Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memutuskan perkara judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut pemerintah akan tunduk dan patuh atas putusan tersebut.

"Sebagai negara hukum, pemerintah tentunya tunduk dan patuh atas putusan MK. Pemerintah juga akan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti putusan tersebut," katanya melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (1/11/2024).

Langkah yang akan diambil Kemnaker, di antaranya dengan menginisiasi koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Kemnaker juga akan mengajak serikat pekerja/serikat buruh, APINDO, KADIN, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk berdialog mengenai tindak lanjut pasca-putusan MK.

"Kemnaker akan menggunakan forum-forum dialog baik melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit, Dewan Pengupahan Nasional, maupun forum dialog lainnya," ucap Menaker.

Lebih lanjut, Menaker menegaskan bahwa pemerintah memastikan adanya peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh serta keberlangsungan usaha. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan ketenagakerjaan untuk turut mengambil bagian dalam penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan.

Pasalnya, persoalan ketenagakerjaan tidak hanya menyangkut pekerja/buruh yang sedang aktif bekerja, tetapi juga berkaitan dengan tantangan yang lebih besar, seperti penciptaan lapangan kerja yang lebih luas untuk menampung angkatan kerja baru dan perlindungan bagi pekerja yang rentan terkena PHK.

Sebagai informasi, beberapa poin dikabulkan MK sesuai dengan tuntutan buruh yaitu, sistem pengupahan, ⁠outsourcing, masalah PHK, PKWT (soal kontrak kerja), tenaga kerja asing, istirahat panjang dan cuti, serta kepastian upah untuk pekerja perempuan yang menjalani cuti haid dan cuti melahirkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menceritakan bagaimana peran Kementerian Keuangan menyelamatkan negara dari ancaman krisis akibat dampak pandemi Covid-19.

Hal tersebut diceritakan dalam peluncuran buku berjudul "No Limits Reformasi dengan Hati" pada Jumat (21/9/2024). Buku ini berisi tentang 20 tahun perjalanan karir Sri Mulyani di pemerintahan.

"Covid-19 itu kan tidak ada yang tahu caranya menangani karena memang belum pernah ada yang sifatnya masif seperti itu, seluruh negara di dunia," kata dia.

Ia sempat mencari tahu dan membandingkan pandemi Covid-19 dengan fenomena flu Spanyol dulu. Waktu itu, ia khawatir kalau ekonomi tidak berjalan lebih dari dua tahun. "Kalau dua tahun ekonomi mati ini, tiarap semua," imbuh dia.

Untuk itu, ia bersinergi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengatasi hal tersebut.

Waktu itu Sri Mulyani mengungkapkan, Kementerian Keuangan telah memiliki pengalaman menghadapi krisis keuangan global yang terjadi pada 2008-2009.

Ia tahu betul, tanpa ada aktivitas masyarakat, ekonomi bisa mati. Dalam kondisi tersebut , Kementerian Keuangan juga tidak bisa mengumpulkan penerimaan negara.

Padahal, pemerintah harus terus menanggung biaya kesehatan masyarakat dan menyalurkan bantuan karena orang tidak dapat bekerja.

Kondisi tersebut tentu rentan membuat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) jadi jebol dan memiliki defisit lebih dari 3 persen pendapatan domestik bruto (PDB). "Makanya kemudian walaupun baru belajar pakai Zoom, kami bikin Perppu No.1 itu," timpal dia.

Sebagai catatan, Perppu No. 1 2020 tersebut mengatur mengenai kebijakan keuangan negara dan kebijakan stablitas sistem keuangan dalam rangka penanganan Covid-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Sri Mulyani dinilai sebagai menteri yang paling pintar oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Airlangga menceritakan, waktu itu Indonesia menjadi salah satu negara yang pertama mengimpor vaksin AstraZeneca untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Ibu Sri Mulyani hebat, kita kontrak, barangnya belum ada, sudah dikasih bayar DP (down payment)," ucap dia.

Airlangga bilang, dalam hubungannya dengan kondisi kemanusiaan, Sri Mulyani bukan seorang menteri keuangan yang sulit menyetujui anggaran. "Kalau krisis tidak pelit," ujar dia.

Meskipun demikian, dalam kondisi normal Airlangga bilang banyak anggaran yang memang tidak disetujui Bendahara Negara itu. "Kalau ibu ini no-nya banyak, tetapi realistis," tutup dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menceritakan bagaimana peran Kementerian Keuangan menyelamatkan negara dari ancaman krisis akibat dampak pandemi Covid-19.

Hal tersebut diceritakan dalam peluncuran buku berjudul "No Limits Reformasi dengan Hati" pada Jumat (21/9/2024). Buku ini berisi tentang 20 tahun perjalanan karir Sri Mulyani di pemerintahan.

"Covid-19 itu kan tidak ada yang tahu caranya menangani karena memang belum pernah ada yang sifatnya masif seperti itu, seluruh negara di dunia," kata dia.

Ia sempat mencari tahu dan membandingkan pandemi Covid-19 dengan fenomena flu Spanyol dulu. Waktu itu, ia khawatir kalau ekonomi tidak berjalan lebih dari dua tahun. "Kalau dua tahun ekonomi mati ini, tiarap semua," imbuh dia.

Untuk itu, ia bersinergi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengatasi hal tersebut.

Waktu itu Sri Mulyani mengungkapkan, Kementerian Keuangan telah memiliki pengalaman menghadapi krisis keuangan global yang terjadi pada 2008-2009.

Ia tahu betul, tanpa ada aktivitas masyarakat, ekonomi bisa mati. Dalam kondisi tersebut , Kementerian Keuangan juga tidak bisa mengumpulkan penerimaan negara.

Padahal, pemerintah harus terus menanggung biaya kesehatan masyarakat dan menyalurkan bantuan karena orang tidak dapat bekerja.

Kondisi tersebut tentu rentan membuat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) jadi jebol dan memiliki defisit lebih dari 3 persen pendapatan domestik bruto (PDB). "Makanya kemudian walaupun baru belajar pakai Zoom, kami bikin Perppu No.1 itu," timpal dia.

Sebagai catatan, Perppu No. 1 2020 tersebut mengatur mengenai kebijakan keuangan negara dan kebijakan stablitas sistem keuangan dalam rangka penanganan Covid-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Sri Mulyani dinilai sebagai menteri yang paling pintar oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Airlangga menceritakan, waktu itu Indonesia menjadi salah satu negara yang pertama mengimpor vaksin AstraZeneca untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Ibu Sri Mulyani hebat, kita kontrak, barangnya belum ada, sudah dikasih bayar DP (down payment)," ucap dia.

Airlangga bilang, dalam hubungannya dengan kondisi kemanusiaan, Sri Mulyani bukan seorang menteri keuangan yang sulit menyetujui anggaran. "Kalau krisis tidak pelit," ujar dia.

Meskipun demikian, dalam kondisi normal Airlangga bilang banyak anggaran yang memang tidak disetujui Bendahara Negara itu. "Kalau ibu ini no-nya banyak, tetapi realistis," tutup dia.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi bahwa Presiden Jokowi akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Pilkada untuk 'melawan' putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ini kan terlalu didramatisir saja. Jadi satu, sampai hari ini saya belum sama sekali mendengar tentang hal tersebut, ini baru kali ini saya mendengar. Dan sampai hari ini tidak ada upaya menuju ke arah sana," ujar Supratman saat dijumpai di kompleks parlemen, Jumat (23/8).

Selain itu, Supratman mengaku belum ada arahan apa pun dari Presiden Joko Widodo kepada kementeriannya pasca-DPR membatalkan paripurna untuk mengesahkan undang-undang tersebut pada Kamis (23/8) malam.

Dia menjelaskan, pemerintah akan mengikuti langkah DPR yang sepakat untuk mengikuti putusan MK. Sebelumnya DPR berencana untuk mengesahkan revisi UU Pilkada pada Kamis (22/8) kemarin, namun karena ramainya aksi protes dari berbagai elemen masyarakat, pengesahan tersebut dibatalkan. UU Pilkada tetap pakai dari hasil judicial review MK.

Bahkan mantan Ketua Baleg DPR RI ini menyinggung bahwa paripurna itu ditunda bukan dibatalkan.

"Kalau pemerintah sifatnya sekali lagi ini masih di ranah DPR. Dalam rangka untuk penjadwalan, yang kemarin. Dengan DPR sudah menyatakan bahwa hal ini ditunda rapurnya, maka tentu pemerintah ikut. Karena tidak ada pilihan lain, itu yang masih menjadi harapan kita semua kan," tambahnya.

DPR telah membatalkan rapat paripurna pengesahan revisi UU Pilkada. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco menyebut batalnya pengesahan karena paripurna tak bisa dijalankan karena tak kuorum. Setelah ditunda 30 menit, tetap tak bisa dilaksanakan.

"Jadi karena kita mengikuti tata tertib dan aturan yang berlaku tentang tata cara persidangan di DPR. Nah, sehingga setelah ditunda 30 menit dari 9.30 sampai 10.00 kemudian menurut tata tertib itu tidak dapat diteruskan sehingga kita tidak jadi laksanakan," ujar Ketua Harian Gerindra ini, Kamis (21/8) malam.

"Sehingga kita tidak jadi laksanakan," ulangnya.

Pembatalan pengesahan RUU Pilkada membuat Pilkada 2024 mendasarkan pada putusan MK, yaitu threshold pencalonan dari parpol disamakan dengan threshold calon independen dan usia calon 30 tahun saat penetapan oleh KPU.

Kata Dasco, tidak mungkin pembahasan revisi UU Pilkada tak mungkin disahkan di rapat paripurna terdekat. Yakni, pada 27 Agustus karena sudah masuk hari pendaftaran.

"Tinggal bagaimana menterjemahkannya nanti kami minta KPU untuk berkomunikasi dengan Komisi II," tutur Dasco.

Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB bilang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Perppu MD3 bisa saja diterbitkan. Meski demikian, ada kondisi yang menjadi syarat penerbitan Perppu tersebut.

“Mungkin ada yang genting di DPR, di UU MD3. Kalau itu dianggap penting ya bisa Perppu," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Kantor DPP PKB, Selasa (6/8).

Wakil Ketua MPR itu mengaku belum mengetahui lebih jauh soal perkembangan Perppu MD3, termasuk munculnya isu Perppu MD3 untuk merebut kursi Ketua DPR. Ia hanya tahu revisi UU MD3 masuk dalam Program Legislasi Nasional 2023-2024.

“Yang jelas MD3 memang masuk di Prolegnas. Kapan dibahas, apa usulan yang mau diubah, saya belum tahu itu. Yang jelas untuk perbaikan," kata Jazilul.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengaku telah mendengar informasi adanya Perppu MD3. Ia mengatakan dirinya akan heran jika Perppu dirilis untuk mengganti mekanisme pimpinan DPR.

"Ada kabar-kabar katanya nih, Perppu MD3 mau dibuat.Kalian cari benar tidak itu, tanya sama Pak Pratik (Menteri Sekretaris Negara Pratikno)," ujar Deddy di Jakarta, Rabu (31/7).

Istana juga sudah buka suara terkait isu revisi ini. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan tak ada Perppu MD3 yang akan diteken Presiden Joko Widodo.

"Wah, kata siapa, ada-ada saja. Tidak ada cerita itu," kata Pratikno kepada wartawan di Kantor Kemensetneg, Kamis (1/8).