Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan rasuah dalam pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta pada DJKA, Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal itu dilakukan dengan memeriksa satu saksi dimintai keterangan oleh penyidik pada Kamis, 17 Oktober 2024.

“Saksi hadir, didalami terkait pengaturan lelang dan pemberian fee kepada para pihak,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Jumat, 18 Oktober 2024.

Tessa cuma mau memerinci inisial saksi itu yakni H. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, dia yakni PPNPN pada DJKA, Kemenhub Hamdan.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” ujar Tessa.

Baca juga: KPK Sita Obligasi Senilai Rp27,4 Miliar Terkait Kasus Suap Jalur Kereta

KPK masih enggan memerinci pihak-pihak yang menerima aliran uang dalam perkara ini. Informasi itu masih dirahasiakan sampai perisdangan digelar.

Sebelumnya, KPK menyebut pengusutan kasus dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta di DJKA, Kemenhub sudah bercabang ke sejumlah wilayah. Bahkan, ada yang masih di tahap penyelidikan.

“Kalau DJKA sendiri ada beberapa ruas, selain ruasnya di OTT Semarang, ada ruas Solo, ruas Jabar (Jawa Barat), ruas Medan, ada beberapa tempat masih lidik yang tidak bisa saya sampaikan,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2024.

Asep enggan memberikan informasi detail atas percabangan dugaan suap dalam pengadaan tersebut. Namun, dia memastikan tidak semua pengadaan maupun pemeliharaan ruas jalur kereta terjadi tindak pidana korupsi.

“Jalur kereta itu ada penggalangan di Jabar, Jateng dan beberapa wilayah Jateng di bagian selatan dan Utara, medan dan ada disampaikannya (Makassar),” ujar Asep.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ABK)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan rasuah dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Satu saksi berstatus pejabat ASDP diperiksa penyidik pada Kamis, 17 Oktober 2024.

“Saksi didalami terkait proses due dilligence,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Jumat, 18 Oktober 2024.

Tessa cuma mau memerinci inisial saksi itu yakni ED. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun dia yakni VP Akuntansi ASDP Indonesia Ferry Evi Dwijayanti.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” ujar Tessa.

Baca juga: Kasus Korupsi di ASDP, KPK Ulik Pembelian Aset Tersangka

Due delligence merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan secara seksama yang dilakukan seorang konsultan terhadap suatu perusahaan. KPK enggan memerinci jawaban saksi demi menjaga kerahasiaan proses penyidikan.

Teranyar, KPK menyita 15 aset tanah dan bangunan senilai ratusan miliar dari tangan pemilik PT Jembatan Nusantara Group Adjie. Salah satu aset yang diambil berada di Jakarta.

Dalam perkembangan kasus ini, KPK mengungkap adanya pembelian 53 kapal yang dilakukan ASDP Indonesia Ferry dari Jembatan Nusantara. Semuanya dibeli dalam kondisi bekas, padahal, dana yang disiapkan bisa untuk mendatangkan unit baru.

Proses akuisisi ini bukan cuma pembelian kapal bekas. ASDP Indonesia Ferry turut diberikan utang Jembatan Nusantara sebesar Rp600 miliar.

Perkara itu disidik sejak 11 Juli 2024. Para tersangka yang ditetapkan sudah masuk dalam daftar pencegahan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ABK)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan rasuah dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Satu saksi diperiksa penyidik, kemarin, 17 Oktober 2024.

“Saksi didalami terkait dengan pembelian aset oleh tersangka A,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Jumat, 18 Oktober 2024.

Tessa cuma mau memerinci inisial saksi itu yakni MF. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun dia adalah Notaris Marlina Flora.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” ujar Tessa.

Baca juga: Tersangka Kasus Korupsi di ASDP Ngaku Cuma Jual Perusahaan

Tessa juga enggan memerinci nama lengkap tersangka A yang dimaksudnya. Namun, inisial itu mendekati identitas pemilik PT Jembatan Nusantara Group Adjie.

Teranyar, KPK menyita 15 aset tanah dan bangunan senilai ratusan miliar dari tangan pemilik PT Jembatan Nusantara Group Adjie. Salah satu aset yang diambil berada di Jakarta.

Dalam perkembangan kasus ini, KPK mengungkap adanya pembelian 53 kapal yang dilakukan ASDP Indonesia Ferry dari Jembatan Nusantara. Semuanya dibeli dalam kondisi bekas, padahal, dana yang disiapkan bisa untuk mendatangkan unit baru.

Proses akuisisi ini bukan cuma pembelian kapal bekas. ASDP Indonesia Ferry turut diberikan utang Jembatan Nusantara sebesar Rp600 miliar.

Perkara itu disidik sejak 11 Juli 2024. Para tersangka yang ditetapkan sudah masuk dalam daftar pencegahan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ABK)

Saka Tatal kembali diperiksa terkait kasus kematian Vina dan Eky di Cirebon, yang tak kunjung menemui titik terang. Bersama tiga kuasa hukumnya, Saka Tatal datang ke Bareskrim Polri membawa sekoper bukti.

Saka Tatal datang bersama Farhat Abbas, Titin Prilianti, dan Krisna Murti sebagai kuasa hukum pada Selasa (13/8) pukul 11.55 WIB. Saka mengaku siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

“Ya, insyaallah Saka siap akan memberi keterangan sebenar-benarnya dan tidak akan ada lagi yang ditutup-tutupi. Jadi, insyaallah Saka siap,” ujar dia pada wartawan.

Ada pun agenda pemeriksaan hari ini adalah memberi keterangan Saka Tatal terkait kesaksian saksi kasus kematian Vina dan Eky, Aep dan Dede di tahun 2016.

“Jadi, kita sudah bilang juga kepada Saka Tatal untuk kooperatif untuk apa yang ditanyakan oleh penyidik dan membuka, membongkar peristiwa yang terjadi 2016 seperti apa,” ujar salah satu kuasa hukum Saka, Krisna Murti.

Menurut kuasa hukum Saka lainnya, Titin Prilianti, kedatangan mereka hari ini disertai barang bukti. Mereka membawanya menggunakan sebuah koper.

“Ini koper isinya bukan baju, ini berkas isinya. Ya sebetulnya kan Dede dan Aep seolah-olah melihat peristiwa, seolah-olah melihat terjadinya pelemparan,” jelas Titin.

Titin juga menuturkan bahwa keterangan Dede dan Aep sebagai saksi di 2016 adalah keterangan palsu.

“Sementara peristiwa itu tidak pernah ada menurut Dede. Karena dia juga tidak melakukan itu. Dia hanya diminta untuk membuat BAP, memberikan keterangan, padahal Dede tidak tau peristiwanya,” ujar Titin.

Farhat Abbas menjelaskan bahwa isi koper yang dibawa merupakan berkas-berkas dari tahun 2016 yang tidak pernah dibongkar sebelumnya.

“Termasuk percakapan bukti telepon antara Widi (teman Vina) dan Vina sebelum kematian. Artinya dengan ada bukti tersebut kita bisa pastikan bahwa tidak ada peristiwa (penganiayaan Vina dan Eky),” ujar dia.

Pada tahun 2016 silam, Dede menjadi saksi kematian Vina dan Eky. Belakangan, dia mengaku telah memberikan keterangan palsu atas suruhan Aep dan ayah Alm. Eky, Iptu Rudiana. Dede yakin tak ada penganiayaan atau pelemparan terhadap Vina dan Eky.

Dari keterangan Dede, Saka Tatal dipenjara selama 7 tahun dan 7 terpidana lainnya divonis seumur hidup. Padahal, Dede tidak pernah datang ke pengadilan, hanya di-BAP sumpah.

“Jadi, putusan tujuh terpidana dihukum seumur hidup adalah keterangan dua orang saksi itu, Dede dan Aep yang menyatakan melihat dan mendengarkan di lokasi kejadian walaupun dengan berjarak 100 meter. Sedangkan, mereka tidak ada di pengadilan hanya di-BAP sumpah,” ujar Farhat Abbas.

Menurut Farhat, jika Aep mengaku diminta Iptu Rudiana melakukan kesaksian palsu, maka beban pidana kejahatan akan ditujukan pada Iptu Rudiana.

“Tapi kalau dia tidak mengaku kita punya bukti-bukti, maka tidak ada ampun lagi bagi Aep dan proses Aep serta bebaskan tujuh terpidana,” tutup dia.

JAKARTA, investor.id – Suami Bunga Citra Lestari (BCL) Tiko Pradipta Aryawardhana menyatakan dirinya hadir dalam pemeriksaan kasus dugaan penggelapan dana sebesar Rp 6,9 miliar. Pemeriksaan dilakukan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin (12/8/2024).

"Ya, hadir," tutur kuasa hukumnya, Irfan, saat dikonfirmasi pada Senin.

Tiko bakal membawa sejumlah barang bukti terkait kasus tersebut, kata Irfan. Namun ia tidak membeberkan bukti apa saja yang akan dibawa Tiko.

"Kan sudah ada hasil gelar perkara yang penyidik terima," imbuhnya.

Irfan optimis penyidikan kasus yang menjerat kliennya akan disetop oleh pihak kepolisian atau SP3.

"Hasil gelar perkara pelapor tidak mampu menyajikan adanya peristiwa pidana," kata dia.

Irfan menambahkan, objek penggelapan tidak diketahui dan hasil audit tidak punya nilai pembuktian karena tidak independen.

“Dan hitungan (audit) yang tidak kredibel," tandasnya.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Suami dari penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL), Tiko Aryawardhana, dijadwalkan menjalani pemeriksaan kasus dugaan penggelapan dana Rp 6,9 miliar di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (12/8/2024) siang.

Sedianya, pemeriksaan dilakukan pada Rabu (31/7/2024). Namun, saat itu Tiko berhalangan hadir sehingga meminta pemeriksaan ditunda.

"(Tiko) hadir, jam 13.00 WIB ya," kata Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi saat dihubungi, Senin (12/8/2024).

Ini akan menjadi pemeriksaan ketiga terhadap Tiko dalam kasus dugaan penggelapan dana. Namun, kata Nurma, Tiko saat ini masih berstatus sebagai saksi.

Dihubungi terpisah, kuasa hukum Tiko, Irfan Aghasar, mengonfirmasi kehadiran kliennya pada pemeriksaan siang ini di Polres Jaksel.

Ia pun optimistis pemeriksaan ini tak akan memberatkan kliennya.

"Harus optimistis dong. Kan hasil gelar perkara pelapor tidak mampu menyajikan adanya peristiwa pidana, objek penggelapan di mana, dan hasil audit yang tidak punya nilai pembuktian karena tidak independen dan hitungan yang tidak kredibel," kata Irfan saat dihubungi, Senin (12/8/2024).

Adapun dalam kasus ini Tiko diduga menggelapkan dana PT Arjuna Advaya Sanjaya (AAS) pada periode 2015-2021 sebesar Rp 6,9 milliar.

Perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman ini didirikan oleh Tiko bersama mantan istrinya, AW.

Pelapor meyakini, Tiko telah melakukan penggelapan dalam jabatannya dan melanggar pasal 374 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

Kini, polisi telah menaikkan status perkara dugaan penggelapan dana itu ke tahap penyidikan.

Sementara, pada akhir Juli 2024, Tiko melaporkan balik sang istri ke Polda Metro Jaya atas tudingan pengambilan barang elektronik secara paksa.

Jakarta: Polisi tengah mengusut kasus kematian seorang pria paruh baya berinisial EM (54) di sebuah kamar hotel, kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Penyidik memeriksa teman wanita korban.

"Perempuan itu sudah diperiksa," kata Kasi Humas Polsek Kemayoran Bripka Ricky Sihite saat dihubungi, Sabtu, 3 Agustus 2024.

Ricky menyampaikan wanita tersebut mengaku sudah beberapa kali bertemu dengan korban. Saat kejadian, wanita tersebut lari ke luar kamar untuk meminta tolong kepada pihak hotel saat korban tak sadarkan diri.
"Ternyata si perempuan itu sama si laki-laki sudah saling kenal. Tapi memang lari terbirit-birit memang karena untuk memanggil orang mungkin. Karena, kan katanya serangan jantung," ujarnya.

Baca juga: Pria Tewas di Hotel Kemayoran Diduga Akibat Obat Kuat

Saat ini, pihaknya masih melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengusut penyebab kematian korban.

"Untuk perempuan itu tidak berani masuk ke dalam, jadi yang masuk ke dalam itu sambil menunggu kehadiran kepolisian. Perempuan itu ada kok (di lokasi). Buktinya, saya tanya sama pihak Reskrim, sudah diperiksa, berarti kan tidak melarikan diri," ujar dia.

Sebelumnya, Seorang pria paruh baya berinisial EM, 54, ditemukan tewas di sebuah kamar hotel kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi menyebut ada seorang wanita masuk ke dalam kamar sebelum korban ditemukan tewas.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan bahwa korban mulanya menyewa kamar pada Selasa, 30 Juli 2024, malam. Pada Rabu (31/7) dini hari, datang seorang perempuan diduga wanita panggilan ke kamar korban.

"Korban check-in ke TKP sendirian. Kemudian Korban masuk ke dalam kamar di lantai dasar. Pada hari Rabu, 31 Juli 2024, pukul 02.50 WIB, datang seorang perempuan yang diduga wanita panggilan menemui korban di dalam kamar," kata Ade Ary kepada wartawan, Jumat, 2 Agustus 2024.

Sekitar pukul 03.10 WIB, perempuan tersebut lari terburu-buru dari dalam kamar. Saat petugas hotel mengecek ke dalam kamar, korban ditemukan meninggal dunia berbaring di kasur.

"Saksi melihat perempuan tersebut keluar dari kamar dengan terburu-buru. Lalu Saksi mengecek ke kamar dan melihat korban sudah telentang di kamar tidur, lalu Saksi membangunkan korban. Namun Korban tidak bangun. Korban sudah meninggal dunia dengan posisi telentang di atas kasur," tuturnya.

Ade mengatakan kejadian ini pun dilaporkan ke SPKT Polsek Kemayoran. Penyebab tewasnya korban masih dalam penyelidikan.

(ABK)

Jakarta: Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, meminta Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri legawa. Permintaan terkait pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Sekjen Hasto Kristiyanto dan kader PDIP Hevearita.

"Kalau hari ini ada tokoh-tokoh tertentu yang sedang diperiksa atau harus mengahadapi tuntutan dan perintah regulasi, mari kita harus legowo," ujar Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Agustus 2024.

Ngabalin meminta Megawati menyerahkan proses hukum kepada KPK. Ngabalin memastikan tak ada pihak yang bisa mengintervensi lembaga anti rasuah tersebut.
"Jangan pernah ada orang yang bisa mengintervensi kekuasaan hukum, langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK," jelasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Ngabalin, telah menegaskan korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Ngabalin juga berharap masyarakat ikut mendukung upaya pemberantasan korupsi.

"Siapa pun juga harus m memberikan dukungan kepada (KPK) yang diamanatkan oleh negara, oleh rakyat untul menangani masalah tindak pidana korupsi," tandasnya.

KPK telah memeriksa Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu. Kader PDIP itu didalami keterangannya terkait kasus dugaan korupsi di Pemerintahan Kota (Pemkot) Semarang.

Selain itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tengah berkali-kali diperiksa oleh KPK. Hasto diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku.

(ADN)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu hari ini, 1 Agustus 2024. Dia irit bicara mengenai pemeriksaan kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.

“Jadi, saat ini saya memenuhi panggilan dan alhamdulillah sudah sesuai prosedur, dan mohon doanya saja,” kata Hevearita di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Agustus 2024.

Hevearita menyebut kehadirannya ini merupakan pemenuhan janji karena mangkir pada panggilan sebelumnya karena harus mendatangi rapat paripurna di Semarang, beberapa waktu lalu. Wali kota itu enggan memberikan keterangan soal kasusnya dan meminta pertanyaan dicecarkan kepada penyidik.
“Ke penyidik saja ya tolong sampaikan ke penyidik saja,” ucap Hevearita.

Baca juga: Suami Walkot Semarang Turut Diperiksa KPK

Dia juga enggan memberikan komentar soal pencalonannya kembali di Semarang. Hevearita bergegas meninggakan Gedung Merah Putih KPK menggunakan mobilnya.

“Kalau masalah pencalonan saya tidak komentar,” ujar Hevearita.

KPK secara maraton menggeledah 66 lokasi terkait kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Penyidik mengambil dokumen, barang bukti elektronik, sampai Rp1 miliar dan EUR9.650.

Ada tiga dugaan korupsi yang diusut KPK di Semarang. Perkaranya yakni dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta penerimaan gratifikasi.

KPK sejatinya ogah membeberkan nama tersangka dalam kasus ini. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun mereka yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Suami Hevearita, Alwin Basri, Ketua Gapensi Martono, dan pihak swasta Rahmat U Djangkar. (Can)

(ABK)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa dua saksi untuk mendalami kasus dugaan rasuah di PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) (Persero). Permintaan keterangan dilakukan di Bandung.

“Pemeriksaan dilakukan di Polrestabes Bandung,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 1 Agustus 2024.

Tessa hanya mau membeberkan identitas dua saksi itu yakni DH dan FBM. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, mereka yakni karyawan BUMN Dida Herdiyana dan pegawai swasta Fahmi Bagus Mahesa.
Sebelumnya, KPK mengungkapkan kerugian negara dalam kasus dugaan rasuah di PT Jasindo (Persero). Uang rakyat puluhan miliar hangus atas permainan kotor tersebut.

Baca juga: Suami Walkot Semarang Turut Diperiksa KPK

“Taksiran kerugian negara Rp36 miliar,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Selasa, 2 Juli 2024.

Tessa menjelaskan kasus itu berkaitan dengan dugaan korupsi di PT Pelayanan Nasional Indonesia (Pelni) (Persero). Pemberkasan kedua kasusn itu masih dilakukan penyidik hingga saat ini.

“Keduanya masih proses penyidikan,” ucap Tessa.

Hitungan kerugian negara itu bisa bertambah. Tergantung, kata Tessa, perkembangan penyidikan dan aliran dana yang diusut penyidik.

(ABK)

Jakarta: Suami Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri turut diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia dimintai keterangan terkait dugaan rasuah di Pemerintahan Kota (Pemkot) Semarang.

“Betul saudara AB (Alwin Basri) dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang 2023 sampai dengan 2024,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 1 Agustus 2024.

Tessa enggan memerinci informasi yang bakal diulik penyidik kepada Alwin. Tapi, KPK bakal mendalami kabar adanya pemerasan pegawai negeri di Semarang dari ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah itu.
“(Juga didalami) dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023 sampai dengan 2024,” ucap Tessa.

Baca juga: Wali Kota Semarang Memenuhi Panggilan KPK

KPK secara maraton menggeledah 66 lokasi terkait kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Penyidik mengambil dokumen, barang bukti elektronik, sampai Rp1 miliar dan EUR9.650.

Ada tiga dugaan korupsi yang diusut KPK di Semarang. Perkaranya yakni dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta penerimaan gratifikasi.

KPK sejatinya ogah membeberkan nama tersangka dalam kasus ini. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun mereka yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Suami Hevearita, Alwin Basri, Ketua Gapensi Martono, dan pihak swasta Rahmat U Djangkar.

(ABK)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga saksi di Semarang untuk mendalami kasus dugaan rasuah di pemerintahan kota setempat pada Selasa, 31 Juli 2024. Penyidik mengulik soal upah pungut dan pengaturan pekerjaan di sana.

“(Saksi) hadir semua. (Pendalaman) masih terkait upah pungut dan pengaturan pekerjaan di lingkup Pemkot Semarang,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Rabu, 31 Juli 2024.

Tessa hanya mau memerinci identitas tiga saksi itu yakni BP, BF, dan IA. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, mereka yakni Kabid Penagihan Pajak Daerah Bapenda Semarang Bambang Prihartono, Kabid Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Bapenda Semarang Binawan Febrianto, dan Sekretaris Daerah Semarang Iswar Aminudin.
Tessa masih menutup informasi mendetail atas keterangan para saksi kepada penyidik. Data itu baru dibuka dalam persidangan nanti.

Baca juga: KPK Benarkan Kasus Korupsi di Semarang Seret 4 Tersangka

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mangkir dari pemeriksaan KPK di Jakarta kemarin, 30 Juli 2024. Dia meminta jadwal pemeriksaannya ditunda sampai awal Agustus 2024.

“Yang bersangkutan kemarin sudah menyampaikan surat permintaan penjadwalan ulang di tanggal 1 Agustus 2024,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Juli 2024.

Menurut Tessa, Hevearita berdalih ada rapat yang tidak bisa ditinggalkan hari ini. Alasan itu diterima penyidik.

“Hari ini yang bersangkutan akan menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024,” ujar Tessa.

Suami Hevearita sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri memenuhi panggilan penyidik, kemarin. Menurut Tessa, pemeriksaan berkaitan dengan dugaan rasuah di Pemkot Semarang.

“Tentunya saksi yang hadir didalami terkait pengetahuannya terkait perkara yang sprindiknya sudah kami bacakan,” ucap Tessa.

(ABK)