Akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sebuah harapan untuk berkembangnya usaha, meningkatkan penjualan, dan memperluas pemasaran.

Dengan permodalan yang mudah, UMKM dapat dengan mudah memberikan kontribusi nyata terhadap penghidupannya termasuk perekonomian lokal.

Seperti di wilayah Yogyakarta, yang menjadi salah satu destinasi wisata baik bagi turis mancanegara maupun domestik.

Hal ini menjadi peluang dan tantangan bagi UMKM untuk berlomba-lomba mendapatkan hati dari para pelancong kota pelajar yang terkenal dengan budaya dan kulinernya.

Salah satu contoh nyata adalah kisah sukses Patmini, seorang ibu rumah tangga yang merupakan anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Produksi Syariah (KSPPS) BMT Beringharjo di Kulonprogo, Yogyakarta.

Patmini sang pemilik usaha keripik pisang Ranum, berhasil mengembangkan usahanya secara signifikan setelah mengakses dana bergulir melalui KSPPS BMT Beringharjo.

Sebelumnya, produksi keripik pisang miliknya hanya mampu mencapai dua kilogram per hari. Namun, berkat tambahan modal dari dana bergulir melalui koperasi, kapasitas produksi Patmini kini meningkat drastis menjadi rata-rata 10 kilogram per hari.

Sejak mengikuti sosialisasi mengenai koperasi dari Dinas Koperasi dan UKM, Patmini memberanikan diri untuk bergabung menjadi anggota koperasi hingga akhirnya mendapatkan akses permodalan untuk pengembangan usahanya.

“Dana bergulir dari koperasi sangat membantu saya dalam mengembangkan usaha. Saya bisa menambah tenaga kerja dan meningkatkan kapasitas produksi. Selain itu, saya juga bisa memperluas pemasaran produk ke berbagai toko oleh-oleh dan supermarket di Yogyakarta,” ujar Patmini.

LPDB-KUMKM Komitmen Dukung Pertumbuhan UMKM

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menyambut baik keberhasilan program dana bergulir dalam mendukung pertumbuhan UMKM.

“Kami sangat senang melihat dana bergulir yang disalurkan dapat memberikan manfaat nyata bagi para pelaku UMKM seperti Ibu Patmini. Ini membuktikan bahwa dana bergulir merupakan instrumen yang efektif dalam memperkuat modal koperasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Supomo.

Supomo juga menegaskan bahwa LPDB-KUMKM akan terus berkomitmen dalam menyalurkan dana bergulir kepada koperasi-koperasi di seluruh Indonesia.

“Kami akan terus berupaya untuk mendekatkan diri dengan UMKM dan memberikan pendampingan yang dibutuhkan, sehingga dana bergulir dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujar Supomo.

Keberhasilan Patmini merupakan bukti nyata bahwa dana bergulir yang disalurkan melalui koperasi mampu memberikan dampak positif bagi UMKM. Selain meningkatkan kapasitas produksi, dana bergulir juga dapat digunakan untuk memperluas jaringan pemasaran.

Sebab, dengan tambahan modal, UMKM dapat melakukan promosi yang lebih luas dan menjangkau pasar yang lebih besar.

Selain itu, dapat meningkatkan kualitas produk untuk membeli bahan baku yang lebih berkualitas sehingga produk yang dihasilkan lebih baik. Nantinya juga berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja.

“Dulu saya masih mengerjakan semua proses produksi sendiri. Sekarang, berkat tambahan modal dari koperasi mitra LPDB-KUMKM, saya bisa mempekerjakan tenaga kerja untuk membantu produksi, penjualan, dan pengemasan,” ujar Patmini.

Patmini berharap agar program dana bergulir dapat terus berlanjut dan semakin banyak UMKM yang dapat merasakan manfaatnya.

Selain itu, ia berharap, koperasi dapat memberikan pendampingan yang lebih intensif kepada para anggotanya, terutama dalam hal manajemen bisnis dan pemasaran digital.

"Sebagai UMKM kami berharap agar program akses modal ini terus ada, dan LPDB-KUMKM bisa lebih dekat kepada UMKM," harap Patmini.

Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Melati, sebagai salah satu mitra koperasi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) memberikan dampak positif bagi pelaku usaha.

Hal ini dirasakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

Salah satu contoh suksesnya adalah Maria Ulfa, pemilik usaha konveksi Karunia di wilayah Mojotengah, Wonosobo.

Maria Ulfa, yang telah menjalankan usaha konveksi turun temurun sejak tahun 2000, merasakan manfaat nyata dari akses permodalan yang diberikan oleh KSPPS Melati.

Sebagai anggota koperasi sejak tahun 2017, Maria telah beberapa kali memperoleh pinjaman untuk mengembangkan usahanya.

"Dengan modal yang cukup, saya bisa memproduksi dalam jumlah besar, membayar karyawan tepat waktu, dan bahkan menambah peralatan produksi," ujar Maria dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (4/10).

Maria menambahkan, akses permodalan dari KSPPS Melati telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi usaha konveksinya.

"Alhamdulillah dengan modal itu, kami bisa memenuhi pesanan dalam jumlah besar dan tepat waktu. Kemudian menambah jumlah pelanggan, imbasnya adalah membuka lapangan kerja dengan penambahan pegawai," katanya.

Ke depan, Maria berharap agar akses permodalan untuk UMKM semakin dipermudah dan ditingkatkan. Ia juga berharap agar nominal pinjaman dapat ditambah dan persyaratannya lebih fleksibel, misalnya tanpa jaminan.

"Saya berharap LPDB-KUMKM terus mendukung pengembangan UMKM seperti kami. Dengan dukungan yang lebih besar, kami yakin UMKM bisa meningkat dan maju," tuturnya.

Selain Maria, manfaat yang sama juga dirasakan oleh Umi yang memiliki pertanian kentang, dan Puji Astuti dengan usaha homestay dan pusat oleh-oleh di kawasan Dieng, Banjarnegara.

Mereka mendapatkan dampak positif atas penyaluran dana bergulir melalui Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Melati di Kabupaten Wonosobo.

Sementara itu, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, LPDB-KUMKM berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan UMKM di seluruh Indonesia bersama-sama koperasi.

Menurut Supomo, melalui program dana bergulir, LPDB-KUMKM berupaya memberikan akses permodalan yang mudah dan terjangkau bagi para pelaku UMKM.

“Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas program kami agar semakin banyak UMKM yang dapat berkembang dan berkontribusi bagi perekonomian nasional,” ujar Supomo.

Supomo menambahkan, Koperasi sebagai ujung tombak pemberdayaan ekonomi masyarakat telah menjadi mitra strategis LPDB-KUMKM dalam mendorong pertumbuhan UMKM di seluruh Indonesia.

“Kami tidak hanya memberikan akses permodalan, tetapi juga pendampingan agar UMKM dapat tumbuh secara berkelanjutan dan mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif," katanya.

Menurutnya, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, koperasi, dan UMKM, pihaknya mengaku optimistis dapat mendorong Indonesia yang mandiri secara ekonomi.

Lebih lanjut, Supomo menekankan pentingnya kolaborasi antara LPDB-KUMKM dengan koperasi-koperasi di seluruh Indonesia untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM.

"Kami percaya bahwa dengan sinergi yang kuat, kita bisa menciptakan lebih banyak cerita sukses. Kami akan terus mengawal dan memperbaiki layanan agar semakin banyak UMKM yang bisa merasakan manfaat dari program ini," pungkas Supomo.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk memperkuat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai salah satu prioritas kerja utama. Dengan memastikan BPR dapat beroperasi secara optimal dan mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama dalam penyaluran kredit UMKM.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan bahwa mandat dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) ingin memperkuat peran strategis BPR.

“Populasinya yang besar, membuat BPR menjadi prioritas. Kami memperkuat BPR dari waktu ke waktu, termasuk dalam hal permodalan,” kata Dian dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK pada Senin (5/8/).

Namun, tidak semua BPR memenuhi persyaratan permodalan yang ditetapkan. OJK menawarkan beberapa solusi untuk mengatasi masalah ini. Seperti meminta pemegang saham untuk menambah modal hingga mendorong merger atau penyatuan usaha.

Selain itu, OJK berencana membuka akses pendanaan BPR melalui pasar modal. Namun tidak semua BPR akan diizinkan untuk masuk ke pasar modal atau sistem pembayaran karena harus memenuhi persyaratan tertentu.

"Strategi ini bertujuan memastikan BPR dapat mengikuti arah pengembangan perbankan yang diatur dalam P2SK. Sehingga mereka dapat berperan optimal dalam menyalurkan kredit kepada UMKM,"kata Dian.

Dian menegaskan bahwa peningkatan semua aspek BPR, termasuk sumber daya manusia (SDM), tata kelola, permodalan, dan teknologi informasi menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas BPR.

Bakal Tutup 20 BPR

Sebelumnya, Dia menyatakan bahwa pihaknya akan menutup 20 BPR pada tahun ini. Langkah ini diambil untuk memperkuat sistem perbankan nasional.

"Oleh karena itu, jangan terlalu heran kalau kepala eksekutif pengawas perbankan akhir-akhir ini mungkin terpaksa menutup beberapa BPR. Mungkin ada sekitar 20 (BPR) yang kita tutup, itu semua dalam konteks penguatan di sektor perbankan kita," ujar Dian dalam Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024, di Jakarta, Senin (29/7).

Secara keseluruhan, kata Dian, kondisi BPR di Indonesia sudah cukup bagus. Namun, terdapat beberapa BPR yang terpaksa harus ditutup karena tidak menaati regulasi bahkan ada yang terjerat kasus fraud.