JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berkomitmen untuk melindungi kerahasiaan data dan informasi nasabah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang telah berlaku penuh sejak 17 Oktober 2024.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, sebagai bank yang operasional bisnisnya terus berkembang, BTN memiliki tanggung jawab moral dalam mengelola dan melindungi data pribadi nasabah serta informasi rahasia lainnya.

Menurut Nixon, pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi tidak hanya berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan nasabah dan publik terhadap BTN, yang dapat berdampak pada reputasi perseroan.

KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANA Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Nixon LP Napitupulu

“BTN dituntut untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam melakukan pemrosesan dan pelindungan data pribadi nasabah dalam pelaksanaan kegiatan bisnis dan operasional sehari-hari. Hal ini sangat penting bagi perseroan agar terhindar dari serangan siber dan kerugian yang akan timbul atas pelanggaran data pribadi,” tutur Nixon dalam keterangannya, Jumat (25/10/2024).

Nixon menjelaskan, sebagai bentuk implementasi UU PDP dan komitmen dalam melindungi data pribadi nasabah, BTN telah melakukan langkah-langkah strategi mitigasi.

Pertama, BTN membentuk unit kerja yang membidangi IT Security, Risk Management & Compliance, serta unit kerja pengelola Data Privacy pada tahun 2022. Kedua, melaksanakan edukasi serta sosialisasi mengenai perlindungan data pribadi kepada seluruh pegawai BTN melalui kanal pembelajaran digital BTN.

Tidak cukup sampai di situ, BTN mengambil langkah ekstra dalam mitigasi pengelolaan dan penggunaan data pribadi nasabah melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Sharing Session dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Agung.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berkomitmen untuk melindungi kerahasiaan data dan informasi nasabah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang telah berlaku penuh sejak 17 Oktober 2024.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, sebagai bank yang operasional bisnisnya terus berkembang, BTN memiliki tanggung jawab moral dalam mengelola dan melindungi data pribadi nasabah serta informasi rahasia lainnya.

Menurut Nixon, pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi tidak hanya berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan nasabah dan publik terhadap BTN, yang dapat berdampak pada reputasi perseroan.

KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANA Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Nixon LP Napitupulu

“BTN dituntut untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam melakukan pemrosesan dan pelindungan data pribadi nasabah dalam pelaksanaan kegiatan bisnis dan operasional sehari-hari. Hal ini sangat penting bagi perseroan agar terhindar dari serangan siber dan kerugian yang akan timbul atas pelanggaran data pribadi,” tutur Nixon dalam keterangannya, Jumat (25/10/2024).

Nixon menjelaskan, sebagai bentuk implementasi UU PDP dan komitmen dalam melindungi data pribadi nasabah, BTN telah melakukan langkah-langkah strategi mitigasi.

Pertama, BTN membentuk unit kerja yang membidangi IT Security, Risk Management & Compliance, serta unit kerja pengelola Data Privacy pada tahun 2022. Kedua, melaksanakan edukasi serta sosialisasi mengenai perlindungan data pribadi kepada seluruh pegawai BTN melalui kanal pembelajaran digital BTN.

Tidak cukup sampai di situ, BTN mengambil langkah ekstra dalam mitigasi pengelolaan dan penggunaan data pribadi nasabah melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Sharing Session dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Agung.

Dengan adanya kerja sama dan sharing session tersebut, menunjukkan keseriusan BTN dalam mengimplementasikan ketentuan UU PDP, termasuk oleh anak perusahaan/pihak terafiliasi Perseroan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah kepada BTN.

“Kegiatan sharing session ini berguna untuk meningkatkan Legal Awareness, memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum serta pola perilaku hukum yang berlaku bagi para pejabat dan BTNers. Upaya ini bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan komitmen moral BTN untuk melindungi kepercayaan nasabah,” ujar Nixon.

Direktur Human Capital, Compliance & Legal BTN Eko Waluyo menambahkan, di tengah meningkatnya kemajuan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir, arah bisnis di industri perbankan dan jasa keuangan mulai bergeser dari pola transaksi konvensional menjadi transaksi digital.

Perubahan pola tersebut menimbulkan tantangan bagi perbankan dan lembaga jasa keuangan dalam hal pelindungan data pribadi nasabah.

“Salah satu tantangan utama dalam pelindungan data pribadi adalah meningkatnya ancaman siber, di mana kasus-kasus pelanggaran data mengakibatkan hilangnya jutaan informasi mengenai data pribadi (data breach). BTN memandang perlunya melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan layanan perbankan digital BTN dapat terlaksana dengan baik, serta data pribadi dan informasi nasabah tetap terlindungi,” ujar Eko.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) berkomitmen untuk melindungi kerahasiaan data dan informasi nasabah Undang-undang Pelindungan Data Pribadi yang berlaku sejak 17 Oktober 2024.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN memiliki tanggung jawab moral dalam mengelola dan melindungi data pribadi nasabah serta informasi rahasia lainnya.

Menurut Nixon, pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi tidak hanya berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum serius, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan nasabah dan publik terhadap BTN.

“BTN dituntut untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam melakukan pemrosesan dan pelindungan data pribadi nasabah dalam pelaksanaan kegiatan bisnis dan operasional sehari-hari. Hal ini sangat penting agar terhindar dari serangan siber dan kerugian yang akan timbul atas pelanggaran data pribadi,” kata Nixon dalam keterangan resminya, Jumat (25/10).

Nixon bilang, BTN telah melakukan langkah-langkah strategi mitigasi. Pertama, membentuk unit kerja yang membidangi IT Security, Risk Management & Compliance, serta unit kerja pengelola Data Privacy pada tahun 2022.

Kedua, melaksanakan edukasi serta sosialisasi mengenai perlindungan data pribadi kepada seluruh pegawai BTN melalui kanal pembelajaran digital BTN.
Selanjutnya, BTN juga mengambil langkah ekstra dalam mitigasi pengelolaan dan penggunaan data pribadi nasabah. Hal itu diwujudkan dengan melakukan kerja sama dan sharing session dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Republik Indonesia.
“Kegiatan sharing session ini berguna untuk meningkatkan Legal Awareness, memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum serta pola perilaku hukum yang berlaku bagi para pejabat dan BTNers. Upaya ini bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan komitmen moral BTN untuk melindungi kepercayaan nasabah,” jelas Nixon.
Sementara itu, Direktur Human Capital, Compliance & Legal BTN Eko Waluyo menambahkan, arah bisnis di industri perbankan dan jasa keuangan mulai bergeser dari pola transaksi konvensional menjadi transaksi digital di tengah meningkatnya kemajuan teknologi digital.

Ia melihat bahwa perubahan pola tersebut menimbulkan tantangan bagi perbankan dan lembaga jasa keuangan dalam hal pelindungan data pribadi nasabah.
Eko menyebutkan, salah satu tantangan utama dalam pelindungan data pribadi adalah meningkatnya ancaman siber, di mana kasus-kasus pelanggaran data mengakibatkan hilangnya jutaan informasi mengenai data pribadi.

“BTN memandang perlunya melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan layanan perbankan digital BTN dapat terlaksana dengan baik, serta data pribadi dan informasi nasabah tetap terlindungi,” ujar Eko.

“Adanya komitmen dari industri perbankan untuk melindungi data pribadi nasabah merupakan salah satu upaya mitigasi risiko dalam penerapan business judgement rule yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif berupa meningkatnya kepercayaan nasabah.” ujarnya.

IDXChannel– PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berkomitmen untuk melindungi kerahasiaan data dan informasi nasabah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang telah berlaku penuh sejak 17 Oktober 2024.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, sebagai bank yang operasional bisnisnya terus berkembang, BTN memiliki tanggung jawab moral dalam mengelola dan melindungi data pribadi nasabah serta informasi rahasia lainnya.

Menurut Nixon, pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi tidak hanya berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan nasabah dan publik terhadap BTN, yang dapat berdampak pada reputasi perseroan.

“BTN dituntut untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam melakukan pemrosesan dan pelindungan data pribadi nasabah dalam pelaksanaan kegiatan bisnis dan operasional sehari-hari. Hal ini sangat penting bagi perseroan agar terhindar dari serangan siber dan kerugian yang akan timbul atas pelanggaran data pribadi,” tutur Nixon dalam acara penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Sharing Session dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Republik Indonesia seperti dikutip Jumat (25/10/2024).

Nixon menjelaskan, sebagai bentuk implementasi UU PDP dan komitmen dalam melindungi data pribadi nasabah, BTN telah melakukan langkah-langkah strategi mitigasi.

Pertama, BTN membentuk unit kerja yang membidangi IT Security, Risk Management & Compliance, serta unit kerja pengelola Data Privacy pada tahun 2022. Kedua, melaksanakan edukasi serta sosialisasi mengenai perlindungan data pribadi kepada seluruh pegawai BTN melalui kanal pembelajaran digital BTN.

Tidak cukup sampai di situ, BTN mengambil langkah ekstra dalam mitigasi pengelolaan dan penggunaan data pribadi nasabah melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Sharing Session dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Republik Indonesia.

Dengan adanya kerja sama dan sharing session tersebut, menunjukkan keseriusan BTN dalam mengimplementasikan ketentuan UU PDP, termasuk oleh anak perusahaan/pihak terafiliasi Perseroan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah kepada BTN.

“Kegiatan sharing session ini berguna untuk meningkatkan Legal Awareness, memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum serta pola perilaku hukum yang berlaku bagi para pejabat dan BTNers. Upaya ini bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan komitmen moral BTN untuk melindungi kepercayaan nasabah,” kata Nixon.

Direktur Human Capital, Compliance & Legal BTN Eko Waluyo menambahkan, di tengah meningkatnya kemajuan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir, arah bisnis di industri perbankan dan jasa keuangan mulai bergeser dari pola transaksi konvensional menjadi transaksi digital.

Perubahan pola tersebut menimbulkan tantangan bagi perbankan dan lembaga jasa keuangan dalam hal pelindungan data pribadi nasabah.

“Salah satu tantangan utama dalam pelindungan data pribadi adalah meningkatnya ancaman siber, di mana kasus-kasus pelanggaran data mengakibatkan hilangnya jutaan informasi mengenai data pribadi (data breach). BTN memandang perlunya melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan layanan perbankan digital BTN dapat terlaksana dengan baik, serta data pribadi dan informasi nasabah tetap terlindungi,” ujar Eko.

Mengutip data Forbes, pada 2023 terdapat kenaikan jumlah pelanggaran data (data breach) secara global sebesar 72 persen sejak 2021. Selain itu, berdasarkan Laporan IBM berjudul Cost of a Data Breach Report 2023 juga menunjukkan, biaya rata-rata di tingkat global dari sebuah pelanggaran data pada 2023 mencapai USD4,45 juta, meningkat 15 persen dibandingkan 2020.

Dalam kesempatan tersebut, Narendra Jatna selaku JAMDATUN menyampaikan pelindungan atas data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh seluruh pihak, termasuk oleh industri perbankan.

Adanya komitmen dari industri perbankan untuk melindungi data pribadi nasabah merupakan salah satu upaya mitigasi risiko dalam penerapan business judgement rule yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif berupa meningkatnya kepercayaan nasabah.

“Dengan adanya kegiatan tersebut, BTN telah menunjukkan komitmennya untuk selalu memberikan pelindungan terhadap data pribadi nasabah, termasuk pengelolaan data pribadi olehanak perusahaan atau afiliasi, dalam hal ini dana pensiun, yayasan, dan anak perusahaan, serta pelaksanaan bisnis dan operasional Perseroan akan selalu dilakukan sesuai tata kelola yang baik dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” tuturnya.


(kunthi fahmar sandy)

Keamanan data menjadi penting di era yang serba digital, termasuk di sektor perbankan. Bank Negara Indonesia (BNI) mengungkapkan sejumlah cara untuk menjaga data nasabah tetap aman.

Direktur Retail Banking Corina Leyla Karnalies mengatakan sudah ada peraturan yang mengatur mengenai keamanan data nasabah. Pihaknya pun patuh terhadap peraturan tersebut.

"Mungkin kita juga tahu, data privacy itu sekarang ada undang-undangnya, dan kita secara bank atau perbankan pasti patuh terhadap undang-undangnya, bagaimana kita memproteksi data nasabah kita, dan bagaimana kita juga memberikan manfaat untuk nasabah," kata Corina dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Terkait keamanan data, pihaknya pun menerapkan sistem berlapis dan diterapkan oleh semua produk keuangan di BNI. Dia menekankan hal tersebut tentunya harus mendapat persetujuan dari nasabah.

"Jadi sebenarnya ini cukup berlapis-lapis, jadi dalam arti adalah pada saat pembukaan rekening, kemudian juga pada saat nanti ada untuk produk lainnya, itu semua pasti ada persetujuan atau concern dari masyarakat. Ini juga yang kami benar-benar menjaga," terangnya.

Persetujuan itu juga diterapkan pada saat pihaknya menggandeng pihak ketiga, misalnya dengan manajer investasi. Pihaknya juga selalu memberikan notifikasi kepada nasabah pada saat mengakses ke mobile banking untuk memberikan concern terhadap data yang memang dimiliki

"Nah ini mungkin karena kita kan main setuju aja gitu ya, itu sebenarnya perlu dibaca, karena itu adalah bagian daripada concern atau persetujuan dari nasabah untuk diberikan kepada nasabah," terangnya.

JAKARTA, investor.id – PT Asuransi Jasindo Syariah (Jasindo Syariah) mengumumkan menjalin kemitraan dengan PT Bank KB Bukopin Syariah (KB Bank Syariah). Kemitraan ini memungkinkan perseroan untuk memasarkan produk asuransi kepada nasabah KB Bank Syariah.

“Alhamdulillah, pada kesempatan silaturahmi ini Jasindo Syariah telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan KB Bank Syariah. Semoga pintu kerja sama yang terbuka ini dapat memberikan nilai tambah dan keberkahan bagi kedua belah pihak,” ujar Direktur Utama Jasindo Syariah, At Yaltha dalam keterangannya, Jumat (23/8/2024).

Adapun sejumlah produk asuransi Jasindo Syariah yang akan dipasarkan via KB Bank Syariah antara lain asuransi pengangkutan, asuransi kebakaran, asuransi engineering, asuransi rangka kapal, asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi aneka.

At Yaltha menuturkan, seluruh produk tersebut dipastikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap aspek pengelolaannya.

“Melalui kerja sama strategis ini, baik Jasindo Syariah maupun KB Bank Syariah berkomitmen untuk memberikan solusi proteksi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat,” jelas At Yaltha.

Di sisi lain, perjanjian kerja sama antara Jasindo Syariah dan KB Bank Syariah juga mengatur mengenai kerahasiaan data nasabah, dimana kedua belah pihak sepakat untuk menerapkan prinsip perlindungan data serta memperoleh persetujuan dalam pemrosesan data pribadi (consent).

Direktur Operasional Jasindo Syariah, Mulia Perwira Daulata, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dan memastikan kesesuaian peruntukan segala informasi yang terkait dengan proses penutupan asuransi nasabah KB Bank Syariah.

“Keamanan data merupakan major issue di institusi keuangan karena menyangkut sensitivitas data nasabah. Oleh karena itu, ada klausul-khusus dalam perjanjian ini yang membahas keamanan data nasabah. Prinsipnya, jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Kami akan tunduk pada seluruh aturan yang menjamin perlindungan nasabah sebagai konsumen kedua belah pihak,” urai dia.

Mulia menambahkan, sejak resmi berdiri pada tahun 2016 sebagai hasil spin off dari Unit Usaha Takaful PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau Asuransi Jasindo, Jasindo Syariah terus mengedepankan nilai-nilai tata kelola organisasi yang baik (good corporate governance/GCG) untuk menjaga kredibilitasnya di ekosistem keuangan syariah.

“Bagaimanapun, inti dari bisnis asuransi adalah kredibilitas. Kredibilitas yang tinggi akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal tersebut tentunya akan mendorong peningkatan penetrasi asuransi untuk dapat menggarap basis nasabah perbankan. Dalam prosesnya, nasabah harus merasa nyaman, aman, dan tidak dirugikan,” pungkas Mulia.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Peningkatan ancaman kejahatan siber mendorong PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI untuk memperkuat cyber security infrastruktur digital.

Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Arga M. Nugraha, mengungkapkan, perusahaan telah menerapkan berbagai langkah strategis untuk melindungi data nasabah, sejalan dengan kesadaran bahwa keamanan siber di era sekarang perlu mendapatkan perhatian lebih.

"Oleh karena itu, BRI telah membangun sistem keamanan data yang kuat. Kami mengimplementasikan strategi keamanan siber yang komprehensif untuk menjamin keamanan sistem dan data BRI dari berbagai ancaman,"

Secara garis besar, ada empat langkah utama yang diambil BRI untuk menjaga keamanan data nasabah.

Langkah pertama, adalah melakukan threat Monitoring dan Intelligence secara proaktif. Dengan Security Operations Center yang beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, BRI mampu memonitor berbagai ancaman yang muncul secara real-time.

Selain itu, BRI bekerja sama dengan security researchers dan institusi infosec yang bonafid dan profesional. Selanjutnya, BRI juga rutin melakukan Security Audits dan Assessments, di mana setiap pengembangan produk digital telah melalui proses keamanan yang ketat.

Di sisi lain, BRI secara aktif menjalankan Program Awareness dan Pelatihan secara regular, di mana peningkatkan kapabilitas talenta IT security melalui pelatihan rutin merupakan agenda BRI.

"Selain itu, BRI memiliki program peningkatan kesadaran keamanan data untuk seluruh pekerja BRI, serta nasabah dengan memberikan eduksi praktik bertransaksi yang baik dan aman. Terakhir, BRI memiliki Incident Response dan Recovery Planning melalui tim CSIRT (Computer Security Incident Response Team) yang telah dilengkapi dengan peralatan dan pengetahuan yang memadai," lanjut Arga.

Arga menegaskan, meskipun tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal dari ancaman siber, BRI menjunjung komitmen untuk terus meningkatkan ketahanan siber, diikuti sikap waspada terhadap ancaman yang terus berkembang.

"Dengan berbagai langkah tersebut, BRI berupaya memberikan perlindungan terbaik bagi data dan dana nasabah, serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat," kata Arga.

Keamanan data menjadi sorotan usai pusat data nasional terkena serangan ransomware. Hal tersebut juga menjadi perhatian dari industri perbankan.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau BRI juga telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengamankan data-data nasabah. Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha menekankan pentingnya perencanaan operasional dan manajemen cyber security yang tangguh dalam keamanan data. Ada empat langkah agar terciptanya keamanan siber yang komprehensif dan lengkap.

"Kami menyikapi hal ini tentu saja dengan mengimplementasikan strategi cyber security yang komprehensif yang lengkap karena kami sadar betul untuk menjamin keamanan sistem dan data kami ya memang harus seperti harus mumpuni," kata Arga dalam Paparan Kinerja Semester I 2024 yang disiarkan secara daring, Kamis (25/7/2024).

Arga menjelaskan pertama dilakukan freight monitoring dan meneliti sistem secara proaktif. Dia menyebut pihaknya mempunyai security operation centre yang beroperasi 24 jam 7 hari. Hal ini dilakukan untuk memantau ancaman-ancaman siber.

Kemudian pihaknya juga bekerjasama sama dengan security researchers dan institusi yang mempunyai pengalaman dan latar belakang di bidang keamanan siber. Selain itu, Arga menambahkan pihaknya secara rutin melakukan audit dan assessment, seperti melakukan uji coba setiap ada pengembangan atau setiap ada peluncuran baru.

Tidak berhenti sampai di situ, dia bilang BRI juga menggelar program awareness dan pelatihan untuk mengatasi human factor dalam masalah siber. Program tersebut juga dilakukan bersama dengan nasabah-nasabahnya. Menurutnya, hal ini penting karena banyak kasus nasabah yang dimanfaatkan celahnya oleh pelaku.

"Kenapa, karena kami sadar terus bahwa nasabah juga perlu diajarkan bagaimana praktik-praktik bertransaksi yang baik dan aman. Bagaimana diajari tidak boleh memberikan OTP dan sebagainya, karena itu adalah lubang-lubang atau celah-celah yang dimanfaatkan para threat actors ini," terangnya.

Terakhir, pihaknya telah menyiapkan incident response dan recovery, dengan CSIRT atau computer security incidents response team. Tim tersebut dilengkapi dengan fasilitas yang selalu ditingkatkan kapabilitasnya.

"Jadi intinya, meskipun tidak ada sistem yang sebenarnya kebal terhadap ancaman cyber, tapi kami tegaskan komitmen kami untuk senantiasa meningkatkan ketahanan cyber dan waspada atas ancaman yang selalu berkembang dan berubah. Jadi keamanan data dan dana nasabah adalah prioritas kami di BRI," tambahnya.

Baru-baru ini serangan ransomware yang melumpuhkan sistem layanan pemerintah di Pusat Data Nasional (PDN) menjadi pusat perhatian publik. Hal ini tentunya menjadi pelajaran berharga bagi semua instansi/perusahaan yang menerapkan sistem digitalisasi, termasuk perbankan.

Executive Vice President (EVP) Corporate Communication and Social Responsibility Bank BCA Hera F. Haryn memastikan data-data nasabah BCA masih dalam kondisi aman. Hera menyebut pihaknya telah mengembangkan sistem keamanan secara berlapis.

"Yang pasti yang saya bisa tekankan adalah bahwa keamanan dari data nasabah itu alhamdulillah sampai saat ini masih aman," kata Hera saat ditemui di Menara BCA, Jakarta, Senin (15/7/2024).

Dia menegaskan pihaknya melakukan uji coba keamanan secara berkala. Dia juga akan memperketat titik-titik pengamanan yang menjadi pencadangan data nasabah.

Saat ini BCA mempunyai 4 data center. Hera bilang titik-titik data center tersebut tersebar di beberapa kota di Indonesia.

"Di saat yang bersamaan kita juga sedang menyiapkan titik-titik untuk pengamanan itu. Kita sampai saat ini punya 4 titik data center," jelasnya.

Di sisi lain, pihaknya juga tengah mencari solusi saat terjadi gangguan atau bug pada sistemnya. Dia menjelaskan memang saat terjadi gangguan sistem, membutuhkan waktu sehingga dapat menghambat transaksi. Untuk itu, pihaknya terus memperbaiki sistem pengamanan agar nasabah dapat melakukan transaksi meskipun sedang gangguan.

"Kami terus memperbaiki sistem dan mencari solusi agar ketika hal tersebut terjadi bug atau apa itu, kita bisa lebih cepat. Ketika akan melakukan transisi pengamanan gitu agar tetap bisa melakukan transaksi dengan sempurna seperti biasa," jelasnya.

Sebelumnya serangan ransomware berhasil melumpuhkan Pusat Data Nasional (PDN). Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan bahwa serangan siber ransomware dilakukan oleh pelaku yang mengatasnamakan sebagai Brain Chiper.

Sedangkan menyangkut kerugian yang terjadi usai Pusat Data Nasional Sementara tumbang dari Kamis (24/6/2024), hingga saat ini masih pemulihannya masih dalam proses dan pemerintah tidak menyebutkannya secara pasti.

"Kerugiannya belum tahu, tapi yang kita lihat layanan publik terganggu. Ada 210 layanan publik terganggu, tapi yang paling terdampak itu imigrasi karena langsung ke masyarakat, PUPR kena juga," kata Semuel.

PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BBNI tahun ini menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) Rp 1,9 triliun untuk teknologi informasi (IT). Anggaran IT untuk meningkatkan keamanan digital khususnya data nasabah.

"Memang ada peningkatan untuk anggaran IT apalagi BNI sedang melakukan transformasi besar khususnya di sisi teknologi," kata Direktur Technology and Operations BNI Toto Prasetio di Jakarta, Jumat (5/7).

Toto menjelaskan anggaran tersebut untuk pengembangan teknologi informasi dan digitalisasi. Antara lain pengembangan kapasitas peranti keras dan lunak.

Selain itu, kata Toto, belanja modal IT turut digunakan sebagai transformasi dan fitur transaksi sesuai dengan kebutuhan nasabah. Hal ini seiring dengan keamanan atau security yang menjadi kebutuhan utama karena merupakan pondasi utama.

"Jadi pengembangan di sisi security (keamanan) di BNI juga signifikan yakni sekitar 10% sampai 15% dari capex digunakan buat keamanan," ujarnya.

Sebagaimana diketahui BNI sedang menyiapkan portal wholesale digital banking platform. Sebagai portal kesatuan dari berbagai channel yang ada di wholesale. Seperti yakni cash management, trade finance, supply chain, forex, dan sebagainya. BNI juga melakukan pembaruan mulai dari underwriting hingga loan management system.

Sebagai informasi, BNI membukukan laba bersih Rp 8,56 triliun pada lima bulan pertama tahun ini, naik tipis 1,2% dibandingkan dengan periode yang sama 2023.

Sementara itu pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) melambat secara tahunan sebesar 7,2% yoy menjadi Rp 788,45 triliun. Pada April 2024, DPK BNI masih tumbuh 11,5%. Sementara itu, DPK BNI turun 3,8% secara bulanan akibat penurunan dana murah sebesar 2,9% secara bulanan dan deposito yang turun 5,9%.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengungkap strategi melindungi data nasabah online dengan menerapkan keamanan berlapis.

Direktur Technology and Operations BNI Toto Prasetio menjelaskan BNI menggunakan standar keamanan yang terbaik pada saat mendesain aplikasi Wonder by BNI. Ia pun merinci sejumlah lapisan keamanan yang diterapkan.

"Jadi layer yang paling atas edukasi. Edukasi ke nasabah agar menggunakan atau meng-keep passwordnya dengan hati-hati, supaya tidak terjadi yang namanya social engineering," jelas Toto dalam acara Peluncuran Aplikasi Perbankan Wondr by BNI di Menara BNI, Jakarta Pusat, Jumat (5/7).

"Layer yang di bawahnya kita juga membuat ada kontrol terhadap aplikasinya, apa prosesnya yang ada. Dan ketiga, layer di bawahnya, kita apply yang namanya technology security-nya. Kita apply yang namanya artificial intelligence (AI) saat kita melakukan lie detection, bahwa memang bukan di-fake ataupun apapun juga," imbuhnya.

Di samping itu, sambung Toto, pihaknya juga mengadopsi metode multifactor authentication, di mana nasabah harus memasukkan password dan juga mobile pin untuk mentransmisikan dari password yang ada.

"Seluruh faktor keamanan seperti yang sisinya enkripsi, datanya, lalu yang berkaitan dengan server-servernya harus selalu, istilahnya tidak bisa diakses bareng orang, termasuk backup-nya," tutur dia.

Kemudian lapisan terakhir adalah dari sisi behaviour, Toto mengatakan pihaknya juga memasang anti-fraud atau fraud management system.

"Jadi kita bergantung daripada transaksi behavior daripada nasabah. Pada saat ada anomali, pastinya transaksi kita tolak. Jadi ini kelebihan-kelebihan yang kita apply agar yang namanya Wondr by BNI menjadi secara security, insyaallah menjadi state of the art yang paling baik," tegas Toto lebih lanjut.