Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perkebunan kelapa sawit berperan penting dalam memajukan perekonomian daerah perdesaan di Indonesia.

Perkembangan perkebunan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kegiatan ekonomi lokal, seperti perdagangan dan jasa.

Pakar ekonomi Lincolin Arsyad menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah akan berkembang seiring dengan perubahan struktur ekonomi, termasuk di sektor perkebunan kelapa sawit.

"Keberadaan perkebunan ini meningkatkan produk domestik bruto (PDB) dan menciptakan peluang bisnis baru bagi masyarakat local," ujar Lincolin sepserti dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (1/11).

Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI), Dedi Junaedi, menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung kesejahteraan petani sawit, khususnya di daerah transmigrasi.

Sawit menjadi sumber devisa terbesar kedua setelah batu bara dan memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi regional. Namun, tantangan terkait produktivitas dan legalitas masih menjadi kendala, termasuk akses petani terhadap benih unggul dan praktik budidaya berkelanjutan.

GPPI juga mendorong penerapan sertifikasi berkelanjutan seperti RSPO dan ISPO untuk memastikan kelapa sawit Indonesia dapat bersaing di pasar global. Selain itu, GPPI mendukung pembentukan koperasi petani sawit agar mereka memiliki posisi tawar yang lebih baik.

Dalam diskusi FGD Sawit Berkelanjutan, pemimpin redaksi Infosawit, Ignatius Ery Kurniawan, menyatakan bahwa perkebunan kelapa sawit telah mengubah banyak wilayah perdesaan menjadi daerah yang lebih maju.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam membantu petani membentuk kelembagaan dan meningkatkan akses terhadap pendanaan, terutama untuk peremajaan kebun sawit rakyat.

Marselinus Andry dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menjelaskan, SPKS berfokus pada pendataan dan sertifikasi lahan petani sawit untuk memperkuat legalitas kepemilikan lahan.

Selain itu, SPKS juga mendukung pembentukan koperasi dan pelatihan petani untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam budidaya sawit berkelanjutan.

Di sisi lain, Direktur Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE), Nugroho Kristono, menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi petani sawit sangat penting untuk meningkatkan produktivitas. CWE telah melatih ribuan mahasiswa, sebagian besar dari keluarga petani sawit, untuk mendukung keberlanjutan sektor ini.

Diskusi Sawit Berkelanjutan yang didukung oleh BPDPKS terus mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat, untuk menciptakan industri kelapa sawit yang lebih baik dan berdaya saing global.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kini resmi diperluas tugasnya untuk mengelola pungutan bagi komoditas perkebunan lainnya seperti kakao dan kelapa.

Dengan perluasan fungsi ini, BPDPKS berubah nama menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Kepala Divisi Perusahaan BPDP, Achmad Maulizal, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah terkait waktu dimulainya pungutan komoditas baru tersebut.

Selain itu, besaran pungutan untuk masing-masing komoditas juga masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan lembaga.

“Belum ada (pungutan) karena seperti kita ketahui Perpres baru saja keluar dan masih dilakukan pembahasan lanjutan,” kata Achmad kepada Kontan.co.id, Minggu (27/10).

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menyampaikan dukungannya atas transformasi BPDPKS ini.

Namun, ia mengingatkan pentingnya tata kelola kelembagaan yang baik agar tujuan pengelolaan dana tetap fokus.

Eddy menegaskan agar dana pungutan kelapa sawit tetap difokuskan pada kebutuhan industri sawit.

“Industri kelapa sawit masih menghadapi tantangan besar, termasuk produksi yang stagnan dan produktivitas yang menurun. Permintaan minyak sawit mentah (CPO) dalam negeri juga meningkat seiring ambisi swasembada energi dari sawit,” ujar Eddy.

Dukungan serupa juga datang dari Ketua Harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI), Rudy Handiwidjaja.

Rudy berharap perubahan ini dapat memberikan perhatian lebih terhadap komoditas kelapa, layaknya yang sudah diberikan pada industri kelapa sawit.

Meski demikian, ia berharap agar produk kelapa yang sudah dikonsumsi, seperti santan, dessicated coconut, minyak goreng kelapa, karbon aktif, dan air kelapa, tidak dikenakan pungutan ekspor.

“Produk turunan yang sudah dikonsumsi sebaiknya tidak dikenakan pungutan ekspor apa pun,” ujar Rudy.

Ia menambahkan bahwa produk yang layak dikenakan pungutan sebaiknya hanya pada produk setengah jadi seperti arang dan tempurung.

Perubahan fungsi BPDPKS menjadi BPDP ini tertuang dalam Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Presiden RI ke-7, Joko Widodo, pada 18 Oktober 2024, atau dua hari sebelum masa jabatannya berakhir.

Menurut beleid tersebut, dana yang dihimpun oleh BPDP akan bersumber dari pelaku usaha perkebunan, lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan sumber sah lainnya.

Dana dari pelaku usaha mencakup pungutan ekspor hasil perkebunan serta iuran.

Dengan perubahan ini, diharapkan BPDP dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana pungutan untuk mendukung pengembangan komoditas perkebunan di Indonesia.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) meluncurkan program "Sawit Goes to Pesantren" sebagai upaya edukasi bagi santri dan warga Nahdliyin mengenai manfaat serta kontribusi kelapa sawit terhadap perekonomian Indonesia.

Program ini didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan dihadiri sejumlah tokoh, termasuk Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf, Kepala Divisi UKMK BPDPKS Helmi Muhansyah, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, dan Plt. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Tri Widarto.

Sekretaris LPP PBNU, Tri Chandra Aprianto, menjelaskan sejumlah permasalahan dalam sektor kelapa sawit, mulai dari legalitas, tumpang tindih lahan, hingga kelembagaan petani yang lemah. Tantangan ini berdampak pada pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Ia menyampaikan keluhan dari berbagai wilayah, seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Riau, terkait kesulitan yang dihadapi para petani sawit rakyat.

"PSR menghadapi banyak tantangan, terutama terkait lahan yang tumpang tindih. Kami mendorong pemerintah dan asosiasi kelapa sawit untuk membahas masalah ini lebih lanjut," ujar Tri Chandra, yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Program Sawit Goes to Pesantren, dalam keterangan tertulis seperti dikutip, Sabtu (26/10).

Ia menegaskan bahwa LPPNU berkomitmen untuk mendukung program ini karena sejalan dengan nilai-nilai Nahdlatul Ulama yang berfokus pada ulama dan rakyat, di mana banyak warga Nahdliyin berprofesi sebagai petani sawit.

Dalam kesempatan yang sama, Helmi Muhansyah dari BPDPKS menjelaskan bahwa minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati yang paling efisien dibandingkan dengan minyak lainnya. "Minyak kelapa sawit lebih efisien. Untuk menghasilkan satu ton minyak sawit hanya diperlukan 0,3 hektare lahan, sementara minyak kedelai membutuhkan 4 hektare," kata Helmi.

Helmi juga menyebut adanya kampanye hitam terhadap kelapa sawit oleh pihak luar, dan menegaskan pentingnya edukasi mengenai kelapa sawit, termasuk melalui pesantren. Ia menjelaskan bahwa sawit memiliki berbagai kegunaan, seperti bahan baku untuk membatik, membuat sabun, hingga rompi anti peluru.

Plt. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Tri Widarto, menyatakan dukungannya terhadap program ini dan mengapresiasi upaya BPDPKS dalam melawan kampanye negatif tentang kelapa sawit. Ia menekankan bahwa santri perlu diberikan pemahaman yang benar mengenai manfaat kelapa sawit.

Heru juga menyoroti peran penting kelapa sawit dalam perekonomian nasional, dengan kontribusi ekspor mencapai Rp 400 triliun per tahun. "Sawit adalah tulang punggung ekonomi kita. PSR harus difokuskan agar tepat sasaran, terutama dengan adanya isu B50 yang meningkatkan kebutuhan pasokan kelapa sawit," katanya.

Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf, menegaskan bahwa peran Nahdlatul Ulama, khususnya pesantren, sangat strategis dalam mengelola kelapa sawit untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

"NU mengurus sawit bukan untuk mencari keuntungan semata, tetapi sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk warga Nahdliyin," pungkasnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah menggelontorkan dana sebanyak Rp 458 miliar untuk pembayaran utang rafaksi minyak goreng kepada pengusaha minyak goreng.

Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS Acmad Maulizal menyebut, pembayaran utang rafaksi minyak goreng itu telah disalurkan kepada 40 pelaku usaha yang telah proses administrasinya dinyatakan lengkap.

"Untuk penyaluran senilai Rp 458 miliar untuk 40 pelaku usaha," ujar Maulizal pada Kontan.co.id, Minggu (13/10).

Kini masih ada 9 pelaku usaha yang belum dibayarkan utangnya, lantaran masalah administrasi yang belum rampung.

Walau begitu, Maulizal memastikan, pendanaan untuk pembayaran utang rafaksi minyak goreng sesuai hasil verifikasi PT Sucofindo telah disiapkan dan siap dibayarkan.

"Pendanaan siap dibayarkan, bagi pengusaha yang sudah mengirimkan berkas pembayarannya," jelasnya.

Dalam catatan Kontan, terdapat 59 produsen minyak goreng yang tercatat mengikuti program minyak goreng satu harga Rp 14.000 per liter pada Februari 2022.

Namun, hasil verifikasi yang diserahkan Kemendag, hanya terdapat 49 produsen yang mengajukan klaim tagihan rafaksi. Pasalnya, sebanyak 4 produsen tak mengajukan klaim rafaksi kepada pemerintah dan 6 produsen lainnya tercatat nol dalam tagihan rafaksinya.

Rafaksi minyak goreng adalah pembayaran kompensasi oleh pemerintah ke peritel dan produsen akibat implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 3 Tahun 2022. Aturan tersebut hanya berlaku selama dua minggu pada 19-31 Januari 2022.

Permendag No. 3 Tahun 2022 membuat peritel membanting harga jual minyak goreng di ritel modern saat itu dari sekitar Rp 23.000 menjadi Rp 14.000 per liter. Beleid tersebut menjanjikan selisih nilai atau rafaksi tersebut akan dibayar oleh pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Peritel menyampaikan besaran utang rafaksi minyak goreng pada awal 2023, sedangkan verifikasi Sucofindo yang menjadi dasar pemerintah melakukan pembayaran, rampung pada Juni 2023.

KOMPAS.com - Direktur Jenderal Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) Qu Dongyu melakukan kunjungan ke perkebunan kelapa sawit di Riau, Jumat (30/8/2024). Kunjungan ini dilakukan setelah menyerahkan penghargaan Agricola Medal kepada Presiden RI Joko Widodo di Jakarta.

Qu Dongyu didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Heru Tri Widarto, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementan, serta Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementan. Kunjungan ini merupakan upaya mendorong tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Saat memberikan penghargaan, Qu Dongyu mengatakan bahwa Indonesia menunjukkan perkembangan pesat dalam transformasi sistem pertanian. Hal ini dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip pengembangan pertanian berkelanjutan, bahkan di tengah berbagai tantangan global, seperti pandemi Covid-19.

Prinsip keberlanjutan juga diterapkan pada pengembangan kelapa sawit di Indonesia. Tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan menjadi komitmen pemerintah dalam meningkatkan daya saing kelapa sawit di pasar dunia.

Industri kelapa sawit memiliki peran strategis sebagai salah satu penghasil devisa terbesar negara. Selain itu, industri ini juga menyerap tenaga kerja dan menjadi penggerak sektor perekonomian rakyat.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sebelumnya mengungkapkan bahwa kekuatan pangan dan biodiesel ada di Indonesia. Potensi besar ini harus dikelola dengan baik agar Indonesia menjadi lumbung pangan dan mandiri energi.

Heru sendiri menuturkan, industri kelapa sawit memberikan kontribusi sangat besar. Luas perkebunan kelapa sawit nasional mencapai 16,38 juta hektare dan mampu menghasilkan 48 juta ton crude palm oil (CPO).

"Ke depan, tantangan pembangunan kelapa sawit nasional tidak hanya soal produktivitas, tetapi juga bagaimana meningkatkan dan menjaga konsistensi, kuantitas, kualitas, serta kontinuitas," ujar Heru dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (1/9/2024).

Dalam kunjungan ini, rombongan meninjau perkebunan kelapa sawit untuk mengenal proses panen. Mereka juga mengunjungi Andalas Research Center untuk melihat hasil-hasil penelitian produk perkebunan, seperti obat hama dan pupuk.

Lokasi terakhir yang dikunjungi adalah Area Konservasi. Di sini, mereka diperkenalkan dengan pengelolaan konservasi sebagai upaya melestarikan ekosistem alam dan menjaga keanekaragaman hayati.

Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit saat ini fokus pada pencapaian tujuan dan strategi keberlanjutan 2024 melalui Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan dengan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Pemerintah Indonesia berkomitmen menjamin keberlanjutan perkebunan kelapa sawit dengan mengembangkan National Dashboard (ND), yaitu sistem informasi berbasis blockchain guna menelusuri setiap rantai kelapa sawit dari hulu ke hilir.

Sistem itu nantinya akan berfungsi sebagai database utama dalam mengintegrasikan informasi geolokasi dari e-STDB untuk petani kecil dan Siperibun untuk perusahaan.

"Saya berharap, pemangku kepentingan yang memahami kondisi perkebunan kelapa sawit Indonesia dapat bersinergi dan berperan aktif mendukung program-program pemerintah demi mendorong tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan," ucap Heru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun 2024 diproyeksikan menjadi tahun yang cerah bagi industri minyak sawit mentah (CPO).

Sejumlah faktor global dan domestik diperkirakan akan mendorong peningkatan permintaan dan harga CPO, menjadikan tahun ini sebagai momen yang tepat bagi pelaku industri untuk mengoptimalkan kinerja.

Corporate Secretary PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) Deni Agustinus mengatakan, industri CPO global diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang signifikan pada 2024, didorong oleh beberapa faktor kunci.

SHUTTERSTOCK/MRFIZA Ilustrasi kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit.

Pertama, peningkatan permintaan dari negara-negara berkembang seperti India dan China yang terus menunjukkan tren peningkatan konsumsi minyak sawit untuk kebutuhan pangan dan industri.

“SSMS merupakan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada dalam posisi yang sangat strategis untuk memanfaatkan peluang ini dan menunjukkan kinerja yang solid sepanjang tahun,” ujar Deni di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Deni mengungkapkan, faktor yang mempengaruhi industri sawit tahun ini juga termasuk kebijakan energi terbarukan di beberapa negara Eropa yang mendorong penggunaan biodiesel berbasis CPO, yang secara langsung meningkatkan permintaan global.

Di sisi lain, pengendalian produksi yang ketat oleh negara-negara produsen utama seperti Indonesia dan Malaysia diharapkan dapat menyeimbangkan pasokan, sehingga menjaga stabilitas harga CPO di pasar internasional.

“Kondisi cuaca yang mendukung juga diperkirakan akan membantu produksi CPO di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia,” tambahnya.

SHUTTERSTOCK/MERCURY STUDIO Ilustrasi minyak kelapa sawit.

Di sisi lain, SSMS berkomitmen mengimplementasikan praktik agribisnis yang ramah lingkungan dan efisien pada lahan perkebunan yang produktif dan berkelanjutan.

“Kami juga terus mengimplementasikan teknologi terkini dalam operasional, yang akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya,” jelasnya.

Deni bilang, dikombinasikan dengan efisiensi operasional, kualitas produk, dan akses pasar yang luas, SSMS diharapkan mampu menangkap peluang prospek cerah industri CPO tahun ini.

“Kami optimis menggampai kinerja yang baik tahun ini, yang ditunjang dengan penerapan praktik bisnis keberlanjutan, dan optimis dapat bersaing dikancah global,” jelas dia.

Kinerja saham SSMS

Deni menambahkan, kinerja positif yang diharapkan dari SSMS pada tahun 2024 diharapkan juga berdampak pada prospek saham. Dia menuturkan, saham SSMS memiliki potensi pertumbuhan seiring dengan meningkatnya harga CPO dan kinerja operasional perusahaan yang solid.

Sentimen positif terhadap industri CPO dan performa SSMS yang solid diharapkan akan menarik minat investor, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga saham perusahaan ini.

"Dengan potensi tersebut, tahun 2024 diharapkan menjadi tahun yang penuh peluang bagi SSMS untuk terus tumbuh dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang sahamnya,” tegas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun 2024 diproyeksikan menjadi tahun yang cerah bagi industri minyak sawit mentah (CPO).

Sejumlah faktor global dan domestik diperkirakan akan mendorong peningkatan permintaan dan harga CPO, menjadikan tahun ini sebagai momen yang tepat bagi pelaku industri untuk mengoptimalkan kinerja.

Corporate Secretary PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) Deni Agustinus mengatakan, industri CPO global diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang signifikan pada 2024, didorong oleh beberapa faktor kunci.

SHUTTERSTOCK/MRFIZA Ilustrasi kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit.

Pertama, peningkatan permintaan dari negara-negara berkembang seperti India dan China yang terus menunjukkan tren peningkatan konsumsi minyak sawit untuk kebutuhan pangan dan industri.

“SSMS merupakan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada dalam posisi yang sangat strategis untuk memanfaatkan peluang ini dan menunjukkan kinerja yang solid sepanjang tahun,” ujar Deni di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Deni mengungkapkan, faktor yang mempengaruhi industri sawit tahun ini juga termasuk kebijakan energi terbarukan di beberapa negara Eropa yang mendorong penggunaan biodiesel berbasis CPO, yang secara langsung meningkatkan permintaan global.

Di sisi lain, pengendalian produksi yang ketat oleh negara-negara produsen utama seperti Indonesia dan Malaysia diharapkan dapat menyeimbangkan pasokan, sehingga menjaga stabilitas harga CPO di pasar internasional.

“Kondisi cuaca yang mendukung juga diperkirakan akan membantu produksi CPO di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia,” tambahnya.

SHUTTERSTOCK/MERCURY STUDIO Ilustrasi minyak kelapa sawit.

Di sisi lain, SSMS berkomitmen mengimplementasikan praktik agribisnis yang ramah lingkungan dan efisien pada lahan perkebunan yang produktif dan berkelanjutan.

“Kami juga terus mengimplementasikan teknologi terkini dalam operasional, yang akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya,” jelasnya.

Deni bilang, dikombinasikan dengan efisiensi operasional, kualitas produk, dan akses pasar yang luas, SSMS diharapkan mampu menangkap peluang prospek cerah industri CPO tahun ini.

“Kami optimis menggampai kinerja yang baik tahun ini, yang ditunjang dengan penerapan praktik bisnis keberlanjutan, dan optimis dapat bersaing dikancah global,” jelas dia.

Kinerja saham SSMS

Deni menambahkan, kinerja positif yang diharapkan dari SSMS pada tahun 2024 diharapkan juga berdampak pada prospek saham. Dia menuturkan, saham SSMS memiliki potensi pertumbuhan seiring dengan meningkatnya harga CPO dan kinerja operasional perusahaan yang solid.

Sentimen positif terhadap industri CPO dan performa SSMS yang solid diharapkan akan menarik minat investor, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga saham perusahaan ini.

"Dengan potensi tersebut, tahun 2024 diharapkan menjadi tahun yang penuh peluang bagi SSMS untuk terus tumbuh dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang sahamnya,” tegas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sektor sawit berperan besar bagi ekonomi Indonesia. Industri sawit bisa menyumbang devisa negara Rp 750 triliun per tahun, khususnya dari ekspor produk hilir yang bernilai tambah tinggi.

Pengembangan industri yang berkelanjutan merupakan prasyarat penerimaan produk hilir kelapa sawit di pasar global.

Namun, sejumlah tantangan terus membayangi industri ini dalam menerapkan prinsip keberlanjutan. Misalnya soal produktivitas, terutama yang dialami perkebunan rakyat.

Foto by wirestock on Freepik Foto ilustrasi industri kelapa sawit

Situasi ini berimbas terhadap harga CPO yang terus turun sehingga berdampak pula kepada kesejahteraan petani.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengupayakan aksi strategis yang tak hanya menyoroti penguatan industri hilir, tetapi juga memperbaiki kesejahteraan petani sembari mengupayakan stabilisasi harga CPO.

Director of Planning and Fund Management BPDPKS Kabul Wijayanto mengatakan, hilirisasiindustri sawit memang harus berjalan.

“Tapi jangan sampai melupakan hulu,” tuturnya di sesi one on one Sustainability Action for Future Economy (SAFE) 2024 bertajuk Strengthening Sustainability to Accelerate Indonesia's Palm Oil Downstreaming, Jakarta, Rabu (7/8/2024).

BPDPKS menjalankan sejumlah program untuk mendukung implementasi good agricultural practice (GAP). Aksi ini dilakukan bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelompok tani, perusahaan swasta, serta perguruan tinggi.

Kabul menyebutkan program yang dimaksud mencakup peremajaan sawit rakyat, bantuan sarana dan prasarana, serta pengembangan SDM.

“Kami harapkan peremajaan kebun sawit rakyat akan meningkatkan produktivitas,” tuturnya.

Peremajaan sawit rakyat untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat dilakukan dengan menggunakan bibit bersertifikat. (Editor: Dodi Esvandi)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: BPDPKS Siapkan Langkah untuk Stabilisasi Harga CPO dan Kesejahteraan Petani Sawit

IDXChannel - Sektor sawit berperan besar bagi ekonomi Indonesia, di antaranya dengan menyumbang devisa negara Rp750 triliun per tahun, khususnya dari ekspor produk hilir yang bernilai tambah tinggi.

Pengembangan industri yang berkelanjutan merupakan prasyarat penerimaan produk hilir kelapa sawit di pasar global.

Namun, sejumlah tantangan terus membayangi industri ini dalam menerapkan prinsip keberlanjutan, misalnya soal produktivitas terutama dialami perkebunan rakyat. Situasi ini berimbas terhadap harga CPO yang terus turun sehingga berdampak pula kepada kesejahteraan petani.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengupayakan aksi strategis yang tak hanya menyoroti penguatan industri hilir, tetapi juga memperbaiki kesejahteraan petani sembari mengupayakan stabilisasi harga CPO.

Menurut Director of Planning and Fund Management BPDPKS, Kabul Wijayanto, upaya hilirisasi industri sawit memang sudah seharusnya berjalan.

"Tapi jangan sampai melupakan hulu," ujar Kabul, dalam sesi one on one Sustainability Action for Future Economy (SAFE) 2024 bertajuk Strengthening Sustainability to Accelerate Indonesia's Palm Oil Downstreaming, Jakarta, Rabu (7/8/2024).

BPDPKS menjalankan sejumlah program untuk mendukung implementasi good agricultural practice (GAP). Aksi ini dilakukan bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelompok tani, perusahaan swasta, serta perguruan tinggi.

Kabul menyebutkan, program yang dimaksud mencakup peremajaan sawit rakyat, bantuan sarana dan prasarana, serta pengembangan SDM. “Kami harapkan peremajaan kebun sawit rakyat akan meningkatkan produktivitas,” tuturnya.

Peremajaan sawit rakyat untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat dilakukan dengan menggunakan bibit bersertifikat.

Pemerintah menyalurkan pendanaan untuk program PSR melalui BPDPKS sampai dengan juni 2024 sebesar Rp9,61 triliun dengan luas lahan 344 ribu Ha dengan pekebun 154 ribu orang. Melalui program ini, lahan dan pekebun yang diremajakan dapat menerapkan GAP.

"Para pekebun rakyatlah yang paling harus dibantu, harus difokuskan. Kalau swasta, ISPO-nya sudah 60 persen dari lahan yang ada. Maka, pekebun rakyat inilah yang harus dibantu," ujar Kabul.

PSR merupakan program untuk membantu pekebun rakyat memperbaharui perkebunan kelapa sawit mereka dengan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas, serta mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal.

Sementara, soal bantuan sarana dan prasarana diupayakan perbaikan rantai pasok melalui bantuan perbaikan jalan, jembatan, alat transportasi alsintan, dan lain-lain. Hal ini diharapkan bisa mendukung penerapan GAP di perkebunan rakyat.

Dan terkait pengembangan SDM, dilakukan peningkatan kompetensi dan keterampilan SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Per Juni 2024, terealisasi pelatihan untuk 17.923 orang/pekebun.

Terkait sawit berkelanjuta ini, Indonesia memiliki sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, yaitu ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), di samping sertifikasi internasional RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil).

Keduanya berjalan dan meningkat setiap tahun, baik secara volume minyaknya maupun luas areal perkebunan.

Luas lahan perkebunan kelapa sawit yang tersertifikasi ISPO mencapai 5,84 juta ha. Angka ini setara dengan implementasi ISPO sebesar 35,67 persen dari total tutupan sawit sebesar 16,38 juta ha. Serta ada sebanyak 1.077 pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang memperoleh sertifikasi ISPO.

(Taufan Sukma)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana mengubah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada awak media di Jakarta, Kamis (25/7).

Adapun konversi tersebut bertujuan untuk meningkatkan hasil sektor perkebunan di masing-masing daerah melalui pengelolaan dana sehingga tidak hanya berfokus pada perkebunan kelapa sawit.

"Makanya kemarin BPDPKS itu kita akan konversi menjadi BPDP. Pembiayaan perkebunan termasuk di dalamnya kakao, kelapa dan karet. Jadi kalau kita lihat kelapa, karet, kakao ketinggalan sama kelapa sawit, padahal kan ini genre-nya sama," terang Airlangga.

Dirinya menyebut, nantinya BPDP akan ditugaskan untuk merevitalisasi komoditas tanaman lainnya, utamanya kakao, karet dan juga kelapa.

Menurut Airlangga, pengelolaan dana perkebunan diperlukan guna memaksimalkan hasil perkebunan masing-masing daerah di Indonesia secara merata untuk menyediakan bahan baku bagi industri lainnya.

Airlangga mencontohkan, perkebunan kakao di wilayah Sumatra dan Kalimantan memiliki potensi yang lebih untuk dikembangkan lagi.

"Oleh karena itu, kemarin kita akan dorong juga industri kakao untuk kita dongkrak kembali. Kakao itu kan kebunnya 800.000 ha pada saat puncak (panen). Tetapi saat sekarang di bawah 200.000 ha. Sehingga pada saat industri kita bangun malah kurang bahan baku," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- 2nd Technology and Talent Palm Oil Mill Indonesian (2nd TPOMI S2024) yang berlangsung tanggal 18-19 Juli lalu di Bandung yang bertujuan pembaruan teknologi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sudah berakhir. Peserta seminar mencapai 478 orang praktisi pabrik sawit dari seluruh Indonesia.

Sedang pameran diikuti 35 perusahaan yang berkaitan dengan PKS dengan pengunjung diluar peserta pameran mencapai 200 orang. . BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) mendukung acara yang diselenggarakan Media Perkebunan dan Praktisi Profesional Perkebunan Indonesia (P3PI) ini.

Dalam pembukaan, Direktur Industri Hasil Laut dan Perkebunan, Ditjen Industri Agro, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Setiadi Diarta mengapresiasi acara ini. Acara ini sangat strategis untuk keberlanjutan hilirisasi industri kelapa sawit nasional karena bagaimanapun juga industri hilir membutuhkan kepastian pasokan bahan baku CPO/CPKO berkualitas dalam kuantitas yang memadai.

Kemenperin saat ini tengah menyusun Peta Jalan (Roadmap) Sawit Indonesia Emas 2045. Diharapkan pada tahun 2045 nanti, dapat tercapai postur industri kelapa sawit hulu hingga hilir yang berkelanjutan (sustainable) dan sejalan dengan ultimate goals pertumbuhan sektor industri yang mandiri, berdaulat, maju, berkeadilan, dan inklusif. Nilai ekonomi sektor kelapa sawit hulu – hilir nasional sendiri mencapai lebih dari Rp750 Triliun per tahun, setara dengan 3,5% Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional tahun 2023 yang mencapai Rp20.892 Triliun.

Posma Sinurat, Ketua Panitia/Ketua bidang PKS P3PI menyatakan , 2nd TPOMI 2024 merupakan acara pameran dan konferensi yang kedua kalinya ini menghadirkan inovasi terbaru teknologi dan talent untuk kelapa sawit.Tema yang diambil sangat relevan sekali dengan tantangan dan konflik dihadapi dalam industri sawit pada saat ini. Acara ini menjadi ajang untuk menunjukkan teknologi terbaru PKS seperti peningkatan rendemen, baik lewat teknologi baru dan perbaikan manajemen, juga apenyelesuaian sumber daya manusia atau talent di PKS.

Dirjen Perkebunan 2006-2010, Achmad Mangga Barani menambahkan seiring dengan perkembangan sektor hulu, pabrik kelapa sawit telah berkembang dengan pesat, terutama dengan berkembangnya digitalisasi dan Artificial Intelligence (AI), yang didukung ilmu komputer maka pabrik kelapa sawit di dunia pun berkembang dengan menghasilkan produksi yang lebih bernilai dan tentu saja lebih efisien

Tatang Hernas Soerawidjaja / Ketua Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia (IKABI) menyatakan Produksi minyak sawit mentah (CPO) yang dipraktekkan oleh pabrik-pabrik kelapa sawit (PKS) sekarang ini menggunakan teknologi yang berumur sudah lebih dari 100 tahun. Boros penggunaan air dan boros sumber energi. Teknologi produksi minyak sawit mentah yang kian hemat air dan hemat energi perlu dikembangkan. Meminimalkan volume limbah cair yang harus diolah maupun penggunaan biomassa non-minyak yang terkandung di dalam tandan buah segar kelapa sawit.

Edi Wibowo, Direktur Bioenergi, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Sumber Daya Mineral dan Energi menyatakan manfaat penggunaan Biodiesel : Mengurangi ketergantungan impor BBM; Potensi CPO sangat besar; Meningkatkan kesejahteraan petani; Mendukung komitment pemerintah dengan menrunkan emisi GRL; meningkatkan nilai tambah/hilirisasi agroindustry; stabilitas harga CPO; memperbaiki deficit neraca perdagangan; Biogradable (mudah terurai) sehingga tidak ada dampak negatif lingkungan.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- 2nd Technology and Talent Palm Oil Mill Indonesian (2nd TPOMI S2024) yang berlangsung tanggal 18-19 Juli lalu di Bandung yang bertujuan pembaruan teknologi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sudah berakhir. Peserta seminar mencapai 478 orang praktisi pabrik sawit dari seluruh Indonesia.

Sedang pameran diikuti 35 perusahaan yang berkaitan dengan PKS dengan pengunjung diluar peserta pameran mencapai 200 orang. . BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) mendukung acara yang diselenggarakan Media Perkebunan dan Praktisi Profesional Perkebunan Indonesia (P3PI) ini.

Dalam pembukaan, Direktur Industri Hasil Laut dan Perkebunan, Ditjen Industri Agro, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Setiadi Diarta mengapresiasi acara ini. Acara ini sangat strategis untuk keberlanjutan hilirisasi industri kelapa sawit nasional karena bagaimanapun juga industri hilir membutuhkan kepastian pasokan bahan baku CPO/CPKO berkualitas dalam kuantitas yang memadai.

Kemenperin saat ini tengah menyusun Peta Jalan (Roadmap) Sawit Indonesia Emas 2045. Diharapkan pada tahun 2045 nanti, dapat tercapai postur industri kelapa sawit hulu hingga hilir yang berkelanjutan (sustainable) dan sejalan dengan ultimate goals pertumbuhan sektor industri yang mandiri, berdaulat, maju, berkeadilan, dan inklusif. Nilai ekonomi sektor kelapa sawit hulu – hilir nasional sendiri mencapai lebih dari Rp750 Triliun per tahun, setara dengan 3,5% Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional tahun 2023 yang mencapai Rp20.892 Triliun.

Posma Sinurat, Ketua Panitia/Ketua bidang PKS P3PI menyatakan , 2nd TPOMI 2024 merupakan acara pameran dan konferensi yang kedua kalinya ini menghadirkan inovasi terbaru teknologi dan talent untuk kelapa sawit.Tema yang diambil sangat relevan sekali dengan tantangan dan konflik dihadapi dalam industri sawit pada saat ini. Acara ini menjadi ajang untuk menunjukkan teknologi terbaru PKS seperti peningkatan rendemen, baik lewat teknologi baru dan perbaikan manajemen, juga apenyelesuaian sumber daya manusia atau talent di PKS.

Dirjen Perkebunan 2006-2010, Achmad Mangga Barani menambahkan seiring dengan perkembangan sektor hulu, pabrik kelapa sawit telah berkembang dengan pesat, terutama dengan berkembangnya digitalisasi dan Artificial Intelligence (AI), yang didukung ilmu komputer maka pabrik kelapa sawit di dunia pun berkembang dengan menghasilkan produksi yang lebih bernilai dan tentu saja lebih efisien

Tatang Hernas Soerawidjaja / Ketua Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia (IKABI) menyatakan Produksi minyak sawit mentah (CPO) yang dipraktekkan oleh pabrik-pabrik kelapa sawit (PKS) sekarang ini menggunakan teknologi yang berumur sudah lebih dari 100 tahun. Boros penggunaan air dan boros sumber energi. Teknologi produksi minyak sawit mentah yang kian hemat air dan hemat energi perlu dikembangkan. Meminimalkan volume limbah cair yang harus diolah maupun penggunaan biomassa non-minyak yang terkandung di dalam tandan buah segar kelapa sawit.

Edi Wibowo, Direktur Bioenergi, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Sumber Daya Mineral dan Energi menyatakan manfaat penggunaan Biodiesel : Mengurangi ketergantungan impor BBM; Potensi CPO sangat besar; Meningkatkan kesejahteraan petani; Mendukung komitment pemerintah dengan menrunkan emisi GRL; meningkatkan nilai tambah/hilirisasi agroindustry; stabilitas harga CPO; memperbaiki deficit neraca perdagangan; Biogradable (mudah terurai) sehingga tidak ada dampak negatif lingkungan.