelolaan keuangan di APBD harus mengacu pada Permendagri. Sampai dengan saat ini kami masih coba menyesuaikan pos kebutuhan untuk subsidi di angkutan," terang Marse.

"Tidak mungkin Pemerintah pusat secara terus menerus mensubsidi daerah. Oleh karena itu kami akan mencoba konsep swastanisasi ke depannya, tapi skemanya harus diatur sehingga nantinya tidak memberatkan para investor. Harapannya program ini dapat berjalan kedepan, para investor dapat berkolaborasi tanpa ada campur tangan secara finansial dari pemerintah daerah namun rule-nya tetap dipantau," sambungnya lagi.

Sebagai informasi, layanan BisKita Trans Pakuan Bogor memiliki 4 koridor dengan jumlah armada sebanyak 49 unit. Layanan transportasi umum ini resmi berbayar sejak 20 Mei 2023 sebesar Rp 4.000 untuk umum dan telah diberlakukan tarif khusus bagi pelajar, lansia dan disabilitas sebesar Rp 2.000 sejak 18 September 2023.

Jumlah penumpang setiap koridor sejak berbayar atau September tahun 2023 sampai dengan September 2024 bertumbuh cukup baik. Untuk koridor 1, dari 69.920 menjadi 82.736 atau meningkat 18.33%. Koridor 2, dari 100.326 menjadi 127.590 atau meningkat 27.18. Koridor 5, dari 54.442 menjadi 63.436 atau meningkat 16.52%. Koridor 6, dari 20.068 menjadi 29.750 atau meningkat 48.25%.

Sedangkan untuk load factor (LF) per September 2024 pada semua koridor juga menunjukkan tren yang positif. Koridor 1, LF nya mencapai 65,23%. Sedangkan Koridor 2, melebihi target atau 111,89%. Koridor 5 mencapai 49,67% dan Koridor 6 sebesar 23,65%.

Dalam rangka menjaga kepastian dan penerapan good governance dalam berinvestasi, Badan Pengusahaan Batam sedang melakukan penyempurnaan database dan Land Management System (LMS). Sekretaris Menteri Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian RI, Susiwijono Moegiarso yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas BP Batam, menjelaskan saat ini pihaknya sedang melakukan penyempurnaan sistem LMS (pengelolaan lahan), terutama terkait dengan database dan proses bisnis alokasi lahan.

Susiwijono menegaskan tidak ada moratorium pelayanan pertanahan selama penyempurnaan sistem LMS yang waktunya kebetulan bersamaan dengan Kepala BP Batam Muhammad Rudi menjalani masa cuti.

⁠"Tidak ada moratorium pelayanan, namun pengalokasian lahan baru belum dapat dilakukan karena database tanah sedang dilakukan penyempurnaan terkait kualitas dan integritas data. Bahwa tidak benar pemberitaan yang beredar berkaitan dengan adanya moratorium pelayanan pertanahan yang ada hanya penyempurnaan database lahan dan sistem pengelolaannya," kata Susiwijono, dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).

Adapun saat ini pelayanan LMS tetap berjalan tetapi khusus pelayanan pengalokasian statusnya off karena sedang pemutakhiran database. Sementara layanan lainnya seperti perpanjangan hak atas tanah, peralihan dan perizinan lainnya tetap berjalan normal.

Susiwijono berharap iklim investasi berjalan kondusif dan berpesan untuk dapat menjaga investasi dengan kepastian berusaha. Sebab kalau dialokasikan sekarang, kemudian ada perbedaan karena perbaikan database, akan menimbulkan ketidakpastian.

"Kita ingin menjaga iklim investasi ini kondusif salah satunya dengan kepastian terkait pengelolaan tanah," pungkasnya.

Tuntut Air Bersih, Ribuan Warga Tanjung Uncang Blokade Jalan

Tuntut Air Bersih, Ribuan Warga Tanjung Uncang Blokade Jalan

Induk media sosial TikTok, ByteDance, memberhentikan lebih dari 700 karyawan dari unit kerjanya yang berada di Malaysia. PHK massal ini dilakukan imbas peralihan fokus perusahaan ke penggunaan AI yang lebih besar dalam moderasi konten.

Melansir dari Reuters, Jumat (11/10/2024), dua sumber yang mengetahui masalah PHK massal ini mengatakan para karyawan yang sebagian besar terlibat dalam operasi moderasi konten perusahaan diberitahu tentang pemecatan mereka melalui email pada Rabu (9/10) malam kemarin.

"Perusahaan teknologi itu juga merencanakan lebih banyak pemutusan hubungan kerja bulan depan karena ingin mengonsolidasikan beberapa operasi regionalnya," kata salah satu sumber yang meminta tidak diberitahukan namanya karena tidak berwenang untuk berbicara kepada media.

Di sisi lain, induk perusahaan TikTok juga sudah mengonfirmasi bahwa mereka benar melakukan PHK massal terhadap sejumlah karyawan di Malaysia kepada Reuters hari ini. Namun perusahaan tidak memberikan angka pasti tentang jumlah karyawan yang terkena dampak pemangkasan ini.

Lebih lanjut perusahaan menjelaskan pemangkasan ini mungkin akan berimbas terhadap beberapa ratus karyawan TikTok secara global sebagai bagian dari rencana yang lebih luas untuk meningkatkan operasi moderasinya. Dalam hal ini ByteDance sendiri tercatat memiliki lebih dari 110.000 karyawan di lebih dari 200 kota di seluruh dunia.

"Kami membuat perubahan ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk lebih memperkuat model operasi global kami untuk moderasi konten," kata juru bicara TikTok dalam sebuah pernyataan.

Dikatakan tahun ini TikTok itu sedang menginvestasikan sekitar US$ 2 miliar atau Rp 31,17 triliun (kurs Rp 15.588/dolar AS) secara global untuk meningkatkan sistem kepercayaan dan keamanan media sosial itu.

Kemudian ByteDance juga terus berupaya meningkatkan efisiensi TikTok dengan 80% konten yang melanggar pedoman dihapus oleh teknologi otomatis.

Simak: Keuangan Buruk, Intel Bakal PHK 15 Ribu Karyawan

[Gambas:Video 20detik]