Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan tarif bea masuk antidumping ekspor udang ke Amerika Serikat (AS) turun dari 6,3%⁰ menjadi 3,9%. Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk semua eksportir udang asal Indonesia.

Berdasarkan final determination atau keputusan final dari United States Department of Commerce (USDOC) atau Kementerian Perdagangan AS per 22 Oktober 2024, tarif anti-dumping untuk PT Bahari Makmur Sejati (BMS) ditetapkan sebesar 0% atau bebas kenakan bea masuk antidumping.

Sedangkan untuk PT First Marine Seafood (FMS) dan pelaku usaha eksportir udang beku lainnya masih dikenakan tarif bea masuk antidumping sebesar 3,9%. Sebelumnya PT FMS dan eksportir lainnya sempat dikenakan tarif antidumping sebesar 6,3%.

Direktur Pemasaran Direktorat Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Erwin Dwiyana mengatakan perbedaan tarif tersebut para eksportir udang merasa keberatan atas penetapan tarif tersebut.

"Keberatannya kan karena ada perusahaan yang nol, yang BMS. Jadi keberatannya itu adalah pertama, bahwa 3,9% ini akan ditarik ke industri mereka juga. Karena 3,9% ibaratnya harus membayar tarif biaya masuknya ke AS itu bayar 3,9%. Sementara yang satu perusahaan itu nol persen," kata Erwin saat ditemui di Gedung Mina Bahari IV, KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Dia menjelaskan perbedaan tarif bea masuk antidumping karena berdasarkan perhitungan keuntungan eksportir udang.

"Mereka kan menghitung seperti marginnya, keuntungan perusahaan di Indonesia ini seperti apa. Jadi dumping itu kan karena tuduhan perusahaan atau ekspor kita itu menjual lebih murah dalam negeri. Mereka jadikan menghitung dari margin dumping-nya," jelasnya.

Pihaknya pun terus berupaya agar terbebas dari bea masuk antidumping ini. Salah satu upayanya dengan menggandeng Kementerian Perdagangan dan juga KBRI Washington DC

"Makanya kita aktif juga bersama dengan teman Satgas dan teman-teman Kementerian Perdagangan dan juga KBRI Washington DC untuk berjuang menurunkan tarif ataupun mungkin hingga kalau yang dumping kan drop ya target kita," imbuh dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas sekaligus Penasehat Tim Satgas Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Harry Lukmito mengatakan perbedaan tarif tersebut memicu persaingan usaha tidak sehat terhadap pelaku usaha eksportir udang beku nasional.

"Dengan adanya perbedaan rate antara responden pertama (PT BMS) sebesar 0% dengan anggota AP5I lainnya sebesar 3,9%, pelaku usaha AP5I yang terdampak rate 3,9% merasakan adanya persaingan usaha yang tidak sehat dalam perhitungan harga bahan baku dan harga penjualan produk udang ke Amerika Serikat," kata Lukmito.

Untuk penyemarataan tarif, Lukmito menyebut pihaknya masih harus terus berupaya dalam membantah tuduhan itu. Salah satunya dengan ikut hearing bersama USITC secara hybrid, baik daring maupun luring pada tanggal 22 Oktober yang lalu. Sesi tersebut dihadiri dari perwakilan pihak Petitioner dan dari perwakilan tertuduh.

Saat hearing itu, dia menjelaskan perwakilan dari Pemerintah Indonesia telah menyampaikan hal-hal yang menjadi concern. Dia menambahkan dengan adanya testimoni dari buyer retailer besar di Amerika Serikat, yaitu Costco, yang telah diminta kesediaannya untuk ikut mendukung tim satgas AP5I.

"Testimoni-testimoni tersebut, diperkuat dengan analisa dari Jim Dougan selaku Ekonomi di Amerika Serikat yang ditunjuk oleh Tim Satgas AP5I," terangnya.

Dia pun berharap keputusan final oleh US International Trade Commission (USITC) nanti pada Desember mendatang menetapkan tarif pengenaan bea masuk dibebaskan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengupayakan peluang pasar baru untuk komoditas udang dari Indonesia, menyusul persoalan antidumping yang terjadi di Amerika Serikat. Perluasan pasar itu turut disertai dengan implementasi program modeling untuk mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas udang ekspor.

"Di pasar AS sendiri masih ada peluang untuk komoditas udang selain udang beku. Kemudian ada pasar lain seperti Jepang yang berpotensi besar untuk produk beku dan olahan. Kemudian ada Australia dan Korea Selatan," terang Direktur Pemasaran PSDKP KKP Erwin Dwiyana, dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Mengenai kelanjutan antidumping sendiri, penanganan yang dilakukan KKP bersama otoritas lainnya menunjukkan hasil positif. Berdasarkan keputusan final determination investigasi USDOC, tidak ditemukan adanya countervailable subsidies atau pemberian subsidi kepada petambak dan eksportir udang beku Indonesia.

Sedangkan terkait tuduhan antidumping, keputusan final determination yang dirilis USDOC pada 22 Oktober menetapkan bea masuk tambahan sementara sebesar 3,9% untuk udang Indonesia. Angka tersebut lebih rendah dibanding hasil preliminary determination yang sempat dikeluarkan yakni sebesar 6,3%.

"Kita tidak dituduh melakukan subsidi terhadap industri udang nasional sehingga tarif CVDnya 0 persen, sementara antidumping kita turun dari 6,3 persen menjadi 3,9 persen. Ini merupakan capaian positif, sebelum hasil akhir pada 5 Desember nanti," bebernya.

Di sisi lain, upaya perluasan pasar ini disertai dengan upaya peningkatan kualitas produksi udang di sektor hulu. Salah satunya melalui program modeling budidaya berbasis kawasan yang sudah dikembangkan di Indonesia.

Di tempat yang sama, Penasihat Tim Satgas Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP51) Harry Lukminto mengaku telah mengikuti hearing di hadapan USITC secara hybrid.

"Saat hearing tersebut, perwakilan dari Pemerintah Indonesia telah menyampaikan hal-hal yang menjadi concern," tutur Harry.

Selain itu, Harry juga mengapresiasi pemerintah yang telah memberikan dukungan yang dibuktikan dengan berangkat ke Amerika Serikat pada tanggal 20 Agustus untuk menemui USDOC secara langsung. Kala itu, diajukan perwakilan Indonesia mengajukan keberatan terhadap penggunaan laporan keuangan perusahaan yang bisnisnya berbeda dengan kedua mandatory respondents sebagai dasar perhitungan dumping margin.

Dia berharap perjuangan ini dapat memberikan hasil yang baik untuk kepentingan bersama industri perudangan nasional.

"Semoga ini tidak dilanjutkannya kasus antidumping tersebut oleh USITC," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berkomitmen akan menyelesaikan masalah CVD dan AD komoditas udang di pasar AS. Dia memastikan jajarannya tengah melakukan diplomasi agar tuduhan itu bisa diatasi.

Sakti Wahyu Trenggono kembali diberikan amanah untuk memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Kabinet Merah Putih. Trenggono optimistis untuk meneruskan berbagai terobosan guna mentransformasi sektor kelautan dan perikanan melalui Program Ekonomi Biru.

Dalam masa jabatan sebelumnya, Trenggono dan timnya telah merancang lima program utama yang meliputi perluasan kawasan konservasi laut, kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya berkelanjutan, pengawasan wilayah pesisir, dan pembersihan sampah plastik laut. Lima program Ekonomi Biru tersebut dijalankan bukan hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga untuk melindungi laut dari aktivitas merusak yang mengancam keberlanjutannya.

Selain itu, peningkatan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar internasional juga menjadi prioritas. Produk perikanan Indonesia masih kurang kompetitif dibandingkan negara maju dan tetangga. Padahal, Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas dan potensi besar untuk unggul di sektor perikanan.

"Saat ini Indonesia berada pada posisi 13 negara eksportir perikanan, kalah jauh dari China dan Vietnam yang masuk dalam jajaran lima besar," ujar Trenggono dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Untuk mengatasi ini, KKP telah melakukan perbaikan di hulu secara masif, mulai dari penataan sistem penangkapan yang lebih terukur hingga pengembangan budidaya perikanan berkelanjutan melalui model yang telah dibangun.

Daya saing produk perikanan tidak hanya diukur dari jumlah ikan, tetapi juga dari proses penangkapan, budidaya, pengolahan, dan distribusinya. Dengan diharapkan produk perikanan Indonesia dapat bersaing lebih baik dalam hal kualitas dan proses produksi yang ramah lingkungan.

Di sisi lain, KKP tengah mengembangkan teknologi digital melalui sistem Ocean Big Data untuk meningkatkan efektivitas pengawasan ruang laut dan memastikan setiap aktivitas di perairan dapat dipantau dengan baik.

Sistem ini juga memungkinkan KKP untuk mengukur dampak kegiatan ekonomi terhadap ekologi laut sehingga keputusan kebijakan dapat lebih tepat dan efisien.

Trenggono juga menggarisbawahi pentingnya pengelolaan sampah laut yang menjadi isu global. Program Bulan Cinta Laut (BCL), yang diperkenalkan pada periode sebelumnya, akan terus dilanjutkan dengan strategi yang lebih inovatif di seluruh Indonesia.

Ekonomi Biru juga menjadi bagian dari Misi Asta Cita. Prabowo telah memberikan lampu hijau untuk mempercepat kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemandirian pangan nasional. Oleh karena itu, pelaksanaan ini harus dilakukan dengan cepat dan tuntas.

"Insyaallah, saya bersama Pak Wamen Didit Herdiawan dan seluruh jajaran di KKP, akan bekerja sebagai teamwork serta all out. Kami optimis, pelaksanaan program Ekonomi Biru menjadi jawaban majunya sektor kelautan dan perikanan nasional," ujar Trenggono.

Strategi model intervensi pemerintah akan dilanjutkan untuk menyediakan infrastruktur kelautan dan perikanan di berbagai daerah. Pembangunan perikanan budidaya dan kampung nelayan modern sebelumnya telah meningkatkan produktivitas dan kualitas produk, serta membuka lapangan kerja, memberikan pengetahuan, dan meningkatkan keterampilan masyarakat.

Pembangunan ini bukan hanya meningkatkan kualitas produk perikanan tetapi juga memberikan harapan bagi masyarakat, dengan menciptakan lapangan kerja, memberikan pengetahuan, dan meningkatkan kompetensi mereka.

Pada akhir pernyataannya, Trenggono mengutip kata-kata penyair Kahlil Gibran, bahwa seorang optimis akan melihat keindahan mawar tanpa terjebak pada durinya. Dengan semangat optimisme, KKP siap bekerja sama untuk membawa kemajuan di sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

Pemerintah ingin menggenjot ekspor komoditas perikanan ke Uni Eropa. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menganggap pasar perikanan negara tersebut cukup besar.

Namun, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ishartini mengatakan ekspor produk perikanan Indonesia masih kecil jumlahnya ke Uni Eropa.

"Indonesia baru peringkat ke 20 produknya bisa masuk ke Uni Eropa. Dengan pangsa masih 1%. Tentu ini yang harus digenjot," kata dia dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).

Adapun produk perikanan Indonesia yang dinilai berpotensi besar ke pasar Uni Eropa yakni tuna, cakalang, udang, cumi, hingga gurita.

"Memang tuna, cakalang yang paling besar 30%, kemudian cumi, gurita, udang, kepiting. Ini komoditas utama yang masuk ke Uni Eropa dari Indonesia, angkanya US$ 335,27 juta (angka 2023 turun 11,2% dari 2022), volumenya 55,88 ribu ton (turun 5,6% dari 2022)," ungkapnya.

Masih kecilnya ekspor perikanan ke Uni Eropa disebabkan oleh berbagai hambatan mulai dari tarif dan non tarif. Ekspor perikanan ke Uni Eropa dikenakan tarif cukup besar yakni 20%.

"Ini teman-teman yang menangani terus melakukan komunikasi, diskusi-diskusi dalam working group, dalam CEP, untuk bisa mengupayakan tarif, penurunan tarif ke Uni Eropa," jelasnya.

Sementara tantangan non tarif berkaitan dengan syarat mutu komoditas perikanan masuk ke Uni Eropa, seperti pengolahan, sustainable fisheries, fisheries management, hingga syarat bagaimana ikan ditangkap menggunakan alat yang tidak merusak ekosistem kelautan.

"Itu ada persyaratan-persyaratan yang dipakai di tiap-tiap negara, termasuk persyaratan mengenai mutu ini. Perlengkapan persyaratan mutu ini apa saja, ada kimia, ada fisik, itu ada di setiap negara. Itu yang menjadi tantangan," terangnya.

Saat ini ada 176 perusahaan yang bisa ekspor produk perikanan ke Uni Eropa. Jumlah itu stagnan sejak 2017. Padahal sebelumnya jumlah perusahaan yang bisa ekspor sempat mencapai lebih dari 200 perusahaan.

Tidak bertambahnya perusahaan yang bisa ekspor perikanan ke Uni Eropa ini karena masalah pemenuhan syarat dari UE. Meski begitu, Ishartini mengatakan ada 33 perusahaan yang mengantre untuk bisa mengekspor komoditas perikanan ke UE.

"Step berikutnya adalah bagaimana kita menunjukkan kepada mereka bahwa kita bisa melakukan penjaminan mutu ini dengan baik dan dengan mudah. Semua regulasi yang diterbitkan oleh Eropa bisa kita ikuti. Target kita ini sekarang sudah mengantre sekitar 33 perusahaan baru yang ingin mengusulkan," tutupnya.

Simak Video: Cuan 'Maut' Ekspor Ikan Hias Laut

[Gambas:Video 20detik]

Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat kinerja perdagangan sektor perikanan Indonesia dengan Rusia masih mengalami defisit selama dua tahun terakhir.

DIrektur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistyo menyebutkan, data neraca perdagangan perikanan Indonesia-Rusia tahun 2022-2023 menunjukkan ada defisit, masing-masing sebesar US$ 42,4 juta pada tahun 2022 dan US$ 15,5 juta pada tahun 2023.

Defisit perdagangan di sektor perikanan ke Rusia disebabkan karena turunnya ekspor Indonesia ke Negeri Beruang Merah itu. Budi mencontohkan ekspor ke Rusia pada tahun 2023 turun sebesar 5,1% menjadi US$ 25,38 juta dengan volume ekspor 2.460 ton atau turun 1,1% secara tahunan.

“Kita harus bersemangat mendorong ekspor ke Rusia,” kata Budi dalam konferensi pers di kantor KKP, Selasa (24/9/2024).

Budi menjelaskan, penyebab penurunan ekspor perikanan ke Rusia salah satunya akibat embargo.

Untuk mendongkrak ekspor perikanan ke Rusia, Pemerintah Indonesia berencana meningkatkan kerjasama bilateral dengan Rusia dalam rangka membuka peluang perdagangan yang lebih besar di sektor perdagangan perikanan.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor perikanan, PT Perikanan Indonesia, tercatat telah menyerap ikan hasil tangkapan nelayan sebesar 4.680 ton atau setara valuasi Rp107 miliar pada periode Januari-Agustus 2024.

Direktur Operasional PT Perikanan Indonesia Fajar Widisasono menyampaikan, ikan yang diserap Perseroan merupakan hasil tangkapan 1.305 mitra nelayan yang tersebar di 12 cabang dan 21 unit di seluruh Indonesia, di antaranya Belawan, Jakarta, Pekalongan, Brondong, Pemangkat, Ambon, Bitung, Bacan, Makassar, Sorong, dan Benoa.

“Kami membuktikan bahwa kami selalu hadir untuk nelayan. PT Perikanan Indonesia berkomitmen untuk selalu bersama para nelayan di Indonesia,” ungkap Fajar dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (10/9/2024).

Ikan yang diserap oleh Perseroan antara lain tuna, cakalang, layang, gurita, kembung, ikan kakatua, cumi, sotong, dan tongkol. Selanjutnya, ikan-ikan tersebut diolah dan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan nasional maupun pasar internasional.

Kedepannya, Fajar mengharapkan dukungan pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menjadi aggregator dalam program Penangkapan Ikan Terukur.

Pihaknya juga berencana menggandeng mitra nelayan, mitra investor maupun menangkap ikan menggunakan kapal milik perusahaan untuk memperoleh kuota penangkapan ikan.

“Dengan begitu, akan semakin banyak nelayan yang akan terlibat dan PT Perikanan Indonesia mampu menjaga serta mengamankan pasokan ikan yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengarahkan BUMN Pangan untuk menjadi off taker hasil produksi petani, peternak, dan nelayan. Arahan ini juga termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.99/2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia.

Dalam beleid itu, pemerintah menugaskan perusahaan bertindak sebagai off taker hasil tangkapan nelayan untuk meningkatkan dan mendukung ketersediaan, keterjangkauan, inklusivitas, dan mutu produk perikanan nasional.

Dengan adanya peran BUMN Pangan, harga ditingkat produsen diharapkan stabil sehingga dapat mendorong para petani, peternak dan nelayan untuk menggenjot produksinya di hulu.